Kasus Pembangunan Gereja Paroki St. Ignatius, Pasir Pangarayan – Keuskupan Padang


Terkait dengan kasus pembangunan gereja Paroki St. Ignatius, keuskupan Padang membuat klarifikasi sebagai berikut:

1). Sebelum melakukan kegiatan pembangunan, Panitia terlebih dahulu mengurus persyaratan pembangunan gereja (rumah ibadat) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006, seperti :

a. daftar nama 90 orang beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka yang sudah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju.

b. daftar nama 60 orang anggota masyarakat setempat beserta KTP mereka yang juga sudah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju.

c. Rekomendasi Kepala Desa Suka Maju berdasarkan Surat Nomor : II/SM/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2010.

d. Rekomendasi dari Camat Rambah dengan surat No. : 504/PM.D-KCR/42 tertanggal 9 Agustus 2010.

e. Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dengan surat No. : Kd.04.09/I/BAK-04/1892/2010, tertanggal 10 November 2010.

f. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (KFUB) Kabupaten Rokan Hulu dengan surat No. : 15/FKUB-RH/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010.

2). Panitia mengajukan permohonan izin mendidikan bangunan gereja kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu, melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hulu, dengan surat tertanggal 3 Agustus 2010.

3). Melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 146/IPMB-TRCK/2010, tertanggal 23 November 2010. Atas dasar diterbitkannya Surat Izin Pelaksanaan pekerjaan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ini, Panitia selaku Pemohon diwajibkan membayar Retribusi IMB Rumah Ibadah (Gereja Katolik) Jl. Diponegoro, Desa Suka Maju, Kecamatan Rmbah sebesar Rp. 2.054.000,-. Berdasarkan Surat Izin Pelaksanaan ini, masa pelaksanaan pekerjaan bangunan gereja ditetapkan 5 (enam) bulan dan bila pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Panitia selaku Pemohon harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk mendapatkan tambahan waktu.

4). Berpegang pada terpenuhinya segala persyaratan dan dikantornginya Surat Izin Pelaksanan (IMB), Panitia Pembangunan melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja pada tanggal 19 Desember 2010 oleh Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM Cap (uskup Padang), yang juga dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yakni Kepala Dinas Sosial (Bapak H. Tarmizi, S.Sos).

5). Panitia Pembangunan mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Pembangunan Gereja Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan tanggal 06 Agustus 2011, karena pelaksanaan pekerjaan memang belumlah selesai.

6). Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, melalui suratnya Nomor: 600/TRCK-UM/07a, tertanggal 05 Januari 2012, perihal Pemberhentian Pembangunan Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, menyampaikan bahwa perpanjangan Izin Pelaksanaan pembangunan tidak dapat diberikan dan kepada Panitia Pembangunan diberitahukan untuk menghentikan pembangunan gereja. Adapun alasannya :

a. Lokasi pembangunan gereja termasuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk kawasan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, sesuai Surat Kementerian Pekerjaan Umum No. : HK.01-03-Er/24 tanggal 5 Januari 2012 tentang persetujuan substansi Ranperda RTRW Kabupaten Rokan Hulu 2011-2031.

b. Adanya surat pernyataan penolakan pembangunan gereja Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraya dari Ormas-Ormas Islam Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 05 Oktober 2011.

c. Adanya pemalsuan dokumen dalam pengajuan persyaratan pendirian rumah ibadat Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan. Selanjutnya, dikatakan juga dalam surat yang sama bahwa Pemerintah akan memfasilitasi lokasi baru pembangunan gereja.

7). Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rokan Hulu, dalam Surat Edaran Nomor :300/Satpol-PP/I/2012/252, tertanggal 12 Januari 2012, menyatakan bahwa kegiatanpelaksanaan pembangunan yang masih terus dilakukan itu merupakan “Perbuatan Melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu”, dan meminta Panitia Pembangunan untuk segera menghentikan kegiatan pembangunan gereja.

8). Dalam surat Nomor: 15/PPGK/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012, Panitia Pembangunan menjawabi surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Rokan Hulu dan menyampaikan bahwa Panitia tidak dapat menerima penyampaian pemberhentian pembangunan gereja karena alasan-alasan yang dikemukakan tidaklah mendasar.

a. Pembangunan gereja sudah dimulai sejak tahun 2010, sehingga sangat tidak beralasan dikaitkan dengan Surat Kementerian PekerjaanUmum tahun 2012 tentang RTRW Kab. Rokan Hulu 2011-2031.

b. Pemerintah c.q. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sudah mengeluarkan izin pelaksanaan pembangunan berdasarkan telaahan telah terpenuhinya segala persyaratan dan ada klausul yang menegaskan bahwa tambahan waktu dapat diminta bila pekerjaan belumlah selesai dalam jangka waktu yang diberikan (6 bulan). Sejalan dengan ini, Panitia Panitia menegaskan bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan tetap akan dilanjutkan.

9). Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu memfasilitasi pertemuan dengan Panitia Pembangunan dan meminta agar Panitia Pembangunan menghentikan kegiatan pelaksanaan pembangunan gereja serta mengikuti saran Pemerintah untuk berpindah ke lokasi baru yang akan difasilitasi oleh Pemerintah. Juga disarankan agar Panitia Pembangunan menempuh jalur PTUN. Panitia Pembangunan tetap pada pendirian untuk terus melanjutkan pembangunan gereja.

10). Tanggal 21 Maret 2012, Satuan Polisi Pamong Praja menutup jalan masuk gereja yang sedang dibangun dan memasang papan larangan untuk masuk sesuai pasal 551 KUHP.11). Tanggal 22 Maret 2012, Panitia Pembangunan melaporkan ke Polda Riau .

Demikian saja. Kami mohon doa dan peneguhan secara khusus bagi Gereja Umat Allah Paroki St. Pasir Pangarayan, dengan gembalanya, P. Emil Sakoikoi, Pr dan P. F.X. Hardiono Hadisubroto, Pr. Terima kasih yang ikhlas untuk segalanya yang baik. 

Salam dalam kasih persaudaraan, Kus Aliandu, Pr
Sekretaris Keuskupan Padang

http://www.cathnewsindonesia.com/2012/03/28/kasus-pembangunan-gereja-paroki-st-ignatius/

Menempuh Jalan Tuhan


Oleh Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy

Islam, sebagaimana agama lain, merupakan agama dakwah; agama yang mengajak ke jalan Allah SWT, jalan Tuhan.

Namun, dakwah Islam harus dilakukan dengan bijak, penuh hikmah, dengan pelajaran (al-mau’idlah) dan contoh (al-uswah) baik. Seruan berdakwah itu tak harus dilakukan setiap orang. Cukup sebagian orang saja.

Ajakan menuju jalan Allah merupakan nilai sangat luhur. Suatu ajakan untuk beribadah kepada Allah serta menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Ilahiah. Setelah shalat, manusia diharap bisa ikhlas, sabar, serta berbuat baik kepada manusia dan makhluk lain, tanpa membedakan identitas.

”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan, bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk” (Surat An-Nahl, 16: 125).

Bagi anak-anak di pesantren, ayat ini terkategori muta’addi; kata kerja (fi’il) yang membutuhkan obyek (maf’ul). Namun, dalam ayat itu tak disebutkan siapa yang harus diajak ke jalan Allah. Sebagian ulama ahli tafsir menambahkan ”manusia” sebagai obyek dalam Surat 16: 125 tadi. Seruan ini untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi berlaku bagi para pengikut Nabi.

Begitu pula obyek ayat tersebut. Meski tak disebutkan, ditafsirkan secara umum, yaitu manusia. Lalu, manusia seperti apa yang diajak menuju jalan Allah? Tentu saja manusia yang belum mengenal atau belum menempuh jalan Allah. Bukan manusia yang sudah mengenal, apalagi yang sudah menempuh jalan Allah.

Dengan demikian, ada pertanyaan: apakah ceramah agama yang digelar di forum-forum formal terkategori dakwah dalam Surat 16: 125 tadi atau bukan? Sebab, yang hadir dalam forum itu sudah mengenal jalan Allah. Bahkan, ada yang sudah menempuh jalan Allah. Jika demikian, kenapa harus diajak menempuh jalan Allah lagi?

Dalam hal ini, penulis berpendapat, pengajian-pengajian di masjid, langgar, pengajian akbar, apalagi di TV, bukan termasuk dakwah dalam kategori Surat 16: 125 itu. Pengajian itu terkategori pembelajaran ilmu keagamaan (al-ta’lim), bukan dakwah (al-da’wah).

Dalam Islam, pembelajaran ilmu agama berkedudukan tinggi dan sangat mulia.Ironisnya, banyak penceramah tidak proporsional: semestinya memberi pelajaran dan pengetahuan agama, tetapi materi ceramah malah materi dakwah. Mengajak orang miskin bersabar, tetapi si penceramah kaya raya. Mengajak sederhana, tetapi ia hidup mewah. Ironis lagi, bukan ilmu agama atau dakwah yang disampaikan, tetapi lelucon berbungkus agama.

Efektivitas penyisipan lelucon bisa diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang menolak. Penulis termasuk yang setuju sebagai metode pembelajaran dan ceramah. Namun, lebih banyak lelucon juga naif. Sebab, pendengar lebih teringat lelucon, bukan inti ilmu agama dari si penceramah.

Fanatisme buta

Ada pula ceramah yang tidak disisipi lelucon, tetapi dipenuhi provokasi berbalut dalil agama sehingga para pendengar membenci kelompok lain. Hasilnya bukan pencerahan keagamaan, melainkan sikap fanatisme buta suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selalu merasa benar dengan menyalahkan kelompok lain. Padahal, menjadi benar tak harus menyalahkan yang lain.

Dakwah juga bisa berbentuk nonceramah, yaitu dengan tindakan. Organisasi keagamaan semisal NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad juga memiliki agenda dakwah Islam. Mendirikan lembaga perekonomian, pendidikan, rumah sakit, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi melawan koruptor, menolak terorisme, termasuk bagian dari dakwah Islam. Saat ini, hal-hal itu semestinya menjadi prioritas dakwah.

Ajakan ke jalan Allah juga harus dengan cara bijak, penuh hikmah, serta dengan pelajaran dan contoh yang baik. Tak seharusnya mengajak orang menuju jalan Allah, tetapi yang dilakukan cara-cara tidak benar. Semisal menyerang, mengusir, melukai, dan bahkan membunuh mereka yang hendak diajak ke jalan Allah.

Dalam konteks ini, para pegiat ormas yang terkadang kerap memakai cara kekerasan harus mereformulasi pola dakwah. Sebab, dakwah dengan model seperti itu terbukti ditolak masyarakat. Tak hanya masyarakat non-Muslim, umat Islam juga menolak. Semisal yang terjadi di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dari perspektif ini pula tuntutan pembubaran FPI harus dilihat. Bagi penulis, tuntutan pembubaran FPI dan ormas sejenis sebangun dengan yang dilakukan FPI dan ormas sejenis tadi. Jika tetap memilih cara-cara anarkistis, semakin kuat pula penolakan itu. Jika santun, menghargai keragaman Indonesia, tentu akan disambut masyarakat. Alhasil, akhiri kekerasan di Indonesia.

Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy Pengasuh GD Mambaul Hikmah, Kota Mojokerto, Jawa Timur​
(Kompas, 28 Feb 2012)

PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA: MendukungKeputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor:404/PS/KP-PRP/e/I/12

Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!

Salam rakyat pekerja,     .

Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.     

Buruh selama ini hanya dianggap sebagai sebuah komoditas oleh para pemilik modal. Buruh selama ini dianggap sebagai satu elemen kecil dari mesin produksi yang akan mendatangkan keuntungan. Dalam cara pandang seperti ini, maka tidak aneh jika para pemilik modal ingin merasakan keuntungan yang sangat besar, maka buruhlah yang akan menjadi objek pertama yang ditindas.

Sistem kerja kontrak/outsourcing yang dijalankan oleh rezim neoliberal selama ini telah membuat kepastian kerja bagi buruh menjadi hilang, karena sewaktu-waktu buruh bisa saja di PHK atau diberhentikan. Dengan tidak adanya jaminan kepastian kerja, maka rakyat pekerja di Indonesia juga akan pasrah ketika rezim neoliberal menerapkan politik upah murah. Inilah akhirnya yang dinamakan rakyat pekerja di Indonesia sebagai penjajahan gaya baru bagi rakyat pekerja.

Praktik sistem kerja kontrak/outsourcing selama bertahun-tahun terhadap rakyat pekerja di Indonesia tentu saja akan berakibat kepada menurunnya kualitas hidup rakyat pekerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat di Indonesia adalah pekerja atau buruh. Dengan penerapan sistem kerja kontrak/outsourcing selama ini, cukup menunjukkan bagaimana rezim neoliberal melihat rakyatnya di Indonesia. Rakyat Indonesia hanya dijadikan sapi perahan bagi pemilik modal, dan direstui oleh penguasa yang duduk di rezim neoliberal.     

Keputusan MK terhadap aturan pekerja kontrak (outsourcing) hanyalah salah satu buah perjuangan rakyat pekerja di Indonesia selama ini.

Namun perjuangan tersebut tentu saja tidak berakhir dengan adanya keputusan MK tersebut. Selama kesejahteraan bagi rakyat pekerja belum tercapai, selama itu pula perjuangan rakyat pekerja akan dijalankan. 

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1. Mendukung sepenuhnya keputusan MK yang menyatakan aturan pekerja kontrak (outsourcing) bertentangan dengan UUD 1945.

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Disnaker di berbagai daerah harus menghentikan praktik perusahaan dan agensi penyalur outsourcing yang selama ini menyediakan supply bagi hubungan kerja yang bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyerukan kepada seluruh rakyat pekerja dan seluruh serikat buruh/pekerja untuk melakukan pendataan bagi mereka yang masih berstatus outsourcing untuk dialihkan menjadi pekerja tetap dengan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tempat kerjanya.

4. Mendorong penyebarluasan kabar baik tentang pelarangan outsourcing ini ke seluruh tempat kerja, seperti pabrik dan perusahaan serta pemukiman buruh agar semua pihak mentaati sistem hubungan kerja sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

5. Mengajak seluruh unsur rakyat pekerja di Indonesia untuk berkonsolidasi menyongsong Hari Buruh Internasional 1 Mei 2012 (Mayday) dengan target seluruh praktik outsourcing segera dihapuskan.

6. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat pekerja akan sejahtera.

Jakarta, 19 Januari 2012

Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional-ttd.(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal- ttd(Rendro Prayogo)

Contact Persons:

AnwarMa’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)

Irwansyah– Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307) 

Siaran Pers Bersama: Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, Sumatera Utara – AMAN – WALHI – Sekber Pemulihan Hak Rakyat Indonesia


Jakarta, 17 Januari 2012

Kami Wajib Mempertahankan Hak Walaupun Nyawa dan Darah Taruhannya..!!

“Haram bagi kami mengakui yang bukan hak. Tapi kalau itu hak kami, wajibhukumnya untuk menuntut dan mempertahankannya walaupun nyawa dan darah taruhannya,” (Harun Noeh)

Pernyataan di atas berulang kali dinyatakan Rakyat Penunggu saat mereka berusaha mempertahankan tanah adatnya.

Berulangkali pula Rakyat Penunggu, melalui organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) melakukan aksi protes. Mereka menuntut pemerintah propinsi Sumatera Utara agar segera mendistribusikan 9.085 hektar tanah adatkepada Rakyat Penunggu. Dan berulangkali pula Rakyat Penunggu harus berhadap-hadapan dengan aparat brimob dan pasukan pamswakarsa yang dimobilisasi pihak PTPN II sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Konflik agraria antara masyarakat adat Penunggu di Kab. Deli Serdang danKab. Langkat dengan PTPN II telah berlangsung sejak tahun 1953. Konflikagraria ini terjadi karena PTPN II tidak mengakui dan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung No. 1734 K/ Pdt/ 2001 tentang Perkara Kasasi Perdata antara PTPN II dengan warga Rakyat Penunggu yang menyatakan bahwa lahan seluas 10.000 Ha adalah hak milik rakyat penunggu.

Bahkan jauh sebelum keputusan MA tersebut dikeluarkan, Menteri Dalam Negeri lewat Direktorat Jendral Agraria telah mengeluarkan keputusan No.44/DJA/1981 yang menyebutkan bahwa tanah seluas 10.000 ha dikeluarkan dari areal HGU PTPN IX (sekarang PTPN II) untuk masyarakat adat Penunggu di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Sebelumnya, ada surat edaran Gubernur EWP Tambunan Nomor 14233/3 tanggal24 Mei 1980 tentang usaha penyelesaian kasus tanah adat yangdiperjuangkan BPRPI, dan secara tegas ditujukan kepada Bupati Langkatdan Bupati Deliserdang. Bahkan ditegaskan kembali surat Bupati Deliserdang yang saat itu dijabat Teteng Ginting, Nomor 10675/3 pada 4Agustus 1980 tentang pendaftaran petani yang dikategorikan sebagai rakyat penunggu yang ditujukan kepada 10 Camat di Kecamatan Deliserdang.

Isi surat tersebut menyatakan secara khusus pada Bupati Langkat untukmerealisasikan penyediaan lahan 1000 hektar tanah untuk BPRPI. Selain itu ada juga surat Asisten Bidang Pertanahan Tengku Putra Aziz, yang mengatasnamakan Gubernur TK I Sumut, No 593.7/ii 889 tanggal 30 April1982 tentang penyelesaian tanah jaluran BPRPI di tujukan kepada BupatiLangkat dan Deli Serdang.

Namun, semua ketetapan hukum atas tanah ulayat tersebut diatas takbermakna apa-apa, karena dalam implementasinya dilapangan, rakyatpenunggu tidak mendapat sejengkalpun lahan. Mafia-mafia tanah yang diback up kekuatan dalam pemerintahan bergentayangan menjual tanah-tanah tersebut ke pihak lain, tanpa sepengetahuan masyarakat adat rakyat penunggu anggota BPRPI.

Rakyat Penunggu punya dasar hukum kuat untuk mempertahankan tanah adatnya. Karena itulah, mereka meminta agar Pemprov Sumut serius untuk melindungi tanah-tanah adat yang telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat BPRPI. Rakyat Penunggu menuntut pemerintah untuk membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 hektar pada masa Pemerintahan Gubernur Sumut EWP Tambunan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami atas nama Masyarakat Adat RakyatPenunggu yang tergabung dibawah panji-panji Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Sekretariat Bersama Pemulihan HakHak Rakyat Indonesia mendesakan tuntutan kepada:

1. Pemerintah Pusat untuk segera membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan oleh Pemerintah kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 Ha. Tanah tersebut terletak di dua Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini tak sejengkalpun tanah tersebut diterima olehMasyarakat Adat BPRPI.

2. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumut untuk segera mengusut dan memeriksa tanah tanah yang diperjual belikan olehpihak PTPN II (Ex. PTPN IX)

3. Pemerintah untuk segera mencabut HGU PTPN II ( Ex. PTPN IX ) di atas tanah adat rakyat penunggu yang merupakan anggota BPRPI dan AMAN

4. Kapolda Sumatera Utara untuk menangkap para ADM – ADM PTPN 2 yangsuka mengadu domba Masyarakat Adat dengan Karyawan PTPN 2 dan Aparatkeamanan.

5. Kapolri untuk menghentikan segala bentuk keterlibatan aparatkepolisian khususnya kesatuan Brimob di wilayah adat rakyat penunggu

Kontak
1. Monang (AMAN) – 0812 1833 4211

2. Dedi Ratih (WALHI) – 081250807757

——-
(Milis FPK)

PBNU, KWI, usulkan Ormas cantumkan asas Pancasila


Wakil Sekjen PBNU  Hanif Saha Ghafur dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Ormas di gedung DPR, Rabu (18/1), mengusulkan adanya klausul dalam RUU Keormasan agar mencantumkan Pancasila dalam asas organisasi.

“Ini penting untuk menghindari liberalisasi dan radikalisasi Ormas yang ada di Indonesia sekaligus sebagai bukti komitmen dan kesetiaan kepada NKRI,” katanya seperti dilansir nuonline.com.

PBNU juga mengusulkan di dalam pasal 19 sebuah poin baru, yaitu Ormas harus memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal ini, Ormas juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, dan memiliki komitmen untuk memelihara dan mempertahankan tidak hanya kesatuan NKRI tetapi juga Ideologi bangsa.

Selain itu, RUU Ormas perlu diatur agar kemudahan fasilitas Negara untuk Ormas tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang, pencucian pajak dan lainnya oleh segelintir oknum untuk menghindari kewajiban sebagai warga negera.

Sementara itu Romo Antonius Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), seperti dilansir hukumonline.com, mengatakan RUU Ormas ini sangat terasa sekali paradigma pemerintah yang ingin terlalu intervensi kepada kehidupan ormas.

“RUU Ormas ini harus dibongkar total. RUU ini semangatnya masih ingin intervensi, paradigma ini harus dirombak total,” ujarnya usai menyampaikan pendapatnya di ruang rapat Pansus DPR, Kamis (19/1).

Romo Benny mengatakan seharusnya RUU Ormas ini secara tegas menyatakan ormas yang ada di Indonesia harus mengacu kepada empat pilar yang diakui oleh Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau tak mau mengacu kepada ini, ormas itu jangan beraktivitas di Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Romo Benny, RUU ini tak secara tegas mengatur hal tersebut. Pasal 2 menyatakan ‘Asas Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

Ketentuan selanjutnya, membolehkan ormas memiliki ciri tertentu. Pasal 3 berbunyi

‘Ormas dapat mencantumkan diri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.  
(www.cathnewsindonesia.com)

Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011

Jadikan Indonesia Negara Darusalam


Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj
________

Bendera Merah Putih dan panji-panji Nahdlatul Ulama tiba di Tugu Proklamasi di jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, Jumat (25/11) siang. Bendera dan panji-panji tersebut diusung dalam Kirab Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang diikuti sejumlah anak organisasi itu selama enam hari. Kirab dimulai dari Surabaya sejak 20 November 2011. Bendera Merah Putih dikibarkan dalam upacara bendera sederhana.

Ketua Tim Pengarah Kirab Resolusi Jihad NU Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyatakan, salah satu tujuan kirab ini adalah untuk membangkitkan rasa cinta Tanah Air.

”Pengawalan panji-panji NU adalah untuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara, serta untuk meneruskan dan melestarikan cita-cita luhur pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan kiai-kiai lainnya,” kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj memaparkan sejarah resolusi jihad KH Hasyim Asy’ari, yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad NU. Setelah Indonesia merdeka, tentara Netherland Indian Civil Administration (NICA) yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris.

”NICA berusaha melakukan agresi di Surabaya dengan alasan mengurus tentara Belanda yang ditawan Jepang. Tapi, mereka turun di Jakarta dengan senjata lengkap. Kiai Hasyim Asy’ari bersama para ulama berkumpul di Tebuireng, 22 Oktober, kemudian diserukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris,” kata KH Said Aqiel Siroj.

Resolusi jihad ditandatangani di kantor NU Bubutan, Surabaya. Isi resolusi jihad adalah pertama, kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Kedua, Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun nyawa. Ketiga, musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali Indonesia setelah Jepang ditaklukkan.

Keempat, umat Muslim khususnya warga NU harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Kelima, kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer.Karena itu, meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
”Kita sudah merebut Indonesia dengan bertaruh nyawa. Karena itu, jadikan Indonesia negara darusalam (tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan), bukan darul Islam (negara Islam). Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj.

(Kompas, 28 November 2011)