Amien Rais : Jangan Menjadikan Orang Kafir Sebagai Pemimpin


Jakarta (voa-islam.com) Selama ini banyak aktivis Islam menilai Amien Rais sudah tamat, sudah gagal secara politik, terjerumus dalam pluralisme, dituduh mencari aman di balik punggung rezim. Tapi sebagai kader Muhammadiyah, sebagai mantan Ketua PP Muhammadiyah, ternyata Amien Rais masih punya taji, resistensi, dan militansi. Itu terbukti dari isi ceramahnya yang cukup “radikal”di hadapan kader-kader Muhammadiyah Yogya, dalam acara “Rapat Kerja dan Dialog Pengkaderan” tanggal 23-24 Februari 2013.  Ceramah yang kemudian ditranskrip itu dimuat di sebuah media internal milik Muhammadiyah. Dalam ceramahnya Pak Amien sempat bilang,“Nah, ini cuma sekedar cerita, ini tidak boleh keluar di wartawan.” Pembaca bisa baca sendiri kira-kira apa isi ceramah itu. Karena isinya sangat penting, kami para jurnalis minta maaf ke Pak Amien, kalau ceramahnya akhirnya keluar juga ke tengah publik. Bukan tak menghargai privasi Prof. Amien, tapi kayaknya Umat perlu tahu gagasan-gagasan beliau.  Berikut ini kami kutipkan pernyataan-pernyataan Prof. Dr. H. Amien Rais dari ceramah yang ditranskrip menjadi tulisan berjudul, Kader Muhammadiyah di Pentas Politik. Karena panjangnya artikel, hanya dikutip bagian-bagian tertentu saja yang dipandang sangat urgen diketahui Umat Islam. Selamat menyimak, semoga mencerahkan!

     1. FONDASI AKIDAH
Saya akan membicarakan masalah yang mendasar terlebih dulu, bahwa kita ini sebagai orang beriman diperintahkan di dunia ini, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. “Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku.” (Adz Dzariyat: 56) 

Dalam pandangan orang Islam, hidup kita ini adalah bulat, tidak terbagi-bagi. Misalnya ini yang sekuler dan itu yang non sekuler, ini yang transenden dan itu yang intransenden.
Hal ini disebabkan, kita sudah memproklamasi  dan mendeklarasikan, bahwa shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, aku persembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini sudah jelas sekali.
Karena the core of our lives must be based on tauhid.  Nabi kita itu pelanjut dari millah, agama, tradisi, keyakinan, dari nabi-nabi sebelumnya. (Kutipan hal. 18-19). 

2.  ANTI PLURALISME
Dalam hal ini saya wanti-wanti, karena kelompok non Muslim pandai sekali mencari istilah, yang enak dan sejuk didengar, yaitu pluralism atau kemajemukan.
Jangan sampai kita terseret gara-gara istilah kemajemukan itu kemudian menyangka semua agama itu seperti madzhab-madzhab yang mencari kebenaran di puncak gunung, dan boleh melewati lereng utara, lereng selatan atau barat, yang akhirnya akan sampai juga ke puncak.
Orang-orang keblinger itu seolah-olah menyatakan, bahwa semua agama itu sama.
Yang perlu digarisbawahi adalah, dari bacaan kita di koran, internet, dan sebagainya, ada semacam angin yang menyapu berbagai negeri Muslim yaitu angin pluralisme.
Sedihnya kemudian sebagian intelektualnya seperti kerbau tercocok hidungnya, tanpa menggunakan daya kritis ikut melambungkan paham pluralisme itu.
Padahal sekali kita menerima pluralisme tanpa kaca mata yang kritis, seperti kita mengerek agama Allah yang kaffah, yang diridai Allah itu, turun dari tingkat yang tinggi, seolah-olah agama kita sama dengan agama-agama yang lain.
Kadang kita tidak sadari, bahwa dengan ikut paham kemajemukan itu, kita justru sedang menurunkan martabat level agama Allah yang sempurna ini turun ke bawah, sama dengan Hindu, Budha, Kristen, Protestan, dan lain-lain.
Jadi kalau Allah mengatakan, kita harus mengimani wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan lain-lain, itu bukan berarti agama lain itu sama dengan agama kita. Karena Allah juga mengatakan, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka.” (Al Baqarah: 120) (Kutipan hal. 19).
Kita ini tak boleh gegabah. Kalau anda dipuji-puji oleh orang “walan tardho” (Yahudi-Nashrani) itu jangan malah bangga. “Wah, aku pluralis.” Jangan, itu beracun. Saya punya seorang teman dekan dulu (dia dipuji sebagai Muslim pluralis). Saya jawab, “Loh, anda itu dipuji-puji begitu berarti kan Islamnya tipis, jadi komitmennya juga tipis to? Lha itulah, mereka senang dengan anda, karena anda tidak mungkin macam-macam.” (Kutipan hal. 22)

3.   KERISAUAN
Muhammadiyah telah berumur satu abad. Alhamdulillah masih segar, tetapi kalau kita mau jujur, kita ini telah mengalami kekalahan. Tahun 1950-an jumlah umat Islam itu 92 % dan sekarang tahun 2000-2013 sekitar 86 %. Sehingga ada kemerosotan sekitar 6 %. Maka jika kemerosotan ini berlanjut, jangan-jangan 200 tahun lagi umat Islam akan tinggal 70 %. 
Walaupun sesungguhnya sudah ada indikator kekalahan kita dalam perlombaan dakwah, yakni melakukan perebutan wilayah keagamaan di dalam wilayah bangsa besar yang kita cintai ini. Pendidikan dan hal-hal lain kita memang semakin bertambah, tetapi sesungguhnya secara komparatif, baik quality ataupun quantity, kita itu masih kalah.
Jumlah sekolah Islam dan sekolah Kristen, masih banyak sekolah Kristen. Jumlah RS MUhammadiyah dan rumah sakit mereka (Kristen), juga masih banyak mereka. Dan jumlah per kepala pun mereka terus bertambah, sedangkan kita turun dalam kurun waktu beberapa waktu ini. (Kutipan hal. 19)

4.   MENGABAIKAN SYIAR JIHAD
Bahkan saya sering mengatakan, bahwa Muhammadiyah itu diam-diam juga mempraktikkan bid’ah. Kita sering mengatakan NU bid’ah, tapi kita kadang-kadang tidak terasa juga bid’ah, cuma bid’ah mengurangi (al ibdtida’u bil nuqshan). Dimana pengurangannya? Kita tidak sadar, kita tidak tahu, karena kita merasa tidak pernah melakukannya. 
Tapi lihat dalam training-training Muhammadiyah atau Aisyiyah, atau di beberapa even Muhammadiyah, hampir jarang dibahas atau didorong tentang konsep Al Qur’an yang namanya Al Jihad. Kita itu sepertinya dengan konsep jihad, kalau alergi tidak, cuma sudah cukupkah jihad itu dengan teologi Al Ma’un.
Sejak saya kecil Al Ma’un, saya di IMM Al Ma’un, saya jadi ketua PP Muhammadiyah Al Ma’un, dan sampai sekarang Alhamdulillah juga masih tetap Al Ma’un. Itu betul dan tidak salah.
Teori Al Ma’un itu tetap, tapi harus kita tambah lagi, karena yang namanya jihad itu jumlahnya sebanyak kata zakat. Kenapa kita berani membicarakan soal zakat dan lain-lain, tetapi soal jihad itu tidak pernah kita ucapkan. (Kutipan, hal. 20) 

5.   IKHWANUL MUSLIMIN
Saya bukan pengagum Al Ikhwan, tapi saya kira Al Ikhwan itu betul. Misalnya, (semboyan mereka):Allahu Ghayatuna (Allah tujuan kami), Ar Rasulu Qudwatuna (Rasulullah teladan kami), Al Quran Dusturuna (Al Qur’an landasan hukum kami), Al Jihad Sabiluna (Jihad jalan kami), Syahid fi Sabilillah Asma Amanina (mati Syahid di jalan Allah, cita-cita kami yang tertinggi).
Jadi mengapa Al Ikhwan seperti bergerak terus sampai ke Yordania, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Mungkin karena kata jihad itu tidak dijauhi. Jadi kritik kita ke dalam, tiap kali kita baca Al Qur’an, jihad tidak pernah dibahas. Mungkin ini untuk para kader juga perlu dipahami. (Kutipan hal. 20)

6.  PARTISIPASI POLITIK
Pada zaman Bung Karno dulu politik adalah panglima. Jika kita berbicara di tingkat realitas, justru memang politik itu adalah panglima. Definisi politik itu sebenarnya: politics is who gets what, when, and how (politik itu siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana).
Cuma karena kita orang beriman, kita tambah dengan why. Karena hal ini merupakan niat,innamal a’malu bin niyat. Politik itu sebenarnya adalah alokator dari segenap keperluan hidup manusia, dengan keputusan modern.
Membangun itu bukan keputusan ekonomi, itu keputusan politik. Kita biarkan atau kita awasi kegiatan Zending (Kristenisasi) orang-orang asing, itu politik. Kita mau meminjam uang IMF atau Bank Dunia, itu politik.
Mengapa HPH yang sekian ratus hektar itu kita berikan si fulan dan bukan si fulan? Sekarang Papua ingin merdeka, itu juga merupakan political decision. Menghadapinya bukan dengan Tahlilan atau doa bersama; tapi juga dengan liku-liku aksi politik.
Pada waktu reformasi, hanya dengan dua atau tiga partai yang mulai berbicara di tingkat power sharing, kita bisa mendudukkan tiga anggota Muhammadiyah menjadi Menteri Pendidikan, Pak Yahya Muhaimin, Malik Fadjar, dan Bambang Soedibyo.
Tetapi sekarang untuk mendapatkan uang ratusan juta saja, kita ini berat? Karena apa? Karena politik itu alokasi, alokasi APBN, alokasi apapun itu namanya politik.    
Saya ingin mengatakan, bahwa di lembar abad kedua ini kita perlu menambah wawasan kita. Apa yang sudah kita warisi dalam hal education and health terus kita tambah, tapi kita juga harus melakukan pencak silat politik, karena Islam itu kaffah.
Kita diberi Allah untuk memperkuat dunia kita ini, supaya kita di waktu mendatang bisa bersyukur dan berbahagia, bahwa Muhammadiyah itu semakin kuat, tidak lagi pinggiran.
Saya ingin Muhammadiyah tidak lagi marginal, tidak di peran pinggiran, tidak lagi menjadi penonton, tapi harus di tengah. Bukan hanya penonton, tetapi Muhammadiyah itu harus memegang kanvas, ikut melukis masa depan Indonesia.
Kalau kita ikut melukiskan, paling tidak kalau terlalu merah bisa ikut kita mudakan (warnanya), terlalu kuning bisa kita agak dekatkan ke hijau warna Islam.
Atau kalau memegang pahat, bisa ikut mengukir bersama anak bangsa yang lain, untuk masa depan negeri kita ini. Tetapi jika hanya menonton, maaf hanya plonga-plongo, maka akan sangat menyakitkan. (Kutipan hal. 20-21)

7.  MENGAMBIL ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN
Pertama-tama, kita harus mencamkan, bahwa kita ini anak-cucunya Nabi Ibrahim, anak cucunya Nabi Adam, dan sebagai pewarisnya, (kita) jangan sampai tidak punya keinginan untuk memegang imamah.
Jadi pemimpin umat manusia yang beragama Kristen, Katolik, Kong Hu Chu, Nasrani, Zoroaster, PKI, dan lain sebagainya itu; pemimpinnya seharusnya orang beriman. Tetapi (janji Allah tentang imamah pada Surat Al Baqarah 124) tidak pernah sampai, tidak pernah mengenai orang-orang yang masih zalim.
Orang zalim itu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, sudah tahu korupsi itu tidak boleh, malah nekat; sudah tahu bohong itu gak boleh, malah nekat.
Bahwa kepemimpinan ini amat sangat penting. Kalau menurut saya, dari Al Qur’an itu orang beriman menjadi imaman lil muttaqin dan imaman lin naas (lihat Surat Al Furqan: 74).
Nah sekarang saya beritahu, kesalahan fatal umat Islam di muka bumi, kesalahan fatal UII (Umat Islam Indonesia), kesalahan fatal umat Muhammadiyah, barangkali karena tidak memperhatikan pesan-pesan Al Qur’an.
Allah berfirman: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al Maa’idah: 51)
(Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani) tempat berlabuhmu, tempat bersandarmu, tempat referensimu. Yahudi dan Nasrani itu sokong-menyokong untuk menggencet orang Islam. Itu sudah jelas untuk menghancurkan umat Islam.
Saya sudah menjelajah dunia Islam ini, saya sudah dari Malaysia sampai Merauke, dari Thailand sampai Uzbekistan, kesalahannya mereka juga tidak menyimak pesan Al Qur’an itu.
Arab Saudi itu masih adem ayem kalau sama Amerika. “Itulah sekutu kami.” Padahal itu kan Yahudi dan Nasrani, sehingga ini yang menyebabkan kita tidak bisa kuat.
Pukulan telak dan kesalahan fatal, yaitu ketika Jokowi dan Ahok itu menang menjadi Gubernur DKI. Ini membuat saya agak resah, sampai mungkin tidak bisa tidur dua atau tiga malam. Karena saya tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. (Kutipan hal. 21).

 8.  TANGGUNG-JAWAB KEBANGSAAN
Kalau kita melihat Al Qur’an, kita tidak boleh menjadi pupuk bawang, jadilah lokomotif. Syuhada ‘alannaas. Syuhada itu orang di depan, jadi referensi, jadi teladan, jadi contoh, di depan. Sebab tidak mungkin syuhada kok di kanan atau di kiri. Syuhada itu selalu di depan.
Bagaimanapun seandainya kalian tahu jeroan-nya Indonesia ini, umat Islam itu betul-betul hanya hanya jadi penonton. Perbankan, pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, dikuasai dan digenggam oleh mereka (orang kafir). Umat Islam ini hanya diberi remah-remah kecil, tapi yang the big goal, the biggest share, itu mereka yang genggam.
Kita ini di samping sebagai kader yang memiliki kadar Islam dan niat yang mendalam, tapi sebagai orang yang hidup di suatu bangsa, tidak ada salahnya kita juga punya semangat wathoniyah, kebangsaan, atau ketanahairan. Pandu kita bernama Hizbul Wathan, partainya tanah air. 
Kata Hasan Al Bana, wathoniyah itu sesuatu panggilan yang sangat alami. Wathoniyah itu adalah sesuatu yang naluriah.
Nabi itu ketika hijrah ke Madinah, betul-betul ingin kembali ke tumpah darahnya, kembali ke Mekkah. Kembali ke masa muda, kembali ke masa kecil, itu sesuatu yang sangat alami.
Di sini saya berbeda dengan orang-orang ekstrim itu, bahwa “kebangsaan itu taghut, Islam itu menyeluruh, tidak usah ada kebangsaan. Jadi negara bubarkan saja, tidak perlu ada negara, Khilafah Islamiyah saja”.
Tapi itu kan hanya dalam imagination, kenyataannya tidak ada. Tapi dalam kebangsaan ini, saya wanti-wanti, bahwa kebangsaan itu sesuatu yang alami acceptable, dapat kita terima; tetapi dalam hal kepemimpinan bangsa, kita tidak boleh main-main. Apalagi kemudian kita serahkan (kepemimpinan) kepada orang-orang yang laisa min hum (bukan golongan Islam).
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan teman kepercayaanmu orang-orang dari luar kalanganmu, (karena) mereka tak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka, adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Ali Imran: 118)
Jadi masalah leadership itu sesuatu yang sentral. Kita cinta negeri ini, kita cinta bangsa kita, kita cinta tanah air kita. Kemudian yang penting adalah mengupayakan, bagaimana agar pimpinan itu ada pada kita, sehingga bangsa ini enlighten, disinari oleh agama Islam. (Kutipan hal. 22)

9.   MISSI MENEGAKKAN KEADILAN
Kemudian yang menyukai politik, yang memang terampil, biarlah masuk ke sana. Diharapkan mereka tidak kagetan, tidak gumunan, dan tidak gampang terjungkal hanya karena gebyar kilau dunia. Dalam hal ini ada cerita ringan.
Golkar itu dulu anak didiknya Pak Harto, jadi teman-teman Golkar dengan KKN itu lumayan dekat. Tapi Golkar itu mengelus dada melihat partai Islam (?) yang lebih pintar dan lebih ngawur dalam korupsi.
Saya lima tahun di MPR, teman-teman (Golkar) berkata, “Pak Amin, kami kalah Pak. Jam terbang kami sudah tiga dasawarsa, ini baru tiga tahun sudah luar biasa.” (Orang Golkar 30 tahunan korupsi dengan cara-cara yang “sopan”, tapi orang zaman reformasi baru 3 tahun memimpin cara korupsinya seperti orang kesetanan).
Kita punya kebangsaan yang harus kita kembangkan jadi kepemimpinan. Jangan lupa, dalam kebangsaan itu pun seluruh nilai Islam harus dimasukkan. Kita ini punya semboyan Amar Makruf Nahi Munkar. Itu bagus, tapi belum cukup.It is just good, but not good  enough.
Di samping Amar Makruf Nahi Munkar, kita juga (perlu) mengembangkan Ya’muru bil ‘Adli wa Nahyu ‘aniz Zulmi (memerintahkan berbuat adil, mencegah kezhaliman).
Samakah orang yang jadi budak tadi itu, yang tergantung pada bangsanya itu dengan orang yang menegakkan keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?
Kalau Allah SWT memerintahkan orang beriman menegakkan keadilan, tentu sisi yang lain, adalah mencegah kezaliman. Syirik sendiri disebut kezaliman yang teramat besar.  
Muhammadiyah yang besar ini (perlu) memantau dari Papua sampai Aceh, kira-kira mana saja yang ada potongan jahitan yang bisa masuk ke gelanggang politik. Karena itu penting jangan jangan sampai ditinggalkan.
Kalau kita tidak masuk ke situ, kita seperti anak yatim piatu. Kita mau buat apapun, kalau payung politiknya tidak ramah, serba tidak bisa. Seperti Muhammadiyah di Bangkalan itu, tidak pernah bisa mengadakan Isra’ Mi’raj bersama-sama di gedung, karena (diganjal) bupati, sekda, dan lain-lain.
Dulu pernah ada menteri (pendidikan) namanya Daoed Joesoef. Waktu itu ada ratusan dosen yang mau (sekolah) ke luar negeri. Asal namanya Islam, dicoret. Walaupun tidak shalat, minum arak, kalau namanya Islam ya dihabisi. Seperti salah seorang kawan saya bernama Amirudin.    
Dulu karena kita tidak punya kekuatan politik, siswa SMA negeri yang memakai jilbab diundang kepala sekolahnya, disuruh lepas jilbab atau keluar. Sekarang kalau ada seperti itu, tentu kepala sekolahnya yang disuruh keluar, karena sudah tidak zamannya lagi (melarang siswi sekolah memakai jilbab). 
Dalam hal kebangsaan itu, memang harus cerdas dan selalu berpegang kepada Al Qur’an. Dan kita menghadapinya dengan optimis. Semoga Muhammadiyah abad kedua ini tidak lagi di pinggir, tapi di mainstream. Tidak lagi tangan di bawah, tetapi tangan di atas. Kalau kita kuat, kita akan menghidupi banyak orang. SELESAI. (Kutipan hal. 22-23) 

Catatan penyunting:
Tidak semua pernyataan dikutip, karena teks aslinya cukup panjang dan mempertimbangkan urgensinya. Tanda kurung dan judul tematik dari penyunting, biar lebih mudah memahami. Bagian-bagian yang isinya satu tema disatukan meski posisi agak berjauhan. Bentuk percakapan bahasa daerah dan font Arabic ditiadakan, agar lebih praktis. Tulisan asli berjudul: Dialog Bersama Amien Rais, Kader Muhammadiyah di Pentas Politik; sumber ceramah Prof.Dr. H. Amien Rais dalam acara dialog kader bertema “Rapat Kerja dan Dialog Pengkaderan” di Yogyakarta pada 23-24 Februari 2013. Teks asli disusun berdasarkan transkrip ceramah oleh redaksi media, NS.

Penyunting: Abdul Hanif Fadhli, Jakarta.
Dari sebuah milis.

DEMOKRASI (pengertian dalam filsafat)


ASAL KATA

Inggeris: democracy; dari Yunani demos (rakyat) dan kratein (memerintah).

BEBERAPA PENGERTIAN

  1. Demokrasi (“pemerintahan oleh rakyat”) semula dalam pemikiran Yunani berarti  bentuk politik dimana rakyat sendiri  memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Ini mereka usulkan  untuk menentang  pemerintahan oleh satu orang (monarki) atau oleh kelompok yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi)  dan bentuk-bentuk yang jelek dari kedua jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki)
  2. Pemerintahan oleh rakyak dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat. Secara langsung terdapat  dalam demokrasi murni, melalui wakil-wakil rakyat dalam demokrasi perwakilan. Bersama-sama dengan monarki dan oligarki, demokrasi tercatat sebagai salah satu bentuk pokok pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah,  arti demokrasi mengalami perubahan yang mendalam.
  3. Dasar pemikiran modern tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti, semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asali otoritas ini. Yang ditambahkan di sini ialah persyaratan agar semua warga negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Dan hendaknya mereka sendiri, sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama, berperan  serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka. Bagaimanapun, rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi negara secara bersama hanya pada satu tingkat yang sangat terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni). Karena itu proses-proses hukum harus dituangkan dalam undang-undang dasar. Proses-proses semacam itu memungkin rakyat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Wakil-wakil  ini dipilih menurut prinsip yang ditentukan oleh suara mayoritas tertentu dan mereka diberikan hak dan kewajiban yang digariskan secara jelas (demokrasi perwakilan atau representatif).
  4. Pluralitas partai-partai politik seyogiyanya memberikan rakyat  yang menujunjung tinggi  alternatif-alternatif politik kesempatan untuk berbicara secara  terbuka dan tampilnya orang-orang yang cukup bermutu. Demokrasi dalam arti ini tidak terikat pada bentuk republik  (di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil-wakilnya).
  5. Suatu demokrasi yang hidup mengandaikan kematangan politik, penilaian yang baik dan kesiapan pada pihak warga negara untuk mengebawahkan kepentingan-kepentingan pribadinya kepada tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum. Tatkala prasyarat-prasyarat ini dipenuhi, rakyat hendaknya diberi peluanguntuk berperan serta dalam pemerintahan sewaktu mereka memintanya. Keputusan-keputusan demokratis yang dicapai secara adil haruslah diakui sebagai mengikat seluruh warga negara, karena dalam sebuah demokrasi, otoritas legitim, yang diberikan Allah kepada rakyat, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, peraturan-peraturan resmi tentang pengambilan keputusan demokratis itu sendiri tidak menyediakan jaminan mutlak melawan ketidakadilan. Bentuk-bentuk partisipasi  demokratis penuh tanggung jawab lambat laun mulai giat di luar arena politik (misalnya, proses-proses demokratis dalam perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah dan universitas-universitasm, dan sebagainya).

PANDANGAN BEBERAPA FILSUF

Demokrasi oleh para filsuf dievaluasi secara berbeda-beda:

  1. Plato memandang demokrasi dekat dengan tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
  2. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
  3. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial, dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung , termasuk Locke sendiri, tetap menganut monarki terbatas.
  4. Spinoza menganggap demokrasi lebih baik daripada monarki. Soalnya kemerdekaan bagi warga negara mesti ada jaminannya. Demokrasi lebih klop dengan kemerdekaan seperti itu.
  5. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tak akan tercapai.
  6. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Pada hematnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam  pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan  menunjang pemikiran demokratis.
  7. Amerika mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan-pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.
  8. John Stuart Mill menganjurkan pemerintahan perwakilan dan kemerdekaan bagi warga negara sebesar-besar dan seluas-luasnya. Ia membenci dominasi mayoritas.
  9. John Dewey percaya demokrasi sebagai suatu metode pengorganisasian masyarakat yang selaras dengan metode penelitian.

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002)

Mencari Bentuk Pendidikan Agama


Pendidikan agama, baik metodologi maupun substansi, menjadi persoalan di Jerman ketika jumlah penduduk beragama Islam yang semula datang sebagai ”pekerja tamu” pada tahun 1960-an semakin meningkat.

”Saat ini jumlahnya sekitar 4,3 juta dari 81,47 juta populasi di Jerman, sebagian besar merupakan generasi kedua dan ketiga,” ujar Nimet Seker, research fellow Teologi Islam dan Kajian Islam di Universitas Münster, Jerman.

”Apalagi pendidikan di Jerman, karena masalah historis, banyak dipengaruhi oleh pedagogi Kristen,” kata Dr Mark Bodenstein, pakar kajian Islam di Universitas Frankfurt/Main. ”Pertanyaannya, bagaimana mengadopsi konsep yang sangat bisa jadi tidak cocok dengan pendidikan Islam.

”Memang di situ persoalannya. Menurut Seker, banyak guru agama di masjid dianggap tak memiliki pengetahuan memadai, baik dalam soal agama maupun pedagogi. Akibatnya, banyak orang mendorong pengajaran agama Islam mengikuti cara pengajaran agama Katolik dan Protestan di sekolah negeri.

Diskusi dalam kelompok kerja pendidikan agama dan rencana pengajaran agama Islam di sekolah negeri di Jerman itu merupakan bagian dari dialog lintas agama bilateral II, Indonesia- Jerman di Berlin, Selasa (11/10) malam WIB.

”Pendidikan agama yang modern harus mampu membangun hubungan antara agama dan kehidupan nyata, menghubungkan nilai-nilai universal Islam dengan pengalaman hidup sehari-hari, sehingga agama menjadi semakin bermakna, membuat orang semakin kaya, semakin matang, dan semakin peka,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 900.000 murid beragama Islam di sekolah negeri dan dibutuhkan sedikitnya 2.500 guru. Namun, hanya tiga universitas yang memiliki fasilitas pelatihan. Tidak adanya pengakuan negara terhadap komunitas agama Islam menyulitkan upaya mengembangkan metode dan isi pengajaran agama Islam di sekolah.

Salah satu solusi yang ditawarkan Kepala Bidang Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Dr Ferimeldi Muslim Kudi adalah kerja sama di bidang pendidikan agama dengan universitas di Indonesia.

Filsafat

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Musa Asy’arie dalam sesi pleno menyatakan kesiapan UIN menerima mahasiswa yang ingin belajar teologi dan kajian Islam.

Ia menekankan pentingnya pemahaman filsafat untuk menghubungkan antara teologi dan realitas sosial, serta menjembatani teks dengan konteks.”Radikalisme lahir karena penolakan terhadap filsafat,” katanya. ”Demoralisasi politik yang menjatuhkan peradaban juga terjadi karena ketakutan pada filsafat.

”Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Dr Bahrul Hayat menjelaskan pentingnya proses pendidikan agama yang berdampak pada hubungan positif dengan keyakinan atau agama lain.

”Generasi saat ini dihadapkan pada miskonsepsi mengenai pengajaran agama, yang berkelindan dengan masalah politik, ekonomi, dan ketidakadilan sosial,” ujarnya.

Namun, ia yakin pendidikan berperan penting dalam upaya mempromosikan penghormatan, toleransi, dan pengertian di antara orang yang berbeda budaya dan keyakinan. (Kompas) ​

Anna Hazare, Gandhi Baru dari India?


IA hanya mengenakan khadi, pakaian berbahan katun yang ditenun sendiri secara sederhana. Begitulah CNN mengawali beritanya ketika menceritakan tentang Anna Hazare, seorang aktivis sepuh—usianya 73 tahun—yang beberapa hari terakhir mengguncang India.

Anna Hazare, hari Selasa lalu, ditangkap polisi dan dimasukkan ke tahanan. Polisi juga menangkap dan menahan 2.600 pendukungnya, tetapi beberapa jam kemudian mereka dibebaskan.

Mantan tentara yang kini lebih memilih hidup asketik dan sehari-hari menumpang tidur di ruangan kecil sebuah kuil di sebuah desa di India bagian barat itu kini mulai dibandingkan dengan Mahatma Gandhi. Gandhi melawan penjajah Inggris pada tahun 1947 dengan mengorbankan perlawanan tanpa kekerasan; Hazare melawan korupsi dengan mogok makan! Seperti pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar.

Usaha keras itu yang kini dilakukan Hazare dengan mogok makan untuk melawan korupsi: untuk mendesak agar pemerintah bertindak tegas dan lugas terhadap praktik-praktik korupsi. Mogok makan, begitu kata Zoya Hasan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Jawaharlal Nehru, adalah senjata yang biasa digunakan rakyat saat protes. Mogok makan menjadi senjata, senjata perjuangan.

Dulu, kita mengenal ada laku pepe, berjemur diri di alun-alun untuk meminta keadilan kepada raja. Itulah kearifan lokal kita zaman dulu. Kini, orang tidak akan lagi dianggap kalau nekat laku pepe menuntut keadilan karena keadilan adalah barang dagangan yang mahal harganya.

Sebegitu parahkah korupsi di India, negeri dengan lebih dari semiliar penduduk itu? Bukan soal parah dan tidak parah, melainkan soal apakah ada yang mau secara tuntas, lugas, dan tegas memberantas korupsi. Bukankah, seperti pernah dikatakan oleh filosof dan teolog Augustinus (354-430), sebuah negara yang tidak dipimpin sesuai dengan keadilan hanya akan menjadi kumpulan para pencuri. Apabila itu yang terjadi, negara pun akan menjadi negara pencuri. Pencuri ada di mana-mana dalam segala bentuk: ada yang sendiri-sendiri ataupun ada yang berombongan dan mendapatkan restu.

Korupsi itu seperti bola salju, begitu kata Charles Caleb Colton (1780-1832), seorang penulis asal Inggris, sekali bergulir akan terus bertambah besar. Orang lain merumuskan, korupsi itu bagaikan diabetes, hanya dapat dikontrol, tetapi tidak dapat dihilangkah secara total.

Apakah itu berarti bahwa Hazare sudah putus asa melihat kondisi negerinya? Bukankah Manmohan Singh, Perdana Menteri India sekarang ini, adalah orang yang dinilai bersih, pintar, dan dipuja-puja dunia? Akan tetapi, kata Peter F Drucker, pemimpin efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai; kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya.

Hazare tidak putus asa. Mogok makan adalah pilihannya agar para pemimpin membuka hati dan pikiran mereka, serta kembali sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat.
(Kompas)

Pidato BJ Habibie 1 Juni 2011 : Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara


Pidato kebangsaan Habibie mendapat respon luar biasa. Cara berpidatonya lugas, jernih dan pada pokok persoalan posisi Pancasila kekinian.

Usai memberikan pidato selama 30 menit itu, Habibie mendapat standing ovation dari semua hadirin. Berikut isi lengkap pidato Habibie.

Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Yth. Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,Yth Presiden ke-5, Ibu Megawati SoekarnoputriYth. Para mantan Wakil Presiden. Yth Pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para anggota MPR yang saya hormati, Serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, 66 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 — 66 tahun yang lalu — telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak Pancasilais” atau “anti Pancasila”.

Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu.

Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang.
Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini.
Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini.
Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus “membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru”.

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau “VOC-baju baru” itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan “jam kerja” bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan usaha meningkatkan “Neraca Jam Kerja” tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan “nilai tambah” berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari “biaya tambah”; dengan ungkapan lain, “value added” harus lebih besar dari “added cost”. Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan.

Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan’ lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu.
Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

 

Jakarta 1 Juni 2011

Bacharuddin Jusuf Habibie
(Tribunnews.com)

Kembali ke Pancasila


OLEH YUDI LATIF

Sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan termahal para pendiri bangsa yang merosot saat ini adalah karakter. Ketika suatu golongan dibiarkan dicincang di altar kebencian golongan lain, dan ketika bom secara teatrikal dibingkiskan ke sejumlah alamat dengan mempermainkan nyawa manusia, kita mengalami amnesia yang parah tentang makna kemerdekaan. Bung Karno berkata, ”Aku, ya Tuhan, telah Engkau beri kesempatan melihat penderitaan-penderitaan rakyat untuk mendatangkan negara Indonesia yang merdeka itu. Aku melihat pemimpin-pemimpin, ribuan, puluhan ribu, meringkuk di dalam penjara. Aku melihat rakyat menderita. Aku melihat orang-orang mengorbankan ia punya harta benda untuk tercapainya cita-cita ini. Aku melihat orang-orang didrel mati. Aku melihat orang naik tiang penggantungan. Bahkan aku pernah menerima surat daripada seorang Indonesia yang keesokan harinya akan naik tiang penggantungan. Dalam surat itu dia mengamanatkan kepada saya sebagai berikut: ’Bung Karno, besok aku akan meninggalkan dunia ini. Lanjutkanlah perjuangan kita ini’.”

Empati terhadap sejarah pengorbanan itulah yang membuat para pendiri bangsa memiliki jiwa kepahlawanan. Kenanglah heroisme para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia saat berpidato dengan menyerukan kemerdekaan dengan dasar negara yang diidealisasikan di tengah opsir-opsir bala tentara Jepang bersenjatakan bayonet. Bung Karno mengakui, ”Saya sadar, Saudara-saudara, bahwa ucapan yang hendak saya ucapkan mungkin adalah satu ucapan yang berbahaya bagi diriku, sebab ini adalah zaman perang, kita pada waktu itu di bawah kekuasaan imperialis Jepang, tetapi juga pada waktu itu, Saudara-saudara, aku sadar akan kewajiban seorang pemimpin. Kerjakanlah tugasmu, kerjakanlah kewajibanmu, tanpa menghitung-hitung akan akibatnya.”

Ketika para anggota DPR lebih sibuk mempermahal ruang kerja seraya mempermurah nilai keseriusan penyusunan rancangan undang-undang, kita mengalami kemerosotan begitu dalam dari jiwa pertanggungjawaban. Kenanglah rasa tanggung jawab para pendiri bangsa! Dalam membincangkan hukum dasar, Mohammad Yamin mengingatkan, ”Saya hanya minta perhatian betul-betul karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan perumusan Undang-Undang Dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak daripada republik.”

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih dari sekadar politics as usual. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa. Usaha ”penyembuhan” perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia. Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini keampuhan Pancasila sebagai bintang pimpinan (leitstar). ”Kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak sendiri- sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya.”

Akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, terutama oleh penyelenggara negara, Pancasila sebagai bintang pimpinan itu pun redup tertutup kabut; menimbulkan kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya di luar ”rumah”. Seseorang bertanya, ”Apa gerangan yang kalian cari?” Anak-anak negeri itu pun menjawab, ”kunci rumah”. ”Memangnya di mana hilangnya kunci itu?” ”Di dalam rumah kami sendiri”. ”Mengapa kalian cari di luar rumahmu?” ”Karena rumah kami gelap”.

Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke Pancasila!

Yudi Latif Penulis Buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila
(Kompas 29 Maret 2011)

Demokrasi, Merayakan Anarki?


Oleh: Syamsuddin Haris  
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

 Tindak kekerasan atas warga Ahmadiyah di Cikeusik dan pembakaran gereja di Temanggung semakin membuka mata kita bahwa berdemokrasi tanpa penegakan hukum tidak ada artinya. 

Terlepas dari berbagai kemungkinan skenario di balik itu, negara jelas gagal menegakkan hukum dan melindungi warganya. Namun, mengapa terus berulang? Berbagai peristiwa miris yang melukai hati kita yang waras tersebut merefleksikan betapa serius salah urus negara telah berlangsung selama ini. Alih-alih melindungi warga, seperti diamanatkan konstitusi, negara justru berubah menjadi monster menakutkan, tidak memberikan rasa aman, dan setiap saat mengancam keselamatan warganya.

Peristiwa Cikeusik dan Temanggung memperkuat berbagai pandangan bahwa telah terjadi pembiaran sistemis oleh negara atas tindak kekerasan massa yang mengancam hak hidup dan properti warga yang harus dilindunginya. 

Penjelasan atas ini sebenarnya sederhana. Para penyelenggara negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat dan daerah tak hanya terlalu sibuk berpolitik, tetapi juga sibuk berburu rente untuk diri sendiri. Aparat negara, seperti kepolisian, hampir selalu ambigu menafsirkan ruang lingkup tanggung jawab mereka, padahal penegakan supremasi hukum merupakan prasyarat bagi tegaknya sistem demokrasi.

Akibatnya, demokrasi yang semestinya menjadi rumah yang nyaman bagi setiap warga negara berubah menjadi momok anarki ketika penegakan hukum lalai dilakukan oleh negara. 

Dokumen tertulis

Sudah jadi pengetahuan umum, sistem demokrasi adalah pilihan politik yang memiliki paradoks dalam dirinya sendiri. Di satu pihak demokrasi menjanjikan partisipasi dan kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, serta sirkulasi pemerintahan secara damai. Namun, ketika pemerintahan gagal mengelolanya secara cerdas, demokrasi bisa berubah jadi ladang premanisme, anarki, dan bahkan pembantaian antarwarga yang tak terkendali. Konstitusi, hukum, dan perundang-undangan akhirnya berhenti sebagai dokumen tertulis yang tidak pernah serius ditegakkan oleh penyelenggara negara di semua tingkat. 

Tak seorang pun meragukan, negeri kita memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak hidup setiap warga negara. Namun, ironisnya, jaminan itu tak pernah diterjemahkan ke dalam undang-undang yang punya kekuatan hukum mengikat. 

Pemerintah justru menerbitkan model ”surat keputusan bersama” (SKB) yang bukan hanya tidak ada dasar hukumnya, juga substansinya sudah ”bias” sejak awal karena subyektivitas golongan mayoritas sudah melekat di dalamnya. Lebih jauh lagi, ironisnya, baik materi SKB kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah maupun substansi SKB tentang Ahmadiyah cenderung bertentangan dengan semangat Pasal 28 dan 29 konstitusi kita. 

Semua ini tak hanya menggarisbawahi ketidakseriusan para penyelenggara negara dalam berdemokrasi, tetapi juga mencerminkan keberpihakan politik para elite politik dalam mengelola negeri yang majemuk ini.

Pernyataan publik para petinggi negeri, seperti Menteri Agama Suryadharma Ali, yang mengharapkan Ahmadiyah membubarkan diri, jelas mengindikasikan keberpihakan dan karena itu bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin kebebasan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Mengapa yang disalahkan justru warga yang berbeda keyakinan yang notabene dijamin oleh konstitusi, bukan mereka yang memberhalakan tindak kekerasan dan anarki? 

Merayakan anarki?

Sulit dimungkiri, kebutuhan akan popularitas elektoral melatarbelakangi perilaku elite politik yang mengorbankan kebinekaan demi kepentingan politik jangka pendek mereka. Mengingat sumber dukungan elektoral terbesar datang dari golongan agama mayoritas, yang selalu menjadi korban adalah saudara-saudara kita dari kalangan minoritas. 

Demokrasi memang memberikan ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan, dan identitas asal untuk aktualisasi diri, tetapi ruang ekspresi tersebut bisa jadi ancaman serius bagi kemajemukan jika melampaui proporsinya.

Apalagi ketika pada saat yang sama negara bukan hanya tidak memiliki koridor yang jelas dan instrumen kebijakan yang adil untuk itu, melainkan juga cenderung bersikap ambigu. Di satu pihak keberagaman kultural diakui dan bahkan dipidatokan berapi-api.

Di pihak lain, ketika premanisme, tindak kekerasan massa, dan anarki melukai dan mencederai keberagaman, negara acap kali absen dan kalaupun hadir cenderung bertindak diskriminatif dan tidak netral. Betapa sia-sianya kita berdemokrasi jika sekadar untuk ”merayakan” tindak kekerasan dan anarki. Terlalu besar ongkos politik yang ditanggung bangsa ini apabila para penyelenggara negara terus-menerus tergagap dan bahkan gagal mengelola keberagaman hanya karena kepentingan picik kekuasaan. Begitu rendah kualitas moral dan tanggung jawab elite penyelenggara negara jika setiap kali muncul peristiwa serupa hanya bisa mengutuk, menyesalkan, dan mencopot pejabat tingkat menengah hingga rendah.

Realitas berbangsa hari ini benar-benar mencemaskan. Secara formal kita menganut prinsip negara hukum, tetapi dalam praktiknya negara seolah-olah membiarkan berlakunya hukum rimba: siapa kuat dia menang.

Prosesi perayaan atas tindak kekerasan akan terus berulang apabila tak ada upaya serius negara untuk menghentikannya secara radikal dan tanpa memandang golongan politik ataupun agama. 

Dalam kaitan ini, pertama, perlu koridor hukum yang lebih kuat untuk mengelola kebebasan beragama dan berkeyakinan atas dasar prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan pluralitas kultural, sebagaimana diamanatkan konstitusi kita. Pengaturan model SKB yang bias, distortif, sudah waktunya diakhiri dan digantikan dengan undang-undang. 

Kedua, perlu perubahan mendasar atas prosedur tetap kepolisian negara dalam menangani kerusuhan, tindak kekerasan massa, dan anarki. Perlu otoritas lebih luas bagi kepolisian untuk menangkap dan melumpuhkan siapa pun yang bersenjata (parang, golok, tombak, kayu, dan batu), tentu dengan tetap mempertimbangkan prinsip hak-hak asasi manusia. 

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/23/03033238/demokrasi..merayakan.anarki