Din: Jangan Remehkan Gerakan Moral Tokoh Agama


Sabtu, 29 Januari 2011

Medan (ANTARA News) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau  pemerintah untuk tidak meremehkan imbauan tokoh lintas agama yang merupakan penyuara aspirasi rakyat.

“Saya hanya bermohon, jangan diremehkan. Jangan dilecehkan,” katanya di Medan, tadi malam (28/1 usai dialog dalam rangka HUT Yubileum ke-50 Tahun Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Agung dengan topik “Menguatkan Persaudaraan Sejati Dalam membangun Bangsa”.

Menurut Din, gerakan mengkritik pemerintah itu telah ada di masyarakat karena kecewa terhadap penyelenggaran pemerintahan.

Karena itu, tidak ada alasan lain bagi pemerintah kecuali menganggap kritikan yang disampaikan tokoh lintas agama tersebut sebagai aspirasi rakyat.

Din juga menilai, kritik yang disampaikan tokoh lintas agama harus disikapi sebagai amanat dari rakyat. “Jadi, kami ingatkan agar tidak main-main dengan amanat rakyat,” katanya.

Kritikan tokoh agama itu adalah gerakan moral yang diharapkan memiliki pengaruh besar untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Din Syamsuddin menyebutkan gerakan moral itu berubah menjadi gerakan politik jika pemerintah tidak serius melakukan perbaikan. “Kalau seandainya tidak ada perbaikan, gerakan moralnya akan lebih dahsyat lagi,” katanya.

Dia juga mengharapkan pemerintah tidak melarikan masalah atau menjadi pihak yang menganggap seolah-olah tidak ada masalah.

Kalau itu dilakukan, maka masalah yang terjadi dewasa ini akan menumpuk dan membahayakan kelangsungan bangsa.

Dia menganggap pemerintah pemerintah sering meremehkan kritik masyarakat. “Itu yang terkesan selama ini,” katanya.

Padahal, katanya, meremehkan aspirasi rakyat akan berujung pada gejolak politik yang dapat menimbulkan hal-hal tidak diinginkan seperti di Tunisia dan Mesir. “Jangan sampai itu terjdai di Indonesia,” katanya.

Din Syamsuddin mengungkapkannya jika seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan dapat diatasi kalau pemerintah serius memperbaiki diri. “Itu juga yang menjadi harapan berbagai tokoh lintas agama tersebut,” katanya. (*)

(Antaranews.com)

Ada 5 Maklumat FPI Selama Natal 2010


FPI semakin mengalahkan peran negara, cq. polisi. Ada lima maklumat yang semakin memicu kecurigaan dan keretakan hubungan antar umat beragama. Mereka akan menindak perayaan natal yang bukan di rumah ibadah.
_________

FPI Pertimbangkan Amankan Gereja

Surabaya (ANTARA News) – Front Pembela Islam (FPI) masih mempertimbangkan permintaan Polri untuk turut membantu mengamankan gereja pada saat misa Natal.

“Kami masih mempertimbangkan permintaan Polri karena jangan sampai kami mengamankan gereja malah menimbulkan fitnah,” kata Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq bin Husein Syihab di Surabaya, Kamis.

Terkait peringatan Natal, FPI sudah mengambil sikap dengan mengeluarkan lima maklumat, yakni menaati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perayaan Natal bersama.

Kemudian meminta umat Kristiani untuk tidak mengajak umat Islam menghadiri perayaan Natal, menjaga keamanan umat Kristiani yang merayakan Natal, meminta umat Kristiani tidak mengganggu umat Islam saat sedang merayakan Natal, dan mematuhi asas pluralitas.

“Ingat, yang kami anut adalah pluralitas, bukan pluralisme. Kami menghargai dan menghormati umat agama lain menjalankan ibadah, tapi jangan paksa kami untuk membenarkan ajaran agama lain,” ucap Rizieq, menegaskan.

Pihaknya pun siap membantu aparat TNI/Polri dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2011.

Rizieq menegaskan bahwa selama ini, FPI tidak pernah merusak gereja dan tidak pernah mengganggu pemeluk agama lainnya beribadat.

“Kami bertindak tegas, kalau ada permukiman yang disalahfungsikan sebagai gereja atau tempat ibadat lainnya karena itu melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri,” katanya.Kedatangan Rizieq ke Surabaya untuk melantik para pengurus DPD FPI Jatim dan 13 DPW FPI kabupaten/kota.

Kepada para pengikutnya, dia menyatakan bahwa FPI adalah organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap Pancasila dan UUD 1945, menghargai kebhinnekaan, dan menjaga keutuhan NKRI.

“Semua itu akan kami patuhi selama tidak melanggar ajaran dalam Alquran dan Hadis,” tuturnya. (*) (antaranews.com)

Vatikan Klarifikasi Komentar Paus Soal Kondom


TEMPO Interaktif, Jakarta – Gereja Katolik telah mengklarifikasi pernyataan Paus yang menyatakan kontrasepsi dapat digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Pengawas moral Vatikan, Kongregasi Ajaran Iman, mengeluarkan sebuah pernyataan menekankan bahwa beberapa komentator telah salah mengerti dan salah memahami komentar Paus dalam wawancara panjang yang dirilis bulan lalu berjudul Terang Dunia.

Dalam buku itu, Paus mengatakan bahwa kondom bukan solusi nyata atau moral untuk memerangi HIV dan AIDS, tetapi menambahkan bahwa penggunaan kondom dalam beberapa kasus, seperti untuk pelacur laki-laki, bisa menjadi langkah pertama dalam seksualitas manusia yang lebih bermoral dan bertanggung jawab.

Sejak komentar itu dipublikasikan di surat kabar Vatikan bulan lalu, Tahta Suci telah berada di bawah tekanan dari para teolog konservatif untuk mengeluarkan semacam klarifikasi setelah kebingungan yang meluas tentang apakah Paus Benediktus XVI melanggar ajaran gereja.

Sebuah pernyataan Vatikan yang dikeluarkan hari ini menegaskan kembali bahwa gereja menganggap prostitusi tidak bermoral.”

Namun, mereka yang terlibat dalam prostitusi dan menderita positif HIV dan yang berusaha untuk mengurangi risiko penularan dengan penggunaan kondom dapat mengambil langkah pertama dalam menghormati kehidupan orang lain,” katanya.

Ini menekankan logika Paus adalah ‘sesuai penuh dengan tradisi teologis moral gereja’.

Komentar Benediktus XVI telah menyebabkan kebingungan sejak publikasinya sebelum tanggal rilis resmi dikutip di surat kabar Vatikan L’Osservatore Romano pada 20 November.

Terjemahan Italia resmi membuat dua kesalahan yang memicu kebingungan; ia menggunakan kata dibenarkan dalam analisis Paus dan juga menggunakan versi feminin pelacur sebagai lawan dari maskulin – sebuah perbedaan penting mengingat bahwa kondom dalam hubungan heteroseksual adalah bentuk kontrasepsi buatan, yang ditentang gereja.
(Tempointeraktif.com)

Bahrul Hayat,Ph.D: Keberadaan Kementerian Agama RI Jangan Diperdebatkan


Sekjen Kemenag RI: Memberikan Materi

Kementerian Agama RI”, demikian salah satu isi paparan Pgs. Dirjen Bimas Katolik yang juga Penjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama RI, Bahrul Hayat, Ph.D pada pertemuan konsultatif seluruh Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah yang berlangsung di Mataram (22/4).

Dalam paparannya, Sekjen Kementerian Agama RI itu juga menegaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia, bukan teokrasi, dan bukan sekular (pemisahan total hubungan negara dan agama).  “Di Indonesia, negara berperan memfasilitasi dan memberi ruang bagi kehidupan beragama. Republik Indonesia bukan teokrasi, bukan sekuler. Agama adalah bingkai . Di Singapura saja,  agama diatur secara khusus  oleh menteri”,lanjutnya.

Tegasnya, “Di Indonesia negara menjadi fasilitator bagi 6 (enam) agama). Agama diharapkan menjiwai seluruh kehidupan negara. Jangan ada lagi perdebatan soal keberadaan Kementerian Agama RI”.

Salahkah Sikap Negara Demikian?

Lanjutnya, “Pancasila adalah dasar negara. Pancasila menfasilitasi agama dan mendorong warga RI menjadi pemeluk terbaik sesuai agamanya. Oleh karena itu tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Semua difasilitasi”.

Dalam materi yang disampaikan kepada semua peserta dan rombongan jajaran Pejabat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bahrul Hayat menegaskan “Pendidikan agama dan keagamaan disediakan oleh negara. Negara hadir membantu masyarakat dalam pendidikan agama dan keagamaan. Apakah salah sikap negara yang demikian?”  Hal itu disampaikan adanya kritik sebagian kalangan terkait peran negara dalam hubungannya dengan agama.

Kepada semua pejabat Kementerian Agama Ditjen Bimas Katolik, ia menegaskan bahwa fungsi negara dalam NKRI: hanya sebagai fasilitator hubungan individu dengan Tuhan agar menjadi pemeluk yang baik; membangun harmonisasi relasi antar pemeluk agama. (Negara harus mengintervensi bila tidak harmonis;  memfasilitasi pendidikan agama/keagamaan.

Tidak Boleh Tidak Memeluk Agama/Kepercayaan

Menurut dia, “Tafsir implisit atas UU Pembukaan UUD 1945: “Indonesia tidak boleh tidak memeluk agama dan kepercayaan. Ini juga tersirat dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada bagian akhir pemaparannya, Pejabat Penting Kementerian Agama RI itu berharap kepada para Pembimas/Kabid Katolik agar mendorong dan mengajak masyarakat  untuk menjadi pemeluk agama Katolik yang baik; mendorong dan mengajak  pembangunan harmonisasi umat; memberi pendidikan agama dan keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Sehabis pemaparannya, Pgs. Dirjen Bimas Katolik sekaligus sebagai Sekjen Kementerian Agama RI melanjutkan perjalanan dinasnya yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN PASTOR RANTINUS MANALU PADA KEBUN KARET DI PURBA TUA


KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN SAYA PADA

KEBUN KARET MASYARAKAT DI PURBATUA, KEC. BARUS UTARA

Pendahuluan

Saya, P. Rantinus Manalu, Pr, Pastor Keuskupan Sibolga bertempat
tinggal di Jln. Maraden Panggabean No. 68 Sibolga dipanggil ke Kantor
Polda Sumatera Utara, untuk dipriksa sebagai tersangka kasus Tindak
Pidana “Mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan
secara tidak sah dan atau merambah, membakar kawasan hutan di Register
47 Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara Kabupaten
tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b
dan d Jo pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana”. Saya dipanggil lewat Surat No.
Pol.: S.Pgl/2530/XII/ 2009/Dit Reskrim tertanggal 09 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA SUMUT, selaku
Penyidik, Kombes Pol Drs. Agus Andrianto, SH. Dalam surat itu dikatakan,
saya hendak diambil katerangan selaki Tersangka oleh Kompol Amwizar dan
Tim, pkl. 09.00 WIB, Rabu, 16 Desember 2009.

Membaca surat itu, dimana kepada saya disangkakan melakukan
tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa saya pungkiri,
saya agak heran sertamerta terkejut. Alasannya, pertama, saya merasa
tidak pernah melakukan satupun unsur pelanggaran yang disebutkan dalam
surat. Kedua, saya merasa tidak pernah memiliki segenggam tanah apalagi
sebidang tanah untuk diusahai sehingga saya dianggap sebagai menggunakan
tanah secara tidak sah. Ketiga, saya pada dasarnya sangat mencintai
lingkungan hidup yang sehat dan hutan alam yang rimbun. Bahkan jika saja
diijinkan, ingin rasanya saya menghijaukan bukit-bukit yang gundul
gersang di Tapteng. Kalau seandainya bisa dihitung kembali, mungkin
sudah ribuan pohon yang saya bibitkan sendiri, kemudian kubagikan ke
warga di kampung-kampung untuk mereka tanami dimana saja bisa ditanami.
Saya sendiri, sudah menanam banyak tanaman pohon dari berbagai jenis.

Paling mengejutkan saya lagi adalah penetapan status saya
sebagai tersangka. Dari segi proses hukum saya tidak tahu
pertimbangannya apa. Saya merasa tidak pernah diperiksa secara resmi
dimana dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pernah dua orang dari
POLDA Sumatera Utara, satu bermarga Manurung dan yang lain Butar-butar,
datang ke tempat saya di Guest House St. Kristoforus Jl. FL. Tobing 17
Sibolga, yang dibawa oleh Kasatreskrim Polres Tapteng J.O Pasaribu. Pada
kesempatan itu, kami ada berlima duduk bersama di meja yang disusun
empat segi di ruang tamu. Mereka bertanya tentang keterlibatan saya pada
pekerjaan penanaman karet di Purbatua. Saya tidak menganggap
perbincanangan itu sebagai bagian pemeriksaan. Sebagaimana halnya
dikatakan oleh J.O Pasaribu, ketika mengontak saya untuk bisa ditemui,
hanya sekedar bincang-bincang. Saya tidak menandatangani apapun saat
itu. Yang bermarga Butar-butar, sebelum meninggalkan tempat saya, masih
meminta nomor hp saya dan berkata, “kalau menurut saya, apa yang Pastor
buat, teruskan saja. Karena baik itu untuk masyarakat,” katanya sambil
bergegas menuju mobilnya. Maka saya sangat terkejut bila saya ditetapkan
langsung sebagai tersangka. Dasarnya apa?

Kalau atas keterlibatan saya pada penanaman karet milik warga
masyarakat Desa Purbatua dan Hutaginjang, Kec. Barus Utara itulah yang
menjadi dasar pertimbangan Polisi menetapkan saya sebagai tersangka,
dengan hati jujur saya mau mencariterakan di sini kronologi keterlibatan
saya. Semoga dengan penuturan dengan penuh kejujuran ini, para pembaca
yang budiman dapat melihat dengan benar dan objektif, kemudian menilai
sendiri, apakah sangkaan pelanggaran Tindak Pidana itu tepat dikenakan
pada saya. Saya mohon agar pembaca yang budiman juga berhati jujur
melihat dan menjatuhkan penilaian. Bagi saya kasus ini penuh dengan
rekayasa dan upaya kriminalisasi atas diri saya yang selama ini dengan
giat melakukan penyadaran pada warga masyrakat agar hak-hak tanah mereka
tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak.

Aktivitas Pemberdayaan dan Penyadaran

Dalam rangka menyikapi kasus-kasus penyerobotan tanah di
Tapteng, saya banyak melakukan kegiatan penyadaran akan hak-hak sumber
penghidupan, khususnya masalah tanah, di tengah masyarakat di Tapteng.
Dalam kegiatan itu saya kerap menjelaskan, salah satu cara untuk
mengamankan tanah dari penyerobotan, selain daripada membuat surat
tanah, juga mengusahainya secara aktif. “Tanamanlah sesuatu, yang bisa
jadi bukti bahwa kau pernah menguasai dan mengusahainya, ” anjurku sering
kepada mereka.

Buah dari kegiatan itu, banyak masyarakat yang sudah mengusahai
kembali lahannya yang sudah lama ditinggal, dengan menanaminya dengan
berbagai tanaman keras. Tapi upaya mereka dalam mengusahai kembali
lahannya, juga menghadapi masalah ketidakmampuan permodalan. Kalau
kembali mengusahai lahan dengan cara yang lama, akan tetap kembali
terulang: tanpa hasil alias gagal. Akan kembali menjadi lahan tidur.

Salah satu kelompok warga masyrakat dari Desa Purbatua, yang
diwakili oleh Robinson Tarihoran, datang menemui saya dan membawa
permohonan atas nama 112 KK warga yang sudah memprakarsai Kelompok Tani
yang diberi nama: “Rap Martua”, yang artinya “Sama-sama Bahagia”. Mereka
mengajukan surat permohonan No. 01/KTR/03/09, tertanggal 11 Maret 2009.
Dalam surat permohonan itu disebutkan, a.l memohon bantuan agar tanah
mereka dijadikan kebun karet dan masing-masing Anggota KT-RM memiliki
lahan sendiri. Menurut keterangan Robinson, yang kemudian diferivikasi
kepada masyarakat setempat, tanah itu sudah diusahai oleh orangtua
bahkan kakek mereka sejak puluhan tahun. Dari beberapa surat tanah yang
disertakan dalam surat permohonan itu kelihatan, sudah ada warga yang
mengusahai lahan itu sejak tahun 1941. Ditulis masih dalam ejaan lama:
doeloe. Dalam daftar nama yang terlampir itu, tercantum luas tanah yang
mereka miliki yang seluruhnya 190,5 hektar.

Gambaran Lahan

Kunjungan pertama saya ke lokasi, Sabtu, 8 Maret 2009. Setelah
melihat lokasi, baru saya katakan kepada mereka ada kemungkinan dibantu,
tetapi harus dibuat surat permohonan. Dari pengamatan saya, lokasi
berada di balik bukit yang mengitari desa Purbatua. Dengan jalan kaki
naik turun bukit, dengan kecepatan normal jalan kaki dibutuhkan waktu
1.5 jam mencapai lokasi itu. Lokasi itu sendiri ada pada posisi lembah
dikelilingi bukit. Tidak ubahnya seperti di dalam kuali.

Pada kunjungan pertama, saya langsung keliling lokasi dan
membuat rekaman handycam areal. Kesan saya, tanah itu sebagian adalah
kebun karet rakyat yang sudah berumur 50-an tahun. Sebagian ada pohon
karet sebesar pergelangan kaki, berbaris, tampak sengaja ditanam
dulunya. Tampak kurang subur. Saya tanya sudah berapa tahun umur karet
itu, sudah 9-10 tahun. Tapi gak mau besar-besar, masih tetap sebesar
pergelangan kaki. Kurang terurus. Bagian paling luas, ditumbuhi semak
gersang, ilalang, tetapi ada juga batang-batang pepaya, durian, petai,
kelapa, bahkan ada “rumah” yang masih utuh bagus, layak huni. Tapi
penghuninya tidak lagi di situ. Segerombolan kerbau masih diangon di
lokasi itu. Pondok tempat kami mengadakan pertemuan dengan warga itu
sendiri dilatarbelakangi kandang kerbau.

Kalau diamati dengan cermat, 80 % lahan bukan terdiri dari
hutan, melainkan semak gersang. Menurut keterangan warga, kegersangan
itu diakibatkan oleh beberapa kali kebakaran hutan di masa lampau.
Selain itu kerbau yang diangon di situ selalu memakan rumput kecil,
sehingga tidak sempat besar. Tidak banyak kayu ukuran besar. Kalaupun
ada, paling se-ukuran besar paha, yah satu-satu lebih besar sedikit.
Maka kalau dikatakan ada penebangan kayu, kayu apa yang ditebang?

Diketahui dan Disetujui Uskup

Membaca proposal itu, saya punya hasrat membantu mereka,
dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Namun saya sadari saya tidak
bisa berbuat lebih banyak bila saya sendiri, tanpa dukungan dari lembaga
gereja, dalam hal ini Keuskupan Sibolga atau pihak lain. Sadar akan hal
itu, saya menghadap Bapak Uskup, Mgr. Dr. Ludovicus Simanullang guna
membicarakan surat permohonan masyarakat tersebut. Setelah mendapat
penjelasan, Bpk Uskup sangat antusias, lalu Uskup menyetujui permohonan
itu dengan ketentuan, saya diminta tetap memperhatikan jalannya
pekerjaan itu. Saya menyanggupi harapan Bapak Uskup. Dana yang dipakai
untuk ini adalah dana sosial yang memang diperuntukkan membantu
masyarakat di bidang pertanian. Jadi tidak benar issu yang dihembuskan
oleh oknum-oknum Pejabat Pemkab Tapteng, yang mengatakan bahwa saya
secara pribadi punya lahan dan melakukan kegiatan investasi di bidang
perkebunan karet di Molhum, Desa Purbatua.

Kenapa Pekerjaan Warga Ini Perlu Didukung

Setelah melihat keadaan lokasi yang begitu gersang, saya semakin
termotivasi membantu warga agar mewujudkan segera pertanian karet.
Bahkan saya berpikir untuk menghutankan lereng-lereng bukit yang
mengitari lokasi itu. “Itu jangan dibabat, nanti kita tanami dengan
pohon mahoni,” anjurku kepada warga. Tapi Robinson menjawab, “di situ
sudah karet rakyat itu, Pastor”, katanya. “Tapi di atasnya itu kan
tidak. Itu kita tanami pohon nanti, jangan diganggu itu,” desakku.
Kenapa pertanian karet untuk rakyat di lokasi ini perlu segera didukung,
inilah sebenarnya alasan yang terkandung di benak saya setelah melihat
keadaan lahan itu:

Bagi warga anggota KT-RM khususnya dan petani karet umumnya
jelas proyek ini akan membawa dan meningkatkan kesejahterakan bagi
mereka. Itu sudah pasti.

Issu lingkungan hidup dan penghijauan. Tanah gersang seperti
lahan Molhum ini memang sangat perlu untuk dihijaukan. Dan cara untuk
itu adalah penanaman pohon. Dan membuat kebun karet adalah pilihan
tepat. Beberapa alasan berikut bisa dikemukakan: masyarakat sendiri
terlibat dalam penghijauan itu (menanam dan memelihara), tidak perlu
gembar-gembor menanam “seribu pohon” yang habiskan menghabiskan dana,
sementara hasilnya belum tentu ada. Mereka akan memelihara karetnya
masing-masing sehingga proses penghijauan lebih terjamin dalam jangka
waktu yang relatif bisa dipastikan.

Hak-hak mereka atas tanah itu tidak akan dirampas orang lagi. Di
daerah agraris seperti Tapteng, tanah merupakan jaminan kesejahteraan
hidup. Hak rakyat petani atas tanah harus dilindungi dari penyerobotan
oleh investor yang sering berkoloborasi dan berkonspirasi dengan
penguasa dalam membodoh-bodohi rakyat petani.

Dari uraian di atas sebenarnya bisa disimpulkan ada tiga tujuan
utama yang memotivasi saya membantu warga Purbatua ini, yakni:
Kesejateraan rakyat, penghijauan, terjaminnya hak rakyat atas tanah.
Maka saya tidak habis pikir bila saya disangkakan sebagai perambah dan
pembakar hutan.

Kebun Karet Proyek Sosial Ketiga

Bukan ini pertama kali Keuskupan Sibolga melakukan proyek sosial
di daerah ini. Penanaman karet di Molhum, Desa Purbatua ini merupakan
proyek sosial ketiga di daerah Barus. Proyek pertama adalah proyek
irigasi yang disebut “Bendungan Sitangkurak” , di Desa Pangaribuan, di
sungai “Husor”. Proyek ini dibuat untuk mengaktifkan kembali irigasi
yang sudah lama hancur yang mengakibatkan masyarakat sekitar Barus tidak
bisa mengelola sawahnya karena tidak terairi. Proyek ini dilakukan oleh
P. Leonhard Beichirge, seorang missionaris dari Sued Tirol. Dana untuk
itu juga dari gereja. Sebenarnya pembuatan proyek ini awalnya hendak
dilakukan dalam kerjasama dengan masyarakat sekitar sendiri. Namun
kemudian, Pemkab Tapteng ikut nimbrung, menjanjikan dana sebesar Rp 125
jt. Padahal kemudian diketahui, menurut penuturan P. Leonhard ketika itu
dana ini tidak semua cair. Yang diterima hanya kisaran Rp 87 jt. P.
Leonhard sendiri mengeluarkan dana tidak kurang dari Rp 325 jt. Sayang
dalam laporan media waktu peristiwa peresmian, dipublikasikan, posisi
partsipasi pendanaan justru terbalik: Keuskupan Rp 100 jt dan Pemkab
Tapteng Rp 300 jt. Saat itu Keuskupan Sibolga tidak berminat sedikitpun
mempermasalahkan kejanggalan itu. Yang penting masyarakat telah mengolah
sawahnya kembali, hasil sudah dicicipi warga.

Proyek kedua adalah proyek jembatan tsunami, pelabuhan atau
dermaga perahu nelayan dan alat-alat tangkap ikan di Aek Busuk, Desa
Lobutua, Kec. Andam Dewi. Proyek ini terkait dengan program rekonstruksi
dan rehabilitasi korban tsunami, 26 Des 2004. Sebenarnya tidak ada dana
dianggarkan untuk rehabilitasi di daerah Tapanuli Tengah, tapi saya
selaku Direktur Eksekutif Caritas Keuskupan Sibolga ketika itu berhasil
mengarahkan perhatian dan meyakinkan mitra kerja kami dari Caritas
Austria. Proyek itu sangat berguna bagi masyarakat. Mereka menyetujui
proyek rehabilitasi di Tapteng yang keseluruhannya menelan biaya lebih
kurang Rp 500 jt itu. Proyek ini tidak dilakukan oleh Caritas Keuskupan
Sibolga, tetapi juga – justru itu yang paling berharga – masyarakat,
mulai dari anak-anak hingga orangtua bergotong royong membangun jembatan
ini. Saya bangga sekali dengan anak-anak kecil dan manis yang merasa
begitu membutuhkan jembatan ini ikut berpartisipasi. Setiap kali mereka
lewat dari jembatan itu – pergi dan pulang sekolah – mereka membawakan
satu dua batu di tangan dan meletakkannya di tumpukan batu yang sedang
orangtua mereka kerjakan secara gotong royong.

Alasan kenapa saya berusaha menarik perhatian mitra kami Caritas
Austri untuk membangun jembatan dan membantu para nelayan di sana, tidak
lain karena saya menerima laporan bahwa dua bulan setelah tsunami, tidak
ada siapapun, baik organisasi termasuk Pemkab Tapteng datang memberi
bantuan kepada mereka. Padahal jembatan kayu yang mereka bangun secara
gotong royong sudah ambrol, anak-anak setiap hari harus naik perahu
menyeberangi Aek Busuk bila mereka hendak pergi

Ada permintaan dari Bupati Tapteng Drs Tuani Lbn Tobing, Msc
agar pembangunan jembatan dilakukan dengan kerjasama dalam pendanaan.
Tetapi bupati juga mengusulkan satu jembatan besar sekalian, sampai
kapasitas mencapai tonase truck besar. Karena pertimbangan Caritas telah
menyanggupi dananya dan tentu saja juga karena khawtir kasus pendanaan
proyek “Bendungan Sitangkurak” terulang, saya menolak untuk kerjasama di
bidang pendanaan.

Rancang bangun jembatan yang panjangnya 116 meter lebar 2.10
meter terbuat dari beton bertulang dengan sistim sambung perbagian dan
diperhitungkan tahan gempa hingga 7 pada schala rechter. Juga
dipertimbangkan kelestarian alam dan kebutuhan masyarakat nelayan.
Jembatan bisa diperpendek menjadi hingga hanya 75 m, tetapi sungai akan
sebagian tertimbun dan masyarakat yang bermukim di “pulau delta” itu
tidak mendapat akses masuk secara leluasa. Atas pertimbangan ekosistem
dan lingkungan sungai itulah jembatan dibuat sedemikian panjang. Apakah
masuk akal, saya dituduh tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan
kelesatarian alam dalam membantu warga Purbatua.

Kesepakatan Dengan Warga

Pada kunjungan pertama di Molhum itu kami juga membicarakan
hal-hal yang terkait dengan kesepakatan agar permohonan bisa
dipertimbangkan untuk dikabulkan. Pada kesempatan itu kami meminta
kepada Robinson Tarihoran agar juga menghadirkan warga yang menjadi
anggota KT-RM. Inilah kunjungan saya yang pertama di lokasi itu. Saya
dengan warga yang jumlahnya sekitar 40 orang itu berbincang-bincang
bersama di salah satu pondok warga di lokasi itu. Pada kesempatan itu
kami berhasil membuat kesepakatan lisan berikut:

Masing-masing warga KT-RM mengolah tanahnya sendiri.

Batas masing-masing dengan lawan batasnya dijelaskan, tidak
boleh ada sengketa batas. Tanahnya tidak akan ditanami karet jika mereka
bersengka batas.

Keuskupan tidak mau menyediakan bibit untuk satu orang dengan
luas tanah lebih 2 hektar.

Bagi mereka yang punya luas lahan lebih dari 3 hektar, diminta
agar bersedia membagikan sebagian lahannya itu kepada warga atau
keluarga/kerabatnya yang tidak punya lahan. Keuskupan tidak hendak
membantu orang kaya tetapi orang yang lebih membutuhkan.

Keuskupan bertanggungjawab menyediakan bibit, hingga siap tanam
dan melakukan pemeliharaan (pemupukan) hingga berproduksi.

Inilah kesepakatan- kesepakatan yang kami buat ketika itu. Jadi
saya atas nama Keuskupan Sibolga tidak pernah berpikir untuk membeli
tanah warga. Ada juga usul masyarakat, agar ada bantuan untuk kebutuhan
rumah tangga, agar asap dapur tetap mengepul. Pertimbangannya, bila
mereka mengolah lahan itu, mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan lain
seperti menderes, bisa terbengkalai memenuhi kebutuhan dapur. Memang
pada saat itu perekonomian sangat sulit. Mereka mengusulkan Rp 800 rb
per hektar. Usul ini masih harus dipertimbangkan, namun agar mereka bisa
membeli parang dan alat-alat yang dibutuhkan mengolah lahannya,
Keuskupan menyanggupi memberikan Rp 200 rb per KK dulu agar langsung
bisa bekerja.

Jalannya Pekerjaan Pemberian Bantuan

Sejak dimulai pekerjaan pertanian karet di Molhum ini, saya
hanya dua kali menginjakkan kaki di lokasi. Pertama, sewaktu kami
mengadakan kesepakatan dengan warga, Sabtu (8/3/2009), Kedua, dua minggu
lalu, Sabtu, 5 Desember 2009. Kunjungan kedua ini saya lakukan perlu
karena akhir tahun, saya biasanya memberikan laporan kepada Uskup pada
akhir tahun. Terus terang saya tidak punya waktu untuk sering ke sana.
Namun saya tetap pantau dan saya ikuti perkembangan dengan mencermati
progres pekerjaan berdasarkan informasi dan laporan Robinson Tarihoran
yang sudah diangkat warga menjadi ketua KT-RM dan kemudian saya hunjuk
menjadi koordinator. Saya percaya pada masyrakat, mereka pasti melakukan
yang baik karena mereka bekerja untuk mereka sendiri.

Begitu kesepakatan dibuat, dua minggu kemudian, saya sudah
melakukan pemesanan bibit karet “mata tidur” ke perkebunan di Ser
Belawan. Bibit karet ini masih baru diokulasi, masih belum siap tanam.
Begitu sampai bibit di Purbatua, warga masih mengangkutnya ke lokasi
Molhum dengan memikul secara gotong royong. Mereka membagi-bagi menjadi
pack-pack kecil agar tidak terlalu berat untuk dipikul satu orang. Semua
dilakukan secara gotong royong, tanpa bayar. Peraturan yang disepakati
di antara mereka, siapa tidak pernah ikut membawa bibit ke lokasi,
penanaman di tanahnya akan belakangan. Karena itu pada umumnya mereka
semua terlibat dalam pengangkutan bibit dan bahan-bahan lain yang
dibutuhkan.

Bibit “mata tidur” sebenarnya belum siap tanaman, masih harus
ditanam di polybag dan tentu masih butuh perawatan: menyiram, memupuk,
menyiangi rumput, dlsb. Semua itu dilakukan oleh warga Kelompok Tani.
Namun khusus untuk pekerja 5-10 orang ini, karena mereka biasanya
bermalam di Molhum, mereka mendapat uang makan Rp 30 rb seorang pe hari
kerja. Saya memang mengatakan, biaya pembibitan termasuk pemupukan dlsb,
hingga siap tanam menjadi tanggungjawab keuskupan. Kalau mereka tidak
diberi uang makan, mereka lalu makan apa?

Melihat cara kerja ini, pekerjaan ini sebenarnya kan pekerjaan
rakyat. Sama sekali tidak ada indikasi bahwa saya melakukan investasi di
lokasi tersebut. Peranan saya hanya mengontrol, menyediakan alat-alat
dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dananya dari fund sosial Keuskupan
Sibolga. Jalannya proyek kebanyakan warga sendiri yang menjalankan di
bawah koordinasi Robinson Tarihoran dan teman-temannya. Maka kalau
kehadiran saya di situ dituding sebagai investor, rasanya aneh. Apalagi
saya disebut sebagai perambah dan pembakar hutan, kapan itu saya
lakukan. Saya hanya dua kali ke lokasi. Dan siapa saksi yang sudah
diperiksa dan ditahan, yang memberikan kesaksian saya pernah melakukan
pengrusakan hutan. Rasanya sangatlah tidak tepat kalau saya begitu saja
ditetapkan sebagai tersangka perambahan dan pembabatan hutan.

Hingga sekarang, bibit yang sudah diserahkan 100.000 batang
“mata tidur” dan sudah berumur antara 4-8 bulan di media pesamaian.
Sebagian besar siap untuk ditanam. Sekitar 25 hektar dari 200 hektar,
sudah dilobang tanam. Kemudian warga Purbatua geger dengan issu dari
Pemkab. Tapteng, tanah mereka adalah hutan register. Betapa beratnya
hidup menjadi orang kecil dan rakyat biasa daerah Tapteng ini.

Lokasi Molhum, Desa Purbatua di Luar Hutan Register

Apakah lokasi itu memang benar hutan register? Saya pastikan hal
itu tidak benar. Sayapun tidak terlalu bodoh mau melakukan pelanggaran
hukum hanya sekedar mau membantu orang, tanpa ada harapan adanya
keuntungan pribadi saya. Melihat gambaran yang saya jelaskan di atas,
kita bisa menarik kesimpulan berikut: Pertama, lokasi atau daerah itu,
sudah lama di huni oleh penduduk, bahkan puluhan tahun lalu. Bangunan
rumah masih ada di situ. Tanaman mengitari pemukiman penduduk, sangat
jelas tampak. Tapi mungkin faktor keterpencilan dan tuntutan akan
pentingnya pendidikan anak, menyebabkan keluarga itu pindah dari sana ke
pesisir. Kedua, di arah puncak gunung, 8 km dari lokasi itu, masih ada
perkampungan penduduk yang dikenal dengan nama “Huta Gugung”. Daerah ini
dikenal sebagai sumber buah durian yang enak di sekitar Barus. Setiap
hari Jumat dan Sabtu, warga Purbatua dan warga Huta Gugung banyak
melewati lokasi, memikul karet mereka yang hendak dijual ke pekan atau
ke toke karet. Dan yang paling memastikan adalah temuan patok batas
hutan register itu sendiri. Warga sudah lama menemukan dua patok hutan
lindung: satu bertuliskan BHL 308, berlokasi tempat yang dikenal
masyarakat dengan nama Tombak Lalo, berjarak sekitar 10 km dari Molhum.
Yang satu lagi bertuliskan BHL 312, berlokasi di tempat yang dikenal
dengan Aek Gambir, berjarak kurang lebih 8km dari Molhum. Bukti-bukti
ini sangat kuat memastikan bahwa Molhum berada di luar areal hutan
register.

Sebenarnya warga masyarakat sendiri sudah sejak awal
mengingatkan personil dari POLDA Sumatera Utara, maupun dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapanuli Tengah, akan adanya penemuan
patok batas hutan register di atas gunung sana, masih jauh. Juga sangat
disayangkan sikap tidak mau mendengar hati warga, setiap kali warga
mengajak Anggota POLDA Sumatera Utara dan juga Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Sumut dan Tapteng, agar bersedia naik gunung ke lokasi dimana
patok berada, namun mereka tidak pernah mengindahkan perkataan dan usul
warga. Sepertinya mereka sudah punya tujuan dan keinginan sendiri yang
harus dicapai, yakni menjerat saya dan Robinson Tarihoran dengan kasus
sekarang.

Komnas HAM: Pekerjaan Lahan Teruskan

Pada kunjungan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) ke
Tapteng, Rabu (25/12) lalu, warga Desa Purbatua dan Hutaginjang mencegat
perjalan Tim di Desa Sihorbo, Kec. Barus Utara. Mereka menyampaikan
pengaduan mereka perihal tanah yang sedang dipersoalkan oleh pihak
Pemkab. Tapteng. Robinson Tarihoran tampil sebagai pembicara warga,
menceriterakan kronologi pengusahaan lahan itu mulai dari kakek dan
orangtua mereka sejak puluhan tahun lalu. Lalu sekarang, demikian
Robinsan, ada larangan dari Pemkab Tapteng, warga tidak bisa mengusahai
lahan itu dengan alasan masuk kawasan hutan register. “sejak dari dulu
kakek/nenek dan orangtua kami sudah mengusahai lahan itu. Tidak pernah
diketahui orang di situ hutan register. Batas Hutan register masih jauh
di atas gunung sana, kenapa sekarang dikatakan itu hutan register?” kata
Robinson mempertanyakan.

Menanggapi pengaduan itu, Johny Nelson Simanjuntak yang
didampingi oleh Husendro mengatakan, bila memang sejak dari dulu kawasan
itu pasti tidak masuk kawasan hutan register kenapa sekarang jadi
bermasalah. “Kalau memang sudah sejak lama dikelola dan sudah pasti
ditemukan patok batas hutan register itu jauh dari lokasi itu, silahkan
lanjutkan kerjakan lahan itu. Kalau ada yang melarang, nanti laporkan
sama saya. Saya ini birbicara atas nama lembaga negara,” kata Johny
menegaskan. Ketika itu hadir banyak intel-intel polisi. Pernyataan itu
didengar juga oleh mereka. Bila tidak salah, ada intel juga yang merekam
pernyataan itu dengan handycam.

Lalu kenapa sekarang ada kasus perambahan dan pembakaran hutan
register? Apakah Kamnas HAM sebagai lembaga negara suaranya tidak
dianggap apa-apa oleh Pemkab Tapteng dan aparat penegak hukum kita?
Mohonlah kiranya agar dalam penanganan kasus-kasus menyangkut rakyat
kecil, aspek-aspek hak-hak azasi itu dikedepankan oleh aparat penegak
hukum kita.

Ada Investor Pilihan Pejabat Pemkab Tapteng Menginginkan Tanah
Molhum

Bulan Juni 2008, dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Tapanuli Tengah pernah turun ke Molhum dan melakukan perintisan
penentuan batas yang hendak dikelola seorang calon investor. Kepala Desa
Purbatua mengetahui hal ini karena rumahnya menjadi titik kumpul ketika
mau pergi ke lahan di Molhum. Pada waktu itu, Robinson Tarihoran diajak
juga ikut melakukan perintisan. Perintisan dilakukan. Nama-nama mereka
yang terlibat ketika itu:

Martin Simanjuntak

Gulmok Tarihoran

Robinson Tarihoran

Damril Limbong

Gohi Simanjuntak

Nama yang disebut terakhir adalah orangnya Bupati Drs. Tuani
Lbn. Tobing ketika mereka melakukan penguasaan tanah warga di Sipaubat
dan Desa Lobutua, Kec. Andam Dewi. Tidak lama setelah pengukuran itu,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapteng turun juga ke lokasi dan mulai
mengukur luas lahan. Menurut keterangan Robinson Tarihoran, luas tanah
keseluruhan yang berhasil diukur dan hendak dikelola oleh investor
mencapai 1.300 Ha. Suatu luas yang pantastis. Kalau ini sempat beralih
ke tangan investor dengan model apa yang terjadi selama pemerintahan
Tuani Lbn Tobing ini, bisa dipastikan bahwa warga Purbatua dan Huta
Ginjang akan menderita di masa depan.

Melihat gelagat tidak baik itu, Robinson Tarihoran sering
berkonsultasi kepada saya tentang tanah di Molhum. Ia sendiri punya
sikap, dan tentu mengajak rekan generasi mudanya dan masyarakat, lahan
di Molhum tidak akan pernah jatuh ke tangan investor yang dimasukkan
Pemkab Tapteng. “Sudah banyak kita petik pelajaran yang tidak baik
dengan kehadiran PT. Nauli Sawit,” kata Robinson.

Orang-orangnya Bupati sudah membaca gelagat dari Robinson yang
tidak akan meluluskan rencana mereka. Robinson mulai dibujuk dan
diiming-imingi banyak hal. Gohi Simanjuntak pernah membujuk dia agar
mendorong masyarakat memberikan tanahnya untuk dikelola investor.
Robinson menjawab dengan mengatakan, “kenapa kepada saya, apalah saya.
Raja kampung dan pengetua kan masih ada,”. Juga kepadanya pernah
ditawarkan, kalau lahan di Molhum jadi dikelola, ia akan mendapat bagian
10 hektar dan truk satu unit. Kembali Robinson memberikan jawaban dengan
tidak terlalu serius, “kalau hanya sayanya makan apalah artinya itu”.
Kepada Robinson juga pernah dianjurkan, bila membutuhkan sesuatu, agar
pergi ke rumah calon investor itu yang disebutkan sebagai bermarga
Pasaribu dan beralamat di Jln. Sisinga Mangaraja No. 30 Sibolga. Rupanya
ancaman akan adanya penyerobotan inilah yang semakin mendorong keinginan
Robinson membentuk kelompok tani dan memohon bantuan ke Keuskupan
Sibolga agar masyarakat mampu dengan segera mengolah lahan mereka.

Akibat sikap Robinson Tarihoran yang tidak mau diajak kerjasama
mendukung kehadiran invstor itu, ia dan keluarganya sudah dijadikan
target sasaran oleh “kelompok yang berseberangan” . Benar, pada hari
Minggu, rumah orangtua Robinson, tempat dia tinggal, pada siang hari,
pada saat orang mengikuti kebaktian di gereja, dibakar oleh orang yang
tidak dikenal. Syukur rumah itu tidak sempat habis dilalap api. Kepulan
asap pekat menyadarkan orang yang sedang duduk-duduk di kedai di
belakang rumahnya. Mereka langsung memadamkan api yang sudah sempat
menghanguskan lemari dan sudah mulai menjilat bagian atap rumah. Dari
investigasi kami, cukup kuat keyakinan bahwa pelaku adalah bagian dari
Kelompok yang membakar rumah Edianto Simatupang, seorang aktivis, yang
juga korban penikaman waktu Unjuk Rasa Damai di depan Kantor Gubernur di
Medan.

Rupanya, Bupati merasa harus turun tangan untuk mendorong dan
mempengaruhi masyarakat. Pada acara Pulang Bersama para Perantau yang
berasal dari Desa Sihorbo dan Hutaginjang, Bupati hadir dan memberikan
kata sambutan. Sebenarnya Panitia yang sudah dibentuk dari Jakarta,
tidak terlalu mengharapkan dan tidak mendukung rencana kehadiran Bupati.
Namun, “orang-orangnya” Bupati bersikeras agar Bupati diundang dan
diberi kesempatan memberi kata sambutan. Memang betul, Bupati datang dan
menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Bupati mendorong
masyarakat agar memberikan tanahnya dikelola oleh investor yang akan
datang membawa modal besar, mumbuka lapangan kerja, dst..dst…dst.
Ketika itu nyata sekali bagi warga yang hadir pada acara itu, Bupati
Tapteng sangat berminat dengan lahan Molhum untuk diberikan kepada
investor. Tetapi warga tetap memilih, lahan itu hendak dikelola sendiri.

Penutup

Dari pemaparan apa adanya di atas, pembaca yang budiman pasti
sudah mendapat gambaran mengenai aktivitas saya dikaitkan dengan issu
perambahan dan pembakaran hutan register di Molhum. Saya persilahkan
pembaca budiman mencermati dan merefleksikan, dan kemudian menilai
apakah yang disangkakan itu benar dan tepat dikenakan pada saya. Jika
seandainya lahan Molhum itu jadi diberikan kepada investor pilihan
Bupati, maka persoalan menyangkut hutan register pasti tidak ada. Kuat
keyakinan saya bahwa issu perambahan hutan register adalah kasus yang
dibangkitkan tanpa bukti yang kuat. Tapi dengan tujuan yang jelas,
Pertama, untuk masyarakat agar tidak mengusahai lahan ini, karena
kecewa, investor pilihan tidak jadi menguasai dan mengusahai lahan itu.
Kedua, menghentikan saya dalam kegiatan-kegiatan advokasi membela
hak-hak rakyat, khususnya mereka yang tidak berdaya, korban kebohongan,
dengan cara mengirim saya ke penjara.

Jadi kesimpulan saya, kasus ini direkayasa untuk
mengkriminalisasi saya sebagai orang yang getol dan yang tidak mau surut
dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah warga transmigrasi
dan para petani di beberapa kecamatan di Tapteng yang diserobot oleh PT.
Nauli Sawit. Setelah pengaduan kami ke Komnas HAM mendapat tanggapan
sirius, situasi panas dan gerah mewarnai jajaran pejabat Pemkab Tapteng,
khususnya mereka yang terlibat dalam praktek penyerobotan tanah.

Tapi sungguh saya sayangkan, kenapa POLDA Sumatera Utara
menanggapi laporan pihak Pemkab. Tapteng ini tanpa melakukan proses
hukum yang wajar dalam menentukan saya sebagai tersangka. Kalau
seandainya kasus ini ditanggapi secara profesional dan proporsional,
saya yakin tidak akan seperti ini. Tampanya kembali perlu diulangi
ajakan Presiden R.I Soesilo Bambang Yudhoyono, agar Polri, KPK dan
Kejaksaan membenahi secara internal institusinya, yang dikemukakan pada
saat menyampaikan sikap atas kasus cicak dan buaya. Apakah POLDA
Sumatera Utara mendengarkan seruan Presiden itu?

Demikian saya buat kronologi kasus dan gambaran keterlibatan
saya di proyek sosial penanaman karet di Desa Purbatua dan Hutaginjang
ini yang saya sampaikan dengan apa adanya, namun dipenuhi rasa
tanggungjawab. Semoga bermanfaat terutama bagi mereka yang kita bela.

Minggu, 13 Desember 2009

P. Rantinus Manalu, Pr

Ketua Komisi Justice ang Peace Keuskupan Sibolga.

Sumber: Milis APIKatoklik

Anggota DPRD DARI FPKS: MENDESAK PENERTIBAN TERNAK BABI DI MEDAN


DPRD MEDAN KEMBALI DESAK PENERTIBAN TERNAK BABI

Medan, 7/10 (ANTARA) – DPRD Medan kembali mendesak Pemerintah  Kota Medan segera melakukan penertiban hewan ternak berkaki empat di daerah itu, menyusul sosialisasi penegakkan peraturan yang akan dilaksanakan. “Hewan ternak kaki empat khususnya babi sudah sangat meresahkan masyarakat, jadi pemko harus segera menindaklanjuti sosialisasi yang akan dilakukan dengan langkah penertiban,” kata Anggota FPKS DPRD Medan, Ikrimah Hamidi kepada ANTARA di Medan, Rabu.
Menurut dia, persoalan ternak babi sudah melahirkan protes masyarakat sejak tahun 2006. Namun tuntutan agar peternakan tersebut  ditertibkan tidak terealisasi sampai saat ini. Dia mengkhawatirkan lambannya proses penertiban ternak babi akan berdampak pada konflik horizontal, karena ternak babi yang berada di daerah pemukiman sudah sangat meresahkan.

Dia sendiri mengaku pihaknya sudah menyarankan agar Pemko Medan menggunakan Perda tata ruang sebagai payung hukum untuk melakukan penertiban. Tapi faktanya saran yang sudah disampaikan sejak beberapa tahun lalu itu baru disahuti sekitar dua bulan ini.

Guna melakukan langkah penertiban terhadap ternak babi, Pj Wali Kota Rahudman Harahap, menurut Ikrimah, telah mengeluarkan peraturan untuk itu. Namun pihaknya belum menerima salinan peraturan yang dikeluarkan, sehingga tidak tahu bagaimana ketentuan di dalamnya.

“Kami berharap Peraturan Wali Kota tentang penertiban hewan ternak berkaki empat di pemukiman warga itu disosialisasikan ke DPRD terlebih dulu, sehingga anggota dewan bisa turut membantu memberi  pengertian kepada warga,” katanya.

Pj Wali Kota Medan, Rahudman Harahap di tempat terpisah mengatakan, pihaknya akan melakukan sosislisasi kepada para peternak hewan berkaki empat yang berada di kawasan pemukiman penduduk untuk segera memindahkan usahanya.

“Sosialisasi akan dilaksanakan minggu depan dan setelah itu akan digelar aksi penertiban terhadap ternak yang masih berada di kawasan pemukiman penduduk,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Purnama Dewi, mengatakan pihaknya akan diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut sekaligus melihat dugaan pencemaran lingkungan.

Dinas lingkungan hidup akan menerapkan peraturan yang berlaku jika menemukan dugaan pencemaran lingkungan oleh usaha ternak hewan berkaki empat di pemukiman, katanya.
 

Sumber: ANTARA.co.id

Pakar Islam Khawatirkan Rencana Pendirian Universitas Islam di AS


Dua orang pakar, seorang Kristiani dan yang satunya adalah penganut Muslim yang taat, keduanya menyatakan khawatir terhadap perkembangan sebuah rencana pembangunan untuk pertama kalinya universitas Islam yang terkareditasi dalam masa empat tahun di Amerika Serikat.

 

Keduanya khawatir terhadap usulan universitas tersebut, yang mana rencananya akan segera dibuka pada musim gugur mendatang, dimana akan mengembangkan gagasan mengenai sebuah negara Islam.

 

“Tentunya, sebuah percobaan pembentukan sebuah universitas terakreditasi oleh akademisi Muslim dapat menjadi sesuatu yang baik apabila didirikan berdasarkan pada kebebasan dan kemerdekaan serta menentang Islamisasi (politik Islam),” ujar Dr M. Zuhidi Jasser, pendiri dan presiden Forum Islamiah Amerika untuk Demokrasi (AIFD), kepada Christian Post.

 

“ Akan tetapi, saya tidak yakin bahwa universitas ini akan membentuk anti- Islamis Muslim yang akan mereformasi syariah (undang-undang Islam) dan membawa pemikiran Muslim ke dalam sebuah era di mana hukum agama dapat dipisahkan dari pemerintahan sebagai suatu ketentuan pokok,”tambahnya.

 

Jasser, yang adalah seorang Muslim Amerika yang taat dan seorang mantan dokter pada Kongres AS, menyatakan seorang cendikiawan di sebuah universitas ternama, Imam Zaid Shakir, pernah berkata pada tahun 2006 di harian surat kabar New York Times bahwa dia berharap suatu hari nanti Amerika Serikat akan menjadi negara Muslim yang diatur dengan undang-undang Islam.

 

“Akar yang mendasari” radikalisasi Islam tersebut, tegas Jasser, adalah misi untuk tetap mempertahankan sebuah pemerintahan Islam.

 

“Pemimpinan Universitas Zaytuna tampaknya akan menggunakan politik Islam dengan tanpa adanya kritik umum mengenai misi global di lingkungan Muslim dan ideologi Islam lainnya,”ujar Jasser, yang mana kritik umum mengenai masalah tersebut, dia melihat dalam kepercayaannya mendapat tentangan dari komunitas Muslim.

 

Dia menambahkan pula, “Saya memimpikan suatu hari nanti dimana universitas tersebut telah berdiri juga menyediakan ruang bagi studi tentang anti-Islam dalam sudut pandang kebebasan dan melibatkan orang Muslim yang taat dan para akademisi.”

 

Sekelompok Muslim Amerika, termasuk Zaid Shakir, memimpin usaha pendirian Universitas Zaytuna, atau yang disebut juga dengan “Muslim Georgetown.”

 

Shakir, yang berkonversi menjadi Islam ketika masih bertugas di Angkatan Udara AS, mengatakan bahwa universitas itu akan menyelenggarakan pendidikan secara liberal dan sudi-studi Islam, menurut laporan Associated Press. Menurut rencana, universitas tersebut akan mulai dibuka dengan menawarkan dua jurusan: Bahasa Arab dan Hukum Islam serta studi theologia.

 

Pada tahun 1996, Shakir mendirikan institut Zaytuna yang berpusat di Berkeley, California. Dia adalah seorang imam Muslim Amerika, yang saat ini telah memiliki puluhan ribu pengikut, mendapat pendidikan sarjana di sekolah Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah selama beberapa tahun setelah konversinya.

 

Shakir mengatakan kepada New York Times sejak awal bahwa dirinya menginginkan Amerika Serikat diatur oleh undang-undang Islam “bukan melalui cara kekerasan, melainkan melalui cara persuasif.”

 

Dr William Wagner, penulis buku How Islam Plans to Change the World, mengatakan bahwa dia tidak heran mengenai rencana pendirian sebuah universitas Muslim di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun Islam telah merencanakan untuk membuka universitas-universitas di negara-negara barat.

 

“Mereka melihat nilai dari pendidikan khususnya dalam mendidik para pemimpin muda mereka untuk pada akhirnya nanti dapat mengambil alih beberapa negara barat,”ujar Wagner, mantan profesor misi di Golden Gate Baptist Theological Seminary di San Francisco, kepada Christian Post.

 

“Strategi mereka meliputi menyebarkan pelajar yang bekerja ke berbagai universitas di AS, dan permulaan universitas baru ini hanyalah merupakan perluasan strategi utama mereka,”tukasnya.

 

Wagner telah melayani lebih dari 30 tahun sebagai seorang misionaris di Eropa, Timur Tengah dan Afrika Utara bersama dengan Badan Misi Internasional.

 

Baru-baru ini, pemimpin Zaytuna tengah mengadakan kampanye pencarian dana. Mereka membutuhkan $2 ke $4 juta untuk membuka sekolah tersebut tahun depan. Seorang penasehat Zaytuna mengatakan kepada AP dalam wawancara baru-baru ini,bahwa sekolah tersebut dalam waktu singkat akan memperoleh puluhan juta dolar untuk membangun sebuah kampus di daerah Teluk dalam beberapa tahun ini.

 Sumber: Kristiani Pos