Surat untuk Anak-anak Muda Indonesia


Surat untuk Anak-anak Muda Indonesia
Dari : Anies Baswedan
Hal : Indonesia Mengajar
Saya menulis khusus pada Anda dengan sebuah keyakinan bahwa kita bersama bisa saling dukung demi kemajuan republik dan bangsa kita. Saya yakin karenasejarahsudah membuktikan bahwa Republik ini berdiri, tumbuh, berkembang dan majuseperti sekarang karena ditopang oleh anak-anak muda yang tecerdaskan, tangguhdan energik seperti Anda.

Hari ini kondisi kita jauh lebih maju daripada saat kita menyatakan merdeka.Saat republik berdiri, angka buta huruf adalah 95%. Saya membayangkan betapa beratnya beban para pemimpin republik muda di waktu itu. Mereka harus menggerakan kemajuan dari nol, dari nol besar. Puluhan juta rakyatnya sanggup berjuang dalam revolusi kemerdekaan, tapi tidak sanggup menuliskan namanya sendiri. Hari ini melalui kerja kolektif seluruh bangsa, kita berhasil memutarbalikan hingga tinggal 8% yang buta huruf. Tidak banyak bangsa besar didunia yang dalam waktu 60 tahun bisa berubah sedrastis ini. Itu prestasi kolosal, dan kita boleh bangga. Tapi daftar masalah yang belum terselesaikan masih panjang. Melek huruf adalah langkah awal. Langkah berikutnya adalah akses yang merata, akses untuk setiap anak pada pendidikanberkualit as. Pendidikan berkualitas adalah kunci mengkonversi dari kemiskinan dan keterbelakangan menjadi kemajuan, menjadi bangsa yang cerdas, adil dan makmur.Garda terdepan dalam soal pendidikan ini adalah guru. Di balik kompleksitas perdebatan yang rumit dan panjang soal sistem pendidikan, soal kurikulum,soal ujian dan semacamnya, berdiri para guru. Mereka bersahaja, berdiri di depan anakdidiknya; mereka mendidik, merangsang dan menginspirasi. Dalam himpitan tekanan ekonomi, mereka hadir di hati anak-anak Indonesia. Hati mereka bergetar setiapmelihat anak-anak itu menjadi orang di kemudian hari. Setiap ucapan terimakasih adalah tanda atas pahala guru-guru ini. Mereka adalah profesi terpercaya, pada pundak guru-guru ini kita titipkan persiapan masa depan republik ini.

Hari ini kita berhadapan dengan masalah: variasi kualitas guru dan distribusi guru. Menghadapi masalah ini kita bisa berkeluh kesah, menyalahkan negara dan menuding pemerintah. Atau kita gulungkan lengan baju dan berbuat sesuatu.Saya mengajak kita semua untuk turun tangan. Libatkan diri kita untukmempersiapkan masa depan republik. Untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita dan untuk melunasi janji kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat ini saya dan banyak kawan seide sedang mengembangkan program Indonesia Mengajar, yaitu sebuah inisiatif dengan misi ganda: pertama, mengisi kekurangan guru berkualitas di Sekolah Dasar, khususnya di daerah terpencil; dan kedua menyiapkan lulusan perguruan tinggi untuk jadi pemimpin masa depan yangmemiliki pengetahuan, pengalaman dan kedekatan dengan rakyat kecil di pelosok negeri.

Kami mengundang putra-putri terbaik republik ini untuk menjadi PengajarMuda, menjadi guru SD selama 1 tahun. Satu tahun berada di tengah-tengah rakyat dipelosok negeri, di tengah anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan sejarah republik ini. Satu tahun berada bersama anak-anak di dekat keindahan alam,dipesisir pulau-pulau kecil, di puncak-puncak pegunungan dan di lembah-lembah hijau yang membentang sepanjang khatulistiwa.

Saya yakin pengalaman satu tahunini akan menjadi bagian dari sejarah hidup yang tidak mungkin bisa Anda lupakan:desa terpencil dan anak-anak didik itu akan selalu menjadi bagian dari diriAnda.Di desa-desa terpencil itu para Pengajar Muda akan menorehkan jejak,menitipkan pahala; bagi para siswa SD disana, alas kaki bisa jadi tidak ada, baju bisa jadi kumal dan ala kadarnya tapi mata mereka bisa berbinar karena kehadiran Anda.

Anda hadir memberikan harapan. Anda hadir mendekatkan jarak mereka dengan pusat kemajuan. Anda hadir membuat anak-anak SD di pelosok negeri memiliki mimpi.Anda hadir membuat para orang-tua di desa-desa terpencil ingin memiliki anak yang terdidik seperti anda. Ya, ketertinggalan adalah baju mereka sekarang, tapi Anda hadir merangsang mereka untuk punya cita-cita, punya mimpi. Mimpi adalah energi mereka untuk meraih baju baru dimasa depan. Kemajuan dan kemandirian adalah baju anak-anak di masa depan. Anda hadir disana, di desa mereka, Anda hadir membukakan pintu menuju masa depan yang jauh lebih baik.Sebagai Pengajar Muda, Anda adalah role model, Anda menjadi sumber inspirasi.Kita semua yakin, mengajar itu adalah memberi inspirasi.

Menggandakan semangat,menyebarka n harapan dan optimisme; hal-hal yang selama ini terlihat defisit dipelosok negeri ini.Bukan hanya itu, selama 1 tahun para Pengajar Muda ini sebenarnya akan belajar.Pengalaman berada di pelosok Indonesia, tinggal di rumah rakyat kebanyakan,berinter aksi dekat dengan rakyat. Menghadapi tantangan mulai dari sekolah yang minim fasilitas, desa tanpa listrik, masyarakat yang jauh dari informasi sampai dengan kemiskinan yang merata; itu semua adalah wahana tempaan, itu pengembangan diri yang luar biasa.

Anda dibenturkan dengan kenyataan republik ini. Anda ditantang untuk mengeluarkan seluruh potensi energi Anda untuk mendorong kemajuan. Satu tahun ini menjadi leadership training yang luar biasa. Sukses itu sering bukan karena berhasil meraih sesuatu, tetapi karena Anda berhasil menyelesaikan dan melampaui tantangan dan kesulitan. Setahun Anda berpeluangmembekali diri sendiri dengan resep untuk sukses.Apalagi, kita semua tahu bahwa: You are a leader only if you have follower.Keberhasil an Anda menjadi leader di hadapan anak-anak SD adalah pengalaman leadership yang kongkrit.

Biarkan anak-anak itu memiliki Anda, mencintaiAnda, menyerap ilmu Anda, mengambil inspirasi dari Anda. Anda mengajar selama setahun,tapi kehadiran Anda dalam hidup mereka adalah seumur hidup, dampak positifnya seumur hidup.

Sesudah satu tahun menjadi Pengajar Muda, Anda bisa meniti karir di berbagai bidang. Anda memulai karir dengan bobot pengalaman dan nilai kepemimpinan yang luar biasa. Saya sering tekankan: your high GPA will get you a jobinterview, but your leadership gets you the bright future.

Setahun menjadi Pengajar Muda tidak akan membuat Anda terlambat dibandingkan kawan-kawan yang tidak menjadi Pengajar Muda. Perusahaan-perusaha an, institusi masyarakat dan lembagapemerintahan semua akan memandang Anda sebagai anak-anak muda yang cerdas,berpengalama n, kreatif, berkepemimpinan kuat, konstruktif dan grounded.Mereka sangat mencari anak-anak muda seperti itu. Mereka akan membuka lebar pintunya bagi kehadiran Pengajar Muda.

Sejak awal bulan Juni 2010 Gerakan Indonesia Mengajar membuka peluang bagi bakat-bakat muda terbaik bangsa seperti Anda, dari berbagai disiplin ilmu dan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk menjadi Pengajar Muda.Sarjana yang direkrut oleh Gerakan Indonesia Mengajar hanyalah best graduate,sarjana- sarjana terbaik: berprestasi akademik, berjiwa kepemimpinan, aktifbermasyarakat, kemampuan yang komunikasi baik.

Sebelum berangkat, Anda akan dibekali dengan pelatihan yang komplit sebagai bekal untuk mengajar, untuk hidup dan untuk berperan di pelosok negeri.Selama menjadi Pengajar Muda, Anda akan mendapatkan gaji yang memadai dan kompetitif dibandingkan kawan Anda yang bekerja di sektor swasta. Anda akan dibekali dengan teknologi penunjang selama program dan jaringan yang luas untuk memilih karier sesudah selesai mengabdi sebagai Pengajar Muda.

Selama menjadi Pengajar Muda,Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Kami akan hadir dekat dengan Anda.Seselesainya program ini, Anda meniti karier sebagai anak-anak terbaik bangsa.Dalam beberapa tahun kedepan, Anda menjadi garda terdepan Indonesia di era globalisasi baik di sektor swasta maupun publik. Kelak Anda menjadi pemimpin di bidang masing-masing dengan kompetensi kelas dunia dan ditopang pemahaman mendalam tentang bangsa sendiri.

One day you become world class leader, but grounded and strong roots in the heart of the nation. Suatu saat mungkinAndamenjadi CEO, menjadi guru besar,menjadi pejabat tinggi atau yang lainnya, saat itu di posisi apapun,

Anda selalu bisa mengatakan bahwa “Saya pernah hidup di desa terpencil dan mengabdi untuk bangsa ini”; hari ini kita bisa dengan mudah menghitung berapa banyak kalangan sipil yang sanggup mengatakan kalimat itu.Di atas segalanya, program ini menawarkan kesempatan untuk setahun mengajar,seumur hidup menginspirasi anak bangsa. Setahun menempa diri, seumur hidup memancarkan gelora kepemimpinan. Saya menggugah, sekaligus menantang Anda. Saya mengajak Anda untuk bergabung bersama Indonesia Mengajar. Menjadi bagian dari ikatan untuk membangun Indonesia kita.

Salam hangat,
Anies Baswedan
anies.baswedan@ indonesiamengajar. org

Pendaftaran Pengajar Muda dan info lebih jauh di http://www.indonesiamengaj ar.org
(deadline pendaftaran 30 Juli 2010).

Maria Farida Indrati: Sesat Bukan Ranah Negara


Maria Farida Indrati:
Sesat Bukan Ranah Negara

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pencabutan Undang-Undang
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, Senin pekan lalu. Dan Maria Farida Indrati
satu-satunya di antara sembilan hakim konstitusi yang memberikan
dissenting opinion.

“Saya terbiasa sendiri,” ujarnya. Ia berpendapat Mahkamah seharusnya
mencabut undang-undang produk 1965 itu karena negara tak boleh
mencampuri tafsir sebuah ajaran.

Hakim perempuan pertama di Mahkamah Konstitusi ini juga menyampaikan
pendapat berbeda ketika dilakukan uji materi Undang-Undang Pornografi,
Maret lalu. Ada yang menyebutkan Maria berbeda pendapat mungkin karena
lebih paham kondisi sebagai perempuan yang banyak dibahas dalam undang-
undang tersebut. “Mungkin saja,” katanya sambil tersenyum.

Rabu pekan lalu, Maria menerima Nugroho Dewanto, Yandi M. Rofiyandi,
Sutarto, dan fotografer Suryo Wibowo dari Tempo di kantornya, Mahkamah
Konstitusi. Di samping tempat duduknya terdapat kursi roda yang
membawanya ke mana-mana. Cedera akibat terjatuh menjelang Paskah awal
April lalu membuatnya belum bisa menjejakkan kaki.

Apa yang membuat Anda memberikan pendapat berbeda dalam sidang uji
materi Undang-Undang Penodaan Agama?

   Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama itu sudah terlalu lama, produk masa lampau di era demokrasi
terpimpin. Undang-undang itu merupakan terobosan atau peraturan yang
dibuat di luar konstitusi, melalui penetapan presiden. Pada 1963-1969,
terdapat 169 penetapan presiden yang berlaku, termasuk soal penodaan
agama.

Bagaimana bisa menjadi undang-undang?

   Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan banyak
hal yang tak tepat sehingga harus ada peninjauan kembali terhadap
penetapan presiden. Lalu keluar Ketetapan MPRS Nomor 19 Tahun 1966.
Rupanya, ketetapan itu tak berjalan baik. Kemudian, pada 1968, keluar
Ketetapan MPR Nomor 39 yang menyatakan pelaksanaan ketetapan nomor 19.
Jadi dua ketetapan itu menyatakan perlu peninjauan kembali terhadap
penetapan presiden.

Jadi penetapan presiden tetap berlaku?

   Setelah ketetapan MPR, keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969
yang menyatakan beberapa penetapan presiden dan peraturan presiden
menjadi undang-undang. Dalam undang-undang itu terdapat lampiran 2A
dan 2B tentang penodaan agama yang dinyatakan berlaku sebagai undang-
undang. Syaratnya harus diperbaiki, disempurnakan, dan menjadi bahan
pembentukan undang-undang berikutnya.

Mengapa sejak 1969 sampai sekarang tak ada perbaikan?

   Memang tak pernah ada perbaikan dan penyempurnaan. Padahal
penetapan presiden yang berakibat sama telah dihapus, seperti tindak
pidana subversif. Undang-undang subversif dicabut pada era reformasi,
tapi Undang-Undang Penodaan Agama belum.

Apakah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sengaja membiarkan?

   Biasanya undang-undang dipakai oleh mereka yang merasa agama ini
atau itu tak benar. Saya menganggap, kalau 40 tahun bertahan, itu
berarti DPR dan pemerintah tak bijaksana. Banyak permasalahan agama,
tapi undang-undang tak melindungi pelaksanaan ibadah agama dan
kepercayaan.

Termasuk diskriminasi karena agama?

   Iya, seperti kesulitan melakukan perkawinan atau memperoleh kartu
tanda penduduk. Setelah meninggal pun masih terjadi diskriminasi.
Penganut kepercayaan sulit mendapat surat kematian. Di Surabaya ada
yang sampai tiga hari belum dikuburkan karena surat kematiannya tak
keluar-keluar.

Undang-undang ini digunakan untuk mendiskriminasi penghayat
kepercayaan dan penganut agama minoritas. Seandainya Soekarno masih
hidup, bagaimana respons beliau?

   Saya kira Bung Karno tak menghendaki itu. Bung Karno tentunya akan
membuat peraturan berbeda. Walaupun peraturan itu berhubungan dengan
agama, pasti dalam bentuk undang-undang. Penetapan presiden itu
sebetulnya materinya undang-undang karena memberikan larangan dan ada
sanksi pidana. Padahal sanksi pidana tak boleh dibuat oleh presiden
sendiri, harus ada DPR.

DPR kok diam saja?

   Secara formal, karena presiden menganggap penetapan itu
diperlukan, maka boleh. Tapi secara material tidak boleh. Di mana pun
peraturan yang memberikan sanksi dan pembebanan kepada seseorang harus
dibicarakan dengan wakil rakyat. Misalnya pajak retribusi, pengurangan
hak asasi manusia dan kemerdekaan seseorang, sehingga harus dipidana.

Apa alasan pemerintah ketika itu mengeluarkan penetapan presiden?

   Pada waktu itu alasannya Nasakom serta banyak aliran yang berusaha
menyatakan diri sebagai aliran keagamaan tapi mengajak orang keluar
dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka dianggap mencederai dan tak
sesuai dengan Pancasila. Ada juga aliran yang menafsirkan sendiri tapi
menggunakan kitab salah satu agama, sehingga keluarlah penetapan itu.

Bukankah sekarang masih ada kecenderungan aliran yang menafsirkan
sendiri dan menggunakan kitab salah satu agama?

   Iya. Di pasal 1 dikatakan, kalau seseorang mengemukakan,
menafsirkan sesuatu yang berbeda dengan pokok ajaran agama di muka
umum, dia dianggap menodai agama. Kesimpulan menodai agama atau tidak
itu adalah tafsir. Dalam setiap agama pasti ada yang mengatakan
penafsiran itu. Misalnya Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama
dalam Islam, Sinode dalam Protestan dan Katolik. Tapi pada akhirnya
tak boleh memakai tangan negara.

Jadi negara tak boleh ikut campur menyatakan sesat atau tidaknya suatu
ajaran?

   Boleh saja ada fatwa tentang ajaran menyimpang, tapi jangan
meminta negara ikut campur. Misalnya, setelah vonis ajaran sesat,
mereka meminta surat keputusan bersama (SKB) menteri. Sesat atau tidak
itu bukan ranah negara, tapi otoritas masing-masing agama. Beberapa
ahli, misalnya Frans Magnis-Suseno, bahkan mengatakan fatwa sesat
bukan kewenangan manusia. Seolah-olah manusia yang menentukan.

Salah satu dasar pemohon adalah semua warga negara harus diperlakukan
sama?

   Negara memang harus menjamin kemerdekaan seseorang. Dalam ranah
hukum Indonesia, perlindungan terhadap pemeluk agama dan beribadah
menurut agama dan kepercayaan itu sangat kuat. Kalau dulu hanya pasal
29, sekarang ada 28e dan 28i. Hak seseorang dalam tiga pasal itu
menjadi kewajiban konstitusional negara. Jadi, orang melaksanakan
ibadah, memanifestasikan, mengkomunikasikan harus dilindungi negara.

Kenyataannya?

   Kadang-kadang kita tak melihat itu. Misalnya, tahu-tahu ada gereja
atau masjid dibakar. Kewajiban negara melindungi warganya beribadah
dan melaksanakan keyakinan tak dilaksanakan dengan baik.

Undang-Undang Penodaan Agama hanya mengakui enam agama. Bagaimana
dengan orang-orang yang berada di luar itu?

   Sebetulnya undang-undang tak menyebutkan diakui atau tidak. Hanya
mengatakan melanggar pokok ajaran agama. Nah, waktu itu agama
mayoritas hanya enam. Dalam penjelasan undang-undang disebutkan enam
agama yang ada di Indonesia. Di luar itu memang diberi kebebasan, tapi
tak diberi perlakuan sama. Saya menganggap negara tak melindungi yang
lain itu.

Dengan tetap berlakunya undang-undang itu, apakah mungkin akan ada
pembakaran masjid atau gereja lagi dengan alasan menyimpang?

   Tergantung sosialisasi pemerintah dan bagaimana kita memaknai
undang-undang. Sosialisasi pemerintah harus jelas, mana yang boleh dan
mana yang tidak. Sekarang, kalau kita melihat di siaran televisi,
aparat diam saja, bahkan takut.

Apakah ada intimidasi oleh kelompok yang mendukung bertahannya undang-
undang ini?

   Memang kelompok yang tak setuju perubahan ini kita lihat sangat
fanatik. Padahal sebenarnya lebih banyak yang tak fanatik. Mereka
vokal dan berani bertindak. Saya banyak berhubungan dengan teman-teman
muslim, tapi enak saja. Kita bisa berbeda pendapat dan pikiran.

Dalam sidang kemarin, ada yang ribut, berteriak… .

   Sebetulnya ditegur oleh ketua. Bahkan, ketika ada yang ribut
memaksa masuk, ketua menghentikan sidang. Beliau meminta semua
mengikuti peraturan. Ketua dan hakim sering terenyak dengan pemaparan
dari saksi.

Apakah banyaknya pendukung yang ingin undang-undang bertahan ikut
mempengaruhi hasil putusan?

   Saya rasa tidak. Perdebatan pleno hakim sangat ramai. Misalnya
soal SKB. SKB itu produk hukum seperti perundang-undangan. Surat
keputusan tentang Ahmadiyah bentuknya keputusan bersama. Di dalamnya
ternyata bukan hanya larangan, tapi mengatur juga. Ini menimbulkan
masalah.

Sebelum 1965, banyak penganut kepercayaan menjadi pegawai negeri,
polisi, dan militer dan tak bermasalah. Dalam upacara mereka tidak
bersumpah, tapi cukup berjanji….

   Kita memiliki landasan kuat terhadap perlindungan aliran
kepercayaan, kebatinan, dan agama kecil. Tapi kenyataannya berbeda.
Misalnya saksi Sardi, penghayat kepercayaan, yang ingin jadi tentara
tapi enggak boleh. Saya terenyuh ketika dia mau disumpah. Begitu
ditanya mau bersumpah bagaimana, dia menjawab Pancasila. Dia grogi
karena melihat semua tak setuju undang-undang ini. Bagi saya, sumpah
itu tak jadi masalah karena dalam Pancasila terdapat Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Sepertinya para penganut kepercayaan menjadi bahan ejekan?

   Iya. Bahkan, ketika Ulil Abshar Abdalla hendak bersaksi di sidang,
ditanya, “Mau bersumpah dengan cara Islam?” Bagi saya, seharusnya itu
tak boleh.

Jangan-jangan hakim membuat keputusan karena terhanyut suasana?

   Bisa jadi. Tapi pada dasarnya alasan mereka juga masuk akal.
Misalnya, kalau dicabut, apa penggantinya? Saya sebenarnya tak
mempermasalahkan karena pasal penodaan agama sudah terserap dalam
hukum pidana.

Jadi, kalau undang-undang dicabut, pasal di KUHP masih berlaku?

   Kalau undang-undang dicabut, pasal dalam KUHP itu tak menjadi
masalah. Pasal 156 dan 156a itu menyangkut hatzaai artikelen. Jadi,
kalau melihat ada permusuhan dan penodaan agama, bisa ke situ.

Apa yang membuat Anda juga memberikan dissenting opinion dalam uji
materi Undang-Undang Pornografi?

   Saya melihat Undang-Undang Pornografi tak hanya pasal per pasal,
tapi pada pembentukannya. Sejak rancangan sampai disetujui DPR,
menimbulkan masalah terus. Demonstrasi, dialog, talk show, pawai
budaya, dan lain-lain. Semua mempertanyakan perlu-tidaknya undang-
undang ini. Saya melihat kok negara ini tak punya persatuan lagi.
Pecah karena hal sepele.

Definisi pornografi juga multitafsir?

   Iya, memang disebutkan bahwa pornografi itu ada gambar, foto,
tulisan, dan sebagainya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 1 seharusnya
definisi saja. Ketika ditambahkan kalimat tak melanggar norma
kesusilaan, artinya ada batasan atau larangan. Jadi bukan definisi
lagi. Norma kesusilaan juga berhubungan dengan adat dan agama sehingga
ditafsirkan sendiri oleh daerah masing-masing. Nanti di suatu tempat
dinyatakan porno, di tempat lain tidak.

Dua kasus undang-undang itu apakah memperlihatkan demokrasi atau
mayoritarianisme?

   Kalau melihat sidang DPR, memang yang diuntungkan partai besar.
Saya sebenarnya menginginkan, kalau belum disepakati, jangan disetujui
dan disahkan. Coba dua pihak dipertemukan, kemudian baru dibahas.

Anda selalu memberikan dissenting opinion dalam dua uji materi undang-
undang itu. Merasa sendirian?

   Saya tak merasa berbeda dengan hakim lain. Saya terbiasa sebagai
perempuan sendiri.

MARIA FARIDA INDRATI SOEPRAPTO

Tempat dan tanggal lahir: Solo, Jawa Tengah, 14 Juni 1949

Pendidikan:

   * Sarjana Hukum 1975
   * Notariat 1982
   * Pascasarjana Hukum UI 1997
   * Doktor Ilmu Hukum UI 2002
   * Legal Drafting di Leiden, Negeri Belanda
   * Legislative Drafting Project University of San Francisco School
of Law dan Boston University School of Law

Pekerjaan:

   * Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia
   * Anggota Tim Perumus dan Penyelaras Komisi Konstitusi Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
   * Hakim Mahkamah Konstitusi

http://majalah. tempointeraktif. com/id/arsip/ 2010/04/26/WAW/ mbm.20100426. WAW133367.id. html

INDONESIA NEGARAKU, ISLAM AGAMAKU


dari google.comKetika saya menonton film-fil Amerika Serikat (AS), ada satu hal yang tidak pernah hilang dari pengamatanku. Satu hal itu adalah kebanggaan warga AS. Ialah bendera Amerika. Kadang terlihat tergantung di depan pintu rumah, kadang di tempel di kemeja atau topi,  dan pasti bendera kebanggaan mereka itu selalu ada.

Akhir-akhir ini saya coba surfing blog di blogspot, saya sering ketemu blog-blog warga Malaysia. Mayoritas mereka juga selalu memasang foto bendera mereka di sisi kanan atau kiri blog mereka. Sebuah bendera Malaysia, dan di sampingnya bertuliskan “JAYA MALAYSIAKU”.

Bagi kita di Indonesia, kebanggaan itu menurut saya ada pada jaman Soekarno.  Bendera itu selalu tertempel di topi atau seragam pemerintah. Setiap kali bertemua antara yang satu dengan yang lain, selalu berteriak, “Merdeka Bung! Atau Hidup Indonesia Raya!

Bila kita amati situasi bangsa dan negara ini sekarang, hampir rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia hilang, meskipun selalu didelorakan, “Aku Cinta Produk Indonesia!” atau ketika kasus Ambalat yang memicu kerenggaran hubungan antar negara dengan Malaysia, baru rasa kebanggaan itu muncul pada warga Indonesia.

Yang lebih tidak enak lagi, para oknum pejabat negeri ini sibuk memikirkan untuk mempertahankan kekuasaan atau jabatan. Sedangkan rakyat atau mereka yang dilayaninya dibiarkan hidup sengsara dan menderita. Apa lagi yang menjadi kebanggaan mereka sebagai warga Indonesia? Mereka hanya bangga dengan kekuasaannya.

Kita salut terhadap warga AS yang bangga dengan negaranya, Malaysia dengan kebanggaannya sendiri.

Sebenarnya, di Indonesia banyak hal yang sangat membanggakan yang dipuji oleh manca negara. Pancasila adalah salah satu yang dipuji sebagai kebanggaan Indonesia karena bisa mempersatukan warga negara indonesia yang majemuk, plural, mutlikultural atau apa saja sebutannya.

Bila dikaji lebih dalam,  soal kebanggaan Indonesia ada beberapa hal: bendera merah putih lambang negara Indonesia.   Ada aneka agama (sekurangnya 6 agama) dan dengan berbagai bahasa dan dipersatukan bahasa Indonesia.

Kebanggaan itu bisa terpatri dalam lubuk Indonesia bila menyadari aneka kebanggaan yang dimilikinya itu. Suatu saat nanti para warga negara Indonesia suatu saat mengatakan;

  1. INDONESIA NEGARAKU, ISLAM AGAMAKU;
  2. INDONESIA NEGARAKU, KATOLIK AGAMAKU;
  3. INDONESIA NEGARAKU, KRISTEN AGAMAKU;
  4. INDONESIA NEGARAKU, BUDDHA AGAMAKU;
  5. INDONESIA NEGARAKU, HINDU AGAMAKU;
  6. INDONESIA NEGARAKU, KONGHUCU AGAMAKU; dst.

Kebanggaan itu tidak perlu mengurangi rasa, nilai dan jiwa keindonesiaan kita dan kehidupan keagamaan kita. Sebab Pancasila adalah pedoman atau prinsip hidup bersama dalam bernegara dan berbangsa  di tengah keberbedaan kita. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaa, perdsatuan, kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dan keadilan sosiak menjadi prinsip dalam hidup bersama sebagai warga negara.

Agama adalah perekat hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan dan horizsontal dengan sesama dan seagama.  Agama lain  harus dihormati.

Apakah kita masih bangga dengan dengan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia? Apakah anda masih bangga dengan Pancasila? Wallahualam. Bila masih bangga, insyaallah. (Pormadi S)

PASTOR JHON JONGA MENERIMA YAP THIAM HIEN AWARD 2009


Pastor Jhon Jonga menerima Yap Thiam Hien Award 2009

 (Jakarta 15/12)YTHawardPenerima Yap Thiam Hien Award 2009 itu adalah Pastor Johanes Jonga yang biasa disapa Pastor Jhon. Dia adalah rohaniwan Gereja Katolik yang saat ini bertugas di Kabupaten Keerom, Papua. Dewan juri memilihnya karena komitmen dan rekam jejak yang panjang dalam perjuangan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya di Papua. Bukan sekadar penghargaan, baginya ini adalah peringatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia hingga saat ini bagi warga Papua di bumi cendrawasih masih kerap mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat militer. Pastor John Jonga yang dikenal sebagai seorang yang terlibat aktif dalam advokasi korban pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan terhadap perempuan, dan warga yang dirampas tanahnya.

Saat menerima penghargaan, Kamis (10/12) malam, Pastor Jhon banyak berbicara tentang persoalan HAM yang belum selesai di tanah Papua. Akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan masih sangat sulit. Hak-hak kelompok perempuan dan anak diabaikan. “Pembangunan fasilitas sarana publik seperti jalan, ruang sekolah, sarana kesehatan, pasar rakyat, jembatan tidak terselenggara sesuai kebutuhan” kata pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini.

Pastor Jhon Jonga juga mengkritik pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Alih-alih dilaksanakan dengan kesunguhan, menurutnya, otsus hanya jadi ajang bagi-bagi kekuasaan politik elit lokal. Distribusi kewenangan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak jelas, melahirkan meluasnya praktek korupsi. Semangat pemekaran pun terus berjalan, tetapi lebih pada kepentingan pembagian kekuasaan.

Represif Aparat

Dalam kata sambutannya dia juga menyoroti praktek kekerasan demi kekerasan aparat terhadap warga asli Papua. Sampai saat ini masih terjadi dan belum diselesaikan. Seringkali kekerasan dilakukan dengan mengatasnamakan pemberantasan separatisme. Masyarakat ketakutan, karena siapa saja bisa ditangkap digeledah atau fotonya dipasang di ruang intelejen sebagai target operasi. Perlakuan serupa itu, diakui Pastor Jhon, pernah dialaminya. Teror aparat terhadap warga asli papua mengatasnamakan penjagaan terhadap NKRI. “Apakah hal tersebut, bukan menjadi selubung untuk menutupi praktek-praktek bisnis ilegal di tanah papua yang kaya raya?”

Bagi Pastor John, perespektif pendekatan pusat terhadap Papua harus diubah. Sudah cukup, warga papua dianggap musuh. Jangan lagi setiap orang dicurigai sebagai separatis. Langkah awal penyelesaian konflik di tanah papua adalah dengan menghargai eksistensi orang asil Papua sama sederajat dan bermartabat dengan rakyat Indonesia lain. “Praktek-praktek penyiksaan dan diskriminasi harus dihentikan dan segera membuka dialog,” tuturnya.

Pernah suatu kali di tahun 2007, ia melaporkan secara terbuka perbuatan militer setempat yang mengintimidasi masyarakat kepada Gubernur Papua Barnabas Suebu. Pengaduannya sangat mengusik oknum militer non-organik ini. Sampai-sampai, ia diancam akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah sedalam 700 meter. Perbatasan Papua yang jauh dari kontrol dan pengawasan membuat nyawanya dapat terancam setiap waktu. Tetapi, John Jonga tidak gentar. Dalam prinsipnya, sebagai pastor, dirinya memiliki panggilan suci untuk membela manusia yang tertindas, apapun risikonya. Niat baik ini kerapkali disalahnilaikan oleh instansi tertentu.

Namun, lagi-lagi, cap ini tak menyurutkan langkahnya. Kepercayaan dan dedikasi yang diberikannya tanpa memandang warna kulit dan ideologi membuatnya sangat dipercaya oleh elemen masyarakat di Keerom. Pimpinan kunci pergerakan TPN-OPM Wilayah Perbatasan Mamta, Lambert Peukikir pun sangat menaruh hormat kepadanya. Sempat pada 25 Juli 2009 lalu, Lambert mengibarkan bendera bintang kejora di Hutan Wembi, sekitar 400 meter dari markas tentara di Keerom.

Lambert hanya mengizinkan John Jonga beserta rombongannya (termasuk wartawan kompas) untuk membujuknya menurunkan bendera. Hanya rasa cinta untuk menolong sesama yang memotivasi panggilannya sebagai pastor di Papua. Di saat orang lain mencintai kekayaan Papua, Pastor John Jonga lebih memilih mencintai manusia Papua yang dianggap beberapa orang sebagai masyarakat yang terbelakang.

Melampaui Tugas Pastoral

Pastor Jhon Jonga saat ini sebagai seorang Katekese Kabupaten Keerom, Merauke, suatu wilayah yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dia datang ke Papua pada 1986 dan ditugaskan di paroki St Stefanus, Lembah Baliem, Wamena. di Papua. Setelah itu dia melanjutkan pelayanannya, di Kokonao, Kabupaten Mimika, Timika (1994-1999), kemudian pindah ke distrik Waris, Keerom (2001-2007) dan akhirnya saat ini di distrik Arso, Keerom sejak Januari 2008.

Dalam sambutan Pidato ketua dewan Juri Yap Thiam Hien Award Todung Mulya Lubis melukiskan sebagai Pastor yang bekerja melampaui tugas-tugas pastoralnya. Sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hampir semua persolan yang dihadapi masyarakat dibelanya. “Ada sedikit pun perlakuan tidak adil, atau tindak kekerasan, dia pasti memprotes,”. Sampai-sampai di disebut sebagai pastor OPM yang kerap membantu gerakan Papua Merdeka, pihak gereja pun terkesima keaktifan Pastor Jhon. Kaum perempuan dan anak-anak banyak dibela dan diperhatikannya. Bahkan, Pastor Jhon menghafal nama anak-anak kecil di lingkungan pelayanannya, permasalahan, potensi dan bakat mereka. Tidak heran, karena perhatiannya tersebut, Pastor Jhon dicintai umatnya yang merupakan masyarakat Papua.

Pernah suatu saat pada 1999, Pastor Jonga ditahan dan diinterogerasi di Kantor Polisi Mimika. “Karena mendengar itu, ibu-ibu suku Amungme dan Komoru turun ke jalan dan mengepung kantor polisi. Penghargaan Yap Thiam Hien Award, tidak hanya sebuah puja-puji bagi Pastor Jhon, tetapi lebih dari itu harus menjadi peringatan tentang Papua. Masih banyak pekerjaan rumah soal HAM yang belum dikerjakan.

Biodata

Nama               : Yohanes Jonga, Pr
Tanggal lahir     :  4 November 1958 di Nunur-Mbengan-Manggarai Timur Flores NTT
Orangtua          : Ayah Arnoldus Lete dan Ibu Yuliana Malon

Pendidikan       :

-1969-1975     : SD Waekekik Manggarai Timur
-1975-1978     : SMPK Rosamistika Waerana Manggarai Timur
-1978-1981     : SMPN 60 Ende NTT
-1981-1982     : Seminari Menengah St Dominggo Hokeng Flores Timur
-1982-1983     : Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret-Maumere (Tahun Rohani)
-1983-1986     : APK St Paulus Ruteng Manggarai
-1990-1993     : Sekolah Tinggi Filsafat Teologia (STFT) Fajar Timur Abepura Jayapura Papua
-1999-2000     : Tahun Rohani di Agats Asmat Papua Tugas dan Karya 
-1986-1990     : Katekis di Paroki St Stefanus Kimbia Lembah Baliem Wamena Papua
-1991-1993     : Sambil kuliah membantu Pastor Ernes Cicar di Paroki Skanto Koya
-1994-1999     : Pastor Paroki Mimika Timur hingga Agimulya di Kabupaten Fakfak (kini masuk Kabupaten Mimika) -1999-2000     : sambil Tahun Rohani mendirikan Forum Perempuan Asmat AKAT LEPAS
-2000-2007     : Pastor Paroki St Mikhael Waris
-2007- kini      : Pastor Paroki Waris Merangkap Dekan Dekanat Keerom Keuskupan Jayapura Menjadi IMAM PROJO  pada 14 Oktober 2001 di APO oleh Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar OFM dengan motto tahbisan ….Kamu adalah Sahabatku… (Yohanes 15:14)

(Billy/PKR-KWI)

sumber: http :// mirifica .net/ printPage.php?aid=6004

KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN PASTOR RANTINUS MANALU PADA KEBUN KARET DI PURBA TUA


KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN SAYA PADA

KEBUN KARET MASYARAKAT DI PURBATUA, KEC. BARUS UTARA

Pendahuluan

Saya, P. Rantinus Manalu, Pr, Pastor Keuskupan Sibolga bertempat
tinggal di Jln. Maraden Panggabean No. 68 Sibolga dipanggil ke Kantor
Polda Sumatera Utara, untuk dipriksa sebagai tersangka kasus Tindak
Pidana “Mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan
secara tidak sah dan atau merambah, membakar kawasan hutan di Register
47 Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara Kabupaten
tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b
dan d Jo pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana”. Saya dipanggil lewat Surat No.
Pol.: S.Pgl/2530/XII/ 2009/Dit Reskrim tertanggal 09 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA SUMUT, selaku
Penyidik, Kombes Pol Drs. Agus Andrianto, SH. Dalam surat itu dikatakan,
saya hendak diambil katerangan selaki Tersangka oleh Kompol Amwizar dan
Tim, pkl. 09.00 WIB, Rabu, 16 Desember 2009.

Membaca surat itu, dimana kepada saya disangkakan melakukan
tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa saya pungkiri,
saya agak heran sertamerta terkejut. Alasannya, pertama, saya merasa
tidak pernah melakukan satupun unsur pelanggaran yang disebutkan dalam
surat. Kedua, saya merasa tidak pernah memiliki segenggam tanah apalagi
sebidang tanah untuk diusahai sehingga saya dianggap sebagai menggunakan
tanah secara tidak sah. Ketiga, saya pada dasarnya sangat mencintai
lingkungan hidup yang sehat dan hutan alam yang rimbun. Bahkan jika saja
diijinkan, ingin rasanya saya menghijaukan bukit-bukit yang gundul
gersang di Tapteng. Kalau seandainya bisa dihitung kembali, mungkin
sudah ribuan pohon yang saya bibitkan sendiri, kemudian kubagikan ke
warga di kampung-kampung untuk mereka tanami dimana saja bisa ditanami.
Saya sendiri, sudah menanam banyak tanaman pohon dari berbagai jenis.

Paling mengejutkan saya lagi adalah penetapan status saya
sebagai tersangka. Dari segi proses hukum saya tidak tahu
pertimbangannya apa. Saya merasa tidak pernah diperiksa secara resmi
dimana dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pernah dua orang dari
POLDA Sumatera Utara, satu bermarga Manurung dan yang lain Butar-butar,
datang ke tempat saya di Guest House St. Kristoforus Jl. FL. Tobing 17
Sibolga, yang dibawa oleh Kasatreskrim Polres Tapteng J.O Pasaribu. Pada
kesempatan itu, kami ada berlima duduk bersama di meja yang disusun
empat segi di ruang tamu. Mereka bertanya tentang keterlibatan saya pada
pekerjaan penanaman karet di Purbatua. Saya tidak menganggap
perbincanangan itu sebagai bagian pemeriksaan. Sebagaimana halnya
dikatakan oleh J.O Pasaribu, ketika mengontak saya untuk bisa ditemui,
hanya sekedar bincang-bincang. Saya tidak menandatangani apapun saat
itu. Yang bermarga Butar-butar, sebelum meninggalkan tempat saya, masih
meminta nomor hp saya dan berkata, “kalau menurut saya, apa yang Pastor
buat, teruskan saja. Karena baik itu untuk masyarakat,” katanya sambil
bergegas menuju mobilnya. Maka saya sangat terkejut bila saya ditetapkan
langsung sebagai tersangka. Dasarnya apa?

Kalau atas keterlibatan saya pada penanaman karet milik warga
masyarakat Desa Purbatua dan Hutaginjang, Kec. Barus Utara itulah yang
menjadi dasar pertimbangan Polisi menetapkan saya sebagai tersangka,
dengan hati jujur saya mau mencariterakan di sini kronologi keterlibatan
saya. Semoga dengan penuturan dengan penuh kejujuran ini, para pembaca
yang budiman dapat melihat dengan benar dan objektif, kemudian menilai
sendiri, apakah sangkaan pelanggaran Tindak Pidana itu tepat dikenakan
pada saya. Saya mohon agar pembaca yang budiman juga berhati jujur
melihat dan menjatuhkan penilaian. Bagi saya kasus ini penuh dengan
rekayasa dan upaya kriminalisasi atas diri saya yang selama ini dengan
giat melakukan penyadaran pada warga masyrakat agar hak-hak tanah mereka
tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak.

Aktivitas Pemberdayaan dan Penyadaran

Dalam rangka menyikapi kasus-kasus penyerobotan tanah di
Tapteng, saya banyak melakukan kegiatan penyadaran akan hak-hak sumber
penghidupan, khususnya masalah tanah, di tengah masyarakat di Tapteng.
Dalam kegiatan itu saya kerap menjelaskan, salah satu cara untuk
mengamankan tanah dari penyerobotan, selain daripada membuat surat
tanah, juga mengusahainya secara aktif. “Tanamanlah sesuatu, yang bisa
jadi bukti bahwa kau pernah menguasai dan mengusahainya, ” anjurku sering
kepada mereka.

Buah dari kegiatan itu, banyak masyarakat yang sudah mengusahai
kembali lahannya yang sudah lama ditinggal, dengan menanaminya dengan
berbagai tanaman keras. Tapi upaya mereka dalam mengusahai kembali
lahannya, juga menghadapi masalah ketidakmampuan permodalan. Kalau
kembali mengusahai lahan dengan cara yang lama, akan tetap kembali
terulang: tanpa hasil alias gagal. Akan kembali menjadi lahan tidur.

Salah satu kelompok warga masyrakat dari Desa Purbatua, yang
diwakili oleh Robinson Tarihoran, datang menemui saya dan membawa
permohonan atas nama 112 KK warga yang sudah memprakarsai Kelompok Tani
yang diberi nama: “Rap Martua”, yang artinya “Sama-sama Bahagia”. Mereka
mengajukan surat permohonan No. 01/KTR/03/09, tertanggal 11 Maret 2009.
Dalam surat permohonan itu disebutkan, a.l memohon bantuan agar tanah
mereka dijadikan kebun karet dan masing-masing Anggota KT-RM memiliki
lahan sendiri. Menurut keterangan Robinson, yang kemudian diferivikasi
kepada masyarakat setempat, tanah itu sudah diusahai oleh orangtua
bahkan kakek mereka sejak puluhan tahun. Dari beberapa surat tanah yang
disertakan dalam surat permohonan itu kelihatan, sudah ada warga yang
mengusahai lahan itu sejak tahun 1941. Ditulis masih dalam ejaan lama:
doeloe. Dalam daftar nama yang terlampir itu, tercantum luas tanah yang
mereka miliki yang seluruhnya 190,5 hektar.

Gambaran Lahan

Kunjungan pertama saya ke lokasi, Sabtu, 8 Maret 2009. Setelah
melihat lokasi, baru saya katakan kepada mereka ada kemungkinan dibantu,
tetapi harus dibuat surat permohonan. Dari pengamatan saya, lokasi
berada di balik bukit yang mengitari desa Purbatua. Dengan jalan kaki
naik turun bukit, dengan kecepatan normal jalan kaki dibutuhkan waktu
1.5 jam mencapai lokasi itu. Lokasi itu sendiri ada pada posisi lembah
dikelilingi bukit. Tidak ubahnya seperti di dalam kuali.

Pada kunjungan pertama, saya langsung keliling lokasi dan
membuat rekaman handycam areal. Kesan saya, tanah itu sebagian adalah
kebun karet rakyat yang sudah berumur 50-an tahun. Sebagian ada pohon
karet sebesar pergelangan kaki, berbaris, tampak sengaja ditanam
dulunya. Tampak kurang subur. Saya tanya sudah berapa tahun umur karet
itu, sudah 9-10 tahun. Tapi gak mau besar-besar, masih tetap sebesar
pergelangan kaki. Kurang terurus. Bagian paling luas, ditumbuhi semak
gersang, ilalang, tetapi ada juga batang-batang pepaya, durian, petai,
kelapa, bahkan ada “rumah” yang masih utuh bagus, layak huni. Tapi
penghuninya tidak lagi di situ. Segerombolan kerbau masih diangon di
lokasi itu. Pondok tempat kami mengadakan pertemuan dengan warga itu
sendiri dilatarbelakangi kandang kerbau.

Kalau diamati dengan cermat, 80 % lahan bukan terdiri dari
hutan, melainkan semak gersang. Menurut keterangan warga, kegersangan
itu diakibatkan oleh beberapa kali kebakaran hutan di masa lampau.
Selain itu kerbau yang diangon di situ selalu memakan rumput kecil,
sehingga tidak sempat besar. Tidak banyak kayu ukuran besar. Kalaupun
ada, paling se-ukuran besar paha, yah satu-satu lebih besar sedikit.
Maka kalau dikatakan ada penebangan kayu, kayu apa yang ditebang?

Diketahui dan Disetujui Uskup

Membaca proposal itu, saya punya hasrat membantu mereka,
dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Namun saya sadari saya tidak
bisa berbuat lebih banyak bila saya sendiri, tanpa dukungan dari lembaga
gereja, dalam hal ini Keuskupan Sibolga atau pihak lain. Sadar akan hal
itu, saya menghadap Bapak Uskup, Mgr. Dr. Ludovicus Simanullang guna
membicarakan surat permohonan masyarakat tersebut. Setelah mendapat
penjelasan, Bpk Uskup sangat antusias, lalu Uskup menyetujui permohonan
itu dengan ketentuan, saya diminta tetap memperhatikan jalannya
pekerjaan itu. Saya menyanggupi harapan Bapak Uskup. Dana yang dipakai
untuk ini adalah dana sosial yang memang diperuntukkan membantu
masyarakat di bidang pertanian. Jadi tidak benar issu yang dihembuskan
oleh oknum-oknum Pejabat Pemkab Tapteng, yang mengatakan bahwa saya
secara pribadi punya lahan dan melakukan kegiatan investasi di bidang
perkebunan karet di Molhum, Desa Purbatua.

Kenapa Pekerjaan Warga Ini Perlu Didukung

Setelah melihat keadaan lokasi yang begitu gersang, saya semakin
termotivasi membantu warga agar mewujudkan segera pertanian karet.
Bahkan saya berpikir untuk menghutankan lereng-lereng bukit yang
mengitari lokasi itu. “Itu jangan dibabat, nanti kita tanami dengan
pohon mahoni,” anjurku kepada warga. Tapi Robinson menjawab, “di situ
sudah karet rakyat itu, Pastor”, katanya. “Tapi di atasnya itu kan
tidak. Itu kita tanami pohon nanti, jangan diganggu itu,” desakku.
Kenapa pertanian karet untuk rakyat di lokasi ini perlu segera didukung,
inilah sebenarnya alasan yang terkandung di benak saya setelah melihat
keadaan lahan itu:

Bagi warga anggota KT-RM khususnya dan petani karet umumnya
jelas proyek ini akan membawa dan meningkatkan kesejahterakan bagi
mereka. Itu sudah pasti.

Issu lingkungan hidup dan penghijauan. Tanah gersang seperti
lahan Molhum ini memang sangat perlu untuk dihijaukan. Dan cara untuk
itu adalah penanaman pohon. Dan membuat kebun karet adalah pilihan
tepat. Beberapa alasan berikut bisa dikemukakan: masyarakat sendiri
terlibat dalam penghijauan itu (menanam dan memelihara), tidak perlu
gembar-gembor menanam “seribu pohon” yang habiskan menghabiskan dana,
sementara hasilnya belum tentu ada. Mereka akan memelihara karetnya
masing-masing sehingga proses penghijauan lebih terjamin dalam jangka
waktu yang relatif bisa dipastikan.

Hak-hak mereka atas tanah itu tidak akan dirampas orang lagi. Di
daerah agraris seperti Tapteng, tanah merupakan jaminan kesejahteraan
hidup. Hak rakyat petani atas tanah harus dilindungi dari penyerobotan
oleh investor yang sering berkoloborasi dan berkonspirasi dengan
penguasa dalam membodoh-bodohi rakyat petani.

Dari uraian di atas sebenarnya bisa disimpulkan ada tiga tujuan
utama yang memotivasi saya membantu warga Purbatua ini, yakni:
Kesejateraan rakyat, penghijauan, terjaminnya hak rakyat atas tanah.
Maka saya tidak habis pikir bila saya disangkakan sebagai perambah dan
pembakar hutan.

Kebun Karet Proyek Sosial Ketiga

Bukan ini pertama kali Keuskupan Sibolga melakukan proyek sosial
di daerah ini. Penanaman karet di Molhum, Desa Purbatua ini merupakan
proyek sosial ketiga di daerah Barus. Proyek pertama adalah proyek
irigasi yang disebut “Bendungan Sitangkurak” , di Desa Pangaribuan, di
sungai “Husor”. Proyek ini dibuat untuk mengaktifkan kembali irigasi
yang sudah lama hancur yang mengakibatkan masyarakat sekitar Barus tidak
bisa mengelola sawahnya karena tidak terairi. Proyek ini dilakukan oleh
P. Leonhard Beichirge, seorang missionaris dari Sued Tirol. Dana untuk
itu juga dari gereja. Sebenarnya pembuatan proyek ini awalnya hendak
dilakukan dalam kerjasama dengan masyarakat sekitar sendiri. Namun
kemudian, Pemkab Tapteng ikut nimbrung, menjanjikan dana sebesar Rp 125
jt. Padahal kemudian diketahui, menurut penuturan P. Leonhard ketika itu
dana ini tidak semua cair. Yang diterima hanya kisaran Rp 87 jt. P.
Leonhard sendiri mengeluarkan dana tidak kurang dari Rp 325 jt. Sayang
dalam laporan media waktu peristiwa peresmian, dipublikasikan, posisi
partsipasi pendanaan justru terbalik: Keuskupan Rp 100 jt dan Pemkab
Tapteng Rp 300 jt. Saat itu Keuskupan Sibolga tidak berminat sedikitpun
mempermasalahkan kejanggalan itu. Yang penting masyarakat telah mengolah
sawahnya kembali, hasil sudah dicicipi warga.

Proyek kedua adalah proyek jembatan tsunami, pelabuhan atau
dermaga perahu nelayan dan alat-alat tangkap ikan di Aek Busuk, Desa
Lobutua, Kec. Andam Dewi. Proyek ini terkait dengan program rekonstruksi
dan rehabilitasi korban tsunami, 26 Des 2004. Sebenarnya tidak ada dana
dianggarkan untuk rehabilitasi di daerah Tapanuli Tengah, tapi saya
selaku Direktur Eksekutif Caritas Keuskupan Sibolga ketika itu berhasil
mengarahkan perhatian dan meyakinkan mitra kerja kami dari Caritas
Austria. Proyek itu sangat berguna bagi masyarakat. Mereka menyetujui
proyek rehabilitasi di Tapteng yang keseluruhannya menelan biaya lebih
kurang Rp 500 jt itu. Proyek ini tidak dilakukan oleh Caritas Keuskupan
Sibolga, tetapi juga – justru itu yang paling berharga – masyarakat,
mulai dari anak-anak hingga orangtua bergotong royong membangun jembatan
ini. Saya bangga sekali dengan anak-anak kecil dan manis yang merasa
begitu membutuhkan jembatan ini ikut berpartisipasi. Setiap kali mereka
lewat dari jembatan itu – pergi dan pulang sekolah – mereka membawakan
satu dua batu di tangan dan meletakkannya di tumpukan batu yang sedang
orangtua mereka kerjakan secara gotong royong.

Alasan kenapa saya berusaha menarik perhatian mitra kami Caritas
Austri untuk membangun jembatan dan membantu para nelayan di sana, tidak
lain karena saya menerima laporan bahwa dua bulan setelah tsunami, tidak
ada siapapun, baik organisasi termasuk Pemkab Tapteng datang memberi
bantuan kepada mereka. Padahal jembatan kayu yang mereka bangun secara
gotong royong sudah ambrol, anak-anak setiap hari harus naik perahu
menyeberangi Aek Busuk bila mereka hendak pergi

Ada permintaan dari Bupati Tapteng Drs Tuani Lbn Tobing, Msc
agar pembangunan jembatan dilakukan dengan kerjasama dalam pendanaan.
Tetapi bupati juga mengusulkan satu jembatan besar sekalian, sampai
kapasitas mencapai tonase truck besar. Karena pertimbangan Caritas telah
menyanggupi dananya dan tentu saja juga karena khawtir kasus pendanaan
proyek “Bendungan Sitangkurak” terulang, saya menolak untuk kerjasama di
bidang pendanaan.

Rancang bangun jembatan yang panjangnya 116 meter lebar 2.10
meter terbuat dari beton bertulang dengan sistim sambung perbagian dan
diperhitungkan tahan gempa hingga 7 pada schala rechter. Juga
dipertimbangkan kelestarian alam dan kebutuhan masyarakat nelayan.
Jembatan bisa diperpendek menjadi hingga hanya 75 m, tetapi sungai akan
sebagian tertimbun dan masyarakat yang bermukim di “pulau delta” itu
tidak mendapat akses masuk secara leluasa. Atas pertimbangan ekosistem
dan lingkungan sungai itulah jembatan dibuat sedemikian panjang. Apakah
masuk akal, saya dituduh tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan
kelesatarian alam dalam membantu warga Purbatua.

Kesepakatan Dengan Warga

Pada kunjungan pertama di Molhum itu kami juga membicarakan
hal-hal yang terkait dengan kesepakatan agar permohonan bisa
dipertimbangkan untuk dikabulkan. Pada kesempatan itu kami meminta
kepada Robinson Tarihoran agar juga menghadirkan warga yang menjadi
anggota KT-RM. Inilah kunjungan saya yang pertama di lokasi itu. Saya
dengan warga yang jumlahnya sekitar 40 orang itu berbincang-bincang
bersama di salah satu pondok warga di lokasi itu. Pada kesempatan itu
kami berhasil membuat kesepakatan lisan berikut:

Masing-masing warga KT-RM mengolah tanahnya sendiri.

Batas masing-masing dengan lawan batasnya dijelaskan, tidak
boleh ada sengketa batas. Tanahnya tidak akan ditanami karet jika mereka
bersengka batas.

Keuskupan tidak mau menyediakan bibit untuk satu orang dengan
luas tanah lebih 2 hektar.

Bagi mereka yang punya luas lahan lebih dari 3 hektar, diminta
agar bersedia membagikan sebagian lahannya itu kepada warga atau
keluarga/kerabatnya yang tidak punya lahan. Keuskupan tidak hendak
membantu orang kaya tetapi orang yang lebih membutuhkan.

Keuskupan bertanggungjawab menyediakan bibit, hingga siap tanam
dan melakukan pemeliharaan (pemupukan) hingga berproduksi.

Inilah kesepakatan- kesepakatan yang kami buat ketika itu. Jadi
saya atas nama Keuskupan Sibolga tidak pernah berpikir untuk membeli
tanah warga. Ada juga usul masyarakat, agar ada bantuan untuk kebutuhan
rumah tangga, agar asap dapur tetap mengepul. Pertimbangannya, bila
mereka mengolah lahan itu, mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan lain
seperti menderes, bisa terbengkalai memenuhi kebutuhan dapur. Memang
pada saat itu perekonomian sangat sulit. Mereka mengusulkan Rp 800 rb
per hektar. Usul ini masih harus dipertimbangkan, namun agar mereka bisa
membeli parang dan alat-alat yang dibutuhkan mengolah lahannya,
Keuskupan menyanggupi memberikan Rp 200 rb per KK dulu agar langsung
bisa bekerja.

Jalannya Pekerjaan Pemberian Bantuan

Sejak dimulai pekerjaan pertanian karet di Molhum ini, saya
hanya dua kali menginjakkan kaki di lokasi. Pertama, sewaktu kami
mengadakan kesepakatan dengan warga, Sabtu (8/3/2009), Kedua, dua minggu
lalu, Sabtu, 5 Desember 2009. Kunjungan kedua ini saya lakukan perlu
karena akhir tahun, saya biasanya memberikan laporan kepada Uskup pada
akhir tahun. Terus terang saya tidak punya waktu untuk sering ke sana.
Namun saya tetap pantau dan saya ikuti perkembangan dengan mencermati
progres pekerjaan berdasarkan informasi dan laporan Robinson Tarihoran
yang sudah diangkat warga menjadi ketua KT-RM dan kemudian saya hunjuk
menjadi koordinator. Saya percaya pada masyrakat, mereka pasti melakukan
yang baik karena mereka bekerja untuk mereka sendiri.

Begitu kesepakatan dibuat, dua minggu kemudian, saya sudah
melakukan pemesanan bibit karet “mata tidur” ke perkebunan di Ser
Belawan. Bibit karet ini masih baru diokulasi, masih belum siap tanam.
Begitu sampai bibit di Purbatua, warga masih mengangkutnya ke lokasi
Molhum dengan memikul secara gotong royong. Mereka membagi-bagi menjadi
pack-pack kecil agar tidak terlalu berat untuk dipikul satu orang. Semua
dilakukan secara gotong royong, tanpa bayar. Peraturan yang disepakati
di antara mereka, siapa tidak pernah ikut membawa bibit ke lokasi,
penanaman di tanahnya akan belakangan. Karena itu pada umumnya mereka
semua terlibat dalam pengangkutan bibit dan bahan-bahan lain yang
dibutuhkan.

Bibit “mata tidur” sebenarnya belum siap tanaman, masih harus
ditanam di polybag dan tentu masih butuh perawatan: menyiram, memupuk,
menyiangi rumput, dlsb. Semua itu dilakukan oleh warga Kelompok Tani.
Namun khusus untuk pekerja 5-10 orang ini, karena mereka biasanya
bermalam di Molhum, mereka mendapat uang makan Rp 30 rb seorang pe hari
kerja. Saya memang mengatakan, biaya pembibitan termasuk pemupukan dlsb,
hingga siap tanam menjadi tanggungjawab keuskupan. Kalau mereka tidak
diberi uang makan, mereka lalu makan apa?

Melihat cara kerja ini, pekerjaan ini sebenarnya kan pekerjaan
rakyat. Sama sekali tidak ada indikasi bahwa saya melakukan investasi di
lokasi tersebut. Peranan saya hanya mengontrol, menyediakan alat-alat
dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dananya dari fund sosial Keuskupan
Sibolga. Jalannya proyek kebanyakan warga sendiri yang menjalankan di
bawah koordinasi Robinson Tarihoran dan teman-temannya. Maka kalau
kehadiran saya di situ dituding sebagai investor, rasanya aneh. Apalagi
saya disebut sebagai perambah dan pembakar hutan, kapan itu saya
lakukan. Saya hanya dua kali ke lokasi. Dan siapa saksi yang sudah
diperiksa dan ditahan, yang memberikan kesaksian saya pernah melakukan
pengrusakan hutan. Rasanya sangatlah tidak tepat kalau saya begitu saja
ditetapkan sebagai tersangka perambahan dan pembabatan hutan.

Hingga sekarang, bibit yang sudah diserahkan 100.000 batang
“mata tidur” dan sudah berumur antara 4-8 bulan di media pesamaian.
Sebagian besar siap untuk ditanam. Sekitar 25 hektar dari 200 hektar,
sudah dilobang tanam. Kemudian warga Purbatua geger dengan issu dari
Pemkab. Tapteng, tanah mereka adalah hutan register. Betapa beratnya
hidup menjadi orang kecil dan rakyat biasa daerah Tapteng ini.

Lokasi Molhum, Desa Purbatua di Luar Hutan Register

Apakah lokasi itu memang benar hutan register? Saya pastikan hal
itu tidak benar. Sayapun tidak terlalu bodoh mau melakukan pelanggaran
hukum hanya sekedar mau membantu orang, tanpa ada harapan adanya
keuntungan pribadi saya. Melihat gambaran yang saya jelaskan di atas,
kita bisa menarik kesimpulan berikut: Pertama, lokasi atau daerah itu,
sudah lama di huni oleh penduduk, bahkan puluhan tahun lalu. Bangunan
rumah masih ada di situ. Tanaman mengitari pemukiman penduduk, sangat
jelas tampak. Tapi mungkin faktor keterpencilan dan tuntutan akan
pentingnya pendidikan anak, menyebabkan keluarga itu pindah dari sana ke
pesisir. Kedua, di arah puncak gunung, 8 km dari lokasi itu, masih ada
perkampungan penduduk yang dikenal dengan nama “Huta Gugung”. Daerah ini
dikenal sebagai sumber buah durian yang enak di sekitar Barus. Setiap
hari Jumat dan Sabtu, warga Purbatua dan warga Huta Gugung banyak
melewati lokasi, memikul karet mereka yang hendak dijual ke pekan atau
ke toke karet. Dan yang paling memastikan adalah temuan patok batas
hutan register itu sendiri. Warga sudah lama menemukan dua patok hutan
lindung: satu bertuliskan BHL 308, berlokasi tempat yang dikenal
masyarakat dengan nama Tombak Lalo, berjarak sekitar 10 km dari Molhum.
Yang satu lagi bertuliskan BHL 312, berlokasi di tempat yang dikenal
dengan Aek Gambir, berjarak kurang lebih 8km dari Molhum. Bukti-bukti
ini sangat kuat memastikan bahwa Molhum berada di luar areal hutan
register.

Sebenarnya warga masyarakat sendiri sudah sejak awal
mengingatkan personil dari POLDA Sumatera Utara, maupun dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapanuli Tengah, akan adanya penemuan
patok batas hutan register di atas gunung sana, masih jauh. Juga sangat
disayangkan sikap tidak mau mendengar hati warga, setiap kali warga
mengajak Anggota POLDA Sumatera Utara dan juga Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Sumut dan Tapteng, agar bersedia naik gunung ke lokasi dimana
patok berada, namun mereka tidak pernah mengindahkan perkataan dan usul
warga. Sepertinya mereka sudah punya tujuan dan keinginan sendiri yang
harus dicapai, yakni menjerat saya dan Robinson Tarihoran dengan kasus
sekarang.

Komnas HAM: Pekerjaan Lahan Teruskan

Pada kunjungan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) ke
Tapteng, Rabu (25/12) lalu, warga Desa Purbatua dan Hutaginjang mencegat
perjalan Tim di Desa Sihorbo, Kec. Barus Utara. Mereka menyampaikan
pengaduan mereka perihal tanah yang sedang dipersoalkan oleh pihak
Pemkab. Tapteng. Robinson Tarihoran tampil sebagai pembicara warga,
menceriterakan kronologi pengusahaan lahan itu mulai dari kakek dan
orangtua mereka sejak puluhan tahun lalu. Lalu sekarang, demikian
Robinsan, ada larangan dari Pemkab Tapteng, warga tidak bisa mengusahai
lahan itu dengan alasan masuk kawasan hutan register. “sejak dari dulu
kakek/nenek dan orangtua kami sudah mengusahai lahan itu. Tidak pernah
diketahui orang di situ hutan register. Batas Hutan register masih jauh
di atas gunung sana, kenapa sekarang dikatakan itu hutan register?” kata
Robinson mempertanyakan.

Menanggapi pengaduan itu, Johny Nelson Simanjuntak yang
didampingi oleh Husendro mengatakan, bila memang sejak dari dulu kawasan
itu pasti tidak masuk kawasan hutan register kenapa sekarang jadi
bermasalah. “Kalau memang sudah sejak lama dikelola dan sudah pasti
ditemukan patok batas hutan register itu jauh dari lokasi itu, silahkan
lanjutkan kerjakan lahan itu. Kalau ada yang melarang, nanti laporkan
sama saya. Saya ini birbicara atas nama lembaga negara,” kata Johny
menegaskan. Ketika itu hadir banyak intel-intel polisi. Pernyataan itu
didengar juga oleh mereka. Bila tidak salah, ada intel juga yang merekam
pernyataan itu dengan handycam.

Lalu kenapa sekarang ada kasus perambahan dan pembakaran hutan
register? Apakah Kamnas HAM sebagai lembaga negara suaranya tidak
dianggap apa-apa oleh Pemkab Tapteng dan aparat penegak hukum kita?
Mohonlah kiranya agar dalam penanganan kasus-kasus menyangkut rakyat
kecil, aspek-aspek hak-hak azasi itu dikedepankan oleh aparat penegak
hukum kita.

Ada Investor Pilihan Pejabat Pemkab Tapteng Menginginkan Tanah
Molhum

Bulan Juni 2008, dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Tapanuli Tengah pernah turun ke Molhum dan melakukan perintisan
penentuan batas yang hendak dikelola seorang calon investor. Kepala Desa
Purbatua mengetahui hal ini karena rumahnya menjadi titik kumpul ketika
mau pergi ke lahan di Molhum. Pada waktu itu, Robinson Tarihoran diajak
juga ikut melakukan perintisan. Perintisan dilakukan. Nama-nama mereka
yang terlibat ketika itu:

Martin Simanjuntak

Gulmok Tarihoran

Robinson Tarihoran

Damril Limbong

Gohi Simanjuntak

Nama yang disebut terakhir adalah orangnya Bupati Drs. Tuani
Lbn. Tobing ketika mereka melakukan penguasaan tanah warga di Sipaubat
dan Desa Lobutua, Kec. Andam Dewi. Tidak lama setelah pengukuran itu,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapteng turun juga ke lokasi dan mulai
mengukur luas lahan. Menurut keterangan Robinson Tarihoran, luas tanah
keseluruhan yang berhasil diukur dan hendak dikelola oleh investor
mencapai 1.300 Ha. Suatu luas yang pantastis. Kalau ini sempat beralih
ke tangan investor dengan model apa yang terjadi selama pemerintahan
Tuani Lbn Tobing ini, bisa dipastikan bahwa warga Purbatua dan Huta
Ginjang akan menderita di masa depan.

Melihat gelagat tidak baik itu, Robinson Tarihoran sering
berkonsultasi kepada saya tentang tanah di Molhum. Ia sendiri punya
sikap, dan tentu mengajak rekan generasi mudanya dan masyarakat, lahan
di Molhum tidak akan pernah jatuh ke tangan investor yang dimasukkan
Pemkab Tapteng. “Sudah banyak kita petik pelajaran yang tidak baik
dengan kehadiran PT. Nauli Sawit,” kata Robinson.

Orang-orangnya Bupati sudah membaca gelagat dari Robinson yang
tidak akan meluluskan rencana mereka. Robinson mulai dibujuk dan
diiming-imingi banyak hal. Gohi Simanjuntak pernah membujuk dia agar
mendorong masyarakat memberikan tanahnya untuk dikelola investor.
Robinson menjawab dengan mengatakan, “kenapa kepada saya, apalah saya.
Raja kampung dan pengetua kan masih ada,”. Juga kepadanya pernah
ditawarkan, kalau lahan di Molhum jadi dikelola, ia akan mendapat bagian
10 hektar dan truk satu unit. Kembali Robinson memberikan jawaban dengan
tidak terlalu serius, “kalau hanya sayanya makan apalah artinya itu”.
Kepada Robinson juga pernah dianjurkan, bila membutuhkan sesuatu, agar
pergi ke rumah calon investor itu yang disebutkan sebagai bermarga
Pasaribu dan beralamat di Jln. Sisinga Mangaraja No. 30 Sibolga. Rupanya
ancaman akan adanya penyerobotan inilah yang semakin mendorong keinginan
Robinson membentuk kelompok tani dan memohon bantuan ke Keuskupan
Sibolga agar masyarakat mampu dengan segera mengolah lahan mereka.

Akibat sikap Robinson Tarihoran yang tidak mau diajak kerjasama
mendukung kehadiran invstor itu, ia dan keluarganya sudah dijadikan
target sasaran oleh “kelompok yang berseberangan” . Benar, pada hari
Minggu, rumah orangtua Robinson, tempat dia tinggal, pada siang hari,
pada saat orang mengikuti kebaktian di gereja, dibakar oleh orang yang
tidak dikenal. Syukur rumah itu tidak sempat habis dilalap api. Kepulan
asap pekat menyadarkan orang yang sedang duduk-duduk di kedai di
belakang rumahnya. Mereka langsung memadamkan api yang sudah sempat
menghanguskan lemari dan sudah mulai menjilat bagian atap rumah. Dari
investigasi kami, cukup kuat keyakinan bahwa pelaku adalah bagian dari
Kelompok yang membakar rumah Edianto Simatupang, seorang aktivis, yang
juga korban penikaman waktu Unjuk Rasa Damai di depan Kantor Gubernur di
Medan.

Rupanya, Bupati merasa harus turun tangan untuk mendorong dan
mempengaruhi masyarakat. Pada acara Pulang Bersama para Perantau yang
berasal dari Desa Sihorbo dan Hutaginjang, Bupati hadir dan memberikan
kata sambutan. Sebenarnya Panitia yang sudah dibentuk dari Jakarta,
tidak terlalu mengharapkan dan tidak mendukung rencana kehadiran Bupati.
Namun, “orang-orangnya” Bupati bersikeras agar Bupati diundang dan
diberi kesempatan memberi kata sambutan. Memang betul, Bupati datang dan
menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Bupati mendorong
masyarakat agar memberikan tanahnya dikelola oleh investor yang akan
datang membawa modal besar, mumbuka lapangan kerja, dst..dst…dst.
Ketika itu nyata sekali bagi warga yang hadir pada acara itu, Bupati
Tapteng sangat berminat dengan lahan Molhum untuk diberikan kepada
investor. Tetapi warga tetap memilih, lahan itu hendak dikelola sendiri.

Penutup

Dari pemaparan apa adanya di atas, pembaca yang budiman pasti
sudah mendapat gambaran mengenai aktivitas saya dikaitkan dengan issu
perambahan dan pembakaran hutan register di Molhum. Saya persilahkan
pembaca budiman mencermati dan merefleksikan, dan kemudian menilai
apakah yang disangkakan itu benar dan tepat dikenakan pada saya. Jika
seandainya lahan Molhum itu jadi diberikan kepada investor pilihan
Bupati, maka persoalan menyangkut hutan register pasti tidak ada. Kuat
keyakinan saya bahwa issu perambahan hutan register adalah kasus yang
dibangkitkan tanpa bukti yang kuat. Tapi dengan tujuan yang jelas,
Pertama, untuk masyarakat agar tidak mengusahai lahan ini, karena
kecewa, investor pilihan tidak jadi menguasai dan mengusahai lahan itu.
Kedua, menghentikan saya dalam kegiatan-kegiatan advokasi membela
hak-hak rakyat, khususnya mereka yang tidak berdaya, korban kebohongan,
dengan cara mengirim saya ke penjara.

Jadi kesimpulan saya, kasus ini direkayasa untuk
mengkriminalisasi saya sebagai orang yang getol dan yang tidak mau surut
dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah warga transmigrasi
dan para petani di beberapa kecamatan di Tapteng yang diserobot oleh PT.
Nauli Sawit. Setelah pengaduan kami ke Komnas HAM mendapat tanggapan
sirius, situasi panas dan gerah mewarnai jajaran pejabat Pemkab Tapteng,
khususnya mereka yang terlibat dalam praktek penyerobotan tanah.

Tapi sungguh saya sayangkan, kenapa POLDA Sumatera Utara
menanggapi laporan pihak Pemkab. Tapteng ini tanpa melakukan proses
hukum yang wajar dalam menentukan saya sebagai tersangka. Kalau
seandainya kasus ini ditanggapi secara profesional dan proporsional,
saya yakin tidak akan seperti ini. Tampanya kembali perlu diulangi
ajakan Presiden R.I Soesilo Bambang Yudhoyono, agar Polri, KPK dan
Kejaksaan membenahi secara internal institusinya, yang dikemukakan pada
saat menyampaikan sikap atas kasus cicak dan buaya. Apakah POLDA
Sumatera Utara mendengarkan seruan Presiden itu?

Demikian saya buat kronologi kasus dan gambaran keterlibatan
saya di proyek sosial penanaman karet di Desa Purbatua dan Hutaginjang
ini yang saya sampaikan dengan apa adanya, namun dipenuhi rasa
tanggungjawab. Semoga bermanfaat terutama bagi mereka yang kita bela.

Minggu, 13 Desember 2009

P. Rantinus Manalu, Pr

Ketua Komisi Justice ang Peace Keuskupan Sibolga.

Sumber: Milis APIKatoklik

PGI Diminta Lebih Peka dan Vokal Memperjuangkan Kebebasan Beragama


JAKARTA – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) baru saja usai menggelar Sidang Raya PGI XV yang merupakan pesta iman dimana gereja-gereja mensyukuri berkat Tuhan yang telah di terima gereja-gereja sekaligus pula merumuskan visi ke depan bagi gereja-gereja yang termaktub dalam rumusan Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama.

Tidak kurang dari 1.200 orang dan 82 gereja yang memiliki hak voting hadir dalam Sidang Raya XV yang berlangung 18-24 November lalu. Dalam Sidang Raya PGI XV tersebut juga memilih Pdt. A.A. Yewangoe untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PGI dan Pdt. Gomar Gultom sebagai Sekretaris Umum PGI periode 2009-2014 menggantikan Pdt. Richard Daulay.

“Dalam Sidang Raya (SR) kali sangat berbeda dengan yang biasanya, karena pada SR sebelumnya biasanya dilakukan di hotel-hotel, tetapi pada SR XV ini lokasi berada di sebuah desa terpencil berjarak 12 jam perjalanan dari airport dengan kondisi jalan yang buruk dan minimnya fasilitas. Peserta tinggal di rumah-rumah penduduk, dengan kondisi listrik mati setiap 3 jam, tetapi berkat keramah- tamahan penduduklah yang membuat semua peserta tidak ada seorang pun yang mengeluh, hal ini juga menunjukkan kedewasaan gereja-gereja di Indonesia dengan menerima fasilitas apa adanya dan menerima keterbatasan-keterbatasan yang ada di Mamasa,”ujar Pdt. Gomar Gultom, Sekretaris Umum PGI terpilih periode 2009-2014,Jumat (27/11).

Lebih lanjut disampaikannya bahwa, tugas Sidang Raya pada pokoknya adalah untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama 5 tahun lalu oleh PGI yang kemdian merumuskan Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) yang akan menjadi acuan bagi gereja-gereja khususnya PGI dalam melayani 5 tahun ke depan serta membahas restrukturisasi PGI dalam rangka memeriksa lembaga PGI untuk mampu menjalankan fungsinya dalam menjalankan PTPB.

Selain ketiga tugas pokok tersebut, Pdt. Gultom menjelaskan bahwa dalam Sidang Raya juga memilih fungsionaris PGI yang terdiri dari MPH (Majelis Pekerja Harian), MP (Majelis Pertimbangan), BPP (Badan Pememriksa Perbendaharaan) untuk menjalankan tugas-tugas ekonomis PGI masa bakti lima tahun ke depan.

Secara khusus Sidang Raya PGI XV lalu mengagendakan 6 pokok bahasan yakni pertama, tentang bagaimana gereja mengatasi pandemi AIDS, upaya gereja dalam menanggulangi masalah lingkungan terkait Global Warming dan perubahan iklim serta bencana yang diakibatkan oleh makin terpuruknya alam. Ketiga mengenai upaya gereja dalam meningkatkan pendidikan yang dikelola oleh gereja,mengingat selama ini pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh gereja mengalami kemerosotan.

Keempat, mengenai kesetaraan gender dan marginalisasi anak, bagaimana gereja menghadapi ideologi negara kita yang makin bergeser dimana ideologi Pancasila yang saat ini sedikit demi sedikit mulai digantikan oleh syariah, dan terakhir mengenai arah pergeseran teologi di Indonesia.

Beberapa persolan baru yang turut mengemuka pada saat Sidang Raya PGI XV berlangung antara lain terkait masalah Papua, khususnya mengenai adanya kecenderungan gereja-gereja saat ini yang dianggap meninggalkan persoalan Papua, diantaranya tentang banyaknya pelanggaran HAM dan perlunya penegakkan hukum di Papua yang membutuhkan pendampingan dari gereja-gereja di Indonesia dalam menguatkan gereja-gereja di Papua dalam upaya penegakkan HAM di daerah tersebut.

Melihat hal itu, maka disepakati bersama bahwa kedepannya, gereja-gereja di Indonesia akan lebih memberikan perhatian khusus kepada Papua dalam hal penegakkan HAM di Papua serta pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk itu PGI akan membuat satu desk yang secara khusus menangani tentang Papua.

“Rencananya, PGI juga akan menggelar Konferensi Gereja dan Masyarakat di Papua khusus tentang Papua yang akan diadakan pada 2010 mendatang. Diharapkan melalui konferensi ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran gereja dalam rangka menangani masalah di Papua,”ujar Pdt. Gomar Gultom.

Isu lainnya yang muncul adalah mengenai percepatan pembangunan daerah Mamasa, khususnya perbaikan sarana dan prasarana jalan dan bandara kecil untuk dapat memacu roda perekonomian di Mamasa.

Tak kalah penting, peserta Sidang Raya juga meminta agar ke depannya PGI bisa lebih peka dan vokal dalam memperjuangkan masalah kebebasan beragama. Untuk itu, pengurus yang baru dituntut untuk memiliki perhatian mengenai isu-isu yang penting menyangkut kebebaan beragama.

Point utama yang dihasilkan dalam Sidang Raya PGI XV kali ini adalah rumusan PTPB khususnya poin ke-2 yang memuat antara lain hal-hal yang selama ini kurang dibicarakan oleh gereja mengenai pola atau sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Dalam PTPB secara jelas disebutkan bahwa gereja-gereja di Indonesia anti terhadap neo-liberalisme dan lebih mendorong pemerintah untuk mengembangkan perekonomian yang pro rakyat dan tidak pro-pasar. Pdt. Gomar Gultom juga menegaskan bahwa PGI berpandangan sistem perekonomian neo-liberalisme bukanlah jalan keluar (way out) bagi Indonesia.

“Kedepannya, PGI juga akan memperbaiki komunikasi dengan media yang sebelumnya masih kurang dengan jalan mensosialisasikan hal-hal yang dilakukan PGI kepada umat melalui media,”tandas Gomar.

Sumber: http://id.christian post. com/ church/ecumenical/ 20091202/ 5066/PGI-Diminta-Lebih-Peka-dan-Vokal- Memperjuangkan-Kebebasan- Beragama/index.html

10 Kualitas Pribadi Yang Dicari


1. Ketulusan
Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman dan dihargai karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Orang yang tulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari-cari alasan atau memutarbalikkan fakta. Prinsipnya “Ya diatas Ya dan Tidak diatas Tidak”. Tentu akan lebih ideal bila ketulusan yang selembut merpati itu diimbangi dengan kecerdikan seekor ular.
Dengan begitu, ketulusan tidak menjadi keluguan yang bisa merugikan diri sendiri.

2. Rendah Hati
Beda dgn rendah diri yg merupakan kelemahan, kerendahhatian justru mengungkapkan kekuatan. Hanya orang yang kuat jiwanya yang bisa bersikap rendah hati. Ia seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk.
Orang yang rendah hati bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang diatasnya merasa oke dan membuat orang yang di bawahnya tidak merasa minder.

3. Kesetiaan
Kesetiaan sudah menjadi barang langka & sangat tinggi harganya. Orang yg setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban dan tidak suka berkhianat.

4. Bersikap Positif
Orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain, lebih suka bicara mengenai harapan drpd keputusasaan, lebih suka mencari solusi daripada frustasi, lebih suka memuji daripada mengecam, dsb.

5. Keceriaan
Karena tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria, maka keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa mentertawakan situasi, orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain.

6. Bertanggung Jawab
Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan kalau dia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya.

7. Kepercayaan Diri
Rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru.
Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik.

8. Kebesaran Jiwa
Kebesaran jiwa dapat dilihat dari kemampuan seseorang memaafkan orang lain. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar dia tetap tegar,
tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan keputusasaan.

9. Easy Going
Orang yang easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil. Bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan tidak mau khawatir dengan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stress dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya.

10. Empaty
Empati adalah sifat yg sangat mengagumkan. Orang yg berempati bukan saja pendengar yang baik tapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain.
Ketika terjadi konflik dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak, tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain.

Sumber: Milis APIK