Pemerintah berikan tunjangan kinerja kepada PNS


Pemerintah telah memberikan tunjangan kinerja kepada PNS di 56 kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan program reformasi birokrasi, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di Jakarta, Senin.

“Tunjangan kinerja saat ini sudah diberikan terhadap 56 kementerian dan lembaga pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Namun besarannya masih sekitar 40 sampai 50 persen dari pagu yang ditetapkan,” kata Menteri Azwar Abubakar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta,Senin.

PNS golongan IIIA berada di grade delapan mendapat tunjangan sekitar Rp2,5 juta, ditambah gaji pokok dan tunjangan lain sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp5 juta.

Sedangkan PNS dengan level tertinggi, yakni pejabat eselon I, mendapat tunjangan minimal Rp19 juta, ditambah dengan tunjangan lain, sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp30 juta sebulan, tambahnya.

Pemberian tunjangan tersebut baru tahap pertama dan belum mencerminkan kinerja sesungguhnya dari para PNS.

Namun, dengan kenaikan itu Pemerintah berupaya agar PNS mendapatkan penghasilan yang sah.

“Selama ini PNS yang gajinya kecil tetapi kenyataannya mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai honor. Dengan adanya tunjangan kinerja sebesar itu, kini berbagai honor dihilangkan,” jelasnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS), dengan memberikan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, juga melalui perbaikan struktur penggajian dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Pemerintah mengimbau para PNS di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran, dengan memangkas sejumlah kegiatan yang tidak relevan dengan urusan inti instansi terkait.

“Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dan kurang relevan dengan `core business` instansi dipangkas, seminar-seminar atau konsinyasi, serta perjalanan dinas dikurangi,” tegasnya.

Dengan demikian, hasil efisiensi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membayar tunjangan kinerja pegawai, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(Antaranews.com)

Lumpuhnya Kepemimpinan


OLEH SOEGENG SARJADI

Matikan radio dan televisi. Berhentilah membaca koran. Apakah Indonesia menjadi tampak indah dan damai dengan rakyat yang tersenyum simpul karena bahagia?

Jawabnya ternyata tidak. Ketika semua alat komunikasi dimatikan dan kita mencoba menjauh dari persoalan, ibu-ibu penjual sayur, sopir taksi, dan pedagang kaki lima—sekadar menyebut beberapa contoh—menyuarakan jeritan hati bahwa beban hidup saat ini semakin berat.

Harga beras semakin mahal, premium langka di banyak tempat, dan tawuran serta kekerasan terjadi di mana-mana. Biaya pendidikan dan kesehatan pun tidak murah, sementara para politikus dan penegak hukum berlomba mengorupsi uang negara. Dengan sejumlah indikator tersebut, Indonesia sebenarnya sedang memasuki sebuah krisis baru, yaitu krisis kepemimpinan. Krisis tersebut menyeret ketidakpastian hidup rakyat dan hanya mungkin terjadi apabila kepemimpinan nasional tidak efektif.

Saya menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kebanyakan penguasa saat ini alam bawah sadarnya dikerangkeng oleh mimpi masa kecil yang salah penerapan. Seperti harapan para orangtua, mereka menginginkan anaknya ”menjadi orang” (menjadi pejabat). Sayang sekali, tafsir ”menjadi orang” tersebut sebatas menikmati kekuasaan dan bukan bekerja keras untuk rakyat. Pendeknya, kebanyakan elite kita cita-citanya lebih kecil dari dirinya sendiri.

Fenomena ”tiji tibeh”

Bandingkan secara ekstrem karakter Presiden Yudhoyono dan para politisi sekarang dengan para bapak bangsa. Ternyata tidak bisa dibandingkan. Para pendiri republik mempunyai cita-cita yang dipegang teguh, hidup sederhana, dan siap mati demi mempersiapkan jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkaran energi seperti itu, ideologi Pancasila benar-benar memancar dalam semangat kesejatiannya dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebaliknya, para politikus masa kini tak lebih dari orang-orang tanggung. Mereka menjadi politikus bukan karena gejolak hati ingin menegakkan peri kehidupan dan kemerdekaan bangsa serta pencapaian kebahagiaan bersama, melainkan ingin menumpuk kekayaan dan merengkuh kekuasaan. Indikasinya bisa dilihat dari banjir pesan layanan singkat (SMS) yang dikirim Nazaruddin mengenai aliran dana politik untuk para figur utama Partai Demokrat.

Jika apa yang dikemukakan Nazaruddin itu benar, Republik ini tinggal menunggu ambruknya. Para politikus muda, yang semula diharapkan membawa Indonesia menjadi berdaulat, berdikari, dan berbudaya, ternyata menjadi anak muda tanggung yang hanya ingin segera cepat kaya. Sementara para seniornya sekadar menikmati kekuasaan dan menebar citra serta pidato tanpa makna. Ironinya, Yudhoyono lebih sibuk mengurusi SMS dan persoalan partai daripada masalah besar bangsa.

Karakter kepemimpinan yang dikendalikan oleh keadaan seperti itu membuat bangsa ini kehilangan arah. Indikasinya, Pancasila pun menderita karena dijadikan pelesetan untuk menggambarkan realitas kekinian kita.

Alhasil, kelima silanya pun berubah jadi Keuangan yang Mahakuasa; Korupsi yang Adil dan Merata; Persatuan Mafia Hukum Indonesia; Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.

Apakah pelesetan itu salah? Hati Anda pasti menjawab tidak. Apakah itu menyimpang dari realitas kehidupan kebangsaan kita saat ini? Nurani Anda pasti juga menjawab tidak.

Itulah alasan mengapa saya mengatakan, bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat, sekarang adalah the beginning of the end of an era. Dengan semua skandal yang informasinya digelontorkan oleh Nazaruddin, ibarat serangan virus Guillain-Barre syndrome yang ganas, tidak tertutup kemungkinan Yudhoyono dan Partai Demokrat secara perlahan akan lumpuh. Kalau masih mau selamat, amputasi perlu segera dilakukan.

Akan tetapi, sekali lagi, Yudhoyono tidak tepat mengambil sikap. Konferensi pers yang dilakukan pada Senin (11/7) malam tidak membawa efek apa pun di hadapan publik. Bahkan muncul guyonan, ternyata Yudhoyono adalah juru bicaranya Anas Urbaningrum. Semua itu terjadi karena Yudhoyono tidak tampil biasa saja. Ia tidak memberi tempat kepada yang muda untuk maju ke depan dan belajar bertanggung jawab. Padahal, masalah partai itu sebenarnya bisa diselesaikan sambil minum kopi pagi, ketika masih memakai piyama karena baru bangun tidur, seperti yang dahulu dilakukan Bung Karno.

Sementara itu, serangan Nazaruddin sudah sampai puncaknya. Semangatnya sudah ”tiji tibeh” (mati siji mati kabeh, mati satu mati semua). Tidak tertutup kemungkinan bukan saja nama-nama seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang ditembak, tetapi juga nama-nama lain yang lebih besar. Sekali lagi, menurut hipotesis saya, ini adalah the beginning of the end of an era bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat.

”Lame duck”

Semua kegaduhan dan ketidakpastian itu terjadi karena—sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan—Yudhoyono seperti orang yang tidak berdaya. Ia menjadi lame duck. Padahal, harapan 60 persen pemilih dititipkan di atas pundaknya. Di dalam keluarga orang-orang yang menaruh harapan itu, ada bayi, anak kecil, dan manula. Kebanyakan dari mereka tentu saja hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.

Jika mereka terus disia-siakan dan bangsa ini tidak segera dipandu untuk menjadi optimistis, sebagai mantan aktivis Angkatan 66, saya khawatir gerakan penggulingan oleh aktivis dan mahasiswa mungkin saja terjadi. Biarlah sejarah yang menjawabnya.

Soegeng Sarjadi Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate ​
(Kompas, 14 Juli 2011)

Pensiun Dini Bagian dari Reformasi Birokrasi


Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, memastikan kebijakan pensiun dini bagi para pegawai negeri sipil (PNS) untuk merampingkan struktur kepegawaian di lingkungan Kementerian Lembaga merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi.

“Kami akan lakukan review di Kemenkeu, setelah itu kita lakukan di pusat, di seluruh K/L kalau sudah dipastikan. Daerah juga akan kita lihat karena ini seluruhnya program besar dalam reformasi birokrasi,” ujarnya saat ditemui seusai rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan sedang merumuskan bentuk ideal mekanisme pensiun dini termasuk insentif yang akan diberikan kepada mereka yang secara sukarela mau mengikuti program ini.

Rumusan tersebut kemudian dibicarakan dengan Kementerian Panitia Amanat Nasional (PAN) dan Reformasi Birokrasi, terutama hal-hal terkait dengan legal formal.Anny mengatakan kebijakan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberlakukan berdasarkan standar performa kinerja pegawai yang bersangkutan.

“Nanti ada KPI (key performance indicator), kalau seseorang tidak bisa perform maka tunjangan kinerja tidak dibayarkan. Tapi, ini masih dalam review dengan Kementerian PAN. Ini akan menjadi pilihan solusi yang dipertimbangkan,” ujarnya.

Anny mengharapkan, apapun kebijakan dari pemerintah nantinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama bagi pegawai yang mengikuti program itu.

“Seharusnya menguntungkan semua, menguntungkan pemerintah karena bisa merapihkan struktur pegawainya. Basic-nya harus performance base. Kedua bagi yang bersangkutan, semestinya dia juga bisa melakukan kegiatan lain yang lebih sesuai dengan keahliannya. Mungkin bisa wirausaha, bisa memperkaya kualitas SDM,” ujarnya.

Program pensiun dini yang ditawarkan bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini selain bisa merampingkan struktur kepegawaian diharapkan juga dapat menekan anggaran belanja pegawai dalam APBN yang jumlahnya meningkat setiap tahun.

“Struktur kementerian jadi lebih rapih, performance naik, dan kemudian kita tidak mengeluarkan belanja di tahun-tahun berikutnya. Kita yakin ini akan memperbaiki struktur belanja kita,” ujar Anny. (Antaranews.com 7 Juli 2011)

Pemerintah Tetapkan 3 Juni Cuti Bersama


Pemerintah tetapkan tanggal 3 Juni 2011 sebagai cuti bersama guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hari kerja di antara dua hari libur.

“Pemerintah memutuskan tanggal 3 Juni 2011 merupakan hari cuti bersama,” kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Senin.

Agung menjelaskan, setelah melakukan evaluasi atas perubahan cuti bersama tahun 2011 khususnya pelaksanaan cuti bersama tanggal 16 Mei 2011 maka pemerintah menetapkan cuti bersama tersebut.

“Sebagian Pegawai Negeri Sipil tidak sepenuhnya memanfaatkan hak cuti tahunan padahal cuti adalah momen untuk revitalisasi, rekreasi dan penyegaran bagi pegawai dan keluarganya,” katanya.

Dia juga menambahkan cuti bersama ini akan meningkatkan kegiatan pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi.

“Untuk pelayanan umum yang bersifat strategis dilakukan seperti biasa antara lain rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan masyarakat, pemadam kebakaran, keamanan, ketertiban, perbankan dan perhubungan serta unit kerja pelayanan lain yang sejenis,” katanya.

Untuk itu, pimpinan unit kerja lanjut Agung, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agung menambahkan, keputusan cuti bersama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, SKB Nomor 03/2011, Kep.135/MEN/V/2011 dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011.

“Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama ini merupakan hak dari cuti tahunan pegawai,” katanya.

Dia juga menambahkan pemerintah akan segera mengumumkan Keputusan Bersama tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2012.(Antaranews.com)

MPR Minta Penataran Pancasila Dihidupkan Lagi


Kamis, 21 April 2011,

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah membentuk lembaga untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila karena MPR sendiri merasa sudah tak mampu mengemban tugas tersebut.

“Diperlukan badan yang akan menerangkan Pancasila sampai ke bawah,” kata Ketua MPR Taufiq Kiemas. “Sebab, dengan kurang lebih 690 anggota MPR, kami merasa tidak sanggup kalau itu diteruskan, kalau tidak ada bantuan eksekutif,” kata Taufiq usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor presiden, Jakarta, Kamis 21 April 2011.

Menurut Kiemas, terkikisnya nilai-nilai Pancasila dari masyarakat menyebabkan terjadinya terorisme, radikalisme, dan kekerasanhorizontal. “Dan MPR juga sama dengan Presiden, masalah ini tidak bisa didiamkan. Kita hanya bisa melawan dengan ideologi dan kebhinnekaan. Tanpa itu kita tidak bisa melawan kekerasan horisontal, radikalisme, dan terorisme itu tadi,” kata dia.

Sementara itu, anggota MPR yang juga hadir dalam pertemuan itu, Lukman Hakim Saifudin menambahkan lembaga yang diusulkan itu harus berada di bawah eksekutif. Namun, pola penanaman nilai-nilai Pancasila itu tidak menggunakan pola yang dipakai oleh Orde Baru.

“Tidak yang doktriner, yang selalu datang dari pemerintah. Kita bisa lakukan dengan cara lain. Cara inilah yang harus dipikirkan lembaga yang akan dibentuk itu.”

Menurut Lukman, sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang khusus sangat diperlukan dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. “Dengan pelembagaan ini, kami berharap proses bottom up, menumbuhkan kesadaran dari bawah, bisa lebih akseleratif, bisa dipercepat sekaligus lebih implementatif.

“Menurut dia, SBY pun telah sepaham dan menyetujui usulan MPR tersebut. “Beliau (SBY) menjanjikan dalam waktu yang cepat akan menindaklanjuti usulan ini,” kata dia.

MPR, kata Lukman, juga mengundang SBY dan mantan Presiden lainnya dalam peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni mendatang. MPR juga meminta SBY menyampaikan pidato kenegaraannya. “Ini dimaksudkan untuk menyegarkan ingatan anak bangsa, melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang sekarang kita rasakan mulai disadari atau tidak semakin tercerabut dari diri kita yang memiliki nilai luhur kebudayaan,” kata Lukman. (eh)
(Vivanews.com)

Syafii Maarif Sebut Dipo Alam Kehilangan Hati Nurani


Solo – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menyesalkan sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyerang martabat para tokoh yang mengkritisi pemerintahan SBY. Syafii menyebut Dipo berpikir destruktif dan telah kehilangan hati nurani.

Hal tersebut disampaikan oleh Syafii Maarif dalam orasi politik pada deklarasi rumah pengaduan pembohongan publik di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Solo, Jumat (11/2/2011).

Dalam pidato tersebut, Syafii mengatakan Dipo telah dengan sengaja menyerang para tokoh antipembohongan dengan menyebut para pengkritik itu sebagai gagak hitam pemakan bangkai yang nampak seperti merpati berbulu putih.

“Ucapan itu disampaikan oleh seorang mantan aktivis mahasiswa yang kini telah duduk sebagai Sekretaris Kabinet. Saya katakan, dengan pernyataan itu menunjukkan dia seorang yang kreatif tetapi destruktif dan telah kehilangan hati nurani,” ujarnya.

Lebih lanjut Syafii menegaskan, gerakan antipembohongan tidak pernah mengarah pada terjadinya pemakzulan kekuasan. Gerakan tersebut digelorakan untuk bersama membangun negara yang sedang dalam kondisi terpuruk.

“Kita ingin bangkit bersama menjadi lebih baik. Yang pasti, perubahan itu harus ada,” tegasnya.

Deklarasi rumah pengaduan pembohongan publik di Solo tersebut dihadiri oleh sekitar 300 orang dari kalangan aktivis LSM, mahasiswa, politisi dan tokoh-tokoh lokal. Sedangkan beberapa tamu dari Jakarta yang hadir diantaranya Romo Beny Susetyo, Sukardi Rinakit, Ray Rangkuti, dan Effendi Gazali.

(mbr/fay)

Sumber: detiknews.com, 11 Feb 2011

Forum Rektor: Indonesia Menuju Negara Gagal



Jakarta – Forum Rektor mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia saat ini sudah mulai menuju ke dalam keadaan negara gagal. Indonesia berada diperingkat 61 dari 170 negara yang termasuk dalam indeks negara gagal 2010.

“Negara kita sudah dekat menjadi negara gagal dan kalau tidak diperbaiki pemerintah, pada tahun akan datang menjadi negara gagal,” ujar anggota Forum Rektor Sofian Effendi dalam konferensi pers dengan tokoh Lintas Agama dan Forum
Rektor di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (4/2/2011).

Menurut Sofian, berdasarkan hasil indeks negara gagal, Indonesia berada di urutan 61 dari 170 negara. Dalam indeks itu, Somalia berada di urutan pertama.

“Salah satu ukurannya adalah jumlah populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat dan program pemerintah gagal total,” terang Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Ukuran lainnya menurut Sofian adalah kesenjangan antara daerah di wilayah Indonesia semakin besar. Ia mencontohkan, provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah satu wilayah yang termiskin di Indonesia dengan perbandingan lebih dari 17 kali lipat dengan daerah lain.

“Ini sangat berbahaya dan ketika mereka meminta melepaskan diri, itu berarti
membuktikan ketidakpuasan rakyat,” terangnya.

Pada sektor pelayanan publik, anggaran Indonesia sama sekali tidak pernah meningkat, bahkan nyaris tidak ada dibandingkan banyaknya anggaran untuk birokrasi.

Saat ini juga, terjadi delegitimasi terhadap pemerintah. Sofian menyebutkan, terdapat 157 kelapa daerah yang saat ini terkait dengan meja hijau. Malahan, satu
diantara kepala daerah tersebut dilantik saat dirinya berstatus terpidana.

“Lalu terpecahnya elit politik dan elit penguasa. Ini semua adalah tanda-tanda
negara gagal,” sebut sofian.

(fiq/gun)

Sumber: