Radikalisme Bukanlah Kultur Bangsa Indonesia


Untuk melindungi warga dari ajaran sesat dan doktrin radikal, pemerintah harus mengambil langkah jihad baru, yakni deradikalisasi. Masyarakat juga harus dipahamkan bahwa radikalisme bukanlah kultur bangsa ini.

Peringatan itu dikatakan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Nyai Hj Mahfudhoh Ali Ubaid Wahab dalam lokakarya ”Deradikalisasi Agama Berbasis Kiai/Nyai dan Pesantren: Meneguhkan Islam Rahmatan Lil Alamin” di Jakarta, Sabtu (3/12). ”Radikalisme jelas bukan kultur bangsa kita,” katanya.

Untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan melindungi anak-anak, kata Mahfudhoh, ibu harus memiliki sensitivitas atau deteksi dini pada perilaku anaknya. Sebab, ibu memiliki kedekatan yang lebih baik dengan anak-anaknya.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbay mengatakan, negara perlu melakukan deradikalisasi karena hal itu merupakan kebutuhan bersama dan mendesak. Sudah banyak kasus teror bom terjadi di Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

”Saya tidak paham JI itu apa? Ini adalah kelompok yang dirasuki pemahaman radikal, dan mereka merasa yang paling benar dan murni. Yang lain adalah kafir dan halal darahnya. Orang dengan pemikiran radikal ini berada di belantara kafir yang harus dibabat semua. Tujuan mereka adalah menyingkirkan empat pilar berbangsa dan bernegara,” kata Ansyaad.

Dampaknya, menurut dia, Islam sempat diidentikkan dengan teroris. Pesantren dan masjid sempat dicurigai sebagai persemaian gerakan terorisme. ”Namun, kita tak yakin hal itu karena masjid dan pesantren adalah sumber lahirnya tokoh nasional. Karena itu, perlu komitmen kita untuk melawan terorisme,” katanya.

Mencermati kondisi itu, tuturnya, penanggulangan terorisme harus melibatkan kiai dan nyai. Tokoh pesantren yang memiliki peran strategis yang memberi pemahaman yang benar menjadi garda terdepan dalam mengatasi terorisme itu.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, dalam lokakarya itu, mengakui, menghadapi radikalisme agama yang kian marak pascareformasi, upaya yang dilakukan NU untuk membendungnya adalah dengan memperkuat pertahanan keluarga dan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam). Selain itu, juga berpegang pada empat pilar berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Said Aqil, radikalisme bukanlah hal yang baru, melainkan telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW
(Kompas, 5 Desember 2011)

Pemimpin dan Solidaritas Bangsa


Oleh F Budi Hardiman

Globalisasi mengubah banyak hal secara mendasar. Di dalam konstelasi baru ini ’bangsa’ mulai kehilangan khasiatnya sebagai perekat kebinekaan. Rezim-rezim reformasi berhenti bercerita tentang bangsa. Penguatan identitas etnis di daerah-daerah mengancam integrasi sosial. Agama pun dipakai sebagai kode pemerasan dan bisnis teror. Politik suap bersanding dengan apa yang disebut demokrasi mewabah di berbagai sektor. Inovasi-inovasi kultural dan wilayah perbatasan diklaim negara tetangga. Para peneliti kita pun diincar pihak asing. Semua ini terjadi nyaris tanpa sentimen kebangsaan untuk menangkalnya segera.

Jika organisme politis menjadi begitu kompleks, para pemimpin di sana menjadi peragu dan lamban bertindak terhadap ancaman-ancaman ketahanan nasional. Hilang martabatnya, orang kita pun rentan menjadi korban trafficking atau diperdagangkan sebagai pembantu di luar negeri. Semua ini membuat kita bertanya-tanya, benarkah kita suatu bangsa?

Dampak krisis kebangsaan.

Ada tiga gejala penting yang dapat kita tunjuk di sini sebagai dampak krisis solidaritas, yakni masyarakat risiko, radikalisme agama, dan politik uang. Ketiganya berkelindan sebagai implikasi praktis pudarnya ’bangsa’ sebagai metafora solidaritas. Perasaan khas yang ditimbulkannya sudah dirasakan di mana-mana, yaitu ketidakberdayaan dan ketelantaran.

Pertama, karena lemahnya kontrol publik atas birokrasi dan pasar, demokratisasi yang seharusnya merehabilitasi solidaritas kebangsaan justru jadi arena produksi dan distribusi risiko. Ketika pengalaman bersama sebagai bangsa gagal direproduksi, ketidakpastian komunikasi di masyarakat jadi makin besar sehingga setiap orang menjadi risiko bagi sesamanya. Masyarakat kita berubah menjadi apa yang oleh Ulrich Beck disebut ’masyarakat risiko’.

Dengan multiplikasi dan distribusi risiko, politik kehilangan daya mobilisasinya untuk menggalang solidaritas sosial karena individu condong mengamankan diri. Di tengah-tengah meningkatnya ketidakpercayaan kepada para pemimpin yang korup, negara yang seharusnya mengamankan malah menjadi faktor risiko bagi individu.

Kedua, memudarnya khasiat ’bangsa’ sebagai metafora solidaritas mengancam ketahanan nasional kita. Hal itu membuat kebutuhan akan heroisme dan pengorbanan kehilangan sarangnya. Kebutuhan itu menjadi liar dan eksesif. Terlibatnya warga negara kita dalam teror, bom bunuh diri, pembantaian kelompok berkeyakinan lain, dan pembakaran gereja-gereja menunjukkan bagaimana ekses dan destruksi telah dieksistensialisasikan secara religius untuk memenuhi kebutuhan akan heroisme dan pengorbanan. Penyesalan dan ratapan semakin besar ketika kita menyadari bahwa para pelaku itu juga ’anak-anak bangsa’ yang sama dengan para korbannya.

Ketiga, ekspansi pasar kapitalis dalam globalisasi membuat uang menjadi kode sentral interaksi sosial. Dengan kode baru ini loyalitas kebangsaan menjadi relatif. Uang mempersekutukan kepentingan dan kurang meminati karakter dan identitas. Pudarnya ’bangsa’ diiringi pudarnya perbuatan-perbuatan besar akibat politik tak lagi sanggup menggerakkan antusiasme solidaritas.

Sekarang ini pasar menyerbu masuk ke parlemen, pengadilan, dan pemerintahan. Uang sebagai kode baru yang menggantikan solidaritas dipakai untuk mobilisasi suara di tiga arena tersebut. Panggung-panggung demokrasi, seperti pemilu, pun dipenuhi figur penjudi politis yang mencari untung dari cashflow kampanye. Ketika uang menjadi kategori baru dalam politik, kemiskinan tidak lagi dituturkan sebagai masalah solidaritas.

Imajinasi solidaritas baru

Kita telah ditakdirkan untuk beragam, maka keragaman harus menjadi kekuatan kita. Masyarakat risiko, radikalisme agama, dan politik uang tak boleh mencabik-cabik tubuh politis. Kita boleh optimistis dengan penegasan Denys Lombart setelah sejarawan Perancis ini menyelami arkeologi mentalitas negeri kita. Menurut dia, negeri kita yang berada di titik persilangan berbagai kebudayaan dan beragam dunia berpeluang menjadi peradaban agung. Kita sudah punya prestasi-prestasi menuju peradaban agung itu.

Prestasi pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah kesepakatan dasar yang telah mampu menjadi rumah bersama bagi kebinekaan kita. Prestasi lainnya adalah pemerintahan demokratis. Tahun 1998, orang mengira Indonesia akan mengalami balkanisasi dan dihapus dari peta. Namun, meski didera sejumlah kerusuhan, konflik etnis, dan ketegangan agama, secara makro Indonesia tidak mengalami pemburukan.

Pemerintahan demokratis telah memberikan solusi kreatif untuk memoderasi perbedaan sehingga Indonesia menjadi contoh demokrasi dan toleransi bagi negara-negara Islam. Dengan segala cacatnya, pemilu nasional dan sejumlah pemilu lokal berlangsung relatif damai. Kita harus berani mengimajinasikan Indonesia demokratis akan menjadi kekuatan ekonomis, kultural, dan geopolitis yang besar di Asia dalam satu dasawarsa mendatang.

Adapun yang kita butuhkan sekarang adalah kepemimpinan demokratis yang memiliki kredibilitas publik. Masyarakat kita telah menjadi sebuah masyarakat risiko karena para pemimpin saat ini telah terjebak dalam ’persekongkolan modal dan kuasa’. Hukum justru meningkatkan produksi dan distribusi risiko ke dalam populasi kita. Kita butuh kepemimpinan yang membuat hukum untuk melindungi anak-anak bangsa yang paling dirugikan oleh globalisasi pasar. Sebab, kebijakan pasar bebas hanya akan menjatuhkan banyak korban jika tidak diimbangi proteksi atas hak-hak ekonomi dan sosial warga.

Suatu kebijakan yang meningkatkan pendapatan pekerja kita di dalam negeri, misalnya, akan mencegah orang kita bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Sebutan-sebutan seperti ’pahlawan devisa’ bagi TKI dan ’pahlawan tanpa tanda jasa’ bagi guru hanyalah pemanis untuk kondisi ketenagakerjaan yang belum cukup memartabatkan anak bangsa sendiri.

Tantangan kebangsaan kita dewasa ini bukan perang ataupun penjajahan, melainkan pasar global yang memperlakukan anak bangsa kita sebagai komoditas atau benda-benda ekonomis. Kata ’solidaritas’ di sini dimengerti sebagai upaya-upaya para pemimpin untuk mengubah perilaku organisasi mereka sehingga mendapat kredibilitas publik.

Frase teks proklamasi ”kami bangsa Indonesia” harus menjadi riil dalam birokrasi yang transparan, nondiskriminasi, dan penuh sikap pelayanan. Birokrasi yang pro-publik itu juga pada gilirannya akan mengamankan anak-anak bangsa dari ketelantaran, kesewenang-wenangan kelompok, dan dari risiko-risiko komodifikasi dalam pasar global.Tantangan kebangsaan terkait dengan kemampuan pemimpin kita untuk menghubungkan sistem politik dengan solidaritas kewarganegaraan. Kita telah memiliki praktik spontan solidaritas kewarganegaraan itu dalam berbagai tragedi nasional di mana negara seolah absen. Di antara mereka adalah kelompok-kelompok lintas agama untuk melawan intoleransi, inisiatif-inisiatif warga berbeda suku-agama untuk menolong korban bencana, kelompok-kelompok media yang terus berjuang melampaui etnosentrisme. Solidaritas warga seperti itu adalah daya konstruktif yang lebih kuat daripada daya destruktif radikalisme agama.

Kepemimpinan berkarakter

Untuk mengubah daya destruktif menjadi konstruktif, kita membutuhkan para pemimpin yang amanah. Sebuah kepemimpinan yang lembek telah menggiring kita kepada ancaman desintegrasi ketika daerah-daerah dibiarkan membuat aturan-aturan mereka sendiri yang diambil dari agama tertentu. Sikap kepemimpinan lembek seperti itulah preseden dari radikalisme dan perpecahan. Anak bangsa kita tidak akan mengisi bom rakitan di dalam ranselnya dan membiarkan diri terkoyak oleh ledakannya jika komunitasnya tidak lebih dahulu terkoyak.

Akhirnya, kita juga membutuhkan kepemimpinan yang berkarakter untuk menghentikan politik uang dalam pemerintahan demokratis kita. Masalah sebenarnya tidak terletak pada uang itu sendiri, tetapi pada sikap atasnya. Perpajakan, misalnya, dapat menjadi berkah jika dikelola dengan baik.

Selama ini kutuk kita alami karena pajak dikorupsi. Utopia perpajakan adalah solidaritas sosial yang dirasakan jika hasil pajak memartabatkan segmen yang paling lemah dalam komunitas politis. Hasil pajak itu akan kembali kepada pembayar dalam bentuk pelayanan-pelayanan publik, termasuk membiayai pengawasan terhadap pemerintahan. Jangan bicara nasionalisme pembayar pajak sebelum ada bukti atas nasionalisme pengelolaan pajak dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. Solidaritas baru itu pada akhirnya direproduksi lewat keadilan.

*F Budi Hardiman Pengajar di STF Driyarkara dan Universitas Pelita Harapan
(Kompas 27 Okt 2011)

Ini Isi Surat untuk Ulil


Sebuah paket buku yang mencurigakan dikirimkan untuk aktivis Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, Selasa siang ini sekitar pukul 10.00 (15/3/2011).

Paket berbungkus sampul cokelat tersebut berisi buku dan selembar surat. Ketika dibuka, di dalam buku ada kabel, jam dan batere.Isi surat sendiri berupa permintaan agar Ulil memberikan kata pengantar untuk buku tersebut. “Tadi dibuka sekretarisnya,” sebut Paul karyawan Green Radio yang satu kompleks di gedung yang berada di Jalan Utankayu 68H itu saat dihubungi Kompas.com.

Berikut isi surat dalam paket tersebut:
Kepada: Ulil Absar AbdhalaPerihal: Permohonan memberikan kata pengantar buku dan interviewLampiran: 1 (satu) bundel bukuBersama dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama: Drs. Sulaiman Azhar, LcAlamat: Jl Bahagia Gg Panser No 29 Ciomas Bogor Telp 0813 3222 0579Pekerjaan: PenulisSedang dalam proses penyelesaian penulisan buku yang urgensinya sangat erat dengan peran aktif  bapak, dalam lembaga yang bapak pimpin. Penulis bermaksud mengajukan permohonan sudi kiranya memberikan kata pengantar dalam buku saya.Judul buku: Mereka harus di bunuh karena dosa-dosa mereka terhadap Islam dan Kaum MusliminTema: Deretan nama dan dosa-dosa tokoh Indonesia yang pantas di bunuhJumlah: 412 Halaman

(Kompas.com)

Pembubaran Ahmadiyah Bukan Solusi


Pembubaran Ahmadiyah seperti yang pernah kencang diwacanakan Menteri Agama Suryadharma Alie dinilai cendikiawan Muslim Azyumardi Azra tak menuntaskan kasus tindak kekerasan. Sebaliknya, pembubaran Ahmadiyah bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, berserikat, dan berkumpul.

Azyumardi berpendapat, penegakan hukum yang tegas serta edukasi di tingkat akar rumput merupakan solusi yang terbaik. “Kuncinya penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu. Dengan demikian, mereka kapok, jera melakukan tindak kekerasan. Karena (tindak kekerasan terhadap umat beragama) melanggar UUD 1945, merusak tatanan hukum dan harmoni di masyarakat,” kata Azyumardi, yang juga Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2011).

Azyumardi juga menekankan pentingnya bagi ulama, tokoh masyarakat, dan di tingkat akar rumput untuk memberikan edukasi dan deradikalisasi kepada masyarakat. Masyarakat diminta tak alergi terhadap keberadaan jamaah Ahmadiyah.

“Jangan cepat marah. Perkuat saja keimanan kita sendiri. Kementerian Agama perlu memberikan pendidika yang lebih intensif lagi kepada umat Islam di tingkat bawah supaya tidak goyah keimanannya,” katanya.

“Kementerian Agama jangan hanya sibuk dengan urusan haji saja. Urusan haji kan urusan orang Islam saja. Nah, Indonesia ini kan lebih dari sekedar orang Islam. Di sini banyak orang beragama lain. Ini juga harus dibina,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Azyumardi juga mengingatkan peran Kementerian Agama, yaitu membangun harmoni dan memperkuat toleransi kerukunan umat beragama. Cendikiawan Muslim ini percaya, Ahmadiyah tak merusak agama Islam.

“Keimanan saya tetap saja meskipun ada orang-orang Ahmadiyah. Ahmadiyah tak mengurangi keimanan saya kepada Nabi Muhammad,” katanya.

Imbau Ahmadiyah

Di sisi lain, Azyumardi juga meminta jamaah Ahmadiyah untuk tidak melakukan kegiatan dakwahnya secara terbuka.

“Kita juga mengimbau Ahmadiyah, tinggalkanlah misi dakwahnya yang agresif itu,” kata Azyumardi, yang juga Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

“Dakwah itu kalau mau dilakukan, jangan mencolok. Apalagi di SKB (surat keputusan tiga menteri) dikatakan tidak boleh menyiarkan secara terbuka. Jadi, Ahmadiyah juga cobalah menahan diri. Jangan mengirim rombongan Ahmadiyah ke suatu daerah yang bisa eksplosif, seperti yang terjadi di Cikeusik,” kata Azyumardi.

Azyumardi berpendapat, apa yang terjadi di Cikeusik bisa jadi mencerminkan bahwa dakwah jamaah Ahmadiyah dilakukan secara kasat mata.

“Mereka mengirim pendakwahnya, sekaligus juga mempertahankan aset-aset Ahmadiyah yang berada di situ. Kalau mereka tenang-tenang saja, saya kira itu tidak memancing kemarahan orang-orang Islam yang memang sudah berkeinginan menghancurkan Ahmadiyah tanpa memikirkan bahwa tindakan mereka itu tidak bisa ditolerir,” katanya.

Menantang

Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dalam penjelasannya terkait insiden Cikeusik, Rabu (9/2/2011) malam, juga mengungkapkan bahwa ada sikap menantang yang ditunjukkan jemaah Ahmadiyah yang datang ke rumah Pimpinan Ahmadiyah Cikeusik, Suparman.

Pada hari Minggu (6/2/2011) pagi, urai Kapolri, sebanyak 15 orang jemaah Ahmadiyah datang dan menolak saat diminta meninggalkan rumah pimpinannya.

“Pihak Polres Pandeglang telah mempersiapkan anggota yang dipimpin Kapolsek dan Kasat Samapta untuk mengamankan lokasi tersebut dan berupaya untuk mengevakuasi lokasi tersebut dan berupaya untuk mengevakuasi warga Jamaah Ahmadiyah. Namun, mereka menolak dan menentang serta beralasan rumah tersebut bukan milik saudara Ismail Suparman, tapi merupakan inventaris milik Jamaah Ahmadiyah, dan harus dipertahankan,” kata Kapolri.

Sementara itu, Pimpinan Ahmadiyah Cikeusik, Suparman, beberapa waktu lalu, mengatakan, hubungan warga Ahmadiyah dan warga sekitar selama ini baik-baik saja. Parman, demikian dia biasa dipanggil, menceritakan, keberadaan jamaah Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, sudah ada sejak ia pindah ke desa tersebut pada 1992. Warga sekitar dan perangkat desa mengetahui kegiatan mereka dalam beribadah dan tidak pernah ada gangguan sama sekali.

Meski isu penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah kerap muncul, Parman yang sehari-hari menjadi guru mengaji di kampungnya tidak merasa khawatir karena hubungan mereka dan warga sekitar baik-baik saja. ​Penulis: Hindra Liu ​Editor: Heru Margianto. (Kompas.com)

Empat Agenda Organisasi Islam Radikal


Negara Wajib Lindungi Korban Intoleransi

JAKARTA, KOMPAS.com – Negara wajib melindungi hak-hak dan kebebasan kelompok yang akan dan telah menjadi korban tindakan intoleran, kekerasan, atau kriminal. Kewajiban tersebut sebagai implementasi kebebasan beragama atau berkeyakinan, mencakup kebebasan beribadah dan lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam konferensi pers hasil riset lembaganya bertajuk ‘Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat’, Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat.

“Kelompok minoritas agama atau keyakinan yang menjadi korban kekerasan dan intoleran itu merupakan sasaran dari agenda beberapa organisasi Islam radikal,” kata Bonar.

Sebab itu, lanjut Bonar, negara hendaknya menerapkan asas non-diskriminasi dan kesetaraan setiap warga negara di mata hukum (equality berfore the law).”Kalau asas itu sudah dijalankan, setiap orang atau kelompok nantinya dapat saling menghormati,” ujarnya.

Seperti diberitakan, SETARA Institute mencatat adanya empat agenda organisasi Islam radikal, yakni: 1) penegakan syariat Islam, 2) pemberantasan kemaksiatan, 3) pemberantasan aliran sesat dan 4) anti pemurtadan. SETARA Institute beranggapan, bila keempat agenda itu dikumandangkan di tengah masyarakat, ruang publik bakal diisi dengan hal-hal yang bersifat kebencian yang tertuju pada kaum minoritas agama atau keyakinan serta kelompok usaha di bidang yang menimbulkan kemaksiatan.

Pada sebuah titik, saat ada tindakan yang penuh tidak toleran, kekerasan dan kejahatan, negara harus menunaikan kewajiban melindungi hak-hak asasi manusia.

“Ada dua langkah yang bisa ditempuh negara. Pertama, kewajiban mencegah aksi intoleransi yang mengganggu dan mengancam kebebasan orang lain. Kedua, bila pelanggaran terjadi, negara wajib memproses pelaku sesuai hukum,” jelas Bonar.
(Kompas.com)

Kekerasan Berbasis Agama Tidak Bisa Ditutup-tutupi


Pemerintah tidak boleh menutup- nutupi kasus-kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi selama ini. Sebaliknya, pemerintah harus lebih tegas mengambil langkah-langkah yang netral dan adil, termasuk mencari solusi melalui dialog yang melibatkan semua komunitas keagamaan.

Hal itu dinyatakan Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia di Jakarta, Senin (20/12). Musdah Mulia terpilih kembali sebagai Ketua Umum ICRP periode 2011-2014 dalam Konferensi ICRP yang berlangsung sejak Sabtu pekan lalu. Dalam sebulan ke depan, Ketua Umum akan membentuk formatur ICRP.

Jika ditutup-tutupi, lanjut Musdah, kasus-kasus kekerasan berbasis agama akan terus menjadi masalah yang serius, ibarat luka atau borok yang tidak diobati. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan berbasis agama kembali terulang.

Oleh karena itu, lanjut Musdah, ICRP mengimbau pemerintah agar tegas merespons kasus-kasus kekerasan yang berbasis agama. ”Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tegas, netral, dan adil terhadap mereka yang anarki di lapangan,” kata Musdah.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah dan DPR perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerukunan Beragama yang masuk ke Program Legislasi Nasional 2011.

”Pemerintah tidak dapat menyusun RUU itu secara gegabah atau sepihak,” ujar Musdah.

Secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar- agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Benny Susetyo Pr mengatakan, negara memang harus lebih tegas bertindak dalam kekerasan berbasis agama.

”Jadi, jangan seakan-akan negara tidak hadir atau tidak ada,” tutur Romo Benny. Ia menambahkan, ajaran semua agama selalu menyebarkan nilai-nilai perdamaian, kebaikan, kejujuran, dan kemanusiaan.

Atas dasar nilai-nilai itu, menurut Romo Benny, penganut agama-agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dan kegembiraan, bukan ketakutan. (Kompas.com)

Ba’asyir: Pelatihan di Aceh ialah Ibadah


JAKARTA, KOMPAS.com — Amir Jamaah Anshar Tauhid Abu Bakar Ba’asyir, tersangka kasus terorisme, mengirimkan tadzkiroh atau peringatan dan nasihat berupa surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Komandan Densus 88. Salinan surat yang ditulis pada 30 November 2010 lalu ini juga diterima Tribunnews, Selasa (14/12/2010).

Dalam tadzkiroh-nya, Ba’asyir menjelaskan, camp pelatihan militer di Aceh Besar bukanlah sebuah aksi terorisme, melainkan aktivitas biasa untuk mempertahankan agama.

Ba’asyir: Pelatihan di Aceh ialah Ibadah” tulis Ba’asyir.

Menurutnya, i’dad adalah amal mempersiapkan kekuatan mental dan fisik semampunya untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kaum muslimin agar tidak mengganggu Islam.”

Allah berfirman : (Al Baqoroh : 120), Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sehingga engkau mengikuti millah agama mereka…, Disamping itu bila ada kemampuan, mereka terus-menerus memerangi kaum muslimin untuk dipaksa murtad, Hal ini diterangkan oleh Alloh SWT dalam firmanNya : (Al Baqoroh : 217),” jelasnya.

Lanjut Ba’asyir, Allah memerintahkan i’dad ini dalam firmanNya, “(Al Anfal : 60) Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya….”

Yang dimaksud kekuatan dalam ayat tersebut, menurut Ba’asyir, yang katanya diterangkan Rasulullah SAW, adalah “kecakapan menembak”. Jadi, maksudnya kekuatan senjata.

Ba’asyir menambahkan, latihan senjata di Aceh tujuannya adalah untuk menaati perintah Allah dan rasul-Nya dalam surat Al Anfal ayat 60. Oleh karena itu, menurutnya, latihan tersebut adalah amal ibadah karena sifat orang beriman adalah taat mutlak terhadap perintah Allah dan rasul-Nya, tidak membantah, dan mengamalkan menurut kemampuan.”

Maka saya dan Bapak-bapak kalau mengaku beriman, juga wajib menta’ati perintah i’dad ini bila ada kemampuan, tidak boleh membantah. Perintah i’dad ini kekuatan hukumnya sama dengan perintah salat, puasa, zakat, haji,” tulis Ba’asyir.

Dalam suratnya, Ba’asyir menutup, “Yaa Alloh… berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negara ini karena mereka tidak tahu,…Amin. Yaa Allah …saksikan (Allohummasyhad) saya sudah memperingatkan menurut kemampuan saya,..Amin.” ​

Editor: Heru Margianto

​Sumber : Tribunnews