Menguji Kejujuran SBY soal kontrak dengan PKS


SBY, Jawablah Sejujurnya!

OLEH: TJIPTA LESMANA

 

http://www.sinarhar apan.co.id/ cetak/detail- cetak/article/ sby-jawablah- sejujurnya/

 

 

 

Dua hari sebelum pasangan SBY-Boediono mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Bandung, utusan khusus Yudhoyono, Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara) bertemu dengan pimpinan empat partai politik yang sebelumnya menyatakan siap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung SBY. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara pada 12 Mei malam.
Mereka yang hadir adalah Suryadarma Ali (Ketua Umum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hassan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Hadi Utomo (Ketua Umum Partai Demokrat). Tifatul Sembiring, Ketua Umum PKS tidak hadir, meskipun sudah dilayangkan undangan resmi. Muncul spekulasi bahwa PKS kecewa, bahkan dongkol setelah nama Boediono secara resmi disebut sebagai calon wakil presiden SBY. Bahkan, segera saja beredar kabar bahwa PKS bersiap hengkang dari koalisi dengan Demokrat. Ketidakhadiran Tifatul dalam pertemuan di Wisma Negara itu dimaknai sebagai protes keras PKS kepada SBY.   
Tanggal 13 Mei saya tampil bersama fungsionaris tiga partai politik – salah satunya dari  PKS – pada acara talk show sebuah stasiun televisi di Jakarta. Saya bertanya kepada fungsionaris penting PKS itu: PKS kecewa dengan pilihan Boediono? Ia menjawab tegas: “Bukan soal kecewa atau tidak, tapi kami merasa dibohongi…” Maksudnya? “Bukankah lima kriteria cawapres yang diajukan oleh SBY sebelumnya menyebutkan, antara lain, bahwa cawapres harus bisa memperkuat koalisi? Itu berarti harus dari orang partai, bukan nonpartai.” Lalu, ia juga berbicara tentang historis bangsa kita, bahwa dari semula presiden dan wakil presiden merupakan kombinasi Jawa-Non-Jawa, nasionalis-Islam, sipil-militer, dan lain-lain.
SBY tatkala itu, tentu, cemas sekali terhadap ancaman PKS untuk menarik diri dari koalisi lima partai. Ia menyadari betul bahwa untuk pemerintahan yang kuat, dibutuhkan dukungan riil dari PKS, mengingat jumlah kursi PKS yang signifikan di DPR RI. Sekitar 10 jam sebelum deklarasi di Bandung, spekulasi masih santer bahwa petinggi PKS kemungkinan besar tidak akan hadir. SBY kemudian memerintahkan Hatta untuk mengatur sebuah “pertemuan khusus” dengan PKS saat-saat terakhir sebelum upacara deklarasi dimulai.  
Pertemuan di hotel itu memang jadi digelar. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat  itu bicara empat mata dengan Ketua Dewan Syuro PKS. Agendanya jelas: untuk membujuk PKS supaya jangan exit dari koalisi. Dan SBY berhasil. Kedua tokoh ini bahkan berpelukan mesra sebagai simbol keakraban dan everything is OK. Malam itu juga, Tifatul Sembiring membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen “kontrak politik”; begitu juga dengan pimpinan PAN, PKB, PPP serta sejumlah partai kecil lainnya. Memang PAN tidak diwakili oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir yang juga disebut-sebut “ngambek”.

Kontrak Politik
Isi kontrak politik hampir dipastikan tidak lebih basa-basi. Bagaimana implementasinya nanti, hampir dipastikan, sangat ditentukan oleh situasi politis riil saat itu. Yang jelas, beberapa hari setelah deklarasi SBY-Boediono, di masyarakat beredar pesan SMS yang mengatakan bahwa SBY sudah teken “kontrak politik” dengan PKS.  Sumbernya: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Yogyakarta Ahmad Sumiyanto.
Kontrak politik tersebut berisi 10 butir, antara lain (a) PKS mendapat lima kursi menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN, (b) 40.000 PPL Departemen Pertanian kader PKS tidak boleh diberhentikan atau diganti, (c) UU Syariah dan Penyiaran Agama harus segera diundangkan, juga UU Halal dan Haram, UU Kesehatan, (d) Dalam UU Kesehatan ditegaskan bahwa petugas kesehatan muslim tidak boleh melayani pasien non-muslim, (e) Peraturan-peraturan daerah bernuansa Syariah Islam yang kini sudah ada tidak boleh dicabut.
Pernyataan pimpinan PKS Yogyakarta itu dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Dengan demikian, beritanya tidak bisa digolongkan gosip atau rumor, sebab sumbernya jelas, dan media yang mempublikasikannya pun jelas, bahkan media terhormat.
Tentu saja, berita ini amat meresahkan masyarakat, khususnya kaum minoritas dan non-muslim. Petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memang pernah mengeluarkan bantahan dengan mengatakan bahwa SBY belum pernah berbicara tentang kabinet dengan mitra koalisinya. Wong, pemilihan presiden saja belum dilangsungkan, masak sudah ngomong tentang kabinet, lengkap dengan pembagian portofolionya! Begitu kira-kira kata Anas, salah satu Ketua Partai Demokrat.      
Meski dibantah, pesan lewat SMS terus beredar luas, bahkan tampaknya semakin luas. Itu berarti counter statement dari Anas Urbaningrum tidaklah efektif, dalam arti tidak mampu meredam kekhawatiran dan kecemasan masyarakat. Dan setiap hari banyak sekali pertanyaan serupa yang diajukan kepada saya, baik secara langsung maupun lewat SMS. Tentu, saya tidak bisa menjawab, sebab saya tidak tahu apa sesungguhnya isi “pembicaraan gentleman” antara SBY dan petinggi PKS di Bandung, hanya beberapa menit sebelum deklarasi SBY-Boediono diumumkan.

Jawablah Sejujurnya
Nah, demi nama baik dan integritas SBY sebagai calon presiden RI 2009-2014, saya mendesak agar SBY secepatnya memberikan klarifikasi sejujurnya. Benarkah berita itu,  atau tidak lebih pepesan kosong? Kalau memang pepesan kosong, SBY harus pegang betul ucapannya pascapemilihan presiden, dengan asumsi SBY terpilih kembali.
Jika SBY hanya bersikap tutup mulut, lawan-lawannya niscaya akan menyerangnya habis-habisan dalam kampanye pemilu ini.
Pemilihan umum merupakan peristiwa amat penting dalam sistem demokrasi. Lewat pemilu, rakyat memilih pemimpin secara langsung menurut hati nurani dan judgment-nya yang tepat. Untuk itu, rakyat harus mendapatkan informasi selengkapnya dan sejujurnya tentu semua calon pemimpin/presiden yang ada. Jangan sampai rakyat memilih “kucing dalam karung”. Hal ini hendaknya dicamkan betul oleh Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Janji-janji yang diteriakkan dalam setiap kampanye harus betul-betul riil, bukan gombal. Riil dalam arti bisa diimplementasikan, dan pasti diimplementasikan segera setelah dipilih oleh rakyat.
Jika rakyat mendapatkan pemimpin yang dipilih itu, kemudian, plintat-plintut atau mengeluarkan kebijakan yang sungguh di luar perkiraan,  rakyat pasti akan kecewa, bahkan marah. Implikasinya, stabilitas politik hampir dipastikan akan gonjang-ganjing. Jika kontrak politik yang disebut-sebut di atas memang ada, tentu itu merupakan hak prerogatif SBY. Yang rakyat minta, bicaralah yang jujur, jangan ada dusta di antara kita.

Penulis adalah pengamat politik, guru besar komunikasi politik di Universitas Pelita Harapan.

Survey LSI ttg popularitas SBY-Boediono menyesatkan?


Dari: sapto waluyo <swaluyo02@yahoo. com>
Topik: Rilis Pers segera- Popularitas SBY-Boediono diragukan
Tanggal: Kamis, 14 Mei, 2009, 9:27 AM

Center for Indonesian Reform (CIR)

Rilis Pers Segera

“Survei LSI tentang Popularitas SBY-Boediono Sangat Menyesatkan”

[Jakarta, 14 Mei 2009] – Suasana politik nasional semakin memanas setelah calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Boediono sebagai calon wakil presidennya. Berbagai kelompok masyarakat, yang mendukung atau menolak pasangan SBY-Boediono, telah menyatakan aspirasinya lewat pernyataan atau aksi politik. Tak terkecuali, partai-partai pendukung koalisi bersama Partai Demokrat telah mengungkapkan sikap pro atau kontra.

Tiba-tiba di tengah dinamika politik itu terbetik kabar Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei pada 27 April hingga 3 Mei 2009. Hasilnya, sangat mengejutkan, tatkala dipresentasikan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (14/5). LSI mengatakan jumlah sampel yang diambil secara nasional sebanyak 2.014 orang dengan raihan SBY-Boediono sebesar 72,5 persen dan Megawati-Prabowo mencapai 21,5 persen.. Apabila diambil tiga pasangan, antara lain SBY-Boediono, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Endriartono Sutarto berurutan meraih suara sebanyak 70%, 21%, dan 3%, sedangkan pemilih yang belum tahu sebesar 6%.

Sedangkan untuk survei dengan responden kelas menengah sebanyak 400 pemilih di 33 ibukota provinsi dengan teknik wawancara melalui telepon secara acak (random), maka pasangan SBY-Boediono meraih 79% dan Megawati-Prabowo (10%), serta belum tahu 11%. Wartawan bertanya, mengapa JK dipasangkan dengan Endriartono? LSI menjelaskan, saat survei dilakukan, LSI belum menerima informasi JK akan menggandeng Wiranto sehingga Ketua Umum Golkar tersebut dipasangkan dengan Endiartono. Sebuah jawaban apologis, karena pasangan JK-Wiranto telah dideklarasikan tanggal 1 Mei 2009 yang masih termasuk rentang waktu pelaksanaan survei. Seharusnya metodologi survei segera diperbaiki, karena terjadi perubahan fakta signifikan, agar relevan dengan pengetahuan umum responden. Sehingga hasilnya lebih mendekati kenyataan.

Lebih parah lagi, publik menyaksikan bahwa pasangan SBY-Boediono baru definitif pada Senin (11/5), jauh setelah survei dilaksanakan. Jika ingin fair, pada periode 27 April-3 Mei, pasangan SBY yang paling kuat adalah: Hidayat Nur Wahid (HNW), Hatta Rajasa, dan Akbar Tanjung. Setelah itu, baru muncul figur Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono. Hal itu dibuktikan temuan penyelenggara survey berbeda.

LP3ES, misalnya, menyelenggarakan survei melalui wawancara telepon (telepoling) tanggal 28–29 April 2009. Respondennya dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku telepon residensial. Jumlah sampelnya 1.118 responden, mewakili masyarakat pengguna telpon rumah tangga di lima kota besar: Jakarta (Jadetabek), Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, pasangan paling popular untuk SBY adalah: HNW (37,9%), Akbar Tanjung (13,2), Sri Mulyani (12,5), dan Hatta Rajasa (7,7). Nama Boediono sama sekali tak muncul, malah ada tokoh lain semisal Soetrisno Bachir (3,6), Muhaimin Iskandar (1,5), dan Fadel Muhammad (1,5). Responden yang menyatakan tidak tahu akan memilih pasangan mana cukup besar (16,3%).

Ada lagi survei berikutnya yang dilakukan Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik (PKSPSP) FISIP UI dan dipublikasikan pada Kamis (7/5). Survei itu melibatkan responden lebih luas (2.000 orang) di 20 provinsi di Indonesia. Hasilnya, tak begitu berbeda dengan LP3ES, HNW menempati popularitas teratas sebagai cawapres (34 persen), jauh di atas Sri Sultan Hamengkubuwono X di urutan kedua yang dipilih 17,4 persen reponden. Nama Boediono sama sekali tak tampil dalam survei ini. FISIP UI menggunakan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif menyerahkan sepenuhnya pilihan responden terhadap capres atau cawapres yang akan mereka pilih. Sedangkan metode kualitatif dilakukan terhadap 100 tokoh yang dinilai mengerti perkembangan politik mutakhir.

Survei terkini diselenggarakan Lembaga Riset Informasi (LRI) pada 3 -7 Mei 2009, yang melibatkan 2.066 responden di 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya semakin menguatkan kedua survei terdahulu (LP3ES dan FISIP UI) bahwa pasangan SBY-HNW paling popular (36,2%) mengalahkan dua pasangan lainnya, JK–Wiranto (27,6%) dan Megawati–Prabowo (19,1%). Sedangkan 17 persen responden belum menentukan pilihan. Saat pasangan cawapres SBY disebut Boediono, maka LRI menemukan suara SBY turun menjadi 32,1%. Survei yang menggunakan metode random sampling ini menentukan margin of error 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%.

Perbedaan hasil survei merupakan hal lumrah, apalagi jika metodologi penarikan sampling atau format kuesionernya berbeda. Tetapi, suatu kejanggalan fatal dalam survei LSI terkini adalah penentuan pasangan SBY-Boediono yang telah dipastikan jauh sebelum pernyataan resmi. Hal itu menyebabkan perbedaan yang mencolok dari ketiga penyelenggara survei lainnya. Kredibilitas lembaga survei sekali lagi menjadi taruhan, apabila tidak menjalankan kaidah ilmiah sebagaimana mestinya, tapi hanya melayani kepentingan sponsor.

Publik menyaksikan salah satu alasan SBY untuk memilih Boediono sebagai cawapresnya adalah karena ada masukan terbaru dari sebuah survei, sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. Mungkinkah yang dimaksud Andi adalah survei LSI tersebut? Jika benar, maka hasil survei yang diragukan metodologinya akan membuahkan rekomendasi yang menyesatkan.

Untuk itu, Center for Indonesian Reform (CIR) menyerukan:

1. Kepada seluruh lembaga survei publik agar tetap memegang teguh standar ilmiah dan kode etik surveyor yang penuh tanggung-jawab;

2. Kepada Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia agar mengawasi dengan cermat kinerja lembaga survei yang menjadi anggotanya atau bukan, dan kerap mempublikasikan hasil survei mereka untuk mempengaruhi opini publik. Jika terdapat penyimpangan, maka jangan segan-segan untuk memberikan sanksi, agar hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar tetap terlindungi;

3. Kepada para penentu kebijakan, termasuk para capres dan cawapres yang akan menggunakan jasa surveyor untuk menangkap aspirasi publik yang genuin, hendaklah bersikap jujur dan terbuka atas hasil survei yang dapat dipertanggung- jawabkan. Apapun hasil survei, bila dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dan profesional, maka patut dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Demikian, seruan ini sebagai wujud keprihatinan anak bangsa akan kisruh politik yang muncul, antara lain, disebabkan publikasi hasil survei yang lemah metodologinya dan memiliki tendensi politik tersendiri.

Jakarta, 14 Mei 2009

Direktur Eksekutif CIR: Sapto Waluyo

Gedung PP Plaza Lantai 3, Jl. TB Simatupang No. 57, Jakarta Timur

Email: sapto.waluyo@ gmail.com dan HP: 0817 960 700