Kronologi Rencana Pembongkaran Gereja-gereja di Aceh Singkil


Strategi ini yang dipakai, silahkan buka dan baca di link ini

http://www.mail-archive.com/media-dakwah@yahoogroups.com/msg05802.html

Di bawah ini peristiwa di Aceh

KRONOLOGI RENCANA PEMBONGKARAN GEREJA-GEREJA DI ACEH SINGKIL

28 April – 2 Mei 2012

———————————————————-

1.. Mulai tgl 28 April 2012 telah beredar luas di kalangan masyarakat Aceh singkil SMS yang berbunyi: Diharapkan kepada umat islam di kab. Aceh Singkil di manapun berada agr berkenan hadir pada hari Senin tgl 30 April 2012 pukul 08.30 wib, tempat Kantor Bupati Aceh Singkil acara aksi damai kpd pmda Aceh Singkil agar gereja yang tidak punya ijin untuk segera di bongkar. Memakai pakaian putih tidak dibenarkan membawa senjata tajam. Tolong sampaikan ketiap babinsa… supaya diarahkan kecik msg’s jangan ikut ikutan. Dan terpropokasi.)

2.. Malam hari pada Minggu 29 April 2012 kami mengadakan rapat di gereja GKPPD Kuta Kerangan bersama guru-guru jemaat membahas sikap yang perlu diambil untuk menghadapi kemungkinan demo yang akan diadakan sebagaimana direncanakan tgl 30 April 2012. Dalam rapat ini kami tekankan agar jangan ada tindakan anarkis seandainya mereka yang berdemo kecewa bahwa pemkab tidak merespon permintaan mereka dan kemudian berusaha menghancurkan gereja-gereja tersebut. Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat upaya menjaga gereja dengan menyuruh satu atau dua orang menjaga.

3.. Tgl 30 april 2012 terlihat rombongan menuju singkil (ibu kota kab. Aceh Singkil) dan menurut saksi mata jumlah mereka lebih dari 300 orang, bahkan ada yang mengatakan jumlah mereka ada sampai 1000 orang. Karena ada pengerahan massa 100 orang perkecamatan.

4.. Setibanya di kantor Bupati mereka pun berorasi menuntut ketegasan pemkab Aceh Singkil untuk menerapkan perjanjian tahun 1979 (yang hanya membolehkan 1 gereja di Aceh Singil), atau lebih toleran perjanjian tahun 1999 yang membolehkan 1 gereja dan 4 undung undung (setikat musolah dalam pemahaman islam) untuk Aceh Singkil. Mereka sangat kecewa dengan lembaga FKUB dan MPU yang tidak bertindak demi Islam tapi membiarkan gereja menjamur di mana-mana ( perlu diberitahu bahwa gereja sebenarnya telah ada sebelum SKB 2 Menteri terbit dan sekarang diperkirakan orang Kristen ada 1700 kk (10.000 jiwa dan pertumbuhan inilah yang mengakibatkan bertambahnya gereja, walaupun tidak diakui dan tidak pernah bisa mendapat ijin).

5.. Setelah berorasi lebih kurang 1 jam, AKBP Bambang Syafrianto SiK, Kapolres pun tampil mengusulkan: bagaimana kalau kita berikan toleransi bagi umat kristen membongkar gerejanya yang tidak berijin 3 x 24 jam, dan kalau tidak kita bentuk tim untuk membongkar? Tawaran itupun langsung disetujui peserta demonstrasi. Inilah kesimpulan yang kemudian diambil, dengan thema bahwa pembongkaran ini adalah penertiban bangunan, namun sebelum pembongkaran harus ada monitoring dari tokoh-tokoh Islam bersama muspida dan muspika terhadap gereja-gereja sasaran pembongkaran. Maksudnya adalah memberikan penjelasan niat pembongkaran tersebut.

6.. Pada hari Selasa tgl 1 Mei 2012 pukul 11.00, diketahui rombongan muspida dan muspika beserta ormas FPI Aceh Singkil dan satpol PP bergerak menuju kecamatan Simpang Kanan dan langsung memasuki lokasi gereja GKPPD Siatas yang telah dipenuhi warga jemaat semenjak pagi. Tim kemudian menanyakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memang tidak ada. Tim juga menanyakan sumber keuangan pembangunan apakah ada yang berasal dari Luar negeri dan menjawab tidak ada. Rombongan ingin segera menyegel gereja (pada hal ini tidak ada dalam keputusan pada demo tgl 30), melihat tindakan akan diadakan penyegelan para ibu-ibu histeris menangis bahkan sebagian ada yang pingsan. Sehubungan dengan itu ketua pembangunan Jirus Manik dan Guru Jemaat St. Norim Berutu beserta Kepla Desa Siatas dan Pertabas tampil berbicara dengan mengatakan bahwa alangkah tidak baiknya kalau gereja di Segel, sebab kemanalah warga gereja akan melakukan ibadah. Bahkan guru jemaat menegaskan kalau gereja di segel itu telah menempatkan GKPPD Siatas beserta warganya telah dipeti matikan, dan efeknya akan sangat buruk ke depan, dimana warga akan tidak lagi beribadah dan bisa saja menjadi sesat. Kedua kepala desa juga menegaskan bahwa tidak pernah ada masalah di desa tersebut sebab semuanya warga memiliki ikatan kekeluargaan walaupun ada yang Kristen, ada yang Islam. Harmoni di tengah masyarakat telah terbangun puluhan tahun. Masih ada persoalan-persoalan seperti perjudian dan maksiat yang sepatutnya di tangani, bukan menangani masalah gereja tersebut. Melihat betapa ketatnya pengawasan warga jemaat, ketua tim monitoring meminta kepada ketua pembangunan bersama dengan guru jemaat dan 3 kepala desa ( Kepala desa Siatas, Pertabas dan Kuta Kerangan agar besok tgl 2 Mei 2012 jam 10.00 Wib menghadap Bupati (ketiga kepala desa ini tersebut dipanggil sehubungan dengan warga GKPPD Siatas berasal dari ketiga desa tersebut. Di GKPPD Biskang (kec. Danau Paris) tim monitoring juga disambut oleh warga jemaat., tim monitoring mengatakan bahwa di gereja tersebut tetap bisa dilaksanakan walaupun pembangunan harus si setop karena tidak ada ijin membangun, namun Pdt. Ien br Sinamo menjelaskan keberatan mereka mengatakan tidak bisaa membangun, karena kapasitas ruangan yang tidak memungkinkan lagi karena buruk dan terlalu kecil untuk menampung kegiatan ibadah. Pembatasan kegiatan di gereja bertentangan dengan semangan Negara pancasila dan muatan UUD 45. Mendengar perlawanan dari pelayan dan wargta, tim segera meninggalkan gereja tersebut menuju desa Sikoran dan langsung menyegel gereja Katolik yang ada didesa tersebut dengan mengatakan bahwa gereja tersebut tidak boleh dipakai mengingat gereja tersebut tidak ada dalam permufakatan tahun 2001.

7.. Mengetahui bahwa telah diadakan monitoring, terhadap beberapa gereja ( GKPPD Siatas, GKPPD Biskang dan Gereja Katolik Si Koran) pimpinan resort GKPPD Ressort Kt Kerangan dan GKPPD Ressort Kerras mengundang para guru jemaat dan beberapa tokoh masyarakat untuk menyikapi rencana monitoring tersebut perlu sharing antara gereja yang sudh dimonitoring dengan gereja yang belum dimonitorng. Rapat itu diadakan pada tgl 30 Mei 2012 pukul 17.00-22.00 wib bertempat di GKPPD Kuta Kerangan. Pertemuan ini dipadaiti peserta dari jemaat-jemaat, ditambah dengan pengurus gereja Katolik, HKI dan Jemaat Kristen Indonesia (JKI). Pada pertemuan ini dibicarakan dan dimufakati bahwa setiap jemaat hendaknya menerima tim monitoring dengan baik dan ramah jangan ada yang anarkhis. Di hrapkan setiap jemaat segera menyiapkan photo kopi KTP warga dan membundel serta mempersiapkan surat mohon ijin bagi bupati. Ini perlu kalau tim dating jemaat bisa menjawab bahwa pengurusan ijin sedang diupayakan. Diharapkan juga jemaat bisa menjawab dengan baik dn mengutarakan bahwa di jemaat yang warganya adalah dari daerah sekitar yang telah ada disana puluhan tahun. Dan diharapkan pelayan memahami dan mampu menjelaskan sejarah berdirinya gereja dan pelayanan yang dilakukan. Diharapkan juga kepada pelayan untuk bisa menahan emosi jemaat jangan terpancing anarkhis.
Dalam pertemuan tersbut juga dimufakati agar menjawab panggilan tim untuk dating ke kator bupati tgl 2 Mei 2012 janagn dibiarkan hanya ke dua orang tambah 3 kepala desa, perlu disertai juga oleh pendeta.

8.. Karena kebetulan tgl 2 Mei 2012 setiap kecmatan juga merayakan hari pendidikan nasional, keberangkatan ke Singkil terpaksa menunggu ke tiga kepala desa selesai mengikuti acara perayaan tersebut. Oleh karena itu keberangkatan baru bisa dilakukan jam 10.30 dan sampai di kantor bupati jam 11.30 rapat itu diikuti 9 orang dari gereja (tetapi telah ikut 3 kepala desa) rapat dipimpin Bupati dan didampingi Kapolres, KASDIM, ketua MPU, perwakilan DPRK Aceh Singkil dan staf pemkab Aceh Singkil. Dalam pertemuan itu bupati menyambapikan :
– Bahwa masyarakat Singkil adalah masyarakat yang sangat toleran, terbukti puluhan tahun masyarakat berbagai agama tinggal di daerah tersebut. terbukti dengan kerukunan yang selama ini terjadi selama ini walau ada beberapa kali riak terjadi seperti pada tahun 1979 dan tahun 2001, justru riak riak terjadi karena orang Kristen melanggar perjanjian dengan melnggar perjanjian yang dibuat bersama tahun 1979 dan 2001 (perjanjian itu ditanda tangani brsama tokoh Islam dan Kristen yang hanya member tolerns 1 gereja yang telah memiliki ijin dan 4 undung-undung setingkat mushola dalam Islam).

– Keistimewaan aceh yang diakui pemerintah membuah provinsi ini berbeda dengan pfovinsi lain termasuk dalam pengaturan rumah ibadah, hal ini terbukti walau ada SKB 2 Menteri masih ada Pergub. Jadi tidak mudah untuk secar sebebsnya membangun rumah ibadah.

– Tgl 30 April 2012, telah terjadi aksi damai dari umat Islam dan meminta supaya isi perjanjian itu ditegakkan kembali dan meminta pebongkaran gereja-gereja yang tidak memiliki ijin.

– Sehubungan dengan hal tersebut siapa yang melanggar akan menadapat snksi dan kalian sebagai uamt Kristen harus membongkar gereja-gereja tersebut, kalau tidak sesuai dengan msyawarah bersama kami maka dalam tempo 2 minggu ini itu akan dibongkar semua. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar tawar.

– Hari ini kita bukan ada dialog tapi menyampaikan pemnjelasan musyararah itu dan tanggal pembongkaran dan gereja mana.. demikian. Tapi kalau ada sedikit tanggapan kepada saudra-sudara kami berikan waktu.

a. Pdt. E. Lingga:

Indonesia turut meratifikasi dokumen hak azasi manusia bersama negar di dunia, dan juga Negara kita menjunjung nilai pancasila dan UUD 45 yang member ruang kepada 5 agama untuk melakukan ibadahnya. Kalau gereja kami dibongkar dan tidak bisa beribadah lagi, dimanakan pelaksanaan kebebasan beragama tersebut. Bahkan di Qanun-Qanun keistimewaan Aceh juga tidak ada pernah kami dengar pembatasan kaku seperti yang terjadi saat ini. Mengenai perjanjian damai thn 1979 dan 2001 yang member kebebasan 1 gereja dan 4 undung undung, kami mengkuinya tapi apakah tidak ada lagi toleransi bagi bpak-bapan dan saudara kami Islam melihat perkembangan keluarga kamis sekarang ini yang telah lebih dari 1500 kk di berbagai desa? Apakah permufakatan itu lebih tinggi dari UU? Apakah keadaan yang begitu toleran dan kondusif selama ini akan ternoda di mata masayarakat Indonesia dengan pembongkaran gereja tersebut. Tolonglah pak dengan penuh arif dan bijaksana, jembatani kami untuk berembuk kembali dengan saudara-saudara kami umat islam mungkin masih banyak titik-titik temu yng bisa kita bangun bersama.

b. Pdt. Erde Berutu

Saya tau sejarahnya pak bahwa perjanjian damai itu berada dibawah tekanan, tidak burni hasil musyawarah. GKPPD adalah gereja yang berbasis budya tersebar di Sumatera Utara Aceh bahkan Jawa. Dalam arti telah menyebar ke seluruh Indonesia. Kalau diadakan pemaksaan dan peruntuhan ini bisa berakibat lain, bukan menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah. Kalau jemaat bertahan dan aparat dating merubuhkn bukankah mungkin terjadi seperti ambon? Tolong dipikirkan. Kalau memang ini harga mati, dan tidak ada toleransi lagi, sepatutnya pertemuan ini harus resmi mengundang tokoh-tokoh kami dari semua gereja yang akan di bongkar, bukan hanya beberapa orang. Sebab kami sebenarnhya tidak ada mendapat undangan. Kehadiran kami sebenarnya hanya untuk menemani saudar kami yang dari Siatas saja.

c. Ketiga kepala desa:

Menekankan bahwa di derah tersebut tidak ada umat islam keberatan mengenai keberadaan gereja. Bahkan kalau ini dipaksakan bisa menimbulkan perpecahan di desa dan permasalahan-permasalahan akan dating. Apa salahnya gereja sebgai tempat beribdah itu dibiarkan, dan lebih baik mengurus permasalahan umat yang sekarang ini masih terjadi seperti perjudian, pencurian maksiat dll.

d. St. Norim Berutu-

e. Menjelaskan secara teknis bagaimana gereja itu telah berupaya memenuhi persyaratan yang diminta SKB 2 Menteri dan FKUB, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang telah didapat dari berbagai instansi di kab Aceh Singkil. Hanya ijin yang belum keluar.

Setelah member respon kembli kepada bapak Bupati (berbisik-bisik bebarapa saat)

– Bupati: Yang saya maksud harga mati adalah SKB 2 Menteri dan Pergum NAD. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada bapak Kapolres.

– Kapolres:

Mohon kata seperti ambon jangan diucapkan lagi. Ini akan menjadi catatan bagi kami. Kami akan menyampaikan ini ke provinsi untuk meminta petunjuk pelaksanaan eksekusi. Biarlah mereka yang menentukan.

Klarifikasi:

Erde: Mohon jangan salah tanggap pak yang saya maksu seperti ambon bukan memancing amarah, hanya keprihatinan kami kalau itu timbul. Kalau ada salah ucap saya mohon di maafkan.

Kapolres: kalau demikin kami maafkan, mohon pra wartawan jangan mencantumkan kata-kata itu lagi.

Demikian secara singkat kronologi ini kami tuliskan

Kuta Kerangan 2 Mei 2012

Pdt. Elson Lingga

Catatan:

1. Hanya satu gereja yang mereka akui yakni GKPPD Kuta Kerangan

2. Gereja yang telah ada tapi tidak pernah mendapat pengakuan adalah:

1. GKPPD 12 unit

2. Katolik 3 unit

3. HKI 1 Unit

4. Kharismatik 3 unit

Yang telah dilak hingga tgl 4 Mei 2012

1. GKPPD Siatas

2. GKPPD Kutatinggi

3. GKPPD Tuhuthen

4. GKPPD Danguren

5. GKPPD Gunung Meriah

6. GKPPD Sanggaberru

7. GKPPD Mandumpang

8. GKPPD Siompin

9. GKPPD Situbuhtubuh

10. HKI Sukamakmur

11. Katolik Napagaluh

12. Katolik Gunug Meriah

13. Katolik Siompin

14. Katolik Lae Mbalno

15. JKI Kuta Kerangan

16. JKI Lae Mbalno

17. GMII Mandumpang

18. GMII Ujung Sialit

19. Rumah Ibadah PAMBI (aliran kepercayaan)

Bubarkan Ormas Pelanggar Pancasila!


Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim menyatakan, organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila layak untuk dibubarkan.

Selain Pancasila, tambah Ibrahim, organisasi-organisasi masyarakat harusnya juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

“Ini memang sebenarnya ormas itu memang ada aturannya sendiri, tapi ketika ormas itu melanggar Undang-undang, melanggar Pancasila, ormas itu layak untuk dibubarkan,” tegas Subhim Ibrahim, saat keterangan pers di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Menurutnya, negara juga harus mempunyai ketegasan untuk mengusut ormas-ormas yang melakukan tindak kekerasan. Ibrahim menilai, pemerintah justru melakukan pembiaran terhadap ormas dengan label agama yang punya potensi tindak kekerasan.

“Negara harus punya ketegasan untuk melihat track record dari ormas-ormas itu. Kita lihat selama ini ada pembiaran terhadap organsiasi yang punya potensi untuk melakukan kekerasan itu,” ungkapnya.

Sementara, menurut Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, perbedaan pandangan agama sudah terjadi sejak zaman dulu dan bukan menjadi hal baru. Namun, jika pandangan itu ditunjukkan dengan kekerasan, negara harus melakukan intervensi dan ketegasan untuk mengusutnya.

“Jika ada orang yang hidup berpandangan ekstrimisme dalam agama silakan, asal tidak melakukan kekerasan pada orang lain. Jika tidak, negara yang harusnya intervensi untuk mencegah kekerasan,” katanya.

Anies menambahkan, “Ketidaktegasan ini juga menular. Di level yang paling bawah, aparat tidak bisa tangani kekerasan seperti ini, malah justru ada pembiaran. Kejadian kekerasan pun menular, dari Banten, lalu Temanggung. Ini karena tersangkanya tidak ditangkap.” ​Penulis: Maria Natalia ​Editor: yuli
(Kompas.com)

Gerakan Lintas Agama Bentuk Perlawanan Terhadap Perusuh


Jumat, 11 Februari 2011

Gerakan tokoh lintas agama bentuk perlawanan secara damai terhadap rusuh massa di Temanggung, Jawa Tengah, pascasidang kasus penistaan agama, Selasa (8/2), kata Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, Romo Aloysius Budi Purnomo.

“Gerakan lintas agama ini memberikan perlawanan damai terhadap provokator yang berdampak negatif di Temanggung, kesatuan dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya saat dialog sekitar 200 tokoh lintas agama berasal dari Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya di Jateng, di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di Magelang, Jateng, Jumat sore.

Rusuh massa di Temanggung telah mengakibatkan sejumlah gereja dan kompleks sekolah Kristen di daerah itu rusak. Polisi telah menetapkan delapan tersangka dan memeriksa puluhan orang yang diduga terkait dengan kejadian tersebut.Ia mengatakan, rusuh di Temanggung telah merusak citra bangsa. Tindakan pelaku penistaan agama Antonius Richmond Bawengan (50), warga beralamat di Jakarta, yang telah divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Temanggung, katanya, bukan hanya penodaan terhadap agama Islam tetapi juga semua agama.

Pada kesempatan itu Budi menyampaikan keprihatinan Uskup Agung Semarang, Monsinyur Johannes Pujasumarta, atas rusuh massa di Temanggung.

“Beliau menyampaikan keprihatinannya baik kepada teman-teman sesama maupun umat Islam yang tercoreng karena peristiwa itu,” katanya.

Ia menyatakan dukungan terhadap gerakan mewujudkan persaudaraan sejati lintas iman dan agama.

Kekerasan, katanya, dilawan bukan dengan kekerasan tetapi melalui dialog dan seruan persaudaraan sejati serta perdamaian.

“Kami mendukung ajakan deklarasi persaudaraan sejati, persaudaraan sejati menjadi gerakan berkat bagi bangsa ini,” katanya.

Ia menyebut, kekerasan di Temanggung dan daerah lain di Indonesia tidak meruntuhkan pandangan gereja bahwa Islam membawa kedamaian untuk sesama dan semesta.

“Banyak umat Islam yang berkehendak baik dari pada kelompok kecil yang mengatasnamakan Islam yang merusak kehidupan. Islam juga berwatak damai, tidak ada faedahnya kekerasan dilawan dengan kekerasan. Lebih mengedepankan cinta kasih dari pada kebencian, ampuan dari pada balas dendam, perselisihan hanya menghancurkan kerukunan,” katanya.

Tokoh Gerakan Gusdurian yang juga putri sulung mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (almarhum), Alissa Qotrunnada Wahid, mengatakan, kekerasan tidak menyelesaikan masalah.

“Penistaan dan perbedaan keyakinan selalu ada, tetapi penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, melainkan melalui dialog,” katanya usai dialog itu.Ia mengemukakan, hingga saat ini masyarakat cenderung masih bicara soal golongan dari pada keindonesaian.

“Padahal harus ada porsi bicara, misalnya menyangkut kelompok, NU (Nahdlatul Ulama), Islam, Jawa, Indonesia. Yang tidak ada adalah bicara porsi sebagai orang Indonesia,” katanya.

Ia mengimbau perlunya bangsa Indonesia merevitalisasi dan menghidupi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dialog lintas agama yang rencananya berlangsung di Pendopo Pengayoman Rumah Dinas Bupati Temanggung, Jumat, dibatalkan karena tidak mendapat izin dari kepolisian. Sekitar 200 tokoh lintas agama berasal dari Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya di Jateng mengalihkan kegiatan itu di aula Pondok Pesantren API Tegalrejo, Kabupaten Magelang.(*)(U.M029/Z002. (Antaranews.com)

KWI: Indonesia Butuh UU Kebebasan Beragama


Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia Benny Soesatyo mengatakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah Undang-Undang Kebebasan Beragama. “Di mana negara beri jaminan kepada warganya untuk bebas ekspresikan keyakinannya dan tidak kesulitan beribadah,”ujarnya ketika dihubungi, Kamis (10/2).

Menurut dia, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi warga negara yang juga menyebutkan mengenai hak beragama masih harus diturunkan dalam bentuk UU. Namun, kata Romo Benny, bentuknya bukanlah UU Kerukunan Umat Beragama.

“Nanti justru malah diatur sedemikian rupa soal pernikahan, kelahiran, tempat disemayamkan. Umat malah dikotak-kotakkan,” ucapnya.

Dengan UU Kebebasan Beragama, kata dia, pemerintah juga diharapkan tidak lagi absen. Sebab, selama ini ia menilai negara seperti tunduk kepada pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

“Kekerasan seolah-olah mendapat perlakuan istimewa dan orang-orangnya kebal hukum. Dengan UU ada jaminan pasti aparatur negara untuk hadir menjaga,” tutur Benny.

Ia menambahkan segala bentuk kekerasan tidak bisa diterima apa pun alasannya. “Apa pun keyakinannya, hak warga negara untuk beribadah itu dijamin dan kekerasan tidak dibenarkan,” kata Romo Benny.

Ririn Agustia

(Sumber: tempointeraktif.com 10 Feb 2011)

Gereja Katolik Santo Petrus Paulus Temanggung diamuk massa


Silakan click: http://pujasumarta.multiply.com/journal/item/316/Gereja_Katolik_Santo_Petrus_Paulus_Temanggung_diamuk_massa 

Selasa, 8 Februari 2011, pagi ini jam 11.10 saya mendapat berita dari Rama  Sadhana, MSF, pastor pembantu Paroki Temanggung, bahwa Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus, Temanggung diamuk massa. Berita selengkapnya menyusul. Mohon supaya berita disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah tersebut.

Mengetahui terjadinya peristiwa itu Rm. F.X. Krisno Handoyo, Vikep Kedu, segera meluncur menuju tempat kejadian peristiwa.  Dari Rama Krisno Handoyo, yang saya kontak melalui telpon jam 15.25 saya terima kabar  bahwa Rm. Sadhana, dalam keadaan takut diamankan di kantor Koramil setempat. Digambarkannya  keadaan di dalam gereja yang diamuk massa. Kursi-kursi  diobrak-abrik. Kaca-kaca pecah. Altar, tabernakel, patung-patung  porak poranda karena ulah massa yang tak terkendali. Upaya untuk membakar gereja Katolik Temanggung dapat digagalkan.

Peristiwa amuk massa terhadap tempat ibadat terjadi lagi, hari ini terjadi di Temanggung. Ada tiga Gereja yang diserang  oleh massa yakni Gereja Bethel Indonesia Jl Soepeno, Gereja Kristen Protestan, dan Gereja Katolik Temanggung. Dari keterangan DetikNews diberitakan bahwa, “Kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan massa atas tuntutan 5 tahun penjara kepada terdakwa penistaan agama Antonius Richmond Bawengan. Massa yang terdiri dari beberapa ormas ini tidak terima dan marah. Tuntutan itu dinilai sangat ringan dari perbuataan terdakwa yang menyebarkan selebaran menjelek-jelekkan agama Islam.

” Silakan click: http://www.detiknews.com/amuk massa di Temanggung: Massa-diduga-dari-luar-Temanggung-perbatasan-dan-gereja-dijaga-aparat.

Dari peristiwa itu kita dapat belajar bahwa tindak kekerasan dengan merusak milik orang lain bukan solusi yang cerdas untuk menyelesaikan masalah. Semoga akal budi yang sehat, hati nurani yang jernih tetap dapat menjadi pemandu diri kita dalam hidup bersama yang berakhlak mulia. Saya meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak membalas kekerasan dengan kekerasan.

Saya meminta agar berita-berita yang dipublikasi mengenai peristiwa amuk massa di Temanggung tersebut dirumuskan secara memadai, sesuai dengan keadaannya. Berita yang tidak memadai dapat secara salah membentuk opini publik yang salah pula.

Sementara berita ini ditulis, Rama P. Riana Prapdi, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang sedang meluncur menuju Temanggung. Marilah kita berdoa kepada Allah, yang bersama kita sembah dan muliakan, agar kita tetap mengutamakan kehendak-Nya membangun hidup bermasyarakat yang bermartabat dan beradab. 

Salam, doa ‘n Berkah Dalem,
Semarang, 8 Februari 2011

+ Johannes PujasumartaUskup Keuskupan Agung Semarang

Yang Dilupakan dari Nilai-nilai Pancasila


Pancasila sudah mulai sepi dari pembicaraan publik. Padahal Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak kesepakatan nasional.

Melihat aneka sikap dan perilaku, tindakan dan perbuatan dari beberapa elit partai politik, pejabat negara, aksi sekelompok organisasi massa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, kekerasan terhadap penganut agama lain, mementingkan diri atau kelompok menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan.

Tak luput juga, hubungan antar pemeluk agama menjadi agak renggang, karena adanya larangan mengucapkan selamat natal, soal pendirian rumah ibadah dan kebebasan beribadah kelompok minoritas.

Alangkah baiknya jika setiap pejabat publik, elit politik, tokoh agama, segenap masyarakat, merefleksikan nilai-nilai dari setiap Sila Pancasila sebagai berikut:

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:
(1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; (3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:
(1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; (2) Saling mencintai sesama manusia; (3) Mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) Tidak semena-mena terhadap orang lain; (5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) Berani membela kebenaran dan keadilan; (8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia: (1) Menempatkan persatuan, kesatuan, di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; (3) Cinta tanah air dan bangsa; (4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia; (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: (1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; (2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan; (5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan; (2) Bersikap adil (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) Menghormati hak-hak orang lain; (5) Suka memberikan pertolongan kepada orang lain; (6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (7) Tidak bersifat boros (8) Tidak bergaya hidup mewah; (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (10) Suka bekerja keras; (11) Menghargai hasil karya orang lain; (12) Bersamai-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Jika segenap masyarakat Indonesia benar-benar mengacu pada nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, maka pada saatnya kita akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang nasionalis dan religius, sebab nilai-nilai Pancasila universal dan tidak bertentangan dengan agama manapun.

Dibutuhkan satu komitmen dan kemauan untuk Indonesia, agar Garuda dan Pancasila benar-benar didada segenap warga bangsa. Dengan demikian, kita yakin kita akan menjadi bangsa PEMENANG bukan pecundang. Semoga.
(Pormadi S., dari berbagai sumber)

Tak Toleran akibat Ekonomi Kurang Merata


Intoleransi masyarakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi radikal yang suka memakai kekerasan, tetapi karena masyarakat mengalami frustrasi sosial dan alienasi.

“Masyarakat itu tidak puas terhadap pemerataan pembangunan dan ekonomi,” ujar Ismail Hasani, peneliti SETARA Institute, Rabu (22/12/2010) di Jakarta.

Dalam studi yang dilakukan SETARA Institute, keberadaan organisasi radikal dinilai tak terlalu berpengaruh banyak bagi ketidaktoleransian masyarakat. Sebab, mayoritas warga menolak kekerasan sehingga otomatis dukungan terhadap organisasi radikal tidaklah signifikan.

Menurut Ismail, di tengah kesulitan ekonomi, organisasi radikal yang mengatasnamakan agama hadir untuk membuat masyarakat menjadi intoleran. Untuk itulah, pemerintah dan swasta perlu terlibat dalam pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat.

“Sebagai contoh di Tasikmalaya, pemerintah setempat memberikan kanal ekonomi, berupa penyuluhan ternak lele. Masyarakat kemudian jadi sibuk bekerja dan merasa puas secara ekonomi,” kata Ismail.

Studi SETARA Institute ini berfokus pada organisasi radikal yang bersifat lokal. “Kami mengacu pada fakta bahwa organisasi tersebut sering melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam kebebasan beragama/berkeyakinan,” kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos.

Menurut Bonar, sampai saat ini belum ada kajian khusus dan komprehensif tentang organisasi radikal lokal serta implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam konteks jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, kelompok radikal menunjuk pada aksi-aksi kekerasan terhadap kaum minoritas agama/keyakinan, penyerangan rumah ibadah, dan penegakan syariat.
(Kompas.com)