Presiden Diminta Tangani Kasus Kekerasan Bernuansa Agama


Jakarta (ANTARA) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menangani kasus kekerasan bernuansa agama, sehubungan terjadi kerusuhan massa di Bekasi Minggu (8/8) terkait penolakan warga terhadap adanya keberadaan rumah ibadah yang belum dilengkapi izin.

“Sebab tugas melindungi seluruh umat beragama saat mereka beribadah adalah tugas pemerintah,” kata Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi, di bersama tokoh lintas agama di Bekasi, Selasa.

Selain Hasyim, tokoh lintas agama yang turut hadir antara lain Ketua Umum PGI Pdt Andreas A Yewangoe, Ketua KWI Mgr Mandagi, dan Ketua PGLII Pdt Nus Reimus.

Pada kesempatan itu tokoh lintas agama berjanji akan berkirim surat kepada Presiden agar memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.

Hasyim menyatakan prihatin dengan kasus kekerasan bernuansa agama yang belakangan ini masih terjadi di Indonesia.

Pada bagian lain mantan Ketua Umum PBNU itu meminta semua pihak menempatkan masalah jemaat HKBP pada posisi yang proposional.

Menurutnya, ada perbedaan antara masalah orang yang sedang melaksanakan peribadatan dengan masalah administrasi perizinan mendirikan rumah ibadah.

“Kebaktian adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan masalah administrasi mendirikan rumah ibadah adalah masalah dunia, bukan hubungan transendental,” katanya.

Soal perizinan, lanjutnya, adalah persoalan antara pihak yang mengajukan perizinan dengan pihak yang berwenang menerbitkan perizinan.

“Dalam hal ini pemerintah wajib melindungi agar pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan perizinan rumah ibadah tersebut tidak ikut campur pada prosesnya,” katanya.

Hasyim mengaku sering menemukan kasus perizinan rumah ibadah terkatung-katung disebabkan ikut campurnya pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan, bahkan mengatur dan menentukan proses perizinan itu.

“Sehingga masalahnya menjadi ruwet dan banyak juga yang akhirnya memunculkan konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti yang terjadi di Kampung Ciketing Asem Mustikajaya ini,” katanya.

Data dari FKUB Kota Bekasi, kini ada ratusan rumah dan rumah toko yang dialihfungsikan menjadi gereja dan berpotensi menimbulkan resistensi dari warga meski ditempat tersebut sudah ada tempat peribadatan

Sumber: Antaranews.com

Pluritas Keagamaan: Asset atau Liability?


Oleh: Franz Magnis Suseno

Pluralitas atau keanekaan dapat menimbulkan masalah, tetapi juga dapat menjadi asset, kekuatan. Keduanya lebih lagi berlaku bagi agama.

 

Bagi Indonesia di mana semua agama besar ada dan di dalam masing-masing agama masih ada banyak aliran, mazhab pengertian dll. Kita dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana pluralitas keagamaan yang ada di Indonesia, daripada menjadi ancaman, dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan bangsa.

 

Perlu dicatat bahwa beberapa tahun lalu MUI menurunkan fatwa MUI yang menyatakan pluralisme haram. Untuk itu, sangat perlu untuk kita mengerti apa yang dimaksud dengan pluralitas, pluralisme maksudnya apa, baru kita dapat menjawab pertanyaan di atas.

 

 

Pluralitas, Pluralisme

 

 

Kata pluralitas jelas artinya adalah ada banyak macam, ada perbedaan, ada keanekaan. Pluralitas mengungkapkan fakta bahwa ada banyak. Sedangkan pluralitas keagamaan artinya ada aneka agama dan orientasi keagamaan.

 

Sebaliknya, kata pluralisme (pluralisme sendiri adalah sikap mendukung pluralitas) bisa dipakai dalam beberapa arti (meskipun sebaiknya tidak), terutama dalam arti dogmatis dan dalam arti sosial.

 

Dalam arti dogmatis, pluralisme dapat berarti: anggapan bahwa semua agama adalah sama saja. Dan bahwa orang dari semua agama bisa masuk surga. (Hanya) dalam arti ini MUI mengharamkan pluralisme.

 

Akan tetapi penggunaan kata pluralisme dalam arti dogmatis ini sebaiknya dihindari. Anggapan bahwa semua agama sama saja, sebenarnya justru menghilangkan pluralitas (dan memang bertentangan baik dengan agama Islam maupun Kristiani). Anggapan itu sebaiknya disebut “relativisme agama” karena merelatifkan kebenaran agama (sama dengan mengatakan bahwa semua agama hanya benar bagi para penganutnya, sedangkan “secara objektif” tak ada yang lebih benar dari yang lain).

 

Sedangkan mengenai hal siapa yang bisa masuk surga adalah urusan ajaran masing-masing agama. Hal ini dibedakan menjadi “eksklusivisme keselamatan” yakni anggapan bahwa hanya penganut agamanya sendiri yang bisa masuk surga, dan “inklusivisme keselamatan” yakni anggapan bahwa semua manusia bisa masuk surga kalau berada di luar agama yang diyakini sebagai benar (misalnya ajaran resmi Gereja Katolik). Mengenai inklusivisme dan ekslusivisme keselamatan hanya agama yang bersangkutan berhak bicara.

 

Dalam arti sosial atau arti yang biasa dipakai, pluralisme berarti pengakuan dan penerimaan terhadap fakta bahwa ada banyak agama dalam masyarakat kita.

 

 

Pluralisme Keagamaan di Indonesia -1

 

 

Pluralisme keagamaan tidka berarti pengakuan terhadap semua agama sebagai sama-sama benar (tentu ini tak mungkin bagi orang yang yakin akan kebenaran agamanya sendiri), melainkan bersikap positif terhadap fakta bahwa, di samping agama mayoritas ada agama-agama lain di Indonesia dan kelompok.

 

Pluralisme keagamaan secara sadar, konsensus, dan konstitutif bagi eksistensi negara diterima sebagai “Ketuhanan Yang maha Esa”, sila pertama Pancasila ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

Sisipan: Catatan tentang Pancasila

 

 

Bobot Pancasila menjadi jelas apabila kita perhatikan alasan Pancasila dirumuskan. Pancasila dirumuskan bukan sekedar sebagai etika bangsa, melainkan sebagai pemecahan sebuah masalah serius 1945, yakni apakah Republik Indonesia mau didasarkan pada nasionalisme atau pada agama Islam. Untuk memecahkan masalah ini Ir. Soekarno mencetuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.

 

Dari riwayat perumusan Pancasila, hasil rumusan Ir. Soekarno, rumusan Panitia 9, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945) menjadi jelas bahwa Pancasila tak lain merupakan kesepakatan rakyat Indonesia untuk membangun sebuah negara, dimana semua warga masyarakat sama kedudukannya, sama kewajiban dan sama haknya, tanpa membedakan antara agama mayoritas dan agama-agama lain. Pancsaila adalah kesepakatan rakyat Indonesia untuk mengakui semua warganya sebagai manusia dan warga negara sepenuhnya, dengan menghormati identitas religius (dan tentu juga identitas budaya, etnik, kesukuan) semua komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.

 

Jadi Pancasila adalah dasar di atas keanekaan penduduk Nusantara yang bersedia menjadi satu negara Republik Indonesia. Maka jelas juga bahwa melepaskan, mengibiri, mengubah, mencairkan Pancasila adalah sama dengan membatalkan kesepakatan bangsa Nusantara untuk bersama-sama mendirikan Republik ini. Sentuhlah Pancasila dan anda menyentuh eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Mencabut Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sama dengan mencabut Declaration of Independence bagi bangsa Amerika Serikat.

 

Lima sila Pancasila merumuskan nilai-nilai yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam kemajemukannya. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tidak lain adalah kesediaan untuk saling menerima dalam kekhasan masing-masing, jadi merupakan kesediaan untuk menghormati dan mendukung kemajemukan bangsa dan untuk senantiasa menata kehidupan bangsa Indonesia secara inklusif.

 

Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan betapa hakiki pluralisme, khsususnya pluralisme keagamaan bagi eksistensi Indonesia.

 

(Beberapa catatan Bag-1 oleh Prof. Franz Magnis Suseno SJ. Disampaikan dalam acara Workshop INKommunity, 25 Juli 2009, di Jakarta).

 

——————————————————————————————————————————–

 

**Penulis adalah seorang Rohaniwan Katolik, Budayawan sekaligus Pendidik.

Sumber: Kristiani Pos

RADIKALISME DAN TERORISME


TAJUK REPUBLIKA
Jumat, 04 September 2009 pukul 01:16:00

Radikalisme dan Terorisme  

 

Negeri ini sedang menghadapi perang melawan radikalisme dan terorisme. Genderang perang sesungguhnya telah ditabuh sejak 2000 hingga saat ini. Dimulai dengan aksi pengeboman di sejumlah tempat di tanah air secara masif. Sebuah aksi yang telah dirancang dengan sistematis, dilakukan secara profesional, dan didukung pendanaan yang sangat besar.

Aksi itu adalah bagian dari pengembangan ideologi radikal dengan cara terorisme. Pelaku pengeboman diiming-imingi masuk surga. Dogma ini telah merasuk hingga ke akar rumput dan membahayakan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan, motivasi gerakan terorisme di Indonesia dilakukan dengan alasan yang sangat kompleks. Ada yang berangkat dari nasionalisme- separatisme, agama, ideologi, atau tekanan dari rezim pemerintahan.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, Senin (31/8), mengakui ada kelompok radikal di hampir semua agama. Kelompok radikal menjadi ‘biang kerok’ pelaku terorisme. Kelompok ini berkembang di Indonesia.

Pernyataan senada dikemukakan oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri, Irjen Aryanto Sutadi, Selasa (1/9) lalu. Ia mengusulkan deradikalisasi sebagai salah satu cara memberantas terorisme di Indonesia.

Begitu juga mantan kepala BIN Hendropriyono, Rabu (2/9), menyatakan ada kelompok aliran keras yang sedang dalam pembentukan di Indonesia. Kelompok ini harus didepak karena membahayakan stabilitas nasional.

Pernyataan ketiga tokoh itu tentu saja merupakan data empiris yang telah diuji melalui penyelidikan dan penyidikan. Sungguh memprihatinkan bahwa di negeri ini gerakan terorisme lebih cenderung mengatasnamakan ideologi agama. Jadi, ada perkawinan antara ideologi radikal yang mengatasnamakan agama dan gerakan terorisme.

Padahal, isu agama sangat sensitif bagi masyarakat kita. Apabila penanganannya kurang hati-hati, itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya, dapat memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Pemerintah harus berani menyatakan kelompok mana yang menganut ideologi radikal. Tentu saja, pemerintah harus bekerja sama dengan pemuka agama, dan pemuka masyarakat serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kelompok tersebut.

Kita memang sedang belajar berdemokrasi. Namun, demokrasi yang menghasilkan kebebasan beragama banyak yang ditunggangi kepentingan politik. Maka, lahirlah aliran politik garis keras berkedok agama.

Contohnya adalah Ku Klux Khan di Amerika, kelompok rasialis berkedok agama. Juga, ada Brigade Merah di Italia, Tentara Merah di Jepang, dan Tentara Merah di Jerman. Kelompok-kelompok ini dikategorikan sebagai teroris di negaranya masing-masing.
Kita tentu berharap aparat negara dapat mendeteksi kelompok radikal sebelum mereka melaksanakan aksi yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus dipisahkan dari kelompok radikal tersebut.

Pencegahan serta tindakan hukum terhadap tersangka atau terpidana teroris harus diikuti dengan deradikalisasi melalui pembinaan selama berada di tahanan dan setelah keluar tahanan. Sebab, dalam beberapa kasus, mereka kembali kepada kelompoknya karena telah didogma atau dibaiat.

(-)

Sumber: Republika

Warung Kopi Non-Muslim di Aceh Diminta Tutup Selama Puasa


Para ulama di Aceh minta pemerintah menutup warung kopi berlabel khusus untuk warga non-muslim di kawasan Peunayong, Kota Banda Aceh karena dinilai dapat merusak suasana Puasa.

 

“Kami mengimbau semua pihak agar tetap memelihara kerukunan umat beragama yang telah berjalan baik di Aceh. Keberadaan warkop berlabel khusus non-muslim itu sangat menganggu perasaan kami,” kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, Senin, seperti diberitakan Antara.

 

Ia mengatakan untuk warga Aceh non-muslim, rutinitas seperti makan dan minum tidak dilarang, namun harus ditempat tertutup. “Itu sebagai upaya kita bersama memelihara kerukunan umat beragama. Kami mengimbau warga non-muslim tetap menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.

 

Faisal menjelaskan banyak kalangan masyarakat mempertanyakan keberadaan salah satu warkop berlabel khusus non-muslim yang buka pada siang hari, saat umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1430 Hijriyah.

 

“Informasi penangkapan warga beragama Islam di warkop yang menempel pengumuman khusus untuk non-muslim itu telah menguatkan penafsiran diantaranya adalah sebuah bentuk pelecehan bagi Islam. Karena itu, warkop tersebut harus ditutup,” katanya.

 

Oleh karena itu, ia juga mempertanyakan kenapa warkop dengan menempel tulisan khusus dibuka untuk non-muslim tersebut bisa beroperasi di Aceh pada siang hari bulan puasa Ramadhan.

 

“Kita sudah sepakat bahwa tidak boleh ada pedagang yang menjual makanan dan minuman serta restoran pada siang hari selama Ramadhan, tapi kenapa warkop tersebut bisa beroperasi,” ujar Faisal.

 

Permintaan agar warkop tersebut segera ditutup, katanya menambahkan bukan berarti tidak menghargai hak-hak minoritas di Aceh. “Warga non-muslim di Aceh masih banyak alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya saat umat Islam menjalankan ibadah puasa,” katanya

Sumber: Kristiani Post

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

PENULIS INGGRIS LECEHKAN ALQURAN


Penulis Inggris Lecehkan Alquran

By Republika Newsroom
Senin, 24 Agustus 2009 pukul 12:07:00

 

LONDON–Sebastian Faulks, penulis novel-novel best seller, memancing kemarahan umat Islam karena  mengklaim Alquran tidak memiliki “dimensi etika” dan menyebutnya sebagai ocehan orang gila.

“Kitab suci umat Islam itu adalah sebuah buku dengan satu dimensi yang memiliki nilai sastra rendah. Jika dibandingkan dengan Injil, maka pesan-pesannya terkesan “gersang”, ujar dia dalam wawancara dengan majalah The Sunday Times yang dilansir Telegraph, Ahad (23/8).

Faulks mengaku telah membaca Alquran dalam terjemahan bahasa Inggris untuk membantunya dalam penulisan novel terbarunya, A Week in December, yang rencananya akan dipublikasikan bulan September mendatang.

Karya terbarunya ini dibuat dengan latar belakang London modern dengan karakter cerita seorang istri anggota parlemen Inggris termuda, seorang supir Tube, seorang manajer keuangan, dan seorang perekrut teroris Islam kelahiran Glasgow bernama Hassan Al Rashid.

Dalam penelitian untuk karakter Al Rashid inilah, Faulks mengaku mulai menyelami Alquran, Kitab suci pegangan umat Islam sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.

“Benar-benar buku yang menekan. Hanya ocehan dari orang gila. Bersifat hanya satu dimensi, dan orang-orang berbicara mengenai keindahan bahasa Arab, namun terjemahan bahasa Inggris yang saya baca, dari sudut pandang sastra, sangat mengecewakan,” kata Faulks.

Menurutnya, Alquran tidak menawarkan kisah yang menarik dibandingkan dengan Bibel. Alquran hanya memberitahu pembacanya untuk percaya pada Tuhan atau “terbakar selamanya”.

“Pesan-pesannya juga terasa kering. Maksud saya, ada beberapa bagian yang menyinggung soal diet, Anda tahu, mirip dengan Perjanjian Lama (Taurat), yang juga gila. Namun, kehebatan dari Perjanjian lama adalah adanya kisah-kisah yang menakjubkan. Dari 100 kisah yang diceritakan, sekitar 99-nya kemungkinan ada di dalam Perjanjian Lama dan sisanya di dalam Homer,” ujar dia.

“Alquran tidak memiliki kisah-kisah semacam itu. Alquran juga tidak memiliki dimensi etika seperti Perjanjian Baru (Injil), dan tidak ada rencana baru untuk kehidupan.”

Faulks juga mempertanyakan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan membandingkannya dengan Yesus.

“Yesus, tidak seperti Muhammad, memiliki hal-hal menarik untuk dikatakan. Ia menyodorkan sebuah metode revolusioner dalam melihat dunia: cintai tetanggamu, cintai musuhmu, bersikap baik pada orang lain, orang yang sabar akan mewarisi bumi. Muhammad tidak memiliki hal lain untuk dikatakan pada dunia, kecuali, “Jika engkau tidak percaya pada Tuhan, engkau akan terbakar selamanya,” kata dia.

Sementara itu, Ajmal Masroor, seorang imam dan juru bicara Masyarakat Islam untuk Inggris, menyatakan dia tidak menganggap deskripsi Faulks tentang Alquran.

“Saya dapat menyusun daftar ribuan cendekiawan, politikus, dan akademisi yang tidak mengatakan apa pun selain pujian terhadap Alquran, dan saya berbicara mengenai mereka yang non-Muslim. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan Bill Clinton adalah beberapa di antaranya” ujar dia.

“Menurut saya, komentarnya itu menggelikan, bukan menyerang. Terdengar seperti celotehan orang yang sedikit benci dan tidak obyektif. Saya berharap dapat mendiskusikan Alquran dengannya,” imbuh Masroor.

Masroor juga menambahkan bahwa pernyataan Faulks itu berisiko memicu kebencian agama atas umat Islam.

“Serangan terhadap Islam bukan hal yang baru, namun bahayanya hal ini akan menimbulkan efek yang ‘menetes’. Orang-orang sepertinya tidak memahami konsekuensi dari mengucapkan hal-hal seperti ini bisa sangat buruk. Sejarah memberitahu kita bahwa ejekan bisa memicu kebencian.”

Dalam kesempatan terpisaha, Inayat Bunglawala dari Dewan Muslim Inggris mengomentari sudut pandang Faulks mengenai Alquran sebagai penilian yang cenderung “tertutup”.

“Nabi Muhammad seringkali direndahkan oleh banyak orang, baik di zaman beliau maupun setelah beliau yang menyebutnya sebagai ‘orang gila’ atau ‘kesurupan roh jahat’ sebagai sebuah upaya untuk menyingkirkan pesan-pesannya yang indah,” tambah dia.

“Sebastian Faulks mungkin perlu menarik pelajaran bahwa mereka yang melecehkan Nabi saat ini semuanya telah lama dilupakan, sedangkan Nabi masih diingat dengan rasa cinta dan kekaguman”. tlg/taq

 

Sebastian Faulks: Koran has ‘no ethics’

  

THE bestselling author Sebastian Faulks has courted controversy by saying the Koran has “no ethical dimension”.

In an interview with today’s Sunday Times Magazine, he added that the Islamic holy scripture was “a depressing book”, was “very one-dimensional” and unlike the Christian New Testament had “no new plan for life”.

Faulks was speaking in advance of the publication of his novel, A Week in December.

Best known for historical works such as Birdsong and Charlotte Gray, his new novel addresses contemporary London . Its characters include a health fund manager, a literary critic and a Glasgow-born Islamic terrorist recruit. Researching the latter, he read a translation of the Koran which he found “very disappointing from a literary point of view”.

He also criticised the “barrenness” of the Koran’s message and the teachings of the prophet Muhammad, especially when compared with the Bible.

“Jesus, unlike Muhammad, had interesting things to say,” Faulks said.

“He proposed a revolutionary way of looking at the world: love your neighbour; love your enemy; the meek shall inherit the earth. Muhammad had nothing to say to the world other than, ‘If you don’t believe in God you will burn for ever’.”

Criticism of the Koran is regarded as blasphemous by Muslims.

 

http://www.timesonl ine.co.uk/ tol/comment/ faith/article680 6488.ece

HATI-HATI DENGAN DAKWAH/KOTHBAH BERISI WARTA KEBENCIAN/ PROVOKASI


REPUBLIKA ONLINE
Sabtu, 22 Agustus 2009 pukul 01:01:00

Polisi Awasi Dakwah  

Selama bulan suci Ramadhan, polisi akan meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh Tanah Air. Alasannya, karena terorisme masih menjadi momok paling menakutkan. Pengawasan itu termasuk memberikan perhatian terhadap kegiatan dakwah.

Selama Ramadhan ini akan banyak kegiatan dakwah yang dihadiri umat Islam dari segala penjuru. ”Seandainya dakwah berkait dengan provokasi, dengan melanggar hukum, pasti akan ditindak,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Sukarna, di Jakarta, Jumat (21/8).

Untuk itu, kata Nanan, polisi akan mengikuti dan menempel lebih terbuka kegiatan dakwah secara terus-menerus. Operasi seperti ini bertujuan mengantisipasi perekrutan teroris pada Ramadhan.

Polisi mengakui selain Noordin Top, masih ada empat tersangka yang diduga tersangkut bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Charlton, pada 17 Juli lalu. Namun, mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam adalah tindakan naif. Naif, karena Islam adalah agama yang penuh kedamaian. Untuk itu, perang melawan terorisme jangan sekali-kali dikaitkan dengan ajaran Islam.

Polisi juga tidak perlu berlebihan mengawasi dakwah Islam yang marak dilakukan pada Ramadhan. Sebab, dakwah justru dilakukan secara terbuka, semuanya bisa mendengarkan. Tidak ada yang disembunyikan.

Dalam kondisi seperti ini, polisi seharusnya mendorong ulama atau tokoh agama untuk memberikan dakwah yang menyejukkan. Misalnya, kembali menggelorakan dan mengingatkan bahwa bom bunuh diri yang dilakukan para teroris, bukan merupakan tindakan jihad.

Kita pun tahu Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam, tegas menyatakan bom bunuh diri adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Kegiatan dakwah justru seharusnya menjadi ujung tombak yang harus ditopang aparat keamanan. Sebab, umat Islam dianjurkan untuk mendahulukan dakwah sebelum berjihad. Petugas polisi pun mesti memahami makna dakwah Islam. Bukan justru menangkap 17 anggota Jamaah Tabligh di Jawa Tengah, awal pekan ini.

Ke-17 orang warga negara Filipina itu sedang melakukan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid).

Jamaah ini mengedepankan dakwah dalam kegiatannya. Mereka tidak mengenal tindakan radikalisme seperti pengeboman atau bom bunuh diri. Kita juga menyayangkan penangkapan terhadap sepasang suami istri di Serang, Banten, pekan ini.

Kita tidak ingin penampilan seseorang yang berjenggot, mengenakan gamis atau berjubah, bersorban, serta celana menggantung, diartikan sealiran dengan teroris. Suatu kesimpulan yang keliru.

Tidak boleh ada stigmatisasi seperti itu. Termasuk kepada perempuan yang mengenakan jilbab panjang dan cadar. Penangkapan pelaku teror harus didasarkan atas data akurat dan sesuai prosedur. Begitu juga dengan pengawasan terhadap dakwah.

Kita mendukung pemberantasan terorisme, tapi perlu cara-cara yang baik dan bijaksana. Jangan sampai melanggar hak rakyat dan hak beragama seseorang. Sesungguhnya polisi bisa bekerja sama dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemberantasan terorisme. Justru melalui dakwah-dakwah yang menyejukkan bisa memberikan pemahaman yang benar.

Umat Islam tentu masih trauma dengan tindakan represif aparat TNI dan Polri era Orde Baru. Saat itu pada dekade 1970-1980-an kegiatan dakwah harus mendapatkan izin dari aparat keamanan. Kita tidak ingin polisi mengulangi kesalahan yang sama.

(-)