Radikalisme Islam Menyusup ke SMU


 Radikalisme Islam Menyusup ke SMU

Friday, 23 October 2009

BEBERAPA hasil penelitian menemukan fakta lapangan bahwa gerakan dan jaringan radikalisme Islam telah lama menyusup ke sekolah umum,  yaitu  SMU.

Siswa-siswi yang masih sangat awam soal pemahaman agama dan secara psikologis tengah mencari identitas diri ini menjadi lahan yang diincar oleh pendukung ideologi radikalisme. Targetnya bahkan menguasai organisasi-organisa si siswa intra sekolah (OSIS), paling tidak bagian rohani Islam (rohis).

Tampaknya jaringan ini telah mengakar dan menyebar diberbagai sekolah, sehingga perlu dikaji dan direspons secara serius, baik oleh pihak sekolah,pemerintah, maupun orang tua. Kita tentu senang anakanak itu belajar agama. Tetapi yang mesti diwaspadai adalah ketika ada penyebar ideologi radikal yang kemudian memanfaatkan simbol, sentimen, dan baju Islam untuk melakukancuciotak( brainwash) pada mereka yang masih pemula belajar agama untuk tujuan yang justru merusak agama dan menimbulkan konflik.

Ada beberapa ciri dari gerakan ini yang perlu diperhatikan oleh guru dan orang tua.

Pertama, para tutor penyebar ideologi kekerasan itu selalu menanamkan kebencian terhadap negara dan pemerintahan. Bahwa pemerintahan Indonesia itu pemerintahan taghut, syaitan, karena tidak menjadikan Alquran sebagai dasarnya.  Pemerintahan manapun dan siapa pun yang tidak berpegang pada Alquran berarti melawan Tuhan dan mereka mesti dijauhi, atau bahkan dilawan. 

Kedua, para siswa yang sudah masuk pada jaringan ini menolak menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, terlebih lagi upacara hormat bendera.  Kalaupun mereka melakukan,itu semata hanya untuk mencari selamat, tetapi hatinya mengumpat. Mereka tidak mau tahu bahwa sebagai warga negara mesti mengikuti dan menghargai tradisi, budaya, dan etika berbangsa dan bernegara, dibedakan dari ritual beragama.

Ketiga, ikatan emosional pada ustaz,senior, dan kelompoknya lebih kuat daripada ikatan keluarga dan almamaternya.

Keempat, kegiatan yang mereka lakukan dalam melakukan pengajian dan kaderisasi bersifat tertutup dengan menggunakan lorong dan sudutsudut sekolah, sehingga terkesan sedang studi kelompok. Lebih jauh lagi untuk pendalamannya mereka mengadakan outbond atau mereka sebut rihlah, dengan agenda utamanya renungan dan baiat.

Kelima, bagi mereka yang sudah masuk anggota jamaah diharuskan membayar uang sebagai pembersihan jiwa dari dosa-dosa yang mereka lalukan. Jika merasa besar dosanya, maka semakin besar pula uang penebusannya.

Keenam, ada di antara mereka yang mengenakan pakaian secara khas yang katanya sesuai ajaran Islam, serta bersikap sinis terhadap yang lain.

Ketujuh, umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum melakukan hijrah: bergabung dengan mereka.

Kedelapan, mereka enggan dan menolak mendengarkan ceramah keagamaan di luar kelompoknya. Meskipun pengetahuan mereka tentang Alquran masih dangkal, namun mereka merasa memiliki keyakinan agama paling benar, sehingga meremehkan, bahkan membenci ustaz di luar kelompoknya.

Kesembilan, di antara mereka itu ada yang kemudian keluar setelah banyak bergaul, diskusi secara kritis dengan ustaz dan intelektual diluar kelompoknya, namun ada juga yang kemudian bersikukuh dengan keyakinannya sampai masuk ke perguruan tinggi.

Menyusup ke Kampus

Mengingat jaringan Islam yang tergolong garis keras (hardliners) menyebar di berbagai SMU di kotakota Indonesia, maka sangat logis kalau pada urutannya mereka juga masuk ke ranah perguruan tinggi.

Bahkan, menurut beberapa sumber, alumni yang sudah duduk sebagai mahasiswa selalu aktif berkunjung ke almamaternya untuk membina adik-adiknya yang masih di SMU.

Ketika adik-adiknya masuk ke perguruan tinggi, para seniornya inilah yang membantu beradaptasi di kampus sambil memperluas jaringan.

Beberapa sumber menyebutkan, kampus adalah tempat yang strategis dan leluasa untuk menyebarkan gagasan radikalisme ini dengan alasan di kampuslah kebebasan berpendapat, berdiskusi, dan berkelompok dijamin. Kalau di tingkat SMU pihak sekolah dan guru sesungguhnya masih mudah intervensi, tidaklah demikian halnya di kampus.

Mahasiswa memiliki kebebasan karena jauh dari orang tua dan dosen pun tidak akan mencampuri urusan pribadi mereka. Namun karena interaksi intelektual berlangsung intensif, deradikalisasi di kampus lebih mudah dilakukan dengan menerapkan materi dan metode yang tepat. Penguatan mata kuliah Civic Education dan Pengantar Studi Islam secara komprehensif dan kritis oleh profesor ahli mestinya dapat mencairkan paham keislaman yang eksklusif dan sempit serta merasa paling benar.

Sejauh ini kelompok-kelompok radikal mengindikasikan adanya hubungan famili dan persahabatan yang terbina di luar wilayah sekolah dan kampus. Hal yang patut diselidiki juga menyangkut dana. Para radikalis itu tidak saja bersedia mengorbankan tenaga dan pikiran, namun rela tanpa dibayar untuk memberikan ceramah keliling. Lalu kalau berbagai kegiatan itu memerlukan dana, dari mana sumbernya? Ini juga suatu teka-teki.

Disinyalir memang ada beberapa organisasi keagamaan yang secara aspiratif dekat atau memiliki titik singgung dengan gerakan garis keras ini. Mereka bertemu dalam hal tidak setia membela NKRI dan Pancasila sebagai ideologi serta pemersatu bangsa. Mereka tidak bisa menghayati dan menghargai bahwa Islam memiliki surplus kemerdekaan dan kebebasan di negeri ini.

Di Indonesia ini ada parpol Islam, bank syariah, UU Zakat dan Haji, dan sekian fasilitas yang diberikan pemerintah untuk pengembangan agama. Kalaupun umat Islam tidak maju atau merasa kalah, lakukanlah kritik diri, tetapi jangan rumah bangsa ini dimusuhi dan dihancurkan karena penghuni terbanyak yang akan merugi juga umat Islam. Kita harap Menteri Pendidikan Nasional maupun Menteri Agama menaruh perhatian serius terhadap gerakan radikalisasi keagamaan di kalangan pelajar. (*)

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT

Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Sumber: Koran Sindo ( Jumat, 23 OKTOBER 2009 )

15 Langkah Besar Akan Diwujudkan Presiden SBY-Boediono


SBY PAPARKAN 15 LANGKAH BESAR

Jakarta (SI) – Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menegaskan kembali visi misi pemerintahannya lima tahun ke depan jika terpilih.

Pada orasi politiknya di hadapan ribuan pendukungnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin, SBY menjabarkan 15 langkah besar pemerintahan yang akan datang bila dirinya mendapatkan  mandat dari rakyat Indonesia untuk kembali menjadi presiden.

Lima visi dan misi pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, penegakan HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang adil dan merata.

Adapun 15 langkah besar yang akan dilakukannya antara lain pengentasan masyarakat dari kemiskinan  hingga berkurang 8-10%, pengurangan pengangguran 5-6%, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. “Semua itu adalah faktor yang penting, diperlukan pemerintahan yang bersih, yang tanggap dan siap untuk membantu rakyatnya. Rakyat memerlukan pemimpin yang tepat”, tandas SBY pada kampanye akbar terakhir tersebut.

SBY juga menambahkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, suku, dan etnik.

Menurut SBY, tokoh bangsa yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah pemimpin yang dapat mempertahankan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati.

“Suku seperti Aceh, Minang, Bugis, Papua, semua disayangi. Selain itu pemimpin juga harus sanggup memimpin pemerintahan yang bersih dan bukan pemimpin yang memperkaya diri sendiri,” ujar SBY.

Menurut SBY, pemimpin yang pantas untuk Indonesia adalah pemimpin yang telah memberikan bukti, bukan janji, serta telah memberikan hasil nyata selama lima tahun terakhir.

“Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bukan menebarkan angin surga dan menyebarkan fitnah ke sana-kemari. Pemimpin harus yang mempunyai kerja nyata dan bukan yang tidak tahu situasi dunia,” tandasnya.

Pasangan capres-cawapres SBY-Boediono kemarin melakukan kampanye pilpres putaran terakhir setelah sebelumnya berkampanye ke berbagai daerah di Tanah Air.

Di akhir pidatonya yang hanya berdurasi 10 menit, SBY meminta para pendukungnya untuk waspada. Menjelang dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 8 Juli, menurut SBY, banyak kampanye hitam yang diarahkan kepada pasangan SBY-Boediono.

“Saya mengajak saudara semua untuk sabar dan tabah serta berdoa agar yang melakukan kampanye hitam mendapatkan hidayah dari Allah SWT,” katanya.

Ribuan simpatisan SBY-Boediono yang datang dari berbagai daerah dan berasal dari 23 partai pendukung mulai berkumpul di Gelora Bung Karno sejak pukul 10.00 pagi. Massa yang tergabung dalam majelis zikir Nurussalam datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat serta Jabodetabek memadati stadion sejak pukul 12.00 WIB.

Mengakhiri orasi politiknya, pasangan SBY-Boediono didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono berjalan menuruni panggung utama dan bersalaman  dengan para pendukungnya.

Sebelum melakukan kampanye akbar di Gelora Bung Karno, SBY bersilaturahmi dengan 3.000 purnawirawan TNI/Polri di Tenis Indoor Senayan. Acara ini bertemakan “silaturahmi dan doa bersama purnawirawan TNI/Polri dan veteran beserta keluarga, dalam rangka menyukseskan Pilpres 2009”.

Beberapa pensiunan jenderal turut hadir dalam acara  ini, yaitu mantan Wakil KSAD Letjen Purn Cornel Simbolon, mantan Panglima TNI Jenderal Purn Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI Marsekal Purn Djoko Suyanto, dan mantan KSAD R Hartono. (rarasati syarief) 

 

 

Sumber: SEPUTAR INDONESIA, Minggu, 5 Juli 2009

Menguji Kejujuran SBY soal kontrak dengan PKS


SBY, Jawablah Sejujurnya!

OLEH: TJIPTA LESMANA

 

http://www.sinarhar apan.co.id/ cetak/detail- cetak/article/ sby-jawablah- sejujurnya/

 

 

 

Dua hari sebelum pasangan SBY-Boediono mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Bandung, utusan khusus Yudhoyono, Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara) bertemu dengan pimpinan empat partai politik yang sebelumnya menyatakan siap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung SBY. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara pada 12 Mei malam.
Mereka yang hadir adalah Suryadarma Ali (Ketua Umum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hassan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Hadi Utomo (Ketua Umum Partai Demokrat). Tifatul Sembiring, Ketua Umum PKS tidak hadir, meskipun sudah dilayangkan undangan resmi. Muncul spekulasi bahwa PKS kecewa, bahkan dongkol setelah nama Boediono secara resmi disebut sebagai calon wakil presiden SBY. Bahkan, segera saja beredar kabar bahwa PKS bersiap hengkang dari koalisi dengan Demokrat. Ketidakhadiran Tifatul dalam pertemuan di Wisma Negara itu dimaknai sebagai protes keras PKS kepada SBY.   
Tanggal 13 Mei saya tampil bersama fungsionaris tiga partai politik – salah satunya dari  PKS – pada acara talk show sebuah stasiun televisi di Jakarta. Saya bertanya kepada fungsionaris penting PKS itu: PKS kecewa dengan pilihan Boediono? Ia menjawab tegas: “Bukan soal kecewa atau tidak, tapi kami merasa dibohongi…” Maksudnya? “Bukankah lima kriteria cawapres yang diajukan oleh SBY sebelumnya menyebutkan, antara lain, bahwa cawapres harus bisa memperkuat koalisi? Itu berarti harus dari orang partai, bukan nonpartai.” Lalu, ia juga berbicara tentang historis bangsa kita, bahwa dari semula presiden dan wakil presiden merupakan kombinasi Jawa-Non-Jawa, nasionalis-Islam, sipil-militer, dan lain-lain.
SBY tatkala itu, tentu, cemas sekali terhadap ancaman PKS untuk menarik diri dari koalisi lima partai. Ia menyadari betul bahwa untuk pemerintahan yang kuat, dibutuhkan dukungan riil dari PKS, mengingat jumlah kursi PKS yang signifikan di DPR RI. Sekitar 10 jam sebelum deklarasi di Bandung, spekulasi masih santer bahwa petinggi PKS kemungkinan besar tidak akan hadir. SBY kemudian memerintahkan Hatta untuk mengatur sebuah “pertemuan khusus” dengan PKS saat-saat terakhir sebelum upacara deklarasi dimulai.  
Pertemuan di hotel itu memang jadi digelar. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat  itu bicara empat mata dengan Ketua Dewan Syuro PKS. Agendanya jelas: untuk membujuk PKS supaya jangan exit dari koalisi. Dan SBY berhasil. Kedua tokoh ini bahkan berpelukan mesra sebagai simbol keakraban dan everything is OK. Malam itu juga, Tifatul Sembiring membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen “kontrak politik”; begitu juga dengan pimpinan PAN, PKB, PPP serta sejumlah partai kecil lainnya. Memang PAN tidak diwakili oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir yang juga disebut-sebut “ngambek”.

Kontrak Politik
Isi kontrak politik hampir dipastikan tidak lebih basa-basi. Bagaimana implementasinya nanti, hampir dipastikan, sangat ditentukan oleh situasi politis riil saat itu. Yang jelas, beberapa hari setelah deklarasi SBY-Boediono, di masyarakat beredar pesan SMS yang mengatakan bahwa SBY sudah teken “kontrak politik” dengan PKS.  Sumbernya: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Yogyakarta Ahmad Sumiyanto.
Kontrak politik tersebut berisi 10 butir, antara lain (a) PKS mendapat lima kursi menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN, (b) 40.000 PPL Departemen Pertanian kader PKS tidak boleh diberhentikan atau diganti, (c) UU Syariah dan Penyiaran Agama harus segera diundangkan, juga UU Halal dan Haram, UU Kesehatan, (d) Dalam UU Kesehatan ditegaskan bahwa petugas kesehatan muslim tidak boleh melayani pasien non-muslim, (e) Peraturan-peraturan daerah bernuansa Syariah Islam yang kini sudah ada tidak boleh dicabut.
Pernyataan pimpinan PKS Yogyakarta itu dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Dengan demikian, beritanya tidak bisa digolongkan gosip atau rumor, sebab sumbernya jelas, dan media yang mempublikasikannya pun jelas, bahkan media terhormat.
Tentu saja, berita ini amat meresahkan masyarakat, khususnya kaum minoritas dan non-muslim. Petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memang pernah mengeluarkan bantahan dengan mengatakan bahwa SBY belum pernah berbicara tentang kabinet dengan mitra koalisinya. Wong, pemilihan presiden saja belum dilangsungkan, masak sudah ngomong tentang kabinet, lengkap dengan pembagian portofolionya! Begitu kira-kira kata Anas, salah satu Ketua Partai Demokrat.      
Meski dibantah, pesan lewat SMS terus beredar luas, bahkan tampaknya semakin luas. Itu berarti counter statement dari Anas Urbaningrum tidaklah efektif, dalam arti tidak mampu meredam kekhawatiran dan kecemasan masyarakat. Dan setiap hari banyak sekali pertanyaan serupa yang diajukan kepada saya, baik secara langsung maupun lewat SMS. Tentu, saya tidak bisa menjawab, sebab saya tidak tahu apa sesungguhnya isi “pembicaraan gentleman” antara SBY dan petinggi PKS di Bandung, hanya beberapa menit sebelum deklarasi SBY-Boediono diumumkan.

Jawablah Sejujurnya
Nah, demi nama baik dan integritas SBY sebagai calon presiden RI 2009-2014, saya mendesak agar SBY secepatnya memberikan klarifikasi sejujurnya. Benarkah berita itu,  atau tidak lebih pepesan kosong? Kalau memang pepesan kosong, SBY harus pegang betul ucapannya pascapemilihan presiden, dengan asumsi SBY terpilih kembali.
Jika SBY hanya bersikap tutup mulut, lawan-lawannya niscaya akan menyerangnya habis-habisan dalam kampanye pemilu ini.
Pemilihan umum merupakan peristiwa amat penting dalam sistem demokrasi. Lewat pemilu, rakyat memilih pemimpin secara langsung menurut hati nurani dan judgment-nya yang tepat. Untuk itu, rakyat harus mendapatkan informasi selengkapnya dan sejujurnya tentu semua calon pemimpin/presiden yang ada. Jangan sampai rakyat memilih “kucing dalam karung”. Hal ini hendaknya dicamkan betul oleh Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Janji-janji yang diteriakkan dalam setiap kampanye harus betul-betul riil, bukan gombal. Riil dalam arti bisa diimplementasikan, dan pasti diimplementasikan segera setelah dipilih oleh rakyat.
Jika rakyat mendapatkan pemimpin yang dipilih itu, kemudian, plintat-plintut atau mengeluarkan kebijakan yang sungguh di luar perkiraan,  rakyat pasti akan kecewa, bahkan marah. Implikasinya, stabilitas politik hampir dipastikan akan gonjang-ganjing. Jika kontrak politik yang disebut-sebut di atas memang ada, tentu itu merupakan hak prerogatif SBY. Yang rakyat minta, bicaralah yang jujur, jangan ada dusta di antara kita.

Penulis adalah pengamat politik, guru besar komunikasi politik di Universitas Pelita Harapan.

Iklan Mega-Prabowo Yang Diboikot Televisi


Iklan Mega-Prabowo yang Diboikot Televisi

Kamis, 18 Juni 2009 | 15:41 WIB

  

 

TEMPO Interaktif, Jakarta: Salah satu iklan Mega-Prabowo yang diboikot sejumlah stasiun televisi, berjudul “Harga”, dimunculkan di situs video You Tube. Iklan ini menyatakan lima tahun terakhir ini harga barang semakin mahal sehingga harus ada perubahan dan memilih pemimpin baru.

 

Iklan ini dibuka dengan cerita kehidupan yang makin berat selama lima tahun ini, dilanjutkan dengan narasi yang menyatakan pemerintah menganggap kondisi membaik.

Pernyataan pemerintah ini, menurut iklan, membuat Indonesia harus berubah dan memilih pasangan Mega-Prabowo. Iklan ditutup dengan puji-pujian bagi pasangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Gerindra ini.

Iklan ini dibuat dan disunting dengan bagus. Adegan awal, yang menceritakan beratnya hidup rakyat Indonesia, dibuat dengan warna hitam putih yang muram. Di adegan berikutnya, ada adegan yang bukan hitam putih, tapi warnanya juga tetap pudar sehingga kesannya tetap muram.

Begitu adegan pindah ke bagian penutup, saat Megawati dan Prabowo dipuji, iklan menjadi berwarna cerah dan segar, tidak lagi hitam putih.

 
Narasi: Tingginya harga sangat menyengsarakan kita semua.

Gambar: Iklan dibuka dengan adegan lembaran uang di dompet yang jumlahnya berkurang. Gambar hitam putih yang muram.

Narasi: Setiap pagi para pekerja tak mampu membeli bahan bakar minyak dan transportasi.
 
Narasi: Uang mereka terus menipis. Setiap malam kekurangan pangan.

 
Narasi: Sementara pemerintah kita berkata, bahwa ekonomi kita kuat.

Gambar: Istana Negara dimunculkan saat narasi menyebut pemerintah sekarang.
 
Narasi: Bahan bakar dan pangan jauh lebih kuat.
 
Narasi: Kenyataannya setelah lima tahun hanya janji kosong belaka. Harga sembako hampir 50 persen lebih tinggi dari 2004.
 
Narasi: Dan ini berarti uang Anda hanya bisa membeli sedikit saja.
 
Narasi: Kita tak bisa makan janji. Saatnya perubahan: Mega Prabowo.

Gambar: Iklan yang tadinya muram, dengan warna hitam putih, menjadi riang dan cerah karena menjadi berwarna. Adegan ini menandai bagian puja-puji terhadap Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Anda bisa melihat iklan “Harga” ini di situs You Tube.

NURKHOIRI
Sumber: Tempo Interaktif.com

LAPORAN TAHUNAN AMNESTY INTERNASIONAL 2009: HAM DI INDONESIA


Beberapa waktu lalu tepatnya (28/5) Amnesty International 2009 mengeluarkan Laporan Tahunan berkenaan dengan situasi di Indonesia. Berikut adalah hasil Laporan yang dikeluarkan Amnesty Internasional 2009:

 

Indonesia yang saat ini memiliki total jumlah penduduk 234,3 juta di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hal yang berhasil diamati selama masa kepemimpinannya antara lain: bahwa hukuman mati tetap berlaku, angka kematian anak

dibawah 5 tahun (l/p) 36/26 per 1,000, tingkat literasi (melek huruf) dewasa 90.4 persen

 

Situasi di Papua dan Maluku terus memburuk, termasuk serangan terus menerus terhadap kebebasan berekspresi. Jumlah tahanan hati nurani meningkat tajam ke angka 117 orang. Serangan terhadap kelompok agama minoritas and para pemimpinnya meningkat di seluruh kepulauan. Penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan terus berlanjut. Tidak ada perkembangan dalam upaya membawa para pelaku ke hadapan pengadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Timor-Leste. Indonesia memulai kembali pelaksanaan hukuman mati pada bulan Juni, menghukum mati 10 orang. Angka kematian ibu tetap yang tertinggi tercatat di Asia Tenggara.

 

Kebebasan berekspresi

 

Pemerintah terus menerus membatasi kebebasan berekspresi secara ketat. Jumlah orang yang ditangkap dan ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka secara damai meningkat setidaknya menjadi 32 orang. Tambahan 85 orang yang dipenjarakan di tahun sebelumnya tetap berada di penjara. Tetap menjadi pelanggaran kriminal untuk mengibarkan bendera “Bintang Kejora” di Papua, bendera “Benang Raja” di Maluku dan bendera “Bintang Sabit” di NAD.

 

Papua

 

Konflik kecil antara aparat keamanana dan pemberontak pro-kemerdekaan di Papua terus berlanjut. Para pemimpin masyarakat lokal diintimidasi dan diancam oleh militer dan polisi. Ada berbagai laporan penyiksaan dan perlakuan buruk, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan hukuman mati diluar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.Pada bulan Agustus, dalam demonstrasi perayaan Hari Pribumi Sedunia, polisi mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan orang setelah beberapa orang mengibarkan bendera “Bintang Kejora” yang terlarang. Satu demonstran damai, Opinus Tabuni, tewas dalam peristiwa tersebut. Filep Karma tetap dipenjara dengan hukuman15 tahun penjara dan Yusak Pakage 10 tahun penjara. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora” pada tahun 2005.

 

Maluku

 

Duapuluh satu orang yang menarikan tarian perang tradisional di depan Presiden yang berpuncak dengan pembentangan bendera “Benang raja” yang terlarang dijatuhkan hukuman yang berkisar antara tujuh sampai 20 tahun penjara di beberapa sidang pengadilan pada tahun 2008.

 

Kebebasan beragama

 

Kelompok keagamaan minoritas Ahmadiyah terus menerus menghadapi diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Pada pertemuan antar-agama di bulan Juni, para demonstran Ahmadiyah diserang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Polisi yang mengawasi pertemuan tersebut tidak menghalangi/ mencegah. Sebagai reaksi peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan dekrit kementarian bersama yang “membekukan” kegiatan Ahmadiyah, secara efektif mencabut perlindungan bagi para pemeluknya. Pada bulan Oktober, Munarman, komandan Pasukan Pembela Islam, and Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam dihukum penjara selama 18 bulan karena menghasut sehingga terjadi kekerasan pada pertemuan tersebut. Penyerangan terhadap para pemimpin agama Kristen dan penutupan gereja-gereja di Papua terus berlanjut. Pada bulan Agustus, tiga penyerang tidak dikenal memukuli hingga pingsan Bapak Benny Susetyo seorang pendeta Katolik dan pembela hak asasi manusia di Jakarta Selatan.

 

Polisi dan aparat keamanan

 

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan anggota militer termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan pada saat penangkapan yang terkadang mengakibatkan kematian, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan, kegagalan untuk melindungi para pengunjuk rasa ketika melakukan unjuk rasa damai dan korupsi yang mendarah-daging.

 

Pada bulan April, Komite Anti Penyiksaan PBB memeriksa laporan periodik kedua Indonesia . Sementara memuji perkembangan perundang-undangan tertentu, Komite tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai sejumlah laporan yang dapat dipercaya atas terjadinya “penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka dalam tahanan polisi secara rutin dan menyebar luas”, sama halnya dengan penyiksaan selama operasi militer.

 

Impunitas

 

Pada bulan Januari, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pollycarpus Priyanto, seorang mantan pilot, karena meracuni aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib pada penerbangan maskapai Garuda dari Indonesia ke Belanda pada tahun 2004. Pada bulan Februari, Indra Setiawan, mantan pemimpin Garuda, dijatuhkan hukuman satu tahun penjara karena memalsukan dokumen yang memungkinkan Pollycarpus Priyanto berada dalam penerbangan yang sama dengan Munir Said Thalib. Pada bulan Desember, Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan pembunuhan Munir Said Thalib karena kurangnya bukti yang memberatkan. Ada kekhawatiran bahwa persidangan terganggu setelah tiga saksi dari pihak penuntut, semua mantan anggota BIN, menarik kesaksian mereka pada bulan September.

 

Pada bulan Juli, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk untuk mendokumentasikan berbagai kejahatan yang terjadi di Timor-Leste pada tahun 1999 dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, menyampaikan temuan-temuannya kepada pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia. Komisi menempatkan tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia berat kepada kelompok milisi pro-otonomi, militer Indonesia , pemerintah sipil dan polisi. Pemerintah Indonesia menerima laporan tersebut dan mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1999, namun tidak ada permintaan maaf secara formal.

 

Mandat KKP mencegah Komisi melanjutkan hingga menjadi tuntutan hukum, dan komisi tidak menyebutkan nama para pelaku pelanggaran. Kekhawatiran terhadap impunitas membuat PBB memboikot penyelidikan KKP dan sebaliknya melanjutkan upaya tuntutan melalui Unit Kejahatan Berat dan para penuntut/jaksa Timor-Leste, terutama untuk menyelidiki kekerasan pada tahun 1999.

 

Pada bulan April, berdasarkan pengajuan banding , Mahkamah Agung Indonesia membalik keputusan bersalah dan hukuman 10 tahun penjara mantan pemimpin milisi Eurico Guterres untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor -Leste. Dia adalah satu-satunya terdakwa dari enam orang yang dinyatakan bersalah, yang hukumannya telah dilaksanakan dan menjalani kehidupan di penjara.

 

Hukuman mati

 

Setelah tidak adanya pelaksanaan hukuman mati selama 14 bulan pemerintah memulai kembali hukum mati pada bulan Juni. Sepuluh orang menjalani hukuman mati pada tahun 2008, dibandingkan dengan 11 orang dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya 10 orang dijatuhi hukuman mati, dan setidaknya 116 orang tetap berada dalam pidana mati.

 

Pada tanggal 8 Desember, Amrozi bin H. Nurhasyim, saudara kandungnya Ali Ghufron dan Imam Samudera dihukum mati. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dimana menyebabkan 202 orang tewas

 

Pada bulan Desember , Indonesia menolak resolusi Majelis Umum PBB untuk penangguhan (moratarium) pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia.

 

Hak kesehatan

 

Indonesia memiliki catatan kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara, dengan perkiraan 19.000 kematian setiap tahun. Angka kematian ibu di daerah terpencil dan diantara masyarakat pribumi/ jauh melebihi jumlah penduduk di daerah-daerah pusat dan daerah yang lebih berkembang.

 

Amnesty International merupakan suatu gerakan masyarakat sedunia yang mengampanyekan tentang pengakuan hak asasi internasional di seluruh dunia bagi semua orang.

Sumber: http://www.christian post.co.id/ministries/organization/20090602/4839/Laporan-Tahunan-Amnesty-International-2009-HAM-di-Indonesia-/index.html

Masjid Ahmadiyah di Jl Ciputat Raya Dibakar


 

http://www.detiknew s.com/read/ 2009/06/02/ 095719/1141169/ 10/masjid- ahmadiyah- di-ciputat- dibakar

Selasa, 02/06/2009 09:57 WIB

Masjid Ahmadiyah di Jl Ciputat Raya Dibakar
Andi Saputra – detikNews

Jakarta – Masjid tempat beribadah jemaat Ahmadiyah, Al Hidayah, di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dibakar orang tidak dikenal. Polisi masih menyelidiki sang pelaku.

Masjid Al Hidayah yang berlokasi di Jalan Ciputat Raya, Gang Sekolah Nomor 18 RT 1 RW 1 Kebayoran Lama, dibakar pada
Selasa (2/6/2009) pukul 04.15 WIB.

Masjid itu tepat berada dekat jalan raya dan hanya 100 meter dari Polsek Kebayoran lama. Api berkobar di lantai 2, tepatnya dekat kubah warna putih. Api menghanguskan langit-langit di lantai 2. Beruntung bangunan tidak berbahan dari kayu sehingga dapat diselamatkan.

“Ini Masjid Ahmadiyah. Tadi pagi, api tiba-tiba nyala pas mau subuh. Api dari siraman bensin jeriken. Saya tidak tahu bagaimana orang tersebut bisa naik ke atas,” kata pengurus masjid yang tidak mau disebutkan namanya.

Pengamatan detikcom, tembok masjid di lantai 2 gosong. Namun lantai tampak sudah dibersihkan.

“Tidak ada mobil pemadam. Kita padamkan sendiri gotong royong. Api padam pukul 04.30 WIB,” ujarnya.

2 Personel polisi masih berjaga-jaga. Wartawan tidak diizinkan masuk. Pintu pagar masjid tertutup rapat.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Makmur Simbolon mengatakan kasus itu sudah ditangani. “Masih diselidiki dan sudah ditangani,” kata Makmur.
(aan/nrl)

70% BLT Digunakan untuk Konsumsi Rokok


VIVAnews – Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, 70 persen dari 19 juta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah dipakai untuk konsumsi rokok. 

Ini artinya, BLT yang diberikan ke masyarakat miskin bukan dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, tapi justru membantu industri rokok di Indonesia agar lebih berkembang.

Tulus mengatakan Indonesia itu seperti surganya industri rokok. Di dunia ini, hanya Indonesia dan Zimbabwe yang masih membolehkan industri rokok beriklan di televisi. Selain itu, cukai rokok di Indonesia juga terendah di dunia, selain Kamboja. “Kamboja hanya 20 persen dan Indonesia 37 persen, negara lainnya di atas 60 persen,” kata dia kepada VIVAnews di sela-sela acara hari tanpa tembakau di Monas, Jakarta, Minggu 31 Mei 2009.

Menurut dia, karena faktor itu, tak heran jika konsumsi rokok sifatnya selalu dinomorduakan setelah membeli beras. Jadi sangat tidak heran jika setengah dari bantuan BLT dipakai untuk konsumsi rokok. “Besarnya sampai Rp 52 ribu, itu survei Badan Pusat Statistik tahun 2008 lalu,” ujarnya.

Jadi, jangan heran jika banyak warga Indonesia yang tetap miskin. Sebab secara sistem pemerintah tidak memperhatikan nasib kesejahteraan warganya. “Kebutuhan masyarakat miskin itu pertama beras, kedua rokok, setelahnya baru pendidikan dan kesehatan,” katanya. 

Sehingga jangan heran jika banyak warga miskin yang bodoh-bodoh, karena secara tidak langsung memang pemerintah mendorong dengan tetap mengijinkan beriklan.

Menurut Tulus, seharusnya dalam syarat penerima BLT, ditambahkan satu poin, yaitu warga yang tidak merokok. Sehingga tidak mensubsidi industri rokok.


Sumber :

http://bisnis. vivanews. com/news/ read/62219- 70__blt_digunaka n_untuk_konsumsi _rokok