Menguji Kejujuran SBY soal kontrak dengan PKS


SBY, Jawablah Sejujurnya!

OLEH: TJIPTA LESMANA

 

http://www.sinarhar apan.co.id/ cetak/detail- cetak/article/ sby-jawablah- sejujurnya/

 

 

 

Dua hari sebelum pasangan SBY-Boediono mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Bandung, utusan khusus Yudhoyono, Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara) bertemu dengan pimpinan empat partai politik yang sebelumnya menyatakan siap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung SBY. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara pada 12 Mei malam.
Mereka yang hadir adalah Suryadarma Ali (Ketua Umum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hassan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Hadi Utomo (Ketua Umum Partai Demokrat). Tifatul Sembiring, Ketua Umum PKS tidak hadir, meskipun sudah dilayangkan undangan resmi. Muncul spekulasi bahwa PKS kecewa, bahkan dongkol setelah nama Boediono secara resmi disebut sebagai calon wakil presiden SBY. Bahkan, segera saja beredar kabar bahwa PKS bersiap hengkang dari koalisi dengan Demokrat. Ketidakhadiran Tifatul dalam pertemuan di Wisma Negara itu dimaknai sebagai protes keras PKS kepada SBY.   
Tanggal 13 Mei saya tampil bersama fungsionaris tiga partai politik – salah satunya dari  PKS – pada acara talk show sebuah stasiun televisi di Jakarta. Saya bertanya kepada fungsionaris penting PKS itu: PKS kecewa dengan pilihan Boediono? Ia menjawab tegas: “Bukan soal kecewa atau tidak, tapi kami merasa dibohongi…” Maksudnya? “Bukankah lima kriteria cawapres yang diajukan oleh SBY sebelumnya menyebutkan, antara lain, bahwa cawapres harus bisa memperkuat koalisi? Itu berarti harus dari orang partai, bukan nonpartai.” Lalu, ia juga berbicara tentang historis bangsa kita, bahwa dari semula presiden dan wakil presiden merupakan kombinasi Jawa-Non-Jawa, nasionalis-Islam, sipil-militer, dan lain-lain.
SBY tatkala itu, tentu, cemas sekali terhadap ancaman PKS untuk menarik diri dari koalisi lima partai. Ia menyadari betul bahwa untuk pemerintahan yang kuat, dibutuhkan dukungan riil dari PKS, mengingat jumlah kursi PKS yang signifikan di DPR RI. Sekitar 10 jam sebelum deklarasi di Bandung, spekulasi masih santer bahwa petinggi PKS kemungkinan besar tidak akan hadir. SBY kemudian memerintahkan Hatta untuk mengatur sebuah “pertemuan khusus” dengan PKS saat-saat terakhir sebelum upacara deklarasi dimulai.  
Pertemuan di hotel itu memang jadi digelar. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat  itu bicara empat mata dengan Ketua Dewan Syuro PKS. Agendanya jelas: untuk membujuk PKS supaya jangan exit dari koalisi. Dan SBY berhasil. Kedua tokoh ini bahkan berpelukan mesra sebagai simbol keakraban dan everything is OK. Malam itu juga, Tifatul Sembiring membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen “kontrak politik”; begitu juga dengan pimpinan PAN, PKB, PPP serta sejumlah partai kecil lainnya. Memang PAN tidak diwakili oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir yang juga disebut-sebut “ngambek”.

Kontrak Politik
Isi kontrak politik hampir dipastikan tidak lebih basa-basi. Bagaimana implementasinya nanti, hampir dipastikan, sangat ditentukan oleh situasi politis riil saat itu. Yang jelas, beberapa hari setelah deklarasi SBY-Boediono, di masyarakat beredar pesan SMS yang mengatakan bahwa SBY sudah teken “kontrak politik” dengan PKS.  Sumbernya: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Yogyakarta Ahmad Sumiyanto.
Kontrak politik tersebut berisi 10 butir, antara lain (a) PKS mendapat lima kursi menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN, (b) 40.000 PPL Departemen Pertanian kader PKS tidak boleh diberhentikan atau diganti, (c) UU Syariah dan Penyiaran Agama harus segera diundangkan, juga UU Halal dan Haram, UU Kesehatan, (d) Dalam UU Kesehatan ditegaskan bahwa petugas kesehatan muslim tidak boleh melayani pasien non-muslim, (e) Peraturan-peraturan daerah bernuansa Syariah Islam yang kini sudah ada tidak boleh dicabut.
Pernyataan pimpinan PKS Yogyakarta itu dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Dengan demikian, beritanya tidak bisa digolongkan gosip atau rumor, sebab sumbernya jelas, dan media yang mempublikasikannya pun jelas, bahkan media terhormat.
Tentu saja, berita ini amat meresahkan masyarakat, khususnya kaum minoritas dan non-muslim. Petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memang pernah mengeluarkan bantahan dengan mengatakan bahwa SBY belum pernah berbicara tentang kabinet dengan mitra koalisinya. Wong, pemilihan presiden saja belum dilangsungkan, masak sudah ngomong tentang kabinet, lengkap dengan pembagian portofolionya! Begitu kira-kira kata Anas, salah satu Ketua Partai Demokrat.      
Meski dibantah, pesan lewat SMS terus beredar luas, bahkan tampaknya semakin luas. Itu berarti counter statement dari Anas Urbaningrum tidaklah efektif, dalam arti tidak mampu meredam kekhawatiran dan kecemasan masyarakat. Dan setiap hari banyak sekali pertanyaan serupa yang diajukan kepada saya, baik secara langsung maupun lewat SMS. Tentu, saya tidak bisa menjawab, sebab saya tidak tahu apa sesungguhnya isi “pembicaraan gentleman” antara SBY dan petinggi PKS di Bandung, hanya beberapa menit sebelum deklarasi SBY-Boediono diumumkan.

Jawablah Sejujurnya
Nah, demi nama baik dan integritas SBY sebagai calon presiden RI 2009-2014, saya mendesak agar SBY secepatnya memberikan klarifikasi sejujurnya. Benarkah berita itu,  atau tidak lebih pepesan kosong? Kalau memang pepesan kosong, SBY harus pegang betul ucapannya pascapemilihan presiden, dengan asumsi SBY terpilih kembali.
Jika SBY hanya bersikap tutup mulut, lawan-lawannya niscaya akan menyerangnya habis-habisan dalam kampanye pemilu ini.
Pemilihan umum merupakan peristiwa amat penting dalam sistem demokrasi. Lewat pemilu, rakyat memilih pemimpin secara langsung menurut hati nurani dan judgment-nya yang tepat. Untuk itu, rakyat harus mendapatkan informasi selengkapnya dan sejujurnya tentu semua calon pemimpin/presiden yang ada. Jangan sampai rakyat memilih “kucing dalam karung”. Hal ini hendaknya dicamkan betul oleh Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Janji-janji yang diteriakkan dalam setiap kampanye harus betul-betul riil, bukan gombal. Riil dalam arti bisa diimplementasikan, dan pasti diimplementasikan segera setelah dipilih oleh rakyat.
Jika rakyat mendapatkan pemimpin yang dipilih itu, kemudian, plintat-plintut atau mengeluarkan kebijakan yang sungguh di luar perkiraan,  rakyat pasti akan kecewa, bahkan marah. Implikasinya, stabilitas politik hampir dipastikan akan gonjang-ganjing. Jika kontrak politik yang disebut-sebut di atas memang ada, tentu itu merupakan hak prerogatif SBY. Yang rakyat minta, bicaralah yang jujur, jangan ada dusta di antara kita.

Penulis adalah pengamat politik, guru besar komunikasi politik di Universitas Pelita Harapan.

Iklan Mega-Prabowo Yang Diboikot Televisi


Iklan Mega-Prabowo yang Diboikot Televisi

Kamis, 18 Juni 2009 | 15:41 WIB

  

 

TEMPO Interaktif, Jakarta: Salah satu iklan Mega-Prabowo yang diboikot sejumlah stasiun televisi, berjudul “Harga”, dimunculkan di situs video You Tube. Iklan ini menyatakan lima tahun terakhir ini harga barang semakin mahal sehingga harus ada perubahan dan memilih pemimpin baru.

 

Iklan ini dibuka dengan cerita kehidupan yang makin berat selama lima tahun ini, dilanjutkan dengan narasi yang menyatakan pemerintah menganggap kondisi membaik.

Pernyataan pemerintah ini, menurut iklan, membuat Indonesia harus berubah dan memilih pasangan Mega-Prabowo. Iklan ditutup dengan puji-pujian bagi pasangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Gerindra ini.

Iklan ini dibuat dan disunting dengan bagus. Adegan awal, yang menceritakan beratnya hidup rakyat Indonesia, dibuat dengan warna hitam putih yang muram. Di adegan berikutnya, ada adegan yang bukan hitam putih, tapi warnanya juga tetap pudar sehingga kesannya tetap muram.

Begitu adegan pindah ke bagian penutup, saat Megawati dan Prabowo dipuji, iklan menjadi berwarna cerah dan segar, tidak lagi hitam putih.

 
Narasi: Tingginya harga sangat menyengsarakan kita semua.

Gambar: Iklan dibuka dengan adegan lembaran uang di dompet yang jumlahnya berkurang. Gambar hitam putih yang muram.

Narasi: Setiap pagi para pekerja tak mampu membeli bahan bakar minyak dan transportasi.
 
Narasi: Uang mereka terus menipis. Setiap malam kekurangan pangan.

 
Narasi: Sementara pemerintah kita berkata, bahwa ekonomi kita kuat.

Gambar: Istana Negara dimunculkan saat narasi menyebut pemerintah sekarang.
 
Narasi: Bahan bakar dan pangan jauh lebih kuat.
 
Narasi: Kenyataannya setelah lima tahun hanya janji kosong belaka. Harga sembako hampir 50 persen lebih tinggi dari 2004.
 
Narasi: Dan ini berarti uang Anda hanya bisa membeli sedikit saja.
 
Narasi: Kita tak bisa makan janji. Saatnya perubahan: Mega Prabowo.

Gambar: Iklan yang tadinya muram, dengan warna hitam putih, menjadi riang dan cerah karena menjadi berwarna. Adegan ini menandai bagian puja-puji terhadap Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Anda bisa melihat iklan “Harga” ini di situs You Tube.

NURKHOIRI
Sumber: Tempo Interaktif.com

LAPORAN TAHUNAN AMNESTY INTERNASIONAL 2009: HAM DI INDONESIA


Beberapa waktu lalu tepatnya (28/5) Amnesty International 2009 mengeluarkan Laporan Tahunan berkenaan dengan situasi di Indonesia. Berikut adalah hasil Laporan yang dikeluarkan Amnesty Internasional 2009:

 

Indonesia yang saat ini memiliki total jumlah penduduk 234,3 juta di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hal yang berhasil diamati selama masa kepemimpinannya antara lain: bahwa hukuman mati tetap berlaku, angka kematian anak

dibawah 5 tahun (l/p) 36/26 per 1,000, tingkat literasi (melek huruf) dewasa 90.4 persen

 

Situasi di Papua dan Maluku terus memburuk, termasuk serangan terus menerus terhadap kebebasan berekspresi. Jumlah tahanan hati nurani meningkat tajam ke angka 117 orang. Serangan terhadap kelompok agama minoritas and para pemimpinnya meningkat di seluruh kepulauan. Penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan terus berlanjut. Tidak ada perkembangan dalam upaya membawa para pelaku ke hadapan pengadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Timor-Leste. Indonesia memulai kembali pelaksanaan hukuman mati pada bulan Juni, menghukum mati 10 orang. Angka kematian ibu tetap yang tertinggi tercatat di Asia Tenggara.

 

Kebebasan berekspresi

 

Pemerintah terus menerus membatasi kebebasan berekspresi secara ketat. Jumlah orang yang ditangkap dan ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka secara damai meningkat setidaknya menjadi 32 orang. Tambahan 85 orang yang dipenjarakan di tahun sebelumnya tetap berada di penjara. Tetap menjadi pelanggaran kriminal untuk mengibarkan bendera “Bintang Kejora” di Papua, bendera “Benang Raja” di Maluku dan bendera “Bintang Sabit” di NAD.

 

Papua

 

Konflik kecil antara aparat keamanana dan pemberontak pro-kemerdekaan di Papua terus berlanjut. Para pemimpin masyarakat lokal diintimidasi dan diancam oleh militer dan polisi. Ada berbagai laporan penyiksaan dan perlakuan buruk, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan hukuman mati diluar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.Pada bulan Agustus, dalam demonstrasi perayaan Hari Pribumi Sedunia, polisi mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan orang setelah beberapa orang mengibarkan bendera “Bintang Kejora” yang terlarang. Satu demonstran damai, Opinus Tabuni, tewas dalam peristiwa tersebut. Filep Karma tetap dipenjara dengan hukuman15 tahun penjara dan Yusak Pakage 10 tahun penjara. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora” pada tahun 2005.

 

Maluku

 

Duapuluh satu orang yang menarikan tarian perang tradisional di depan Presiden yang berpuncak dengan pembentangan bendera “Benang raja” yang terlarang dijatuhkan hukuman yang berkisar antara tujuh sampai 20 tahun penjara di beberapa sidang pengadilan pada tahun 2008.

 

Kebebasan beragama

 

Kelompok keagamaan minoritas Ahmadiyah terus menerus menghadapi diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Pada pertemuan antar-agama di bulan Juni, para demonstran Ahmadiyah diserang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Polisi yang mengawasi pertemuan tersebut tidak menghalangi/ mencegah. Sebagai reaksi peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan dekrit kementarian bersama yang “membekukan” kegiatan Ahmadiyah, secara efektif mencabut perlindungan bagi para pemeluknya. Pada bulan Oktober, Munarman, komandan Pasukan Pembela Islam, and Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam dihukum penjara selama 18 bulan karena menghasut sehingga terjadi kekerasan pada pertemuan tersebut. Penyerangan terhadap para pemimpin agama Kristen dan penutupan gereja-gereja di Papua terus berlanjut. Pada bulan Agustus, tiga penyerang tidak dikenal memukuli hingga pingsan Bapak Benny Susetyo seorang pendeta Katolik dan pembela hak asasi manusia di Jakarta Selatan.

 

Polisi dan aparat keamanan

 

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan anggota militer termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan pada saat penangkapan yang terkadang mengakibatkan kematian, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan, kegagalan untuk melindungi para pengunjuk rasa ketika melakukan unjuk rasa damai dan korupsi yang mendarah-daging.

 

Pada bulan April, Komite Anti Penyiksaan PBB memeriksa laporan periodik kedua Indonesia . Sementara memuji perkembangan perundang-undangan tertentu, Komite tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai sejumlah laporan yang dapat dipercaya atas terjadinya “penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka dalam tahanan polisi secara rutin dan menyebar luas”, sama halnya dengan penyiksaan selama operasi militer.

 

Impunitas

 

Pada bulan Januari, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pollycarpus Priyanto, seorang mantan pilot, karena meracuni aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib pada penerbangan maskapai Garuda dari Indonesia ke Belanda pada tahun 2004. Pada bulan Februari, Indra Setiawan, mantan pemimpin Garuda, dijatuhkan hukuman satu tahun penjara karena memalsukan dokumen yang memungkinkan Pollycarpus Priyanto berada dalam penerbangan yang sama dengan Munir Said Thalib. Pada bulan Desember, Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan pembunuhan Munir Said Thalib karena kurangnya bukti yang memberatkan. Ada kekhawatiran bahwa persidangan terganggu setelah tiga saksi dari pihak penuntut, semua mantan anggota BIN, menarik kesaksian mereka pada bulan September.

 

Pada bulan Juli, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk untuk mendokumentasikan berbagai kejahatan yang terjadi di Timor-Leste pada tahun 1999 dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, menyampaikan temuan-temuannya kepada pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia. Komisi menempatkan tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia berat kepada kelompok milisi pro-otonomi, militer Indonesia , pemerintah sipil dan polisi. Pemerintah Indonesia menerima laporan tersebut dan mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1999, namun tidak ada permintaan maaf secara formal.

 

Mandat KKP mencegah Komisi melanjutkan hingga menjadi tuntutan hukum, dan komisi tidak menyebutkan nama para pelaku pelanggaran. Kekhawatiran terhadap impunitas membuat PBB memboikot penyelidikan KKP dan sebaliknya melanjutkan upaya tuntutan melalui Unit Kejahatan Berat dan para penuntut/jaksa Timor-Leste, terutama untuk menyelidiki kekerasan pada tahun 1999.

 

Pada bulan April, berdasarkan pengajuan banding , Mahkamah Agung Indonesia membalik keputusan bersalah dan hukuman 10 tahun penjara mantan pemimpin milisi Eurico Guterres untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor -Leste. Dia adalah satu-satunya terdakwa dari enam orang yang dinyatakan bersalah, yang hukumannya telah dilaksanakan dan menjalani kehidupan di penjara.

 

Hukuman mati

 

Setelah tidak adanya pelaksanaan hukuman mati selama 14 bulan pemerintah memulai kembali hukum mati pada bulan Juni. Sepuluh orang menjalani hukuman mati pada tahun 2008, dibandingkan dengan 11 orang dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya 10 orang dijatuhi hukuman mati, dan setidaknya 116 orang tetap berada dalam pidana mati.

 

Pada tanggal 8 Desember, Amrozi bin H. Nurhasyim, saudara kandungnya Ali Ghufron dan Imam Samudera dihukum mati. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dimana menyebabkan 202 orang tewas

 

Pada bulan Desember , Indonesia menolak resolusi Majelis Umum PBB untuk penangguhan (moratarium) pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia.

 

Hak kesehatan

 

Indonesia memiliki catatan kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara, dengan perkiraan 19.000 kematian setiap tahun. Angka kematian ibu di daerah terpencil dan diantara masyarakat pribumi/ jauh melebihi jumlah penduduk di daerah-daerah pusat dan daerah yang lebih berkembang.

 

Amnesty International merupakan suatu gerakan masyarakat sedunia yang mengampanyekan tentang pengakuan hak asasi internasional di seluruh dunia bagi semua orang.

Sumber: http://www.christian post.co.id/ministries/organization/20090602/4839/Laporan-Tahunan-Amnesty-International-2009-HAM-di-Indonesia-/index.html

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA: BUBARKAN SATPOL PP!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
No : 087/PS/KP-PRP/ e/VI/09

Solidaritas terhadap Korban Premanisme Satpol PP

Bubarkan Satpol PP!

Salam rakyat pekerja,
Akhir-akhir ini rakyat Indonesia selalu saja disuguhi berita mengenai kekerasan
yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bahkan beberapa kali tindakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP
menyebabkan korban jiwa. Dalam bulan Mei 2009 saja, sudah ada
beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dan menyebabkan
rakyat meninggal dunia. Sebut saja kasus yang menimpa seorang balita
Siti Khoiyaroh yang meninggal di Surabaya karena tersiram kuah panas
bakso akibat dari gerobak bakso orang tuanya terguling saat
dikejar-kejar oleh Satpol PP. Kejadian lainnya, Fifi yang merupakan
seorang PSK, akhirnya harus meninggal dunia karena tenggelam di
sungai Cisadane, Tangerang. Peristiwa tersebut bermula karena adanya
razia Satpol PP terhadap PSK di Tangerang.

Tindakan  Satpol PP yang melakukan penggusuran, razia, penangkapan, dan
lain-lain, tentunya sangat didukung oleh pemerintah kapitalis
Indonesia saat ini. Rakyat miskin selalu dianggap sebagai “parasit”
oleh pemerintah. Dengan alasan menjaga keindahan kota dan menertibkan
masyarakat, pemerintah kapitalis Indonesia (melalui Satpol PP)
berupaya untuk menyingkirkan rakyat miskin, karena tidak dapat
mendatangkan keuntungan bagi para pemilik modal.

Satpol PP sejak awal memang digunakan oleh pemerintahan kapitalis dan kaum
borjuasi sebagai alat untuk kepentingan ekonomi politiknya.
Penggusuran kawasan kumuh oleh Satpol PP dilakukan hanya untuk
melapangkan para pemilik modal menggunakan lahan tersebut guna
membangun perusahaannya dan melipatgandakan alat produksi. Beberapa
kali kasus penggusuran kawasan kumuh yang dilakukan oleh Satpol PP,
seringkalai mengalami bentrokan dan berdampak pada jatuhnya korban di
masyarakat.

Jelas bahwa tindakan pemerintah kapitalis Indonesia sangat tidak berpihak
kepada rakyat. Pemerintah kapitalis Indonesia, yang menganut
neoliberalisme, hanya tunduk kepada para pemilik modal dan tidak
mempedulikan nasib rakyat pekerja. Ini lah akibat dari sistem
neoliberalisme yang dianut oleh pemerintahan kapitalis. Tindakan
pemerintahan kapitalis yang mengagung-agungkan neoliberalisme bukan
hanya terjadi pada pemerintahan SBY-JK saja, namun sudah sangat lama
dianut pula oleh pemerintahan- pemerintahan sebelumnya.
Berkaitan dengan pemilihan presiden pada tahun 2009 ini, sudah dapat dipastikan
bahwa siapapun presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, maka
mereka akan kembali menganut sistem neoliberalisme. Karena
dipengaruhi oleh neoliberalisme, maka juga dapat dipastikan
kebijakan-kebijakan nya nanti akan sangat tidak berpihak kepada
rakyat. Kebijakan yang dipilih hanya akan menguntungkan para pemilik
modal. Neoliberalisme sudah terbukti gagal dalam mensejahterakan
rakyat, dan hanya SOSIALISME lah yang dapat mensejahterakan
rakyat.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Mengecam keras serta mengutuk tindakan “premanisme” dan brutal Satpol PP
yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di beberapa daerah.
Menuntut pada Pemerintah RI untuk membubarkan Satpol PP dengan mencabut
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.
Menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat, mulai dari buruh, petani,
mahasiswa, kaum miskin kota, dan yang lainnya untuk bersatu dalam
satu kesatuan gerakan politik guna menghancurkan neoliberalisme dan
mengusung SOSIALISME sebagai jalan keluar untuk mencapai
kesejahteraan.

Jakarta,  9 Juni 2009

Komite Pusat  Perhimpunan  Rakyat Pekerja  (KP-PRP)

Ketua Nasional

Sekretaris Jenderal

ttd.

(Anwar Ma’ruf)

ttd.

(Rendro Prayogo)

#yiv765185155 #yiv117563890 _filtered {margin:0.79in; }#yiv765185155 #yiv117563890 P {margin-bottom: 0.08in;}- ->___**** *___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppusat@gmail. com / prppusat@yahoo. com
Website: http://www.prp-indonesia. org

Umat Allah Dambakan: Pemimpin yang takut Allah, yang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dan yang Menghormati Pluralitas


PGI: Gereja Bukan Lembaga Politik Praktis

JAKARTA – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Andreas A Yewangoe menegaskan, gereja bukan lembaga politik praktis. Gereja, kata dia, tidak pernah mengejar untuk memperoleh kekuasaan politik praktis.

“Meski begitu, lembaga-lembaga gereja mempunyai tanggungjawab politik, artinya bagaimana hidup bersama di dalam Polis atau kota secara bertanggungjawab,” ujar Andreas dalam acara silaturahmi dengan calon presiden Jusuf Kalla di Kantor PGI, Salemba, Jakarta, Senin (8/6/2009).

Gereja memiliki tugas, selain mendoakan pemerintah dan rakyat Indonesia adalah mengawal agar kekuasaan yang dipercayakan kepada para penguasa dipergunakan secara bertanggungjawab bagi kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

“Dengan kata lain, gereja-gereja selalu mengedepankan moral dan etika politik,” kata dia.

Lembaga-lembaga gereja tidak menekankan figur siapa yang menjadi pemimpin tetapi lebih kepada bagaimana seorang pemimpin itu memimpin negeri ini. “Gereja-gereja menetapkan bahwa pemimpin negeri ini mesti memenuhi tiga syarat,” terangnya.

Pertama, pemimpin yang cakap, takut pada Allah, dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Kedua, pemimpin yang tetap mempertahankan pancasila dan UUD 1945. “Ketiga, pemimpin yang menghormati pluralitas dan tidak alergi terhadap pluralisme dalam masyarakat,” pungkasnya.

Dalam silaturrahmi ini, JK didampingi Wiranto, serta salah satu tim sukses pasangan nomor dengan nomor urut tiga ini, Soemarsono. (lsi)

Sumber: http://pemilu. okezone. com/index.php/read/2009/06/08/268/227059/pgi-gereja-bukan-lembaga-politik-praktis

EMPAT BUTIR KESEPAKATAN PKS-DEMOKRAT


VIVAnews, Senin, 18 Mei 2009, 08:27 WIB

VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menandatangani
kontrak politik dengan Demokrat yang mengusung duet SBY-Boediono.
Kontrak politik yang disepakati di detik terakhir itu berisi empat
butir kesepakatan.

“Kontrak politik di Cikeas memutuskan empat kesepakatan, ” kata Ketua
Fraksi PKS Mahfudz Sidik dalam keterangan kepada VIVAnews, Minggu
(17/5).

Mahfudz mengakui, bahwa kesepakatan pemberian dukungan PKS untuk
Demokrat terjadi saat injury time. Karena, kesepakatan PKS-Demokrat
terjadi sesaat sebelum duet capres-cawapres SBY-Boediono dideklarasikan
di Bandung, Jumat (15/5) lalu.

Kendati demikian, menurut Mahfudz, kontrak politik antara PKS dan
Demokrat merupakan satu kesatuan dengan piagam koalisi yang
ditandatangani semua partai pendukung Demokrat, di Cikeas, Sabtu (16/5)
lalu.

“Koalisi antara Ketua Majelis Syuro PKS (Hilmi Aminuddin) dengan SBY
adalah bagian tidak terpisah dengan naskah itu,” kata dia.

Berikut empat butir kesepakatan PKS-Demokrat:

1. Aturan main koalisi di pemerintahan

2. Aturan main koalisi di parlemen

3. Program kebijakan pemerintahan koalisi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hubungan luar negeri

4. Menyetujui mekanisme komunikasi koalisi

Seperti diberitakan, sekitar dua jam sebelum deklarasi, pasangan
SBY-Boediono ditemui tiga petinggi PKS. Mereka yang menemui
SBY-Boediono di Hotel Sheraton Bandung yakni, Ketua Majelis Syuro PKS,
Hilmi Aminudin, Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dan Sekretaris
Jenderal PKS, Anis Matta.

Padahal, PKS merupakan salah satu mitra koalisi Demokrat yang menentang
keras pemilihan Boediono sebagai calon wakil presiden. Alasannya,
Boediono dinilai tidak mewakili mitra koalisi. Usai deklarasi
SBY-Boediono, Tifatul pun memberikan pernyataan mengapa menerima
Boediono.

“Mengenai mahzab ekonomi Boediono. Bahwa beliau (SBY) mengatakan,
Undang-Undang mengenai sukuk dan syariah justru lahir pada masa
Boediono. Karena itu, kami akan mengawal itu dan PKS ada di dalam
situ,” kata Tifatul usai deklarasi SBY-Boediono.

PKS DAPAT JATAH KURSI KABINET

KEDUA TERBANYAK SETELAH DEMOKRAT

Jawa Pos, Senin, 25 Mei 2009

JAKARTA – Jatah kursi kabinet parpol pendukung SBY- Boediono mulai
terkuak. PKS, parpol pendukung dengan saham terbesar setelah Partai
Demokrat, hampir dipastikan mendapatkan jatah kursi terbanyak kedua
setelah partai yang didirikan SBY itu. Jika menang, kabinet
SBY-Boediono berencana memiliki 33 menteri. Jatah untuk parpol adalah
17 kursi menteri, sisanya 16 menteri akan diisi profesional.

Menurut sumber di internal PKS, pembicaraan tentang pembagian kursi
antarpeserta koalisi sebenarnya telah dilakukan. Bahkan, personal yang
akan mengisi pun sebenarnya sudah dikantongi. Di antaranya, posisi
menteri pertahanan akan diisi dari angkatan darat dan menteri keuangan
tetap dipegang Sri Mulyani.

“Kalau alokasi, PKS minimal dapat empat. Yang terbanyak tetap
Demokrat,” ujar sumber itu saat dihubungi tadi malam (24/5). Menurut
dia, pembagian kursi tersebut dilakukan SBY dengan asas
proporsionalitas. Dengan didasarkan pada perolehan kursi di DPR, hal
itu diharapkan meminimalisasi potensi masalah di kemudian hari.

ka mengacu pada persentase perolehan kursi hasil penetapan KPU, PKS
diperkirakan mendapatkan empat kursi. PAN, PPP, dan PKB diperkirakan
hanya
mendapatkan masing-masing dua kursi. Demokrat akan mendapatkan tujuh
kursi.”Namun, kemungkinan jatah Demokrat itu akan dikurangi kalau ada
partai di putaran kedua ikut bergabung, minimal jadi lima,” tambahnya.
Sayang, dia tak bersedia mengungkapkan pos apa saja yang akan didapat
partainya.

PKS, seperti pernah diberitakan, disebut mengincar delapan menteri.
Salah satu pos menteri yang mereka inginkan adalah Mendiknas.
Dikonfirmasi terpisah akan hal itu, anggota Majelis Syura PKS Soeripto
tak menampik bahwa ada pembicaraan soal alokasi kursi untuk setiap
parpol. Termasuk cara pembagian dengan didasari perolehan kursi
tersebut. “Tapi, itu urusan ketua majelis syura (Hilmi Aminuddin, Red)
dan SBY langsung, kita tidak ikut-ikut,” ujarnya.

Pengurus dan kader PKS lainnya, kata dia, cukup berkonsentrasi untuk
menyukseskan pemenangan SBY-Boediono. Sebab, menurut Soeripto, ukuran
hak untuk mendapatkan jatah kabinet juga akan mengacu pada seberapa
besar sumbangsih parpol memenangkan pilpres. “Itu menjadi salah satu
kesepakatan di antara parpol koalisi,” tambahnya.

PKS termasuk parpol yang mempunyai banyak kader yang bisa dipasang di
kursi menteri. Selain Soeripto, ada Hidayat Nurwahid, Tifatul
Sembiring, Anis Matta, dan Irwan Prayitno. (dyn/tof)

PD BANTAH: PKS BELUM DAPAT JATAH DI KABINET

Vina Nurul Iklima, Inilah.com, 25/05/2009 – 10:15

INILAH.COM, Jakarta – Kontrak istimewa antara capres SBY dengan
PKS untuk menyetujui cawapres Boedino dibantah mentah-mentah oleh
Partai Demokrat. Sebelumnya PKS juga telah membantah kontrak politik
khusus tersebut.

“Itu rumor. Sampai sekarang belum ada pembicaraan tentang jatah
kabinet. Konsentrasi tengah pada pemenangan pilpres,” kata Ketua DPP PD
Anas Urbaningrum saat dikonfirmasi INILAH.COM di Jakarta, Senin (25/5).

Anas mengaku belum menerima informasi terkait adanya kontrak istimewa
tersebut. Ia tak meyakini akan menimbulkan kecemburuan antar partai
peserta koalisi, karena kabar itu cuma rumor. “Itu rumor untuk
mengacaukan konsentrasi pemenangan pasangan SBY-Boediono, ” kata Anas.

Ia juga mengimbau pada semua pihak untuk tidak mengganggu fokus
kampanye, dengan memunculkan hal-hal yang bersifat spekulatif itu.
Karena semua tim sukses tentunya saat ini sedang berkonsentrasi dan
kerja maksimal menjelang pilpres.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemenangan
pasangan SBY-Boediono, tidak ada yang lain,” tandasnya.

Sebelumnya beredar kabar dalam kontran antara SBY dengan PKS
menyepakati beberapa hal sebagai imbalan menerima Boediono sebagai
cawapres. Dalam deal-deal itu, PKS meminta jatah 7 menteri dan 4 dubes.
Namun oleh SBY hanya disetujui 4 menteri saja.

7 Jatah menteri yang diminta PKS kabarnya adalah Presiden PKS Tifatul
Sembiring sebagai Menkominfo, Wakil Ketua Komisi IV DPR asal FPKS
Suswono sebagai Mentan, Ketua Majelis Pertimbangan PKS Suharna
Surapranata sebagai Menristek, Dubes RI di Arab Saudi Salim Sagaf Al
Jufri sebagai Mensos, Ketua Komisi X DPR asal FPKS, Prof. Dr. Iwan
Prayitno sebagai Mendiknas, Wakil Ketua Komisi III DPR asal FPKS
Suripto sebagai Menperin, Ketua Dewan Pakar PKS Kemal Aziz Stamboel
sebagai Menneg BUMN.

Tapi kabarnya yang disetujui SBY haya 4 menteri yakni untuk Tifatul
sebagai Menkominfo, Suswono sebagai Mentan, Suharna sebagai Menristek,
dan Salim sebagai Mensos. [ikl/sss]

PKS BANTAH

DOKUMEN KESEPAKATAN KURSI MENTERI

By Republika Newsroom

Senin, 25 Mei 2009 pukul 05:24:00

JAKARTA — Presiden PKS, Tifatul Sembiring menegaskan, tidak benar
PKS meminta jatah kursi menteri sebagai syarat berkoalisinya partai ini
dengan Demokrat.

Sebuah sumber mengatakan, dua pekan setelah penandatanganan kontrak
koalisi di Cikeas, ditemukan dokumen kesepakatan yang ditandatangani
Hilmi Aminuddin dan SBY. Dokumen tersebut berisi pengajuan tujuh kursi
menteri dari PKS sebagai syarat menyetujui koalisi dan penerimaan
terhadap Boediono.

Informasi yang diperoleh dari sumber Republika, dokumen itulah kunci
terjadinya kesepakatan koalisi PKS dengan PD. “Pak SBY setuju, tapi
dari tujuh kursi menteri itu hanya empat yang disetujui, tiga lainnya
dicoret Pak SBY,” ujar sumber.

Keempat kursi menteri yang disetujui bakal diduduki kader PKS adalah
menteri sosial, menteri riset dan teknologi, menteri pertanian, serta
menteri komunikasi dan informatika.

Namun demikian, Tifatul membantah keras adanya kesepakatan bagi-bagi
kursi di kabinet tersebut. “Tidak benar itu, saya bisa yakinkan kalau
informasi itu tidak benar,” tegas Tifatul.

Dia menjelaskan, saat bertemu dengan SBY di Bandung, tidak ada dokumen
apa pun yang ditandatangani Hilmi Aminuddin dan SBY. Seperti yang
disampaikan kepada media massa setelah penyampaian pemilihan Boediono
sebagai cawapres SBY, PKS hanya ingin meminta penjelasan langsung
perihal cawapres.

“Persoalan yang benar, kita hanya ingin minta penjelasan langsung
masalah cawapres, karena kan waktu itu belum ada penjelasan sama
sekali,” kilah Tifatul.

Kecuali masalah cawapres, Tifatul menambahkan, agenda komunikasi dengan
SBY menyangkut kontrak politik koalisi yang belum ditandatangani SBY.
“Tim 5 dan Tim 9 kan sudah ada kesepakatan piagam koalisi, nah itu
belum ditandatangani SBY, makanya dibawa saat pembicaraan di Bandung,”
tandas Tifatul.- ade/ahi

PPP TAK CEMBURUI KONTRAK SBY-PKS

Vina Nurul Iklima, Inilah.com, 24/05/2009 – 07:23

INILAH.COM, Jakarta – PPP mengaku tak cemburu dengan kontrak
politik antara capres Susilo Bambang Yudhoyono dengan PKS. Selain bukan
untuk konsumsi publik, menurut partai berlambang kabah itu tidak ada
manfaatnya membicarakan kontrak istimewa tersebut.

“Tidak. Kami tidak cemburu, dan tidak ada kecemburuan diantara partai
koalisi dengan Demokrat. Saya tidak mau mengomentari ini (kontrak),
lagipula ini bukan konsumsi publik dan tidak ada manfaatnya,” kata
Ketua FPPP Lukman Hakim Saefuddin saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta,
Minggu (24/5).

Lukman mengaku baru mendengar kabar soal adanya kontrak antara SBY
dengan PKS, yang menyebutkan PKS mendapat jatah 4 menteri. Dan ketika
disinggung soal yang sama, ia memilih bungkam soal kontrak politik yang
disepakati antara PPP dengan SBY.

“Tidak, kita belum ke arah sana. Kita saat ini sedang berkonsentrasi
untuk pemenangan pilpres melalui power sharing, PPP belum membahas
secara mendetil, itu nanti, saat ini kita konsentrasi dulu ke pilpres,”
paparnya.

Lukman mengatakan, ia tak mau berkomentar banyak, karena kabar kontrak
istimewa antara SBY-PKS itu perlu dikroscek kebenarannya. Ia tak
menanggapi karena informasi yang tidak jelas bisa menimbulkan hal yang
tak baik.

Kabar burung santer berhembus, SBY dan Hilmi PKS meneken kontrak
koalisi pada 15 Mei 2009 di Bandung, jelang deklarasi SBY-Boediono.
Kontrak berupa 2 lembar kertas yang diparaf SBY dan Hilmi pada tiap
lembarnya. Isinya, PKS meminta jatah 7 menteri dan 4 dubes sebagai
imbalan menyetujui Boediono menjadi cawapres pendamping SBY. [ikl/ton]

MUI: Ayat Alquran Jangan Disalahgunakan Pada Kampanye Pilpres


Medan (ANTARA News) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut meminta kepada peserta kampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009 ini agar jangan sampai menyalahgunakan ayat-ayat suci Alquran pada kegiatan politik tersebut.

“Ayat suci itu jangan dimanfaatkan pada tidak pada tempatnya,” kata Ketua Umum MUI Sumut, Prof Dr Abdullah Syah, MA di Medan, Senin.

Hal tersebut dikatakannya ketika diminta komentarnya mengenai pemanfaatan ayat suci Alquran pada kegiatan Pilpres tersebut.

Menurut Abdullah Syah yang juga Guru Besar IAIN Sumut itu, sebenarnya penggunaan ayat suci Alquran itu syah-syah saja dan tidak tidak perlu dilarang, asalkan digunakan dengan baik dan benar, serta tidak menjelek-jelekkan seseorang.

Penggunaan ayat suci itu juga dianggap sebagai siar agama Islam, dan tidak perlu dilarang.” Hanya saja yang tidak dibenarkan adalah jangan mengunakan ayat suci tersebut, bertujuan untuk menjelek-jelekkan orang, memfitnah atau mengecilkan orang lain,” katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, di dalam ajaran agama manapun, jelas tidak dibenarkan mempergunjingkan atau menceritakan aib orang.Apalagi,saat membahas keburukan orang itu, membawa-bawa pula ayat Al Quran tersebut.

“Jadi ayat Al Quran itu harus benar-benar dijaga kesuciannya dan jangan sampai ternoda oleh orang-orang yang salah dan tidak dapat menghargainya.Ini yang perlu dipikirkan agar jangan orang sembarangan menggunakan ayat suci pada saat kampanye di masyarakat,” tegas Abdullah Syah yang tokoh agama di Sumut.(*) 

Sumber:  http://www.antara .co .id/arc/2009/6/1/mui-ayat-alquran-jangan-disalahgunakan-pada-kampanye-pilpres/