Kasus Pembangunan Gereja Paroki St. Ignatius, Pasir Pangarayan – Keuskupan Padang


Terkait dengan kasus pembangunan gereja Paroki St. Ignatius, keuskupan Padang membuat klarifikasi sebagai berikut:

1). Sebelum melakukan kegiatan pembangunan, Panitia terlebih dahulu mengurus persyaratan pembangunan gereja (rumah ibadat) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006, seperti :

a. daftar nama 90 orang beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka yang sudah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju.

b. daftar nama 60 orang anggota masyarakat setempat beserta KTP mereka yang juga sudah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju.

c. Rekomendasi Kepala Desa Suka Maju berdasarkan Surat Nomor : II/SM/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2010.

d. Rekomendasi dari Camat Rambah dengan surat No. : 504/PM.D-KCR/42 tertanggal 9 Agustus 2010.

e. Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dengan surat No. : Kd.04.09/I/BAK-04/1892/2010, tertanggal 10 November 2010.

f. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (KFUB) Kabupaten Rokan Hulu dengan surat No. : 15/FKUB-RH/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010.

2). Panitia mengajukan permohonan izin mendidikan bangunan gereja kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu, melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hulu, dengan surat tertanggal 3 Agustus 2010.

3). Melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 146/IPMB-TRCK/2010, tertanggal 23 November 2010. Atas dasar diterbitkannya Surat Izin Pelaksanaan pekerjaan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ini, Panitia selaku Pemohon diwajibkan membayar Retribusi IMB Rumah Ibadah (Gereja Katolik) Jl. Diponegoro, Desa Suka Maju, Kecamatan Rmbah sebesar Rp. 2.054.000,-. Berdasarkan Surat Izin Pelaksanaan ini, masa pelaksanaan pekerjaan bangunan gereja ditetapkan 5 (enam) bulan dan bila pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Panitia selaku Pemohon harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk mendapatkan tambahan waktu.

4). Berpegang pada terpenuhinya segala persyaratan dan dikantornginya Surat Izin Pelaksanan (IMB), Panitia Pembangunan melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja pada tanggal 19 Desember 2010 oleh Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM Cap (uskup Padang), yang juga dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yakni Kepala Dinas Sosial (Bapak H. Tarmizi, S.Sos).

5). Panitia Pembangunan mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Pembangunan Gereja Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan tanggal 06 Agustus 2011, karena pelaksanaan pekerjaan memang belumlah selesai.

6). Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, melalui suratnya Nomor: 600/TRCK-UM/07a, tertanggal 05 Januari 2012, perihal Pemberhentian Pembangunan Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, menyampaikan bahwa perpanjangan Izin Pelaksanaan pembangunan tidak dapat diberikan dan kepada Panitia Pembangunan diberitahukan untuk menghentikan pembangunan gereja. Adapun alasannya :

a. Lokasi pembangunan gereja termasuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk kawasan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, sesuai Surat Kementerian Pekerjaan Umum No. : HK.01-03-Er/24 tanggal 5 Januari 2012 tentang persetujuan substansi Ranperda RTRW Kabupaten Rokan Hulu 2011-2031.

b. Adanya surat pernyataan penolakan pembangunan gereja Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraya dari Ormas-Ormas Islam Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 05 Oktober 2011.

c. Adanya pemalsuan dokumen dalam pengajuan persyaratan pendirian rumah ibadat Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan. Selanjutnya, dikatakan juga dalam surat yang sama bahwa Pemerintah akan memfasilitasi lokasi baru pembangunan gereja.

7). Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rokan Hulu, dalam Surat Edaran Nomor :300/Satpol-PP/I/2012/252, tertanggal 12 Januari 2012, menyatakan bahwa kegiatanpelaksanaan pembangunan yang masih terus dilakukan itu merupakan “Perbuatan Melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu”, dan meminta Panitia Pembangunan untuk segera menghentikan kegiatan pembangunan gereja.

8). Dalam surat Nomor: 15/PPGK/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012, Panitia Pembangunan menjawabi surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Rokan Hulu dan menyampaikan bahwa Panitia tidak dapat menerima penyampaian pemberhentian pembangunan gereja karena alasan-alasan yang dikemukakan tidaklah mendasar.

a. Pembangunan gereja sudah dimulai sejak tahun 2010, sehingga sangat tidak beralasan dikaitkan dengan Surat Kementerian PekerjaanUmum tahun 2012 tentang RTRW Kab. Rokan Hulu 2011-2031.

b. Pemerintah c.q. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sudah mengeluarkan izin pelaksanaan pembangunan berdasarkan telaahan telah terpenuhinya segala persyaratan dan ada klausul yang menegaskan bahwa tambahan waktu dapat diminta bila pekerjaan belumlah selesai dalam jangka waktu yang diberikan (6 bulan). Sejalan dengan ini, Panitia Panitia menegaskan bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan tetap akan dilanjutkan.

9). Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu memfasilitasi pertemuan dengan Panitia Pembangunan dan meminta agar Panitia Pembangunan menghentikan kegiatan pelaksanaan pembangunan gereja serta mengikuti saran Pemerintah untuk berpindah ke lokasi baru yang akan difasilitasi oleh Pemerintah. Juga disarankan agar Panitia Pembangunan menempuh jalur PTUN. Panitia Pembangunan tetap pada pendirian untuk terus melanjutkan pembangunan gereja.

10). Tanggal 21 Maret 2012, Satuan Polisi Pamong Praja menutup jalan masuk gereja yang sedang dibangun dan memasang papan larangan untuk masuk sesuai pasal 551 KUHP.11). Tanggal 22 Maret 2012, Panitia Pembangunan melaporkan ke Polda Riau .

Demikian saja. Kami mohon doa dan peneguhan secara khusus bagi Gereja Umat Allah Paroki St. Pasir Pangarayan, dengan gembalanya, P. Emil Sakoikoi, Pr dan P. F.X. Hardiono Hadisubroto, Pr. Terima kasih yang ikhlas untuk segalanya yang baik. 

Salam dalam kasih persaudaraan, Kus Aliandu, Pr
Sekretaris Keuskupan Padang

http://www.cathnewsindonesia.com/2012/03/28/kasus-pembangunan-gereja-paroki-st-ignatius/

Anna Hazare, Gandhi Baru dari India?


IA hanya mengenakan khadi, pakaian berbahan katun yang ditenun sendiri secara sederhana. Begitulah CNN mengawali beritanya ketika menceritakan tentang Anna Hazare, seorang aktivis sepuh—usianya 73 tahun—yang beberapa hari terakhir mengguncang India.

Anna Hazare, hari Selasa lalu, ditangkap polisi dan dimasukkan ke tahanan. Polisi juga menangkap dan menahan 2.600 pendukungnya, tetapi beberapa jam kemudian mereka dibebaskan.

Mantan tentara yang kini lebih memilih hidup asketik dan sehari-hari menumpang tidur di ruangan kecil sebuah kuil di sebuah desa di India bagian barat itu kini mulai dibandingkan dengan Mahatma Gandhi. Gandhi melawan penjajah Inggris pada tahun 1947 dengan mengorbankan perlawanan tanpa kekerasan; Hazare melawan korupsi dengan mogok makan! Seperti pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar.

Usaha keras itu yang kini dilakukan Hazare dengan mogok makan untuk melawan korupsi: untuk mendesak agar pemerintah bertindak tegas dan lugas terhadap praktik-praktik korupsi. Mogok makan, begitu kata Zoya Hasan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Jawaharlal Nehru, adalah senjata yang biasa digunakan rakyat saat protes. Mogok makan menjadi senjata, senjata perjuangan.

Dulu, kita mengenal ada laku pepe, berjemur diri di alun-alun untuk meminta keadilan kepada raja. Itulah kearifan lokal kita zaman dulu. Kini, orang tidak akan lagi dianggap kalau nekat laku pepe menuntut keadilan karena keadilan adalah barang dagangan yang mahal harganya.

Sebegitu parahkah korupsi di India, negeri dengan lebih dari semiliar penduduk itu? Bukan soal parah dan tidak parah, melainkan soal apakah ada yang mau secara tuntas, lugas, dan tegas memberantas korupsi. Bukankah, seperti pernah dikatakan oleh filosof dan teolog Augustinus (354-430), sebuah negara yang tidak dipimpin sesuai dengan keadilan hanya akan menjadi kumpulan para pencuri. Apabila itu yang terjadi, negara pun akan menjadi negara pencuri. Pencuri ada di mana-mana dalam segala bentuk: ada yang sendiri-sendiri ataupun ada yang berombongan dan mendapatkan restu.

Korupsi itu seperti bola salju, begitu kata Charles Caleb Colton (1780-1832), seorang penulis asal Inggris, sekali bergulir akan terus bertambah besar. Orang lain merumuskan, korupsi itu bagaikan diabetes, hanya dapat dikontrol, tetapi tidak dapat dihilangkah secara total.

Apakah itu berarti bahwa Hazare sudah putus asa melihat kondisi negerinya? Bukankah Manmohan Singh, Perdana Menteri India sekarang ini, adalah orang yang dinilai bersih, pintar, dan dipuja-puja dunia? Akan tetapi, kata Peter F Drucker, pemimpin efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai; kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya.

Hazare tidak putus asa. Mogok makan adalah pilihannya agar para pemimpin membuka hati dan pikiran mereka, serta kembali sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat.
(Kompas)

Istana Janjikan Respon Terukur Terhadap Ancaman FPI


Senin, 14 Februari 2011

Pihak Istana Kepresidenan menjanjikan tindak lanjut berupa respon yang terukur terhadap pernyataan Front Pembela Islam (FPI) yang mengancam akan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan, Presiden Yudhoyono  tidak memberi respon secara langsung terhadap ancaman tersebut.

“Kita tahu sistem harus bekerja dan pemerintah, negara, memiliki instrumen untuk melakukan penertiban kepada siapa pun, entitas apa pun, apa pun bentuk organisasinya,” katanya.

“Akan ada tindak lanjut atau respon yang terukur terhadap statement yang diberikan terkait hal tersebut,” tuturnya.

Julian menegaskan kembali pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diberikan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2011.

Ketika itu Presiden mengatakan, apabila selama ini terdapat kelompok atau organisasi resmi yang terus melanjutkan aksi-aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat maka penegak hukum dapat mencari jalan yang sah dan legal dan jika perlu melakukan pembubaran.

Pemerintah, jelas Julian, memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi masyarakat yang menganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.

Julian memastikan kementerian terkait bersama dengan penegak hukum telah menindaklanjuti instruksi Presiden yang disampaikan pada 9 Februari 2011 berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Maka kepolisian tentunya dengan kementerian terkait telah melakukan penelitian berdasarkan mekanisme dan tatanan hukum yang berlaku yaitu UU No.8/1985 tentang Organisasi Masyarakat dalam bab 7 disebutkan mengenai pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, FPI melalui Ketua Bidang Advokasi Munarman mengancam akan menggulingkan Presiden Yudhoyono seperti yang menimpa Ben Ali di Tunisia apabila terus melanjutkan pernyataannya.(D013/S019)

(Antaranews.com)

Ba’asyir: Pelatihan di Aceh ialah Ibadah


JAKARTA, KOMPAS.com — Amir Jamaah Anshar Tauhid Abu Bakar Ba’asyir, tersangka kasus terorisme, mengirimkan tadzkiroh atau peringatan dan nasihat berupa surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Komandan Densus 88. Salinan surat yang ditulis pada 30 November 2010 lalu ini juga diterima Tribunnews, Selasa (14/12/2010).

Dalam tadzkiroh-nya, Ba’asyir menjelaskan, camp pelatihan militer di Aceh Besar bukanlah sebuah aksi terorisme, melainkan aktivitas biasa untuk mempertahankan agama.

Ba’asyir: Pelatihan di Aceh ialah Ibadah” tulis Ba’asyir.

Menurutnya, i’dad adalah amal mempersiapkan kekuatan mental dan fisik semampunya untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kaum muslimin agar tidak mengganggu Islam.”

Allah berfirman : (Al Baqoroh : 120), Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sehingga engkau mengikuti millah agama mereka…, Disamping itu bila ada kemampuan, mereka terus-menerus memerangi kaum muslimin untuk dipaksa murtad, Hal ini diterangkan oleh Alloh SWT dalam firmanNya : (Al Baqoroh : 217),” jelasnya.

Lanjut Ba’asyir, Allah memerintahkan i’dad ini dalam firmanNya, “(Al Anfal : 60) Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya….”

Yang dimaksud kekuatan dalam ayat tersebut, menurut Ba’asyir, yang katanya diterangkan Rasulullah SAW, adalah “kecakapan menembak”. Jadi, maksudnya kekuatan senjata.

Ba’asyir menambahkan, latihan senjata di Aceh tujuannya adalah untuk menaati perintah Allah dan rasul-Nya dalam surat Al Anfal ayat 60. Oleh karena itu, menurutnya, latihan tersebut adalah amal ibadah karena sifat orang beriman adalah taat mutlak terhadap perintah Allah dan rasul-Nya, tidak membantah, dan mengamalkan menurut kemampuan.”

Maka saya dan Bapak-bapak kalau mengaku beriman, juga wajib menta’ati perintah i’dad ini bila ada kemampuan, tidak boleh membantah. Perintah i’dad ini kekuatan hukumnya sama dengan perintah salat, puasa, zakat, haji,” tulis Ba’asyir.

Dalam suratnya, Ba’asyir menutup, “Yaa Alloh… berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negara ini karena mereka tidak tahu,…Amin. Yaa Allah …saksikan (Allohummasyhad) saya sudah memperingatkan menurut kemampuan saya,..Amin.” ​

Editor: Heru Margianto

​Sumber : Tribunnews

Karena Tulisannya, Wartawan Kompas Kerap Diancam Dibunuh


Tulisan Tajam, Syaifullah Kerap Diancam Dibunuh

Maria Ulfa Eleven Safa – Okezone
Almarhum M Syaifullah (Foto: Kompas.com)
GIANYAR – Meninggalnya Kepala Biro Kompas Kalimantan yang bertempat di Balikpapan, Muhammad Syaifullah masih misterius.Dugaan sementara Syaifullah meninggal akibat dibunuh oknum-oknum yang tidak senang dengan tulisannya yang tajam di harian nasional itu.Mahendra, salah seorang sahabat Syaifullah mengaku syok dan lemas saat mendengar kabar memilukan itu dari rekannya. Pria yang bekerja di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu bercerita Syaifullah sering mendapat ancaman pembunuhan saat masih bertugas di Banjarmasin, kantor Syaifullah sebelum di Balikpapan.

“Dulu dia menangani kasus-kasus illegal logging dan sebagainya. Mungkin dia sudah wawancara sana sini tapi ada yang nggak suka dan akhirnya dia sering dapat ancaman pembunuhan,” tutur Mahendra kepada okezone di sela-sela acara Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasional di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Senin (26/7/2010).

Mahendra mengaku terakhir berkomunikasi telepon dengan Syaifullah setahun lalu. Tapi komunikasi di facebook dilakukan hampir setiap hari.  “Sebagai wartawan tentu sikap kritis terhadap suatu masalah pasti ada. Apalagi dia seorang organisatoris dan tulisannya pun tajam,” kenang pria berkaca mata itu.

Mahendra mengaku, dirinya dan Syaifullah dulunya teman satu angkatan di Universitas Negeri Sebelas Maret Solo. “Saya sering nongkrong bareng sama dia waktu kuliah, ke mana-mana juga bareng. Nggak nyangka kalau berakhir begini,” sesal alumnus Tahun 1988 jurusan komunikasi itu.(ram) (Okezone.com)

Menelaah Berita Kompas dan Republika tentang Dulmatin


Friday, 12 March 2010 14:19


  

Koran Kompas terlihat  pro dengan tindakan Polri/Densus 88 dalam menangani kasus Dulmatin

Oleh: Nuim Hidayat*

Kematian Dulmatin (9/3) menjadikan media massa berlomba-lomba menyiarkan berita tentang ‘teroris’. TVOne dan MetroTV bersaing menyajikan liputan langsung beberapa hari dari Pamulang. Bahkan TVOne telah mendahuluinya dengan siaran langsung operasi polisi di pegunungan Aceh, sebelum terjadinya ‘operasi pembunuhan‘ Densus 88 di Gg Asem dan Gg Madrasah di Pamulang.

Kedua TV ini juga menghadirkan pengamat-pengamat teroris, jaringan Noordin atau jaringan al Qaida. Ada siaran langsung dari TVOne pada 10 Maret yang ‘cukup nakal’ ketika seorang reporternya (perempuan) menyiarkan langsung dari tempat kejadian dengan mewawancarai seorang laki-laki tua di Pamulang, tempat kejadian. Saksi yang melihat kejadian penembakan itu menyatakan melihat langsung bagaimana seorang polisi membekuk korban yang akhirnya terjatuh, kemudian didor tiga kali disitu. Ia mengucapkan kesaksian itu, sambil mempraktikkan penembakannya dengan memegang reporter itu!

Beberapa pengamat menyesalkan operasi tembak langsung di tempat yang dilakukan Densus 88. Karena belum jelas di pengadilan kesalahan-kesalahan mereka. Entah mendapat tekanan siapa, Densus 88 akhir-akhir ini menjadi garang dan cenderung menafikan pengadilan untuk menghukum para ‘teroris’. Beberapa pengamat lainnya membuat stigmatisasi dengan mengaitkan Dulmatin dan kawan-kawannya dengan pengalaman mereka di Afghanistan, Moro, dan Ambon. Seolah-olah adalah perbuatan kriminal yang tak terampunkan bagi mereka yang merelakan dirinya berjihad di ketiga tempat itu. Apa yang dikatakan pengamat, memang tergantung pada ideologi dan keilmuan yang dimiliki mereka.

Menarik apabila kita membandingkan sekilas (untuk detilnya Anda bisa baca sendiri) apa yang diberitakan Kompas dan Republika hari ini (10/3/2010) tentang peristiwa yang menyangkut Dulmatin ini. Dari sini, kita akan melihat bagaimana ideologi sebuah media berjalan dalam meliput atau menyikapi sebuah peristiwa. Seperti kita ketahui, berita adalah laporan suatu peristiwa. Dan lebih jelas lagi, sikap sebuah media semakin terang dengan melihat tajuknya.

Tentang Dulmatin atau teror ini, Kompas di halaman depan membuat tiga artikel di halaman satu (halaman paling bergengsi). Artikel pertama berjudul “Aliansi Susun Taktik Baru (judul besar), Dulmatin Persiapkan Semua Proyek Pelatihan (judul kecil)”.  Artikel kedua berjudul “Ada Harapan Hubungan RI dengan Australia Cerah”, dan artikel ketiga bertitel “Teroris Memanfaatkan Kelompok di Aceh”.

Di artikel-artikelnya Kompas terlihat  pro dengan tindakan Polri/Densus 88 dalam menangani kasus Dulmatin.  Kompas mengutip panjang lebar keterangan dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Kepala Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Ansyaad Mbai. Dengan Ansyaad Mbai Kompas juga menurunkan artikel wawancara khusus.

Ada satu hal yang menarik ketika Kompas mau mengutip ucapan yang ‘sedikit berseberangan’ dengan keterangan Polri. Meski hanya satu alinea.

Kompas menulis: “Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail, justru menilai, operasi pemberantasan terorisme saat ini masih jauh dari komprehensif.  Pemerintah hanya menerapkan cara legal formal melalui operasi kepolisian.  Fenomena kembalinya aksi mantan napi teroris adalah cermin kegagalan upaya deradikalisasi.”

Selain menurunkan artikel berita, Kompas juga menurunkan dua artikel opini tentang Dulmatin. Artikel pertama berjudul “Aceh Bukan Rumah Teroris” (Hamid Awaluddin) dan artikel kedua berjudul “Ancaman Terorisme Baru” (Arianto Sangaji).

Dalamn tajuknya,  Kompas hari ini menurunkan judul ‘Setelah Tewasnya Dulmatin’. Kita cuplikkan :

“Kepastian tewasnya Dulmatin, satu dari tersangka teroris di Pamulang, setelah Noordin M Top dan Azahari, melengkapi keberhasilan polisi. Polisi perlu kita apresiasi. Mengutip Kepala Polri, masih ada satu target.  Namanya dirahasiakan, tetapi diduga Umar Patek –ahli perakit bom berdaya ledak tinggi. Dulmatin dan Umar Patek masuk dalam daftar pencarian orang. Upaya Polri, bahkan sampai tiga personel Densus 88 tewas dalam penyergapan di Aceh, tidaklah sia-sia.  Perlu disyukuri.  Keberhasilan ini bukanlah titik akhir. Terorisme masih hidup, tidak hanya di Indonesia, juga di berbagai belahan dunia lain. Sebagai gerakan, terorisme bermakna strategis dalam bentuk peledakan bom dan simbolis dalam bentuk penanda keberadaan.  Terorisme merupakan bentuk nihilisme dengan ciri matinya kebebasan, dominasi kekerasan dan pemikiran yang diperbudak….”

Di alinera terakhir tajuk Kompas tertulis :

“Apa tindak lanjut konkret? Upaya kuratif perlu dibarengi sikap terus ngeh yang diwujudkan memoderasi pemahaman keagamaan secara progresif dan proaktif! Membangun sikap keberagamaan sebagai sesama peziarah, terbuka dan bersemangat plural, jati diri Indonesia.”

Koran Republika

Republika di halaman depan juga membuat tiga artikel. Artikel pertama berjudul “DNA Dulmatin Cocok (judul besar), The 10 Million Dollar Man (judul kecil).”  Artikel kedua berjudul “Presiden SBY: Hilangkan Saling Curiga.” dan artikel ketiga berjudul “Yang Pulang untuk Berpulang.” Republika tidak menurunkan artikel opini tentang Dulmatin.

Berlainan dengan arah Kompas, Republika cenderung kritis dengan tindakan Polri/Densus 88 dalam menangani kasus Dulmatin. Republika menyindir pengumuman terbunuhnya Dulmatin pertama kali ke publik dilakukan Presiden SBY di depan Parlemen Australia. Republika menulis lead beritanya: “Ratusan orang di gedung parlemen Australia menyambut pengumuman itu dengan tepuk tangan” dan memberikan judul gambar Presiden SBY sedang berpidato dengan tulisan: “Makin Mesra”.

Empati Republika kepada Dulmatin (meski Republika tidak setuju dengan aksi teror), makin terlihat di artikelnya yang ditulis oleh wartawannya Darmawan Sepriyosa: “Yang Pulang untuk Berpulang.” Di artikel itu Darmawan menceritakan riwayat hidup Dulmatin, kehebatannya, dan kebohongan pemerintah Filipina yang berulang-ulang mengumumkan kematian Dulmatin.

Di akhir tulisannya, Darmawan menulis: “Sudah lama wanita itu mengaku menyerahkan nasib sang anak kepada Tuhan. Ia bahkan berujar, jika Dulmatin meninggal, tak usah repot membawa jenazahnya pulang ke rumah. “Mati dimana saja tidak masalah karena semua di tangan Allah,” kata dia, wanita tegar itu. “Bila ajal tiba, tak soal tempat berkubur…”

Di tajuknya yang berjudul Sampai Kapan Terorisme? Republika mengritik sikap pemerintah dalam menangani terorisme. Republika menulis:

“Cara Indonesia membasmi terorisme benar-benar mengikuti cara Amerika Serikat. Awalnya penegakan hukum, yaitu tangkap, interogasi dan adili. Kini hanya ada satu cara: tembak di tempat…”

“Selama ini pemerintah menyebut bahwa jaringan terorisme berakar pada pejuang Indonesia di Afghanistan serta mujahidin Muslim di Ambon dan Poso. Mereka awalnya adalah orang-orang yang memiliki semangat membela sesama umat Islam yang dibiarkan dunia internasional terus dijajah Uni Soviet.  Mereka juga awalnya orang-orang yang bersemangat membela umat Islam di Poso dan Ambon yang dibiarkan oleh polisi dan tentara dibantai pihak lain.  Namun setelah wilayah konflik tersebut damai, mereka tak mampu beradaptasi dengan situasi normal. Sebagai masyarakat sipil, tentu mereka tak memiliki sistem dan prosedur adaptasi. Hal itu berbeda dengan pasukan militer. Selesai bertugas di medan perang, mereka harus mengikuti terapi dan proses adaptasi terlebih dulu sebelum kembali ke keluarganya…”

Selamat membaca!

Penulis adalah Dosen Ilmu Jurnalistik, STID M Natsir

(Milis AIPI Politik)