UGM Yogyakarta Cabut Larangan Ateisme


Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja mencabut larangan menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh negara.
Kebijakan tersebut diambil agar UGM menjadi pelopor pluralism, tidak terkotak-kotak dan menghindarkan pemikiran sempit mahasiswa.

Kabag Humas UGM, Wijayanti mengatakan,  peraturan baru tersebut diterbitkan untuk mengatur perilaku mahasiswa. Tujuannya, agar mahasiswa menghormati perbedaan.
Tidak melakukan kekerasan dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan lain sebagainya. “Masyarakat perlu paham itu, bahwa yang diatur oleh UGM adalah etika, perilaku. Bukan agama atau kepercayaannya,” terang Wiwit sapaan akrab Wijayanti kepada JIBI/Harian Jogja, Kamis (20/2).

Sekadar diketahui, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM ditetapkan oleh Rektor UGM Prof. Pratikno pada 26 Agustus 2013.

Pada pasal 12 peraturan tersebut berbunyi: “Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Republik Indonesia.”

Namun, belum genap setahun diberlakukan, Rektor UGM kembali merevisi aturan tersebut pada 6 Januari 2014 lalu. UGM mengeluarkan Peraturan Rektor UGM No. 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM.

Pada pasal 12,  tertuang aturan yang berbunyi “Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dilarang bersikap dan melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, kepercayaan, ajaran, budaya dan/atau adat istiadat tertentu.”

Keputusan perubahan bunyi pasal tersebut, sambung Wiwit,  telah disepakati melalui sidang Senat UGM. Dia menolak anggapan bila perubahan pasal tersebut dinilai UGM sebagai pendukung paham ateisme.
“Bukan mendukung ateism atau agama tertentu. Urusan agama dan kepercayaan itu ranahnya negara. Kami di UGM hanya mengatur etika mahasiswa saja. Di mana para mahasiswa saling menghormati perbedaan dan tidak melakukan kekerasan,” kata Wiwit.

Sumber:
http://www.solopos.com/2014/02/20/cabut-larangan-ateisme-ugm-yogyakarta-perbolehkan-mahasiswa-ateis-491167

MUI Tegal: Haram Siswa Muslim Sekolah di Sekolah Non-Muslim


Menjelang musim penerimaan siswa baru sekoah-sekolah dasar dan menengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal mengeluarkan fatwa tegas.

Dalam hal ini, MUI Kota Tegal telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan orang tua atau keluarga Muslim mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan non-Muslim.
“Dalam Musda MUI Kota Tegal yang berlangsung akhir April 2013 tersebut, kita memang mengeluarkan fatwa seperti itu,” jelas Ketua MUI Kota Tegal Harun Abdi Manaf, Selasa (11/6).
Harun menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut bukannya tanpa alasan. Tapi dilandasi keprihatinan atas perkembangan dunia pendidikan di Kota Tegal dan upaya menyelamatkan anak-anak dari keluarga Muslim.

Dia menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangai beberapa kejadian yang menimpa duni! a pendidikan di Kota Tegal. Antara lain, adanya penolakan dari sekolah non-Muslim untuk menerima guru Muslim mengajar di sekolah itu.
Peristiwa penolakan guru Muslim dilakukan sekolah milik yayasan non-Muslim cukup ternama, pada awal 2013. Kasus tersebut, menurut Harun, sebenarnya sudah dilaporkan MUI ke Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, bahkan juga dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat.

Untuk itu, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sudah memberikan beberapa kali teguran ke sekolah bersangkutan. “Namun teguran-teguran tersebut, tetap diabaikan pihak sekolah,” katanya.

Bukan hanya persoalan itu yang memaksa MUI akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Tegal di mana Harun juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I, pihak sekolah non- Muslim tersebut juga tidak mau memberikan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan agama siswanya.
“Seluruh siswa di sekolah non-Muslim itu, hanya mendapat pelajaran agama yang menjadi dasar keya! kinan sekolah tersebut. Bahkan semua pelajar non-Muslim yang sekolah d i sekolah tersebut, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang diselenggarakan sekolah tersebut,” katanya menjelaskan.

Bahkan ketika Komisi I dan Kantor Kementerian Agama mendesak agar sekolah tersebut menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing siswa yang di sekolah non-Muslim, pihak sekolah tetap menolak melakukannya.

Alasannya, ada surat dari Yayasan yang menyatakan seluruh siswa di sekolah non-Muslim tersebut hanya akan diberikan pelajaran agama yang menjadi dasar pendirian sekolah.

Dengan demikian, semua keluarga Muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, dianggap sudah memahami ketentuan ini.

Harun menyebutkan, MUI Kota Tegal sudah mengingatkan ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang sudah digariskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam salah satu ketentuannya, penyelenggara sekolah wajib menyediakan atau memberikan pendidikan agama sesuai dengan keya! kinan agama masing-masing siswa. Ketentuan ini, juga sudah diterapkan sekolah-sekolah muslim di Kota Tegal, seperti sekolah-sekolah milik yayasan pendidikan Muhammadiyah.

Di sekolah itu, siswa yang non-Muslim diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. “Meski pun sudah diingatkan mengenai ketentuan itu, pihak sekolah non-Muslim ternyata tetap mengabaikan,” tuturnya.
Berdasarkan kondisi itulah, MUI Kota Tegal akhirnya mengeluarkan fatwa yang melarang anak-anak dari keluarga Muslim untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah milik yayasan non-Muslim. “Dengan demikian, keluarnya fatwa MUI bukan karena kita tidak bisa bersikap toleran. Tapi memang ada latar belakangnya,” kata Harun menjelaskan.

Di Kota Tegal, ada beberapa sekolah yang dikelola yayasan pendidikan non-Muslim. Bahkan ada salah satu yayasan non-Muslim yang mengelola sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA. 

(Sumber: REPUBLIKA.CO.ID)

Kurikulum 2013: Pelajaran Agama Ditambah Jadi Empat Jam


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, Kurikulum 2013 dikonsep untuk memperkukuh kompetensi siswa dalam tiga hal, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari sisi konsep, setiap mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 harus mempunyai kompetensi dari tiga hal itu.

Saat melakukan melakukan sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan pengurus NU, Pengurus Ma’arif, Kepala Sekolah, dan perwakilan siswa/santri NU se-Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu (15/5), Mendikbud M. Nuh yang didampingi Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali mengatakan, tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin berat, dan kompleksitas juga bertambah.  Karena itulah, dunia pendidikan juga harus dipersiapkan dalam menghadapi tantangan ke depan.

Menurut Mendikbud, generasi bangsa harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berdasarkan intellectual curiousity, atau rasa kepenasaranan intelektual sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang makin kompleks.

 “Kurikulum 2013 mengandalkan pentingnya sikap sebagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk mengembangkan kemampuan berpikir,” tegas M. Nuh dalam acara yang digelar seusai apel akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU) ke-90 itu

Menurut Mendikbud, konsep Kurikulum 2013 dibuat setelah melakukan evaluasi ulang ruang lingkup materi, di antaranya meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan lagi dengan siswa, serta menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Sehingga evaluasi ulang dalam kedalaman materi disesuaikan dengan tuntutan perbandingan internasional.  Salah satunya adalah dengan mengutamakan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas.

Terkait dengan mata pelajaran Agama, Mendikbud M. Nuh menjelaskan, bahwa dalam Kurikulum 2013 Agama akan ditambah menjadi empat jam pelajaran, dari sebelumnya dua jam pelajaran. Di dalam mata pelajaran agama tersebut akan dimasukkan pula pelajaran budi pekerti.

“Pelajaran agama Islam ada budi pekerti, pelajaran agama Kristen ada budi pekerti, pelajaran agama Budha ada budi pekerti, pelajaran agama Hindu ada budi pekerti. Semuanya kita angkat dari nilai-nilai keagamaan kita,” jelas Menteri Nuh.

Dalam paparannya, Menteri Nuh menjelaskan hasil penelitian yang diambil dari Dyers, I.H. Et al (2011), Innovators DNA, Harvard Business Review. Dijelaskannya, 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, sedangkan 1/3 sisanya berasal dari warisan genetik. Sementara kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelejensia, yaitu 1/3 pendidikan, dan 2/3 sisanya dari warisan genetik.

Atas dasar itu, lanjut M. Nuh, dalam Kurikulum 2013, siswa akan didorong untuk memiliki kemampuan kreativitas yang diperoleh melalui observing (mengamati), questioning (menanya), associating (menalar), experimenting (mencoba) dan networking (membentuk jejaring).

(Sumber: http://setkab.go.id/berita-8661-kurikulum-2013-pelajaran-agama-ditambah-jadi-empat-jam.html?)

Ijin Sekolah PIUS Kota Tegal Terancam Dibekukan


Ijin operasional sekolah dari tingkat TK sampai SLTA Pius dibawah naungan Yayasan Asti Dharma, Kota Tegal, Jawa Tengah, terancam mendapat sanksi dibekukan. Pasalnya, dalam pengelolaan sekolah tersebut,
pihak yayasan dinilai telah melanggar aturan perundangan dengan tidak
menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut oleh siswanya.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo,
saat rapat kerja dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan DinasPendidikan Kota Tegal, Kamis 2 Mei 2013.

“Kami mendesak Pemkot Tegal untuk tegas memberikan sanksi dengan membekukan ijin operasional pengelolaan sekolah di bawah naungan yayasan Asti Dharma
jika tetap tak mengindahkan aturan perundangan karena menolak menyediakan tenaga guru agama yang sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya,” kata Wasmad.

Wasmad mengatakan, sudah banyak aduan warga terkait sekolah Pius yang tidak menyediakan tenaga pendidik studi agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didiknya. Sedangkan di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan PadaSekolah, penyediaan tenaga pengajar agama, wajib
dilakukan pengelola sekolah.

Menurut Wasmad, terkait hal tersebut pihak yayasan Asti Dharma sebagai
pengelola sekolah Pius Kota Tegal sudah mendapatkan teguran, baik secara lisan, administrasi hingga tertulis. Namun hingga saat ini, belum
direalisasikan. Oleh karena itu, Edi meminta Pemkot Tegal memberikan sanksi tegas berupa pembekuan ijin operasional sekolah, jika tidak bisa lagi dibina oleh Pemerintah. Edi berharap, Pemkot Tegal sudah ada rekomendasi atau putusan kepada sekolah Pius, paling cepat saat Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) tahun ajaran 2013/2014.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Harun Abdi
Manaf SH. Menurut Harun, sesuai data yang ada, jumlah siswa dari Tingkat
TK, SD, SMP, SMA hingga SMK Pius mencapai 1.431 orang. Dari jumlah
tersebut, 112 siswa beragama Islam, 604 siswa beragama Katholik, 617 siswa beragama Kristen, 81 siswa beragama Budha, 16 siswa beragama Konghucu dan 1 siswa beragama Hindu. Melihat banyaknya perbedaan agama yang dianut siswa, sekolah Pius wajib menyediakan tenaga pendidik agama sesuai agama yang
dianut siswa.

Namun jika pengelola sekolah Pius tidak mengindahkan aturan yang ada, maka Pemerintah bisa melaporkannya kebidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini sesuai hasil Konsultasi Komisi 1 DPRD Kota Tegal dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tetapi sebelum diajukan, aduan dilengkapi surat pernyataan dari orang tua siswa, sebagai penguatan secara hukum.

Hal ini dikarenakan, setiap siswa yang masuk kesekolah PIUS menandatangani Surat Pernyataan bermaterai yang menyebutkan bahwa orang tua tidak keberatan dengan pendidikan agama yang diterapkan sekolah PIUS.

Harun menambahkan, sebagai langkah antisipasi sebelum ada keputusan dari Pemkot Tegal maupun Kemenag RI, pihaknya menghimbau kepada orang tua siswa agar menyekolahkan anaknya di sekolah yang menyediakan pendidikan agama
sesuai agama yang dianut orang tua dan anak tersebut. Pemkot Tegal juga
harus menyiapkan solusi lain, yakni menampung siswa sekolah Pius kesekolah negeri atau swasta, jika sudah ada keputusan tetap dari Pemerintah.

Sementara Kepala Kemenag Kota Tegal, Nuril Anwar mengatakan teguran tertulis sudah diberikan kepada Yayasan Asti Dharma sebanyak 3 kali. Teguran pertama diberikan tanggal 22 Mei 2012, kemudian dilanjutkan Teguran kedua tanggal 13 Juni 2013 dan Teguran ketiga tanggal 27 Juni 2012.

Dalam teguran ini, Kemenag meminta Yayasan Asti Dharma menyiapkan tenaga pengajar/pendidik agama yang sesuai dengan agama yang dianut siswa. Teguran juga diberikan, karena yayasan melanggar PP Nomor 55 tahun 2007 dan Permenag Nomor 16 tahun 2010, khususnya di Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 1.

“Karena Kemenag sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali, maka kewenangan sepenuhnya diserahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan lebih lanjut,” katanya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tegal Johardi mengatakan Pemkot Tegal pernah melakukan koordinasi dengan Yayasan Asti Dharma. Menurut
Johardi, Yayasan tidak menyediakan tenaga pendidik agama selain agama
Khatolik karena menuruti aturan Persatuan Wali Gereja yang ditetapkan
melalui MNPK dan MPK Keuskupan wilayah Purwokerto.

Permasalahan ini, juga sudah dilaporkan keDinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor 420/046 tanggal 19 Juni 2012. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Yayasan Asti Dharma melanggar PP Nomor 55 tahun
2007 dan Permenag Nomor 16 tahun 2010, karena tidak menyediakan dan
memberikan pendidikan atau tenaga kependidikan agama sesuai agama yang dianut siswa didiknya.

“Terkait usulan DPRD, kami akan berkoordinasi dengan Kemenag Kota Tegal. Hasil koordinasi ini akan dijadikan rekomendasi kepada Walikota, untuk dilakukan langkah lebih lanjut,” tegas Johardi.

link sumber
http://www.panturanews.com/index.php/panturanews/cetakberita/8276
©PanturaNews.com

Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik


Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik

SURYA Online, BLITAR – Tak hanya Kemenag Kota Blitar yang minta keenam sekolah Katolik di Kota Blitar ditutup karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik, namun Kemenag RI juga demikian.

Hal itu diungkapkan Tim Kemenag RI yang diturunkan ke Kota Blitar, Jumat (1/2/2013) siang, untuk mencari fakta dan data soal permasalahan yang terjadi sebenarnya.Tim terdiri dari Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji. Mereka berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. Selain datang ke Kantor Kemenag Kota Blitar, juga berkunjung ke Kantor Yayasan Gabriel, sekolah SMK Katolik dan mampir ke Polres Blitar Kota. Imam Thalha, pimpinan tim mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk mencari fakta dan data soal pelaksanaan pendidikan agama di Kota Blitar dan tanggapan serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah tersebut. “Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam.Namun bagaimana kalau pihak yayasan masih ngotot atau tidak mau memberikan pelajaran agama selain Katolik, menurut Imam, itu tergantung keberanian wali kota, berani nggak menerapkan aturan. Yang jelas, dari Kemenag pusat hanya bisa merekomendasikan atau mengusulkan penutupan sekolah itu pada Menteri Agama atau Kemendiknas. “Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya.Ditanya soal kedatangannya ke Polres, Imam mengaku, hanya berkoordinasi terkait tingkat kerawanan atau gejolaknya sejauh mana terhadap permasalahan ini. Rupanya pihak Polres jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. “Sejak mencuat masalah ini, situasi tetap aman-aman dan masih bisa dikendalikan. Namun, kalau dibiarkan berlarut-larut, tak menutup kemungkinan bakal ada gejolak,” kata AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota. Indarto juga minta agar segera dituntaskan masalah ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada keputusan. Sebab secara tak langsung, itu sudah mengganggu psikologis anak didik.Menanggapi kedatangan tiga pejabat Kementrian Agama RI, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel mengaku, dirinya tak sempat bertemu. Mereka hanya ditemui stafnya dan belum tahu apa maksud berkunjung ke yayasan dan sekolahnya. Yang jelas, tegas dia, pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya.Ditanya soal kabar kalau banyak siswanya yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri. “Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” katanya.Seperti diketahui, akibat keenam sekolah Katolik itu dianggap mokong karena tak mau memberi pelajaran agama lain selain Katolik, Kemenag Kota Blitar mengeluarkan surat rekomendasi penutupan. Setelah diberikan ke Wali Kota, Samanhudi, Senin (28/1/2013) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, surat rekom yang terdiri tiga lembar itu giliran diserahkan ke Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel.Alasan Kemenag mengeluarkan rekomendasi No Kd.13.31/04/PP.02.3/80/2013, tentang Perintah Penutupan Keenam Sekolah Katolik karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik.Keenam sekolah itu di antaranya, SMP dan SMK Katolik di Jl Diponegoro, Kelurahan/Kecamatan Sanan Wetan, SD Katolik dan SMP Katolik Jl Yos Sudarso, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, TK Santa Maria dan SD Santa Maria, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan. Tindakan sekolah dinilai telah melanggar UU No 20 Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidakan Keagamaan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendikan Agama pada Sekolah.

(Sumber: Suryaonline, 1 FEB 2013)

Pemaksaan Pelajaran Agama Bukti Diskriminasi Sidiknas


Serupa dengan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), pemaksaan pendidikan agama non-Katolik di enam sekolah Katolik di Blitar juga menunjukkan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Menurut Wakil Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Romo Johannes Hariyanto, jika RSBI menunjukkan diskriminasi dalam hal fasilitas sekolah, maka pemaksaan pendidikan agama ini menunjukkan diskriminasi dalam soal menganut agama dan kepercayaan para peserta didik. 

“Padahal secara prinsip, negara harus menjamin semua, tidak boleh diskriminatif dalam hal pendidikan,” kata Romo Hari di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (28/1/2013).  

Pemaksaan pendidikan agama di sekolah ini bermula dari beredarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan Walikota Blitar, Samahudi Anwar.  Sesuai SK tersebut, pemerintah kota Blitar pun mewajibkan enam sekolah Katolik yang masuk wilayah Kementerian Agama Kota Blitar untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik. 

Mencuatnya kasus tersebut pun mendorong ICRP mengadukan masalah ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dalam pertemuan mereka dengan Mahfud hari ini, ICRP menyampaikan tujuh poin sikap, yaitu: 

1. Mendesak semua pihak menghormati hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianut mereka. 

2. Dalam pemenuhan hak peserta didik, setiap pihak juga harus menghormati kekhususan setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dasar pendirian satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 55 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. 

3. Penyelenggaraan pendidikan agama selain agama yang menjadi kekhususan satuan pendidikan hendaknya dilakukan di luar satuan pendidikan dimaksud untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar falsafah penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dimaksud. 

4. Penyelenggaraan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan seharusnya menjadi hak setiap warga negara dan tidak terbatas pada agama tertentu saja. Pemerintah harus mengakomodasi terselenggaranya pendidikan agama untuk peserta didik dari semua agama, termasuk penganut kepercayaan dan penganut agama lokal.

5. Mendesak pemerintah untuk bersikap adil kepada semua pihak dan memberi penghormatan yang selayaknya kepada setiap satuan pendidikan yang bersifat khusus. 

6. Mendesak semua pihak agar tidak menjadikan agama dan pendidikan sebagai komoditas politik praktis, supaya agama dan pendidikan tetap menjadi penjaga peradaban dan mercu suar bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. 

7. Meminta MK agar meninjau kembali UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara keseluruhan, struktur dan logika hukumnya sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kekacauan dalam dunia pendidikan Indonesia.

sumber
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/28/373/752891/pemaksaan-pelajaran-agama-bukti-diskriminasi-sidiknas

Tokoh Lintas Agama Adukan Kasus Blitar ke Ketua MK


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Adapun kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus. “Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. “Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga dikenal akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Hari, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka. Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda. Ketiadaan etiket baik dari enam sekolah Katolik untuk memenuhi peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

Persatuan dan kesatuan sudah semestinya menjadi prioritas setiap pihak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jika ini dikesampingkan maka keharmonisan yang sekarang terjalin pun akan terganggu dan bila sudah begini pembangunan negara dipastikan ikut kacau.

Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang hendak memaksakan kehendak di bangsa ini, ingatlah apa yang Anda lakukan sangatlah berbahaya !

Sumber :
http://www.jawaban.com/index.php/mobile/news/detail/id/90/news/130128185435.html