Lumpuhnya Kepemimpinan


OLEH SOEGENG SARJADI

Matikan radio dan televisi. Berhentilah membaca koran. Apakah Indonesia menjadi tampak indah dan damai dengan rakyat yang tersenyum simpul karena bahagia?

Jawabnya ternyata tidak. Ketika semua alat komunikasi dimatikan dan kita mencoba menjauh dari persoalan, ibu-ibu penjual sayur, sopir taksi, dan pedagang kaki lima—sekadar menyebut beberapa contoh—menyuarakan jeritan hati bahwa beban hidup saat ini semakin berat.

Harga beras semakin mahal, premium langka di banyak tempat, dan tawuran serta kekerasan terjadi di mana-mana. Biaya pendidikan dan kesehatan pun tidak murah, sementara para politikus dan penegak hukum berlomba mengorupsi uang negara. Dengan sejumlah indikator tersebut, Indonesia sebenarnya sedang memasuki sebuah krisis baru, yaitu krisis kepemimpinan. Krisis tersebut menyeret ketidakpastian hidup rakyat dan hanya mungkin terjadi apabila kepemimpinan nasional tidak efektif.

Saya menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kebanyakan penguasa saat ini alam bawah sadarnya dikerangkeng oleh mimpi masa kecil yang salah penerapan. Seperti harapan para orangtua, mereka menginginkan anaknya ”menjadi orang” (menjadi pejabat). Sayang sekali, tafsir ”menjadi orang” tersebut sebatas menikmati kekuasaan dan bukan bekerja keras untuk rakyat. Pendeknya, kebanyakan elite kita cita-citanya lebih kecil dari dirinya sendiri.

Fenomena ”tiji tibeh”

Bandingkan secara ekstrem karakter Presiden Yudhoyono dan para politisi sekarang dengan para bapak bangsa. Ternyata tidak bisa dibandingkan. Para pendiri republik mempunyai cita-cita yang dipegang teguh, hidup sederhana, dan siap mati demi mempersiapkan jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkaran energi seperti itu, ideologi Pancasila benar-benar memancar dalam semangat kesejatiannya dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebaliknya, para politikus masa kini tak lebih dari orang-orang tanggung. Mereka menjadi politikus bukan karena gejolak hati ingin menegakkan peri kehidupan dan kemerdekaan bangsa serta pencapaian kebahagiaan bersama, melainkan ingin menumpuk kekayaan dan merengkuh kekuasaan. Indikasinya bisa dilihat dari banjir pesan layanan singkat (SMS) yang dikirim Nazaruddin mengenai aliran dana politik untuk para figur utama Partai Demokrat.

Jika apa yang dikemukakan Nazaruddin itu benar, Republik ini tinggal menunggu ambruknya. Para politikus muda, yang semula diharapkan membawa Indonesia menjadi berdaulat, berdikari, dan berbudaya, ternyata menjadi anak muda tanggung yang hanya ingin segera cepat kaya. Sementara para seniornya sekadar menikmati kekuasaan dan menebar citra serta pidato tanpa makna. Ironinya, Yudhoyono lebih sibuk mengurusi SMS dan persoalan partai daripada masalah besar bangsa.

Karakter kepemimpinan yang dikendalikan oleh keadaan seperti itu membuat bangsa ini kehilangan arah. Indikasinya, Pancasila pun menderita karena dijadikan pelesetan untuk menggambarkan realitas kekinian kita.

Alhasil, kelima silanya pun berubah jadi Keuangan yang Mahakuasa; Korupsi yang Adil dan Merata; Persatuan Mafia Hukum Indonesia; Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.

Apakah pelesetan itu salah? Hati Anda pasti menjawab tidak. Apakah itu menyimpang dari realitas kehidupan kebangsaan kita saat ini? Nurani Anda pasti juga menjawab tidak.

Itulah alasan mengapa saya mengatakan, bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat, sekarang adalah the beginning of the end of an era. Dengan semua skandal yang informasinya digelontorkan oleh Nazaruddin, ibarat serangan virus Guillain-Barre syndrome yang ganas, tidak tertutup kemungkinan Yudhoyono dan Partai Demokrat secara perlahan akan lumpuh. Kalau masih mau selamat, amputasi perlu segera dilakukan.

Akan tetapi, sekali lagi, Yudhoyono tidak tepat mengambil sikap. Konferensi pers yang dilakukan pada Senin (11/7) malam tidak membawa efek apa pun di hadapan publik. Bahkan muncul guyonan, ternyata Yudhoyono adalah juru bicaranya Anas Urbaningrum. Semua itu terjadi karena Yudhoyono tidak tampil biasa saja. Ia tidak memberi tempat kepada yang muda untuk maju ke depan dan belajar bertanggung jawab. Padahal, masalah partai itu sebenarnya bisa diselesaikan sambil minum kopi pagi, ketika masih memakai piyama karena baru bangun tidur, seperti yang dahulu dilakukan Bung Karno.

Sementara itu, serangan Nazaruddin sudah sampai puncaknya. Semangatnya sudah ”tiji tibeh” (mati siji mati kabeh, mati satu mati semua). Tidak tertutup kemungkinan bukan saja nama-nama seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang ditembak, tetapi juga nama-nama lain yang lebih besar. Sekali lagi, menurut hipotesis saya, ini adalah the beginning of the end of an era bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat.

”Lame duck”

Semua kegaduhan dan ketidakpastian itu terjadi karena—sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan—Yudhoyono seperti orang yang tidak berdaya. Ia menjadi lame duck. Padahal, harapan 60 persen pemilih dititipkan di atas pundaknya. Di dalam keluarga orang-orang yang menaruh harapan itu, ada bayi, anak kecil, dan manula. Kebanyakan dari mereka tentu saja hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.

Jika mereka terus disia-siakan dan bangsa ini tidak segera dipandu untuk menjadi optimistis, sebagai mantan aktivis Angkatan 66, saya khawatir gerakan penggulingan oleh aktivis dan mahasiswa mungkin saja terjadi. Biarlah sejarah yang menjawabnya.

Soegeng Sarjadi Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate ​
(Kompas, 14 Juli 2011)

Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS


Pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 10-15 persen tahun ini. Dengan kenaikan itu, gaji pokok PNS akan meningkat mulai dari Rp1,175 juta hingga Rp4,1 juta per bulan.

Kenaikan gaji pokok itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Selain gaji pokok, PNS juga menerima tunjangan lainnya seperti tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, bahkan tunjangan kinerja yang nilainya melebihi gaji pokok. Tunjangan kinerja ini terutama didapatkan pegawai yang bekerja di kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasi-nya. Menurut Dirjen Perbendaharaan, Agus Supriyanto, tunjangan struktural yang diterima mencapai Rp6 juta untuk eselon I. Total untuk golongan IV e atau setingkat wakil menteri keuangan dapat membawa pulang gaji Rp40 juta.

Berikut ini beberapa rincian kenaikan gaji PNS 2011 dari golongan terendah ke tertinggi:

Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.175.000
Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 10 tahun Rp1.346.800
Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 26 tahun Rp1.675.200

Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.505.400
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 11 tahun Rp1.749.600
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 21 tahun Rp2.004.900
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 33 tahun Rp2.361.400

Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.902.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.180.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.499.000
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 32 tahun Rp2.943.400

Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 0 tahun Rp2.245.200
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.537.300
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.949.400
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 32 tahun Rp3.473.900

Sementara itu, untuk pejabat eselon I, yaitu golongan IV d dan golongan IV e adalah:

Golongan IV d masa kerja 0 tahun Rp2.542.300
Golongan IV d masa kerja 10 tahun Rp2.913.900
Golongan IV d masa kerja 20 tahun Rp3.339.700
Golongan IV d masa kerja 32 tahun Rp3.933.600
Golongan IV e masa kerja 0 tahun Rp2.649.900
Golongan IV e masa kerja 10 tahun Rp3.037.100
Golongan IV e masa kerja 20 tahun Rp3.481.00
Golongan IV e masa kerja 32 tahun Rp4.100.000
Untuk selengkapnya dapat dilihat pada dokumen Daftar Gaji Pokok PNS 2011 di kanan atas.
(Vivanews.com)

Dipo Alam: Korban Terakhir “Impeachment” Cukup Gus Dur


Sabtu, 19 Februari 2011

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam.

Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai kegenitan yang terpaksa.

“Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah,” kata Dipo dalam wawancara khusus dengan ANTARA di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu.

Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.

Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.

Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Seokarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara.

Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensiil sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer.

“Saya melihat Gus Dur di-impeach itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa impeachment kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali,” tuturnya.

Berikut petikan wawancara dengan Dipo Alam:

Selama ini saya diam, saya tahu tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red) saya sebagai Seskab, saya mengurus keppres, inpres, perpres, orang pensiun, masalah persidangan, masalah-masalah hukum, dan saya memfasilitasi untuk manajemen kabinet dari Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu saya dapat tambahan juga untuk mengkoordinasikan staf khusus presiden. Ketika saya dilantik sebagai seskab ada satu hal yang saya ingat dari pidato, ucapan presiden bahwa tugas saya dalam manajemen kabinet tidak di dalam hasilnya saja berupa legislasi tetapi juga prosesnya. Itu memang saya terjemahkan sendiri dalam manajemen kabinet ini. Jadi ini tidak terbatas “scope”nya hanya terbatas pada kertas-kertas keppres, inpres, masalah-masalah legislasi itu kemudian juga persidangan, kemudian arahan-arahan presiden dalam persidangan itu saya bawakan juga untuk kabinet kepada menteri-menteri. Tadinya saya menjalankan itu satu tahun, saya tidak pernah bicara, hampir jarang sekali karena saya tahu posisi saya sebagai seskab. Tapi ketika kelompok lintas agama itu sudah menjadi wacana publik di luar dan diberikan kesempatan oleh presiden untuk berdialog di Istana, tetapi sayangnya yang ditampilkan oleh terutama Pak Din Syamsuddin sebagai pimpinannya yang meminta adanya dialog itu, saya jadi terkejut. Saya lihat dari ungkapan-ungkapannya dia bukan kritik yang “genuine” sebagai gerakan moral tapi dia sudah memperlihatkan suatu kebencian dalam ungkapan-ungkapannya dalam arti kalau bisa memperkecil SBY sebagai seorang presiden. Jadi saya pikir ini sudah waktunya karena kalau saya minta kepada staf khusus presiden dan saya juga minta kepada menteri-menteri, mereka sibuk dengan bidangnya masing-masing. Saya pikir saya ambil inisiatif.

Masyarakat sekarang ingin tahu ada apa di balik Pak Dipo yang tiba-tiba muncul dan bergerak?

Biar publik mengetahui bahwa apa yang disebut gerakan moral mereka itu tidak murni. Mungkin awalnya murni, kemudian mereka sudah mulai memperbesar, dimanfaatkan oleh mereka yang jagoannya dalam Pilpres tertentu kalah. SBY dalam satu putaran menang 61 persen, mereka berharap kalau jagoannya menang kan terangkut juga. Itu wajar saja. Oleh karena itu saya ingin pisahkan antara gerakan moral yang murni dengan gerakan politik. Timbullah ide itu supaya secara singkat, memakai bahasa terang, bahasa rakyat, bahasa politik, orang itu tahu. Saya tahu dari organisasi-organisasi agama lainnya tidak setuju dengan gerakan-gerakan mereka. Itu saya ingin memisahkan juga, ini perlu diketahui oleh rakyat, kenapa saya perlu turun tangan karena orang perlu tahu.

Masyarakat kan lihat Pak Dipo turun gunung, apakah selama ini memang sistem di istana menteri-menteri kurang membela Presiden?

Mestinya kan ada sistemnya, ada juru bicara? Saya turun bukan karena keluhan presiden. Jadi sebenarnya kritik saya juga ke dalam. Nomor satu, ini kan kabinet koalisi, nomor dua ditambah lagi dengan para profesional. Ketika keluar masalah kritik-kritik itu, mereka belum sigap menanggapi. Belakangan ini saya melihat ketika Ibu Armida (Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas-red), Kepala BPS, dan beberapa menteri itu berbicara. Memang sebelumnya mungkin mereka menggunakan bahasa-bahasa birokrat dengan angka tapi mungkin penjelasannya tidak bisa dipahami oleh masyarakat sementara kelompok lintas agama ini menggunakan bahasa yang merakyat supaya cepat diserap dan memang karena saya melihat itulah tadi. Saya sebenarnya secara tidak langsung juga mengajak para menteri untuk memberikan respon pada kritik-kritik semacam itu, jadi bukan untuk mengkultuskan individu SBY, bukan. Ini memang merupakan jobnya mereka. Oleh karena itu saya juga minta humas-humas mereka, eselon satu mereka menerjemahkan dengan bahasa terang. Selama ini saya lihat mungkin karena adanya staf khusus presiden dan juru bicara presiden sehingga semua kritik, semua masalah, itu seolah-olah harus presiden yang menjawab.
Lalu member of the cabinet di mana tugasnya untuk menjelaskan kepada masyarakat?

Bagaimana tanggapan presiden terhadap gerakan Pak Dipo?

Beliau tidak mengatakan boleh atau tidak. Memang saya tidak meminta ijin karena kalau saya meminta ijin berarti kan saya mendapat perintah dari Presiden. Tentunya yang saya inginkan tadi saya ingin lepas dari rambu-rambu yang bisa membatasi saya dalam manuver saya. Jadi saya tidak minta ijin tapi saya melaporkan setelah saya lakukan. Beliau tidak memberikan tanggapan apa-apa, tidak ada larangan, juga tidak mengatakan harus begini-begini. Beliau hanya “appreciate” bahwa responnya beliau tahu, paham, hanya appreciate.

Jadi menunjukkan bahwa dalam orisinalitasnya ini adalah inisiatif saya tanpa minta ijin Presiden. Saya melaporkan, beliau juga memahami bahwa saya sebagai anggota kabinetnya mengcounter wacana-wacana politk. Itu memang hak saya juga.

Apa pekerjaan staf-staf khusus kalau begitu?

Ada. Staf-staf khusus itu ada juru bicara yang menjelaskan ke masyarakat apa yang presiden lakukan. Juga ada staf-staf lain yang memberi penjelasan dan mereka menggunakan bahasa-bahasa bidang mereka, kapasitas mereka, baik yang politis maupun informasi publik. Memang kita bagi tugas dan kalau saya menggunakan bahasa terang karena mereka juga tahu siapa saya. Saya kan bukan tiba-tiba jadi seskab begitu saja.

Pak dipo berubah waktu jaman aktivis kritis terhadap kekuasaan sekarang Pak Dipo terlihat pembela kekuasaan, pembela SBY?

Dulu saya kan melawan otoritarian. Sejak saya masuk SMP sampai SMA sebelum pecah Gestapo saya selalu ikut pidato Bung karno. Tetapi ketika Bung Karno tidak mau membubarkan PKI dan adanya korban pahlawan revolusi, saya mengatakan tidak, saya melawan. Saya ikut demonstrasi pada show of force 12 Maret. Tokohnya waktu itu yang hebat kan Sarwo Edhie. Saya demo di Pejambon, di Thamrin, dan sebagainya. Soeharto adalah kita yang naikkan bersama-sama ketika show of force 12 maret itu. Kabinet pembangunan I, II, ok, III sudah mulai kelihatan otoritariannya dia. Ketika pemilu 1977 saya masih ingat bersama almarhum Nurcholish Madjid dan juga penyanyi Trio Bimbo kampanye untuk PPP (Partai Persatuan Pembangunan-red). Tujuannya bukan untuk PPPnya tapi untuk menggemboskan Golkar. Saya calonkan Ali Sadikin sebagai presiden, itulah kenapa saya akhirnya ditahan karena saat itu mencalonkan presiden saja bisa ditangkap. Tapi kan mulainya awal-awal tonggak demokrasi saya mulai ikut. Saya mulai kritik Pak Harto ketika dia masih sehat, bukan ketika dia hampir mati.

Ketika jaman Habibie saya juga anggota MPR, kita mengawal, kita membuat TAP MPR anti korupsi, anti KKN, saya ikut bahkan butir di TAP MPR ada yang diambil dari ide saya. Tidak hanya Pak Harto yang dikritik tapi juga kroni-kroninya, itu sumbangan saya yang saya ingat di komisi C ketika reformasi itu. Terus termasuk sampai ke Gus Dur saya diangkat sebagai, tidak pakai keppres , “Udah Dipo sekarang kamu bantu saya sebagai staf ahli presiden.” Saat itu siapa yang tidak senang kepada Gus Dur. Maksud saya, bukan sebagai presidennya, dia menang dengan adanya pemilihan terbuka tapi sayangnya karena memang dia fisiknya terbatas dan kedua karena memang dia mengabaikan, ini yang saya belajar, dia mengabaikan wacana-wacana ataupun persepsi politik yang dikembangkan oleh pihak oposisinya dia. Tapi walau bagaimana dia adalah seorang presiden. Jadi pengalaman saya sebagai eselon satu ini sudah lima presiden dengan saya mulai diangkat oleh Pak Harto sebelum dia jatuh kemudian sampai akhinya ke Pak Yudhoyono sebagai Deputi Menko perekonomian. Jadi sudah lima presiden dan enam menko, dari Pak Ginandjar (Ginandjar Kartasasmita-red) sampai Pak Ical (Aburizal Bakrie-red) terakhir. Sekarang kalau disebut saya di dalam, kan berbeda jauh, SBY itu tidak sama dengan Soeharto, dia tidak mungkin jadi presiden seumur hidup. Kemudian kekuasaan-kekuasaan presiden itu wewenang-wewenangnya sudah dicopot oleh reformasi sehingga dengan demikian wewenang “power” itu ada di media karena kebebasan pers, ada di gubernur, bupati, karena desentralisasi yang telah kita lakukan.

Bapak banyak menyerang lintas agama, jangan-jangan ini masalah personal?

Tidak. Saya kan juga bisa disebut simpatisan Muhammadiyah. Masjid saya muhammadiyah di Jakarta Timur. Kalau saya sedekah, kurban, saya juga ikut perbaiki di sana, itu kan warga Muhammdiyah punya.

Apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak dengan turun gunung ini?

Saya pasti suatu saat harus stop. Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah. Tetapi saya harus stop suatu saat. Tapi kalau memang gerakan-gerakan ini terus arahnya saya lihat tidak stop, saya akan melayani terus. Stop itu bukan mereka berhenti mengkritik. Tapi sekarang saya mendengar ini bukan untuk pemakzulan, bukan untuk impeachment, kritik-kritik seperti itu oke. Tapi kalau sudah mulai gerakan massa dan membawa-bawa agama ini yang bahaya, bisa terjadi konflik agama horizontal. Jadi sebaiknya mereka itu tertulis dan minta baik-baiklah, tapi kalau kita ketemu tokoh-tokoh agama yang lainnya kan tidak apa-apa. Mengapa harus eksklusif begitu, mengapa pengutaraannya harus dengan ucapan ungkapan yang nampak seperti kebencian? Itu yang saya secara moral atau hati nurani tidak terima. Tapi kalau mereka sudah berubah, mereka tidak katakan lagi bahwa pemerintah atau SBY khususnya `deviate constitution” atau ingkar pada konstitusi dan melakukan kebohongan publik, ya sejauh mereka kritik silahkan saja. Justru kita senang saja untuk saya itu masukan kepada menteri saya. Karena bisa saja pengertian mereka salah karena tidak mengerti atau memang sengaja mau dibaurkan. Contoh, kebohongan publik dalam masalah angka kemiskinan digunakan metodologi dicampur dengan raskin, ini kan sudah dijelaskan oleh Ibu Armida bahwa ini lain.

Artinya menteri-menteri tidak berhasil menjalankan fungsi public relation karena gerakan kritik itu luas ditanggapi oleh masyarakat padahal Presiden berulangkali meminta menteri-menteri sigap menanggapi isu-isu terkini?

Mungkin sebagian itu ada benarnya. Oleh karena itu kalau umpanya saya sebut stop kepada gagak hitam, kepada kelompok ini, tapi kalau memang ada beberapa menteri masih juga belum melakukan itu, itu kewajiban saya sebagai manajemen kabinet, saya mengingatkan. Kalau mereka tidak juga, itu berarti kritik dari dalam saya keluarkan.Jangan hanya mau diam-diam saja menjadi menteri, menjadi menterinya mau, tapi ketika presiden diserang yang menyangkut dengan kebijakan dan otoritas mereka, itu mereka diam saja tidak mau memperbaiki.
Jadi bisa dinilai ada pembiaran dari anggota kabinet untuk tanggapi isu-isu penting?

Mungkin tanpa disengaja atau tanpa sadar. Saya tidak akan menggunakan kata pembiaran, tapi sensitivitas mereka tatkala isu itu dipolitisasi tidak cepat tanggap. Kalau itu ditanggapi oleh staf khusus presiden dan itu biasanya oleh beberapa televisi senang menjadi konsumsi bisnisnya mereka supaya di prime time itu iklan mereka tambah banyak. Kan itu jadinya presiden, padahal kebiasaan ini harusnya tidak begitu, menterinya harus langsung.

Sebagai contoh ketika buku SBY, kan saya juga cepat turun dan akhirnya mendiknas relatif cepat turun untuk menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dan tidak ada keinginan atau peran dari SBY.

Ada pesan khusus kepada tokoh lintas agama terkait sekarang ini kekerasan antar umat beragama?
Ada baiknya mereka diimbau, “uruslah umatmu jangan hanya politik praktis?”

Sebenarnya tidak apa-apa mereka kritis, tapi sekarang sadarkah mereka bahwa mereka sebagai tokoh agama juga dimanfaatkan untuk gerakan-gerakan politis, itulah yang saya katakan istilah tunggang menunggangi. Kalau sekarang tokoh agama “concern” dengan politik ya mereka juga manusia politik. Ya wajar saja. Cuma yang saya harapkan mereka harus sadar bahwa bisa saja mereka ditunggangi oleh kepentingan lain menjadi gerakan massa, gerakan politik, yang bisa menjadi konflik horizontal yang bisa rugikan rakyat kita.

Ibaratnya tim kesebelasan kabinet sepakbola, bapak ini kan posisinya di bek, sekarang bapak kan jadi striker, apa bapak tidak takut dituduh offside?

Tidak apa-apa. Kan kalau jadi bek maju ke depan `ngegolin` kan tidak salah juga. Kecuali kalau andaikata saya `ngegolin` bawa masuk pakai tangan ke jaring itu salah. Sejauh di dalam rambu-rambu kenapa tidak? Tapi kan tergantung kenapa saya sebagai bek dan kenapa saya harus menjadi striker. Kan striker kita seharusnya staf khusus presiden. Memang ada satu hal persepsi yang menurut hemat saya kalau staf khusus yang ngomong, itu, “ah ini suara presiden.” Padahal harus dibedakan antara jubir dan staf khusus. Jubir itu membawa apa yang diucapkan oleh presiden, baik yang terucap, tersirat, dia kemukakan. Dia bisa melihat apa yang tersirat dan itu dia ucapkan. Sedangkan staf khusus presiden sebagai aparat membantu presiden dan dia adalah eselon satu dia membantu presiden dengan segala kekhususannya. Dia bisa manuver. Andaikata ada orang kesal dengan Andi Arief dulu ketika kasus Misbakhun. Apa urusannya dengan bencana alam? Tapi karena dia punya datanya dan dia bisa manuver sehingga akhirnya kan bisa terlihat Misbakhun yang hebat dalam Bank Century ternyata dia yang membobol Bank Century sehingga masuk pengadilan. Kalau saya sebagai koordinator, saya bilang, “Andi go ahead with my blessing, jalan.” Jadi memang orang akan melihat dari staf khusus, ini presiden, ini presiden, akhirnya serangan ke istana terus.
(Antaranews.com)

Indonesia dalam Krisis Budaya?


Rabu, 16 Februari 2011

Indonesia dinilai tengah mengalami masalah besar dalam kebudayaan menyusul maraknya amuk massa di sejumlah daerah belakangan ini.

“Indonesia seringkali menghadapi aneka masalah dalam skala yang tidak dapat dikatakan kecil,” kata Kepala Humas Fakultas Kebudayaan Universitas Indonesia (FIB UI), Barbara EL Pesulima, di Depok, Rabu.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Prof Dr Franz Magnis Suseno, seorang budayawan yang banyak terlibat masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sebagai pembicara, dibahas pula mengenai isu-isu kebudayaan sekarang ini. Acara digelar bersama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB) Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia (FIB UI) bersama Departemen Kewilayahan. Menurut dia, pengrusakan tempat ibadah, kekerasan mengatasnamakan agama, kasus-kasus megakorupsi yang tidak kunjung reda, tawuran antarwarga, serta kasus-kasus besar lain yang kadang membuat kita bertanya, ada apa sebenarnya dengan bangsa ini.

Padahal, kata dia selama ini diajarkan bahwa kita adalah bangsa yang ramah, lemah lembut, penuh toleransi, moderat, serta sejumlah jargon indah lain yang terasa bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Lebih lanjut ia mempertanyakan, “Benarkah kebudayaan kita dalam bangsa tengah menghadapi krisis?, apa yang terjadi dengan kebudayaan kita sekarang.

“Pertanyaan lain muncul, “Benarkan kita gagap menghadapi globalisasi sehingga lari dengan cara merusak diri sendiri, masih adakah optimisme di antara kita seperti halnya optimisme yang ada pada para pendiri bangsa ini.

Ceramah budaya diselenggarakan pada Kamis (17/2) di Auditorium Gedung I Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Kampus UI Depok. (F006/E001/S026

(Antaranews.com)

DPR Setujui Remunerasi 6 Lembaga


DPR Setujui Kenaikan Gaji Pegawai 6 Lembaga

VIVAnews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui remunerasi atau tunjangan kerja dan reformasi birokrasi di enam instansi pemerintah, yakni TNI, Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan.

Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menteri Keuangan dalam surat yang dikirimkan 14 Desember 2010 meminta persetujuan DPR untuk menggunakan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk remunerasi dan reformasi birokrasi. Renumerasi adalah tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai atau karyawan atas perbaikan kinerja. Buntutnya, penghasilan atau gaji yang akan diterima oleh pegawai akan meningkat. “Yakni di antaranya untuk TNI Rp3,3 triliun dan Polisi Rp1,9 triliun sebagai remunerasi dan penghargaan prajurit di lapangan yang penerapannya enam bulan, dimulai sejak Juli 2010,” kata dia di Gedung DPR Jakarta, Rabu 15 Desember 2010.

Selain itu, Priyo menambahkan, untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rp6,9 miliar, Kementerian Kesejahteraan Rakyat Rp5,8 miliar, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Rp6,7 miliar, dan Kementerian Pertahanan Rp36 miliar. “Ini diberikan untuk para pegawai di golongan bawah agar tergerak meningkatkan prestasinya,” ujar Priyo. Kenapa hanya enam lembaga itu? Priyo mengakui, idealnya semuanya instansi pemerintah dapat tapi pemerintah hanya mengusulkan enam dan itu yang disetujui. “Kalau dananya diambil dari Pos 99 atau dana candangan untuk berbagai keperluan,” tuturnya.

Sedangkan Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menuturkan, di dalam gedung DPR sudah disepakati reformasi biroksai yang menjadi program utama dan juga telah disetujui pemberian remunerasi di enam instasi. “Ini sudah berlaku sejak 1 Juli, tetapi belum dibayarkan, sehingga pembayaraannya dirapel,” kata dia. (Vivanews.com)

Professor Termuda AS ternyata adalah orang Indonesia (Orang Medan)


 

 

Nelson Tansu  meraih gelar Profesor di bidang Electrical Engineering di Amerika sebelum berusia 30 tahun. Karena last name-nya mirip nama Jepang, banyak petinggi Jepang yang mengajaknya “pulang ke Jepang” untuk membangun Jepang. Tapi Prof. Tansu mengatakan kalau dia adalah pemegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila. Namun demikian, ia belum mau pulang ke Indonesia . Kenapa?

Nelson Tansu lahir di Medan , 20 October 1977. Lulusan terbaik dari SMA Sutomo 1 Medan. Pernah menjadi finalis team Indonesia di Olimpiade Fisika. Meraih gelar Sarjana dari Wisconsin University pada bidang Applied Mathematics, Electrical Engineering and Physics (AMEP) yang ditempuhnya hanya dalam 2 tahun 9 bulan, dan dengan predikat Summa Cum Laude. Kemudian meraih gelar Master pada bidang yang sama, dan meraih gelar Doktor (Ph.D) di bidang Electrical Engineering pada usia 26 tahun. Ia mengaku orang tuanya hanya membiayai-nya hingga sarjana saja. Selebihnya, ia dapat dari beasiswa hingga meraih gelar Doktorat. Dia juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Profesor di Lehigh University tempatnya bekerja sekarang.

Thesis Doktorat-nya mendapat award sebagai “The 2003 Harold A. Peterson Best ECE Research Paper Award” mengalahkan 300 thesis Doktorat lainnya. Secara total, ia sudah menerima 11 scientific award di tingkat internasional, sudah mempublikasikan lebih 80 karya di berbagai journal internasional dan saat ini adalah visiting professor di 18 perguruan tinggi dan institusi riset. Ia juga aktif diundang sebagai pembicara di berbagai even internasional di Amerika, Kanada, Eropa dan Asia .

Karena namanya mirip dengan bekas Perdana Menteri Turki, Tansu Ciller, dan juga mirip nama Jepang, Tansu, maka pihak Turki dan Jepang banyak yang mencoba membajaknya untuk “pulang”. Tapi dia selalu menjelaskan kalau dia adalah orang Indonesia . Hingga kini ia tetap memegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila dan tidak menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia cinta Indonesia katanya. Tetapi, melihat atmosfir riset yang sangat mendukung di Amerika , ia menyatakan belum mau pulang dan bekerja di Indonesia . Bukan apa-apa, harus kita akui bahwa Indonesia terlalu kecil untuk ilmuwan sekaliber Prof. Nelson Tansu.

Ia juga menyatakan bahwa di Amerika, ilmuwan dan dosen adalah profesi yang sangat dihormati di masyarakat. Ia tidak melihat hal demikian di Indonesia . Ia menyatatakan bahwa penghargaan bagi ilmuwan dan dosen di Indonesia adalah rendah. Lihat saja penghasilan yang didapat dari kampus. Tidak cukup untuk membiayai keluarga si peneliti/dosen. Akibatnya, seorang dosen harus mengambil pekerjaan lain, sebagai konsultan di sektor swasta, mengajar di banyak perguruan tinggi, dan sebagianya. Dengan demikian, seorang dosen tidak punya waktu lagi untuk melakkukan riset dan membuat publikasi ilmiah. Bagaimana perguruan tinggi Indonesia bisa dikenal di luar negeri jika tidak pernah menghasilkan publikasi ilmiah secara internasional?

Prof. Tansu juga menjelaskan kalau di US atau Singapore , gaji seorang profesor adalah 18-30 kali lipat lebih dari gaji professor di Indonesia . Sementara, biaya hidup di Indonesia cuma lebih murah 3 kali saja. Maka itu, ia mengatakan adalah sangat wajar jika seorang profesor lebih memilih untuk tidak bekerja di Indonesia . Panggilan seorang profesor atau dosen adalah untuk meneliti dan membuat publikasi ilmiah, tapi bagaimana mungkin bisa ia lakukan jika ia sendiri sibuk “cari makan”.

 

 

PEMIMPIN YANG BISA MEMIMPIN


Saya terkesan ketika seorang CEO sebuah perusahaan memberi arahan kepada bawahan-bawahannya, bahwa dalam menghadapi krisis sekarang justru program-program yang menyangkut pengembangan kepemimpinan perlu digalakkan. “Nasib perusahaan ada di tangan anda, di setiap departemen dan semua unsur organisasi. Sekaranglah waktunya anda membuktikan kepemimpinan”.

 

Pemimpin memang sudah seharusnya: memimpin. “The leaders have to lead”. Nampaknya memang banyak kasus, dimana individu yang diharapkan memimpin sekadar melaksanakan tugasnya dan tidak mengadapi secara konfrontatif segala kompleksitas, ambiguitas dan “unpredictabilities”,  di samping tentu saa me-manage timnya. Terkadang saya jadi bertanya-tanya, bahkan berterima kasih kepada individu-individu yang bersedia, sampai-sampai agak “ngotot” untuk memegang tampuk kepemimpinan suatu lembaga, bahkan Negara. Meminam istilah Karen Agustiawan, mereka pastinya sangat paham dan jago dalam bukan saa “plan the work”, tetapi juga “working the plan”. Nah dalam working the plan inilah baru akan teruji daya adaptasi, inovasi, kejelian menangkap peluang, serta kecerdikan  dalam mengelola kegiatan operasional dalam situasi yang sangat berubah-ubah dan rumit dengan bimbingan yang sangat minimal.

 

Tidak Bisa Bilang: “Tidak Bisa”

 

Dalam setiap pembahasan mengenai kepemimpinan, para ahli sering menyebutkan bahwa pemimpin yang tidak punya visi dan tidak berpegang pada misi yang diemban tidak mungkin bisa sukses mengarahkan anak buah. Kitapun banyak membaca bahwa pemimpin yang berhasil adalah mereka yang membuat keputusan-keputusan yang cemerlang. Hal yang tidak banyak disebut-sebut adalah kesulitan pemimpin dalam menghadapi kompleksitas di lapangan.

 

Bisakah kita berempati pada Obama yang menghadapi musuh-musuh politiknya? Bisakah kita membayangkan Perdana Menteri Australia, menghadapi kebakaran hutan yang menewaskan paling sedikit 166 orang? Bagaimana dengan Karen Agustiawan, yang diberi tanggung awab memimpin lembaga paling produktif secara financial di Negara ini, Pertamina, dengan tujuh anak perusahaan? Dengan sedikit upaya, kita tentunya bisa membayangkan betapa ribet-nya kita bila masuk dalam posisi para pemimpin tersebut. Bahkan saya bertanya dalam hati, “Kok mau-maunya ya orang masuk dalam situasi sesulit itu?”

 

Harapan masyarakat terhadap seorang pemimpin tidak pernah memperkirakan dan mempertimbangkan kesulitannya, namun hanya permasalahannya tuntas. Pemimpin diharapkan menjadi tokoh yang selalu “be there” kalau ada kesulitan dan menyediakan solusi. Dalam keadaan yang terjepit secara financial dan perusahaan dituntut untuk menalankan program, kata-kata “tidak ada budget” bisa diungkapkan oleh departemen keuangan, tetapi pmimpin tertinggi tetap tidak bisa mengelakkan kalau program harus dialankan. The show must go on. Uangnya dari mana, pemimpinlah yang harus putar otak dan mengarahkan semua sumber daya untuk mencari solusi.

Pemimpin dipilih justru bukan karena ia bertugas menjalankan  tugas yang manis-manis. Justru dalam menentukan pilihan pada seorang pemimpin, pemegang saham ataupun rakyat sudah membayangkan pe-er yang mungkin tidak mudah, tentang hal-hal yang bukan saja terjadi di masa lalu tetapi juga yang kita tidak tahu di masa mendatang. Pemimpin ini pun tidak pernah diharapkan untuk sedikit-sedikit berkonsultasi, karena secara prinsip itulah bedanya pemimpin dengan bawahan: ia tidak mempunyai atasan tempat bertanya. Dalam situasi sulit begini, pemimpin juga tidak diharapkan untuk sedikit-sedikit excuse atau mengatakan alasan-alasan bahwa ia perlu waktu belaar, mempelajari atau menganalisa, karena gelombang perubahan yang lebih keras pun akan menyapu kondisi sekarang bila ia tidak menggerakkan organisasinya. “Things are going to go wrong and some crazy things are going to happen”.

 

Kompleksitas yang Menuntut Pengembangan Kekuatan dari Segala Aspek

 

Dalam merencanakan kegiatan assessment center, mengurai aspek-aspek kepemimpinan yang dituntut oleh suatu organisasi terkadang bisa menjadi diskusi yang sangat a lot. Minimalnya seorang pemimpin diharapkan bisa menampilkan kemampuan meneropong masa depan (visi), komitmen, akuntabilitas, integritas, fleksibilitas, keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi, serta mengelola sumber daya yang memberdayakan tim untuk mencapai sasaran.

 

Saat mengukur dan memetakan “kurang lebih”-nya keadaan orang yang dinilai dengan aspek kepemimpinan yang diukur, saya sering membatin, apakah mungkin seorang pemimpin bekera all out bila ia tidak mempunyai kekuatan full spectrumi dalam menghadapi kompleksitas yang ada. Bukan zamannya lagi kita menyebut-nyebut peran pemimpin dengan berperan ganda atau beberapa peran sekaligus, karena setiap pemimpin memang diharapkan berperan secara multifacet. Tiada maaf bagi pemimpin yang lemah dalam sisi tertentu, karena seluruh lembaga akan diserang di sisi lemah tersebut, otomatis lemahlah seluruh organisasi atau negaranya.

 

Bahkan, sambil menggerakkan, seorang pemimpin juga perlu meyakinkan diri dan tim, bahwa pasokan dan kebutuhan tim serta anak buah bahkan rakyat cukup. Bukankah ini yang diharapkan rakyatnya atau pemegang saham? Jadi pemimpin perlu bisa memainkan banyak peran dari penggerak, pemasok, pengelola sumber daya yang efisien, penyemangat, pemecah masalah, pengayom dan masih berpuluh-puluh peran yang memang perlu tampil dimainkan. Kelihatannya tuntutan terhadap seorang pemimpin belum berubah dari zaman dahulu seperti yang dituliskan Mark Twain dalam Life on the Mississippi: “the man has got to learn more than any one man ought to be allowed to know”  dan “that he must learn it all over again in a different way every 24 hours”. (Eileen Rachman & Sylvina Savitri/ Experd/ Klasika/ Kompas, 14/02/2009).