Romo Magnis: Jangan Pilih Capres yang ‘Tangannya Berlumur Darah’


Pakar etika politik dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, mengimbau masyarakat agar tidak sekadar memilih “orang kuat” dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
Pasalnya, menurut Romo Magnis, seluruh persoalan Indonesia cukup pelik dan tak bakal terselesaikan oleh tokoh yang hanya dikenal sebagai “orang kuat”.

Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh orang yang berani untuk bekerja keras membenahi segala kebobrokan.

Hal tersebut, ia utarakan dalam diskusi “Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi” di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
“Jangan (asal) memilih ‘orang dengan tangan kuat’. Saya mengharapkan orang yang membersihkan kandang yang sudah kotor, kita (dulu) punya Suharto,” ujarnya.

Pemimpin baru itu, menurut Romo Magnis harus seseorang Pancasilais, yang bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan.
“Tangannya tidak boleh ada darah, itu syarat minimum orang yang akan saya pilih,” tambahnya.

Romo dalam kesempatan itu juga mengatakan, Indonesia sekarang mengalami permasalahan kepemimpinan.

Belum lagi ditambah merajalelanya praktik korupsi, yang menggerogoti moral bangsa, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Romo Magnis, juga menyebutkan partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa dipercaya. Begitu pula calon anggota legislatif, yang sebagian besar pernah menjabat di DPR periode ini.

Tribunnews.com – http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/05/romo-magnis-jangan-pilih-capres-yang-tangannya-berlumur-darah

Jejak Menuju Kemenangan Rakyat (J Kristiadi)


KETEGANGAN pendukung dan simpatisan Joko Widodo (Jokowi) menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai kandidat presiden lumer setelah Jokowi ditetapkan secara resmi oleh PDI-P, Jumat Paing, 14 Maret 2014, pukul 14.40. Publik menghargai Megawati karena ia berani dan legawa melakukan anomali politik. Lazimnya ketua umum partai politik, dengan berbagai alasan, ngotot mencalonkan diri meski dari segi elektabilitas ibaratnya mengakali kemustahilan. Megawati justru memilih Jokowi yang bukan dari turunan biologis Soekarno.

Keputusan politik yang tidak hanya dilandasi kalkulasi politik, tetapi juga hasil renungan olah pikir, olah rasa, olah batin, serta ketajaman intuisi politiknya. Megawati telah mampu manjing ajur-ajer manunggal roso dengan kawulo dasih (pribadinya telah luluh dan melebur menjadi satu dengan rakyatnya). Indeks Harga Saham Gabungan langsung naik dan rupiah menguat (Kompas, 15 Maret 2014). Megawati telah memberikan pelajaran politik, menjadi ”oposisi” tidak mati, bahkan menjadi sakti.

Suasana kebatinan dan pengalaman asketis Megawati, tirakat dan menyangkal diri (self-denial), serta menjauhkan dari kuasa dan nikmat daging mendorong ia mengajak Jokowi melakukan ziarah dan napak tilas perjuangan Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia. Ia ingin Jokowi melakukan olah batin dan menghayati cita-cita Soekarno bukan hanya dengan indoktrinasi, melainkan juga melakukan ziarah politik-spiritual, nyekar, ke makam Soekarno di Blitar. Lawatan sarat makna.

Pertama, Jokowi diharapkan semakin menghayati dan mempertajam intuisi dan kognisi politiknya terhadap cita-cita Soekarno yang berjuang mengangkat harkat dan martabat rakyat marhaen (rakyat kecil). Kedua, Megawati juga ingin menegaskan laku ziarah tersebut menjadikan Jokowi bukan lagi orang luar, melainkan sudah jadi ”trah” (keluarga besar) Soekarno. Simbol yang memberikan atribut Jokowi sehingga ia adalah ahli waris dan sekaligus pelaku untuk mewujudkan cita-cita Soekarno. Yang tidak kalah penting, Megawati juga ingin melaksanakan pitutur luhur yang secara tekstual bersifat lokal, tetapi maknanya berlaku universal. Trahing kusumo rembesing madu, wijining tapa lan tedaking andono warih. Arti tekstualnya, pemimpin seyogianya berdarah biru dan benih dari seorang pertapa. Namun, maknanya sangat universal. Pemimpin harus berbudi luhur, bijak bestari, bersifat kesatria, peka dan paham kemauan rakyat, disegani musuh, dan dihormati kaum kerabatnya.

Pembekalan batiniah Megawati kepada Jokowi sangat penting, mengingat bangsa Indonesia dewasa ini menghadapi tiga problem besar yang berkelindan satu sama lain. Pertama, absennya niat politik (political will) pemegang otoritas kekuasaan untuk membuat kebijakan yang sepenuhnya memihak kepada rakyat. Praktik 15 tahun terakhir kebijakan umum merupakan produk transaksi kepentingan kekuasaan. Kedua, banalisasi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi politik. Para pelaku mungkin menganggap menguras kekayaan negara absah kalau demi ”perjuangan” partai. Alasan pembenar yang mulia, tetapi dilakukan dengan cara yang nista.

Ketiga, menguatnya sindrom Lord Acton, sindrom kecenderungan pemegang kuasa menyalahgunakan kekuasaan dengan ko- rupsi. Ragam dan magnitudo simtom ko- rupsi sangat epidemik dan telah menjalar ke sekujur tubuh politik. Tantangan itu memerlukan pemimpin yang bersih dan mempunyai kemampuan menggalang serta memadukan niat politik dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasinya. Pilihan Megawati adalah Jokowi. Megawati mencalonkan Jokowi bukan karena elektabilitasnya, melainkan kader gemblengannya itu dinilai mampu memikul tanggung jawab besar.

Namun, pencalonan Jokowi menimbulkan kontroversi di tataran etika. Beberapa kalangan menganggap pencalonan Jokowi tidak etis karena tugas gubernur lima tahun, tetapi belum dua tahun sudah bersedia dicalonkan sebagai presiden. Etika berkaitan dengan norma tentang perilaku baik dan buruk. Dalam perspektif etika personal, Jokowi harus jujur dan bertanya kepada dirinya, apakah dorongan jadi presiden karena niat baik atau sekadar nafsu kuasa? Kalaupun didasari niat luhur, ia masih harus membuktikan, pada saat berkuasa, kebijakannya berpihak kepada rakyat.

Dalam sudut pandang etika sosial, norma yang mengatur kepatutan berperilaku dalam masyarakat, mungkin dapat dibenarkan. Alasan utama, harapan masyarakat sangat besar agar Jokowi, bermodal rekam jejak kebijakan sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, meski terbatas, dianggap memihak rakyat. Maka, ia patut dicalonkan sebagai presiden. Alasan penting lain, membuat ”Jakarta Baru” juga sangat bergantung pada niat politik pemegang kekuasaan pemerintahan, yaitu presiden.

Perlu diingat, meski elektabilitas Jokowi sebagai kandidat presiden seakan tidak dapat dihentikan, diharapkan Jokowi tidak boleh puas diri, apalagi takabur dan telengas. Terlebih mengingat pengalaman kiprah PDI-P pasca reformasi yang dipersepsikan sebagai parpol yang digdaya kalau dianiaya, tetapi memetik nestapa saat berkuasa. Ingatan publik, pada Pemilu 1999, ketika PDI-P didera siksa selama puluhan tahun, jaya dengan perolehan suara sekitar 33 persen. Namun, setelah mengenyam kuasa, justru pada Pemilu 2004 menuai duka, perolehannya hanya sekitar 20 persen. Semoga pelajaran ini tidak terulang andai kata PDI-P menjadi partai penguasa pasca Pemilu 2014.

Jadi, meski jejak kemenangan rakyat sudah diukir, memikat rakyat dengan kebijakan yang memihak kepada wong cilik merupakan perjuangan yang tidak ringan. Selamat berjuang!

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005518269

DEMOKRASI (pengertian dalam filsafat)


ASAL KATA

Inggeris: democracy; dari Yunani demos (rakyat) dan kratein (memerintah).

BEBERAPA PENGERTIAN

  1. Demokrasi (“pemerintahan oleh rakyat”) semula dalam pemikiran Yunani berarti  bentuk politik dimana rakyat sendiri  memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Ini mereka usulkan  untuk menentang  pemerintahan oleh satu orang (monarki) atau oleh kelompok yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi)  dan bentuk-bentuk yang jelek dari kedua jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki)
  2. Pemerintahan oleh rakyak dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat. Secara langsung terdapat  dalam demokrasi murni, melalui wakil-wakil rakyat dalam demokrasi perwakilan. Bersama-sama dengan monarki dan oligarki, demokrasi tercatat sebagai salah satu bentuk pokok pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah,  arti demokrasi mengalami perubahan yang mendalam.
  3. Dasar pemikiran modern tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti, semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asali otoritas ini. Yang ditambahkan di sini ialah persyaratan agar semua warga negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Dan hendaknya mereka sendiri, sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama, berperan  serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka. Bagaimanapun, rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi negara secara bersama hanya pada satu tingkat yang sangat terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni). Karena itu proses-proses hukum harus dituangkan dalam undang-undang dasar. Proses-proses semacam itu memungkin rakyat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Wakil-wakil  ini dipilih menurut prinsip yang ditentukan oleh suara mayoritas tertentu dan mereka diberikan hak dan kewajiban yang digariskan secara jelas (demokrasi perwakilan atau representatif).
  4. Pluralitas partai-partai politik seyogiyanya memberikan rakyat  yang menujunjung tinggi  alternatif-alternatif politik kesempatan untuk berbicara secara  terbuka dan tampilnya orang-orang yang cukup bermutu. Demokrasi dalam arti ini tidak terikat pada bentuk republik  (di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil-wakilnya).
  5. Suatu demokrasi yang hidup mengandaikan kematangan politik, penilaian yang baik dan kesiapan pada pihak warga negara untuk mengebawahkan kepentingan-kepentingan pribadinya kepada tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum. Tatkala prasyarat-prasyarat ini dipenuhi, rakyat hendaknya diberi peluanguntuk berperan serta dalam pemerintahan sewaktu mereka memintanya. Keputusan-keputusan demokratis yang dicapai secara adil haruslah diakui sebagai mengikat seluruh warga negara, karena dalam sebuah demokrasi, otoritas legitim, yang diberikan Allah kepada rakyat, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, peraturan-peraturan resmi tentang pengambilan keputusan demokratis itu sendiri tidak menyediakan jaminan mutlak melawan ketidakadilan. Bentuk-bentuk partisipasi  demokratis penuh tanggung jawab lambat laun mulai giat di luar arena politik (misalnya, proses-proses demokratis dalam perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah dan universitas-universitasm, dan sebagainya).

PANDANGAN BEBERAPA FILSUF

Demokrasi oleh para filsuf dievaluasi secara berbeda-beda:

  1. Plato memandang demokrasi dekat dengan tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
  2. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
  3. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial, dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung , termasuk Locke sendiri, tetap menganut monarki terbatas.
  4. Spinoza menganggap demokrasi lebih baik daripada monarki. Soalnya kemerdekaan bagi warga negara mesti ada jaminannya. Demokrasi lebih klop dengan kemerdekaan seperti itu.
  5. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tak akan tercapai.
  6. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Pada hematnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam  pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan  menunjang pemikiran demokratis.
  7. Amerika mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan-pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.
  8. John Stuart Mill menganjurkan pemerintahan perwakilan dan kemerdekaan bagi warga negara sebesar-besar dan seluas-luasnya. Ia membenci dominasi mayoritas.
  9. John Dewey percaya demokrasi sebagai suatu metode pengorganisasian masyarakat yang selaras dengan metode penelitian.

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002)

Sesat Pikir RUU Kerukunan Umat Beragama


Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama sedang digodok di Komisi VIII DPR. Roh perumusan RUU ini berakar pada kegalauan pemerintah atas konflik silang sengkarut antar-agama yang mengancam keutuhan bangsa.

Namun, banyak pihak sangsi akan muatan substantif RUU itu. Ada tendensi negara mengintervensi wilayah privat yang mengungkung umat beragama dalam sekat aturan teknis yang kaku dan monolitik. Satu pasal yang menimbulkan polemik menyangkut penyiaran agama.

Dalam Pasal 1 RUU KUB, ”penyiaran agama” adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya menyebarluaskan ajaran suatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama.

Pasal itu menimbulkan sejumlah masalah karena, pertama, penyiaran agama dalam perspektif teologi Islam, Kristen, ataupun Buddha merupakan kesaksian hidup yang harus dijalankan dan pesan profetik yang diamanatkan secara ilahiah. Melarangnya berarti menganjurkan pembangkangan terhadap agama. Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tegas memberi ruang kebebasan bagi tiap orang memeluk dan menjalankan agama serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Inkonstitusional jika negara dengan otoritas politiknya berusaha membelenggu kebebasan menjalankan perintah agama.

Kedua, sesudah kolonialisme Belanda, semua warga Indonesia memeluk dan meyakini agama kendati agama yang dianut tak seluruhnya diakui sebagai agama negara. Lalu siapa yang dimaksud seseorang atau kelompok yang dibolehkan obyek penyiaran agama? Mereka yang menganut agama di luar agama negara?

Fobia berlebihan

Pemerintah pasti lebih paham bahwa manusia dalam menjalankan imannya tak bisa diseragamkan. Iman adalah hasil pencarian, tak sekadar melalui ketajaman logika yang bisa dijawab dengan rumus atau dijabarkan dalam kaidah hukum.

Adalah fobia berlebihan apabila penyiaran agama diklaim sebagai penyulut segala persoalan hubungan antar-agama sehingga penerapannya perlu dibatasi. Munculnya gesekan teologis dalam penyiaran agama memang bermula dari pola difusi kultural demi memperoleh sebanyak-banyaknya pengikut. Kebudayaan besar ”melegitimasi” praktik intoleransi dan pemaksaan terhadap kebudayaan kecil dengan melampaui batas demarkasi teologi agama masing-masing.

Fakta itu harus disikapi secara kultural dengan meletakkan penyiaran agama dalam visi humanis dan berwawasan paralelisme kultural sehingga keberadaan keyakinan dan kebudayaan kecil dijunjung tinggi: ekuivalen dengan visi agama besar.

Pada RUU KUB ada indikasi bahwa masalah kekerasan dalam agama disebabkan oleh penyiaran agama, peringatan hari besar keagamaan, bantuan asing, pendirian tempat ibadah, penguburan jenazah, dan perkawinan. Padahal, banyak dimensi lain yang jadi faktor utama pemicu konflik antar-agama. Maka, mengevaluasi praktik keagamaan yang bermuara pada penggunaan kekerasan selayaknya dilakukan secara komprehensif sehingga tak menghasilkan simpulan parsial.

Kekerasan berbau agama sesungguhnya muncul sebagai klimaks kecemburuan terhadap peran negara yang mandul. Negara gagal mengelola modernisasi dan globalisasi sehingga kesempatan hidup bagi kelompok kecil dan lemah sangat minim. Derita Ahmadiyah, misalnya, menjadi cermin kegagalan negara mengayomi semua warganya.

Alih-alih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah daerah justru ramai-ramai menyikapi dengan menerbitkan surat keputusan gubernur yang intinya melarang aktivitas keagamaan Jemaah Ahmadiyah. Belum lagi masalah hak-hak sipil penghayat kepercayaan yang hingga kini tak kunjung diperhatikan. Politik diskriminasi itu kian menegaskan: negara mengingkari kewajiban menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi warga negara yang diamanatkan Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Intervensi negara

Proses perumusan RUU KUB mengingatkan kita pada Orde Baru. Intervensi negara yang berkedok sebagai fasilitator dalam menjembatani dialog antarumat beragama sarat tendensi politik. Negara dengan otoritasnya berambisi menciptakan suatu komunitas yang digunakan untuk menunjang keamanan dan kelanggengan kekuasaan. Potret kelam ini memungkinkan agama terus-menerus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Jadi, perumusan RUU KUB perlu dikaji ulang lantaran dampaknya sangat kompleks. Pertama, akan terjadi penyempitan peluang agama dalam mengembangkan landasan etik karena dibatasi oleh tembok aturan yang sangat teknis. Kedua, umat beragama kian jauh dari semangat kesatuan karena terfragmentasi oleh batasan peraturan negara.

Ketiga, ruang gerak komponen masyarakat sipil untuk terlibat aktif membangun interaksi antarumat beragama jadi terbatas sehingga mereka kehilangan kapasitas yang, dalam jangka panjang, akan melemahkan tingkat keberdayaannya. Keempat, pemuka agama di mata masyarakat terkesan tak mampu menjalankan tugas keumatan sehingga perlu otoritas pemerintah membangun suatu hubungan harmonis antarumat beragama.

Ke depan, peran tokoh agama perlu dikembalikan pada khitahnya. Pengaturan interaksi antarumat beragama biarlah oleh tokoh agama dengan menekankan pertalian kultural daripada regu- lasi formal. Negara lebih baik me- niadakan korupsi, kemiskinan, ketakadilan hukum dan ekonomi, serta pelanggaran HAM.
Achmad Fauzi Aktivis Multikulturalisme; Alumnus UII, Yogyakarta (Kompas 20 Nov 2011)

Teks Pancasila yang sudah Berubah


Menurut Soegeng Sarjadi (Kompas, 14/7), seturut situasi dan keadaan bangsa Indonesia yang mengalami lumpuhnya kepemimpinan kelima sila Pancasila pun berubah jadi:

1. Keuangan yang Mahakuasa;

2. Korupsi yang Adil dan Merata;

3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia;

4. Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta

5. Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat