Dua RUU Syariah Baru Berpotensi Memicu Polemik dan Disintegrasi Bangsa


   

Setelah RUU Pornografi yang sarat berbau syariah dan banyak menuai kontra dari masyarakat disahkan menjadi UU Pornografi, kini pemerintah kembali menggodok dua RUU baru yang juga berbau syariah.

Pemerintah melalui komisi VIII di DPR RI tengah sibuk mempersiapkan RUU Zakat dan Produk Halal yang bakal menjadi calon UU syariah baru yang diperkirakan pada bulan Juli atau Agustus RUU ini selesai digarap. Sampai saat ini sekitar 11 pasal rancangan RUU telah di setujui.

Tak berbeda dengan UU Pornografi sebelumnya yang mendapat banyak tentangan dari berbagai kelompok maupun individu di Indonesia demikian juga RUU Pengelolaan Zakat dan Produk Halal yang saat ini sedang dipersiapkan juga menuai protes dan kritikan tajam khususnya dari masyarakat non Muslim di Indonesia .

Dalam merespon hal tersebut Fraksi PDS RI di komisi VIII berinisiatif mengudang para perwakilan pemimpin agama Kristen diwakili oleh PGI, PGLII, Budha, dan Hindu,Tao.

Ketua Fraksi PDS di DPR Carol Daniel Kadang dalam sambutannya menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya diskusi publik yakni untuk membahas masalah RUU Pengelolaan Zakat dan RUU Jaminan Produk Halal.

Sebagai pembicara kunci dalam pertemuan tersebut Dr. Ruyandi Hutasoit. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDS Tiurlan Hutagaol dan Stefanus Amalo dengan nara sumber: Erick Barus selaku sekretaris eksekutif bidang marturia dan hubungan antar agama PGI, Cornelius D Ronowidjojo selaku Ketua Umum DPP PIKI, dan Ketua DPP Majelis Budha Mahayanan Indonesia Aggi Tjetje.

RUU Zakat dan produk Halal semuanya itu dasarnya adalah syariah. “Negara kita adalah negara Pancasila dan bukan negara agama”. Berdasarkan survei pada 4 maret 2008 di beberapa Universitas negeri seperti UI, UGM, dan Airlangga 80% lebih memilih syariah sebagai dasar negara. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat ironis mengingat pilihan tersebut keluar dari kelompok intelektual muda yang notabene adalah generasi penerus bangsa,”kata Pdt. Nus Remas dalam ibadah pembukaan pertemuan di gedung Nusantara MPR-DPR RI, Jakarta pada (20/2/2009) lalu.

Nus Remas menambahkan bahwa tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mempertahankan pluralisme di tengah-tengah bangsa.

“…Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati”,ujar Nus Remas menghimbau kepada umat Kristiani agar dapat menerapkan firman Tuhan tersebut dalam menyikapi segala sesuatu yang mengarah pada upaya memecah belah bangsa dan diskriminasi.

Peraturan pembayaran zakat yang diterapkan berbeda dengan perpuluhan dalam Kristen yang mana dasarnya adalah kasih, sedangkan dalam zakat jika tidak bayar ada sanksinya.

Pemerintah jika tetap memaksakan syariah maka Indonesia berada dalam keadaan terancam. RUU Pengelolaan Zakat dan RUU Jaminan Produk Halal juga merupakan suatu bentuk RUU diksriminatif sama halnya dengan UU Pornografi. Apa yang dianggap haram oleh sebagian orang belum tentu haram bagi sebagian orang lainnya.

Dari 79 orang anggota DPR yang beragama Kristiani hanya 13 orang yang berani untuk menolak RUU tersebut,”kata Stefanus Amalo, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDS.

Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan bahwa potensi zakat di Indonesia yang dapat dihimpun mencapai kisaran 6,132-89,9 trilyun per tahun,”tambahnya.

Permasalah yang muncul dengan adanya RUU Pengelolaan Zakat tersebut adalah bahwa zakat memiliki dasar hukum berdasarkan Alquran yang merupakan aturan agama Islam, hal ini bertentangan dengan sifat UU yang mana setiap UU yang ditetapkan di negara Indonesia harus berlaku untuk setiap orang dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Jika suatu aturan agama tertentu menjadi acuan bagi suatu UU maka dikemudian hari bukan tidak mungkin ada agama atau kelompok lain yang mengajukan UU yang berdasarkan keyakinan mereka, yang mana ini justru akan menunjukkan ketidakpastian hukum di negara Indonesia kelak.

Permasalahan lainnya adalah bahwa zakat menjadi bagian dalam penanggulangan kemiskinan namun hanya untuk kelompok agama tertentu yang meyakini agama tersebut. Jika RUU Pengelolaan Zakat ini disahkan maka akan ada pembedaan dalam masyarakat karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai agama.

Bagi umat Muslim ketika mereka membayar zakat maka akan mengurangi pajak penghasilan yang haus dibayarkan, sedangkan bagi yang tidak membayar pajak maka besarnya pajak penghasilan tetap dan tidak ada pengurangan, hal ini akan memicu kecemburuan dalam masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut PGI diwakili oleh Erick Barus menghimbau kepada semua pihak untuk bersikap hati-hati dan tidak gegabah serta perlu paham betul tentang apa yang dimaksud dengan istilah haram dan halal.

Dilain pihak Pdt. Dachlan Setiawan dari PGLII justru secara tegas menolak RUU diskriminasi tersebut. Menurutnya, jika suatu UU ditilik dari isinya telah mendasarkan pada syariah tertentu dan kaidah agama apapun yang hanya berlaku dan diterima oleh penganut agama tertentu lalu kemudian dipaksakan menjadi hukum publik yang diberlakukan di negara yang pluralitas, maka harus ditolak,”tandasnya.

Suatu produk hukum sudah pasti mengikat semua warga negara, itu sudah merupakan konsekuensinya,”jelasnya.

Fraksi PDS di DPR RI berupaya untuk menggagalkan pengesahan RUU tersebut, karena dipandang memihak terhadap satu Agama. Jika DPR tetap pengesahkan dalam sidang paripurna,maka PDS akan melakukan pembangkangan.

>

Maria F
Reporter Kristiani Pos

Sumber: http://id.christianpost.com/dbase.php?cat=society&id=1077

Rumah Adat Batak Jadi Obyek Wisata di Jerman


http://travel. kompas.com/ read/xml/ 2009/02/26/ 08130650/ Rumah.Adat. Batak.Jadi. Obyek.Wisata. di.Jerman

JAKARTA, KAMIS — Rumah adat masyarakat Batak yang dibangun atas
inisiatif pastor Matthaus pada tahun 1978 menjadi daya tarik wisata
kota Weperloh, negara bagian Niedersachsen, Jerman Utara. Konsul
Jenderal RI Hamburg Teuku Darmawan didampingi Ketua Masyarakat Nauli Indonesia (MNI) Hamburg Paris Rumahorbo mengadakan kunjungan ke Weperloh di negara bagian Niedersachsen, kota yang terkenal dengan adanya rumah adat Batak.

KJRI Hamburg dalam keterangan persnya, Kamis, menyebutkan, rumah adat Batak tersebut yang kini dijadikan museum merupakan kebanggaan kota Weperloh dan juga sebagai obyek wisata bagi masyarakat sekitar.

Dalam kunjungannya, Teuku Darmawan bersama Paris Rumahorbo mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Weperloh (Burgermeister) Hermann Grotjohann, Wakil Wali Kota Sogel, Hans Nowak, dan pengurus
perhimpunan rumah adat Batak.
Dalam pertemuan itu disepakati menggelar Festival Budaya Indonesia,
termasuk budaya Batak, Sulawesi, Ambon, dan Bali yang mengambil tempat di sekitar rumah adat Batak, Agustus mendatang. Kedua pihak juga
berharap hubungan antara masyarakat Indonesia, Batak pada khususnya,
dapat dilakukan dengan mengadakan festival budaya dan pertemuan-pertemuan tahunan.

Wali Kota Weperloh juga menawarkan kerja sama di bidang pendidikan,
khususnya sekolah dasar dan menengah Weperloh dan Sogel dengan sekolah di Tanah Batak. Konsul Jenderal menyambut baik usul ini dan berjanji untuk menyampaikannya pada instansi terkait.

Konsul Jenderal RI akan mengupayakan sumbangan ornamen-ornamen budaya untuk menambah koleksi rumah adat Batak tersebut. Dengan adanya rumah adat Batak dan kecintaan terhadap budaya Indonesia, diharapkan makin banyak masyarakat Jerman Utara berkunjung ke Indonesia untuk berwisata.

Pada pertemuan itu juga disepakati untuk mendeklarasikan persahabatan
masyarakat kota Weperloh-Sogel dengan MNI Hamburg guna  eningkatkan
kerja sama berkesinambungan antara wakil-wakil masyarakat Weperloh dan Sogel dalam festival budaya tersebut.

AC
Sumber : Antara

Mayoritas masjid-masjid di DKI Jakarta masih menyuarakan gagasan dan pemikiran Islam moderat


Lihat: http://www.kompas. com/index. php/read/ xml/2009/ 01/29/11313581/ mayoritas. masjid.di. jakarta.suarakan .gagasan. islam.moderat

JAKARTA, KAMIS — Mayoritas masjid-masjid di DKI Jakarta masih
menyuarakan gagasan dan pemikiran Islam moderat. Demikian hasil survei
“Pemetaan Ideologi Masjid-masjid di DKI Jakarta” yang dilakukan Center
for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, terhadap 250 takmir masjid di lima wilayah DKI Jakarta.

Pandangan mayoritas takmir masjid yang moderat ini tecermin dari
pandangan mereka atas lima gagasan yang ditanyakan. Lima gagasan
tersebut adalah mengenai sistem pemerintahan, formalisasi syariat
Islam, jihad, kesetaraan jender, dan pluralisme. Meski demikian,
sebagian kecil takmir juga menyatakan setuju dengan gagasan pendirian
negara Islam dan khilafiah Islamiyah (20 persen).

Terkait sistem pemerintahan, 88,8 persen responden menyetujui
Pancasila dan UUD 1945 sebagai model terbaik bagi Indonesia. Sebanyak
78,4 persen takmir setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan
yang terbaik bagi Indonesia.

“Secara umum, masjid-masjid di DKI Jakarta masih moderat. Walaupun
masih ada yang setuju dengan konsep negara Islam. Moderatnya takmir
masjid ini, selain tentang pandangan terhadap sistem pemerintahan,
juga dari pandangannya mengenai pluralisme khususnya civic pluralism,
mereka sangat moderat,” ujar Koordinator Program Penelitian Ridwan Al
Makassary di Jakarta Media Center, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Survei juga menunjukkan, terkait isu formalisasi syariat Islam, 60
persen takmir setuju tentang kewenangan negara mengatur dress code
umat Islam. Kemudian, sebanyak 31,2 persen setuju negara wajib
memberlakukan pidana Islam.

Dari hasil survei ini, CSRC mengimbau pemerintah, organisasi massa
seperti NU dan Muhammadiyah bisa mencermati temuan ini, untuk
mempertahankan masjid sebagai corong Islam moderat. “Misalnya,
mengadakan training untuk khatib dengan nilai-nilai pluralisme. Meski
demikian, patut diwaspadai juga kecenderungan penguatan gagasan Islam
radikal,” kata Ridwan.

Survei ini dilakukan medio November 2008-Januari 2009 dengan metode
wawancara dan questioner. Pemilihan responden takmir masjid karena
dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan arah
dan dinamika masjid. Sebagai gambaran, dari 250 masjid yang disurvei,
tersebar di Jakarta Selatan (56 masjid), Jakarta Timur (72 masjid),
Jakarta Pusat (38 masjid), Jakarta Barat (45 masjid), dan Jakarta
Utara (39 masjid). Pemilihan masjid-masjid ini dilakukan secara random.

Inggried Dwi Wedhaswary

Facebook itu Ternyata …Untuk Kepentingan Orang Yahudi/ Israel


[ dari milis tetangga … ]

Date: Tuesday, January 13, 2009, 5:34 AM
Fenomena facebook begitu gempar di Indonesia ,sampai-sampai ada facebook dalam bahasa indonesia . Saya heran bukan main, satu per satu teman saya mendaftar di facebook. Tidak heran kalau di tahun 2008 facebook meraup keuntungan 300 juta dollar amerika karena lebih dari 140 juta user aktif di seluruh dunia dan 8,5 juta foto dimuat tiap harinya. Bagi yang belum tahu apa itu facebook bisa baca artikel ini.

Facebook memberikan banyak kemudahan bagi kita, dari mulai menjalin relasi sampai cari uang dari facebook, baca juga artikel ini dan
artikel ini. Tapi keuntungan yang sebanyak itu digunakan untuk membiayai perang di Gaza . Benarkah?

Awalnya saya juga tidak sengaja reseach tentang facebook. Dari awal saya sangat tidak setuju dengan adanya agresi Israel di Gaza. Untuk membantu warga Gaza , saya hanya bisa berdoa dan berniat untuk memboikot produk-produk Israel . Dari artikel yang saya publish beberapa waktu lalu tentang pemboikotan produk-produk Amerika, ada
komentar yang mengatakan bahwa facebook dan wordpress adalah milik amerika dan menyarankan untuk tidak memakainya lagi. Dari sini awal  mulanya saya melakukan research tentang facebook dan wordpress.

Fakta – fakta :

  1. Facebook adalah milik Mark Zuckerberg, jika kita membaca artikel Mark Zuckerberg dalam bahasa indonesia tidak diketahui secara lengkap siapakah dia. Kalau kita membaca artikel tentang Mark Zuckerberg dalam bahasa inggris terdapat lengkap data diri si pembuat facebook ini.
  2. Siapakah sebenarnya si pendiri sekaligus CEO facebook ini? Dia adalah mahasiswa harvard university dan aktif sebagai anggota Alpha Epsilon Pi. What is Alpha Epsilon Pi? baca artikel ini.
  3. Alpha Epsilon Pi adalah seperti perkumpulan mahasiswa yahudi diamerika utara, yang mempunyai misi sebagai berikut,  Alpha Epsilon Pi, the Jewish Fraternity of North America, was founded college and fraternity experience. We have maintained the integrity of our purpose by strengthening our ties to the Jewish community and serving as a link between high school and career. Alpha Epsilon Pi develops leadership for the North American Jewish community to provide opportunities for Jewish men seeking the best possible at a critical time in a young man’s life. Alpha Epsilon Pi’s role is to encourage the Jewish student to remain dedicated to Jewish ideals, values, and ethics and to prepare the student to be one of tomorrow’s leaders so that he may help himself, his family, hi community, and his people. Yang intinya adalah sebagai tempat pengkaderan dan tempatmencari pemimpin baru bagi kaumnya, yaitu Yahudi.
  4. Fakta ke-empat sampai artikel ini ditulis serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 600 palestinians.
  5. Facebook mendapatkan keuntungan dari iklan yang dipasang, semakin banyak user dan pengunjung facebook senakin banyak pula penghasilnya.

Next research :

-Apakah hubungan Yahudi dengan Israel ?

-Apakah benar sebagian pendapatan Mark Zuckerberg disumbangkan untuk Alpha Epsilon Pi?

-Apakah Alpha Epsilon Pi berhubungan dengan pemerintah Israel ?

Link :

– How To Delete Facebook Account?

– Daftar Produk AS yang diboikot oleh Para Ulama

Referensi :

http://www.wikipedi a.org

http://www.infopale stina.com
http://www.aljazeer a.net/english
http://amirkovic. wordpress. com

sumber : http://www.kamusmal esbanget. com/foru. ..perang-
di-Gaza

Politisasi Agama Masih Menjadi Isu Krusial Tahun 2009


Untuk pertama kalinya Center for Studies and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada (CRCS UGM) melakukan riset dan menerbitkan laporan tahunan tentang kehidupan beragama di Indonesia, khususnya menyangkut pluralisme beragama sepanjang tahun 2008.

Sepanjang ahun 2008 kehidupan relasi keagamaan di Indonesia masih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kekerasan, dan keberadaan SKB dirasa tidak terlalu efektif dalam pelaksanaannya.

Konflik -konflik kekerasan yang diwarnai oleh kekerasan internal agama sendiri yang justru lebih dominan terjadi. Upaya pemerintah untuk memfasilitasi dialog patut mendapat apresiasi dan perlu dilanjutkan lebih maksimal lagi.

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno dalam ruang diskusi panel (9/1) lalu di Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, mengungkapkan bahwa Indonesia dinilai baik dalam mengatasi terosrisme tetapi Indonesia belum berhasil mengatasi masalah teologi.

Franz juga menanyakan tentang tendensi kearah manakah Indonesia ini ke depannya dan apa yang harus kita lakukan.

Melihat adanya kecenderungan pemerintahan yang berbau syariah, dinilai mengkhawtirkan dan menimbulkan keresahan bagi kelompok minoritas apakah Indonesia akan tetap menjadi ranah bagi agama-agama yang berbeda atau tidak?”ujar Franz.

Sekalipun dalam kehidupan toleransi dan keterbukaan tetapi dalam praktiknya masih terselip ketakutan dan kecurigaan terhadap kelompok minoritas, melihat hal tersebut pemerintah dianggap masih belum melakukan tugasnya dengan baik.

Terkait dengan konflik internal agama yang marak terjadi Franz berpendapat bahwa masing-masing agama berhak menarik batas-batasnya akan tetapi tetap harus menghormati mereka yang berbeda agama, untuk itu peranan pemimpin sangat penting untuk memberikan panutan.
Yoseph Stanley (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemerintah jangan terlalu banyak mengintervensi warga negara.

Menurutnya, pemerintah dalam setiap ucapannya cenderung menuntut kewajiban asasi masyarakatnya tanpa melihat bahwa merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengurusi masyarakat negaranya.

Menurutnya, dalam beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi , pemerintah punya hak untuk melakukan pembatasan akan tetapi tetap berdaulat dan bersifat adhoc.

Pemerintah berhak melakukan pembatasan bahkan mengehntikan apabila dinilai dapat membahayakan jiwa masyarakatnya seperti contoh kasus ajaran sesat yang menyatakan bahwa tanggal 6 Juni 2006 merupakan hari kiamat tahun 2006, dalam hal ini pemerintah berhak untuk menghentikan ajaran tersebut.

Kasus konflik keagamaan seputar keberadaan rumah ibadah masih banyak terjadi sepanjang tahun 2008. Dalam catatan riset CRCS tercatat setidaknya terdapat 12 kasus yan menyangkut masalah keberadaan rumah ibadah sepanjang tahun 2008. Kasus-kasus yang senyatanya terjadi bisa lebih dari jumlah tersebut.

Lebih lanjut Zainal Abidin Bagir selaku Presiden Eksekutif CRCS UGM mengatakan bahwa politisasi agama masih menjadi isu yang perlu diperhatikan baik menyangkut jabatan tertentu di dalam birokrasi pemerintah, Pilkada dan Pemilu tahun 2009. Indikator terjadi atau tidaknya politisasi agama mesti dimasukkan sebagai poin dalam indicator fairness sistem monitoring Pemilu 2009. Gerakan untuk menguji dan mendesak para kandidat dewan, wakil daerah dan calon presiden-wakil presiden apakah mereka siap untuk memperjuangkan kebebasan beragama dan anti-kekerasan patut dipertimbangkan menjadi isu strategis,”ujarnya.

Kesimpulan dari hasil laporan tersebut adalah bahwa perluanya mensinkronkan pemenuhan kebebasan beragama dan pembatasannya, tanpa itu maka akan banyak terjadi kriminalisasi praktik-praktik ekspansi keagamaan.

Dalam laporannya CRCS UGM berusaha menghindari pemunculan angka tanpa memberikan konteks peristiwa yang bisa berujung pada kesalahpahaman, dan laporan ini juga berusaha menggambarkan pluralisme sivik bukan pluralisme ala MUI, yaitu menyangkut pembuatan kebijakan dan penegakan hukum dalam soal-soal hubungan sosial kelompok-kelompok agama, dan juga bagaimana kelompok masyarakat yang berbeda agama berhubungan satu sama lain secara negatif atau positif.


Maria F
Reporter Kristiani Pos

Sumber: http://id.christianpost. com/php_functions/print_friendly.php?tbl_name=society&id=1065

Telaah — Abad 21, Abadnya Asia


Telaah — Abad 21, Abadnya Asia

Oleh Bob Widyahartono, MA *)

Jakarta (ANTARA News) – Asia yang mana? Marilah kita mencermati perkembangan kawasan Asia yang dinamis dan sadar akan masa depan bangsa bangsa Asia. Bahkan, seorang Jeffrey D. Sachs, Director of Earth Institute and Quetelet Professor of Sustainable Development, Columbia University tanpa ragu menyambut datangnya Abad Asia dalam tulisannya Welcome to the Asian Century (January 2004).

Jauh jauh hari ia menyentak para pengamat ekonomi, termasuk di Indonesia. Sachs tidak hanya mengulang-ulang pengamatannya mengenai Asia, tetapi disebutkan munculnya juga India sebagai pemeran makin aktif dalam abad Asia.

Melegakan juga ada seorang Barat yang secara sadar dan obyektif berani setegas itu dan bukan “pem-bebekan” kelompok hawkish Amerika Serikat (AS). Kelompok hawkish (rajawali yang ganas) yang dalam dirinya tidak menyukai bangkitnya
Asia.

Kini, justru AS yang diterjang krisis ekonomi berantakan, sementara bangsa rakyatnya menantikan 20 Januari 2009 dengan angin segarnya yang dibawa Barack Obama Jr. selaku presiden pengganti George Walker Bush.

Asia yang disebut Sachs adalah negara perhimpunan bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Korea Selatan (Koresl), China, Jepang plus India. Mulai tahun 1970 sampai 1995an memasuki tahun 2000, para pemimpin Asia mulai memberdayakan masyarakat keluar dari kemelaratan menuju kemakmuran (from rags to riches).

Kenyataan tentang Asia tersebut sejak akhir tahun 1990an merupakan suatu cerita keajaiban tekad manusia (human spirit), yang digerakkan oleh budaya produktivitas untuk mencapai kemajuan.

Dalam pandangan Asia, industrialisasi dan modernisasi perekonomian dan masyarakat bukan westernisasi ala AS. Jelas tiada nilai-nilai universal, karena sejarah, budaya, agama dan sebagainya sangat beragam antara negara negara. Jelas pula bahwa, penonjolan nilai nilai Asia bukanlah defensif sifatnya dalam interaksi dengan mitra kerja Barat, terutama AS.

Masih cukup banyak ekonom pembangunan (development economists) di Indonesia hingga kini masih juga mengagumi dan mendewakan kehebatan elit AS yang tergolong hawkish.

Mereka terkesan lupa bahwa kehebatan AS tersebut hanya bersandar pada kemajuan teknologi informasi, produksi dan transportasi. Keunggulan tekonologi tersebut tidaklah langgeng karena dalam hitungan satu dua tahun sudah tersedia di dunia. AS yang kini terkoyak oleh kegagalan kegagalan faham neo liberalisme dalam perekonomian sejak tahun 2000an.

Hal menarik adalah bahwa kejaran teknologi oleh suatu negara yang tertinggal dapat menimbulkan kekecewaan kalau negara itu secara politis atau ekonomi tidak mengalami kemajuan atau salah-manaje (mismanaged).

Sejak Deng Xiaoping, negarawan China menyuguhkan kebijakan gaige kaifang,
kebijakan reformasi dan membuka diri awal 1978. Kemudian, Manmohan Singh menjadi Perdana Menteri (PM) India menerapkan kebijakan reformasi ekonomi, kawasan Asia Timur itu mengalami pertumbuhan yang menggerakkan budaya produktivitas kawasan.

Dominasi AS dalam ekonomi sudahlah lalu (it is over). Kondisi sekarang ini muncul perekonomian dunia yang diwakili oleh kekuatan ekonomi, Uni Eropa (UE) , Jepang, China yang menjadi kekuatan ekonomi, mesin pertumbuhan Intra-Asia yang makin solid.

India mulai akhir 1990an yang melibatkan diri di bawah kepemimpinan Manmohan Singh juga akan memberi makna pada kawasan ekonomi Asia, demikian juga Korsel.

Proses pembentukan kawasan ekonomi Asia merupakan perjalanan tersendiri. Kelemahan terbesar China adalah dalam proporsi yang sangat kecil dalam sumber daya manusia terdidik.

China hanya memiliki 2,5 juta sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi dan akademi dari jumlah 1,3 miliar penduduk, walaupun manusia China itu ulet, tidak mau menderita terus terusan dan dengan budaya produktivitas yang handal. Andaikata persentase terdidik China yang sama dengan AS, maka China memiliki mencapai 14 jutaan tenaga terdidik perguruan tinggi dan atau akademi.

Keunggulan India adalah dalam jumlah penduduk yang fasih berbahasa Inggris, yakni sekitar 150 juta dari sekitar satu miliar penduduk. Dalam kemajuan mutu penduduk, India berada dalam posisi unggul dibandingkan China, dengan pertumbuhan India sekitar 6% hingga 7%.

Perkembangan Asia sejak awal abad ini menyurutkan anggapan bahwa AS adalah New Rome sebagai pemimpin politik, ekonomi sosial dan budaya dunia abad 21.

Asia-lah yang menjadi mercusuarnya abad 21, meskipun bisa saja mengalami beberapa hambatan dalam perjalanan mencapai kemakmuran (prosperity).

Keberhasilan Asia semacam itu akan merupakan era kemajuan kemakmuran dan ilmu pengetahuan tidak saja dinikmati oleh Asia, tetapi juga UE, dan juga AS. Hal yang pasti, para pemimpin AS dan intelektualnya harus menyadari bahwa AS hanya hanya menjadi salah satu perekonomian yang makmur dan tidak berhegemoni mendominasi kawasan lain.

Serangkaian hal itulah yang menjadi tantangan riil di Indonesia, terutama kelas menengah untuk aktif membangun manusia yang makin berbudaya produktivitas dan etis, bukan pameran diri penuh janji-janji atau slogan politis melulu. (*)

*) Bob Widyahartono MA (bobwidya@cbn.net.id) adalah pengamat ekonomi, terutama studi Asia Timur, dan Lektor Kepala Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara (FE Untar) Jakarta.

COPYRIGHT © 2009 ANTARA

Sumber: http://www.antara.co.id/print/?i=1231516474

Malaysia Larang Surat Kabar Katolik Menggunakan Kata “Allah”


Malaysia Larang Surat Kabar Katolik Menggunakan Kata “Allah”

Pemerintah Malaysia menghentikan sebuah surat kabar Katolik yang telah menggunakan kata “Allah” dalam edisi bahasa Melayu, redaktur surat kabar tersebut melaporkan Kamis lalu.

Romo Lawrence Andrew, redaktur majalah mingguan The Herald, mengatakan bahwa pemerintah menyuruh menghentikan terbitan edisi Melayu sampai pihak pengadilan menyelesaikan masalah mengenai larangan penggunaan nama “Allah” untuk merujuk pada Tuhan dalam surat kabar, menurut situs berita Malaysiakini.com.

Menteri Dalam Negeri Malaysia menurut laporan telah mengirimkan surat yang mengatakan bahwa surat kabar tersebut hanya diijinkan menggunakan edisi bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. The Herald biasanya memiliki empat edisi, termsauk edisi bahasa Melayu.

“Larangan tersebut dinilai sebagai suatu bentuk penganiayaan,”ujar Romo Andrew kepada The Associated Press. “Hal tersebut juga telah membatasi kebebasan kami dalam berekspresi dan mengurangi hak-hak kami sebagai warga negara… Kami merasa dibingungkan akan hal ini dan kami tidak berpikir bahwa larangan tersebut sebagai suatu yang mendasar dan pasti.”

Andrew mempercayai larangan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membatasi surat kabar tersebut, yang mana merupakan surat kabar mingguan Katolik Roma terkemuka di Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim. Surat kabar tersebut baru saja memperbaharui ijinnnya pada Selasa lalu.

Tahun lalu, surat kabar tersebut hampir saja kehilangan ijin penerbitannya karena telah menggunakan kata “Allah” sebagai terjemahan untuk “Tuhan.” Pihak berwenang berpendapat bahwa kata “Allah” hanya digunakan oleh Muslim.

“Undang-undang Dasar Malaysia menyatakan bahwa Melayu merupakan bahasa nasional, oleh karena itu mengapa kami tidak diperbolehkan menggunakan bahasa nasional di Malaysia,”ujar redaktur surat kabar tersebut kepada Agence France-Presse.

Berdasarkan catatan banyak orang Katolik di Malaysia adalah “bumiputera” atau “putera asli daerah,” yang merujuk pada orang suku Melayu Muslim dan penduduk pribumi di semenanjung Malaysia dan di kepulauan Borneo yang kebanyakan dari mereka adalah Kristiani.

Larangan penggunaan bahasa Melayu untuk sebutan nama “Tuhan” dianggap tidak masuk akal karena sebagian besar orang Katolik di negara tersebut adalah orang bumiputera yang sebagain besar berbicara dalam bahasa Melayu, sanggah Andrew.

“Lebih dari 50 persen dari jemaat kami adalah orang bumiputera dan dua orang di antara uskup kami adalah orang bumiputera,”redaktur tersebut mengatakan.

Andrew mengatakan bahwa surat kabar tersebut telah mengirimkan surat permohonan kepada kementrian Jumat kemarin. Jika tidak ada jawaban dalam tujuh hari atau keputusan tersebut tidak dicabut, maka pihak surat kabar akan mempertimbangkan untuk membawa pemerintah Malaysia ke pengadilan atas tuduhan pelanggaran hak-hak agama minoritas.

Sementara itu putusan pengadilan mengenai larangan penggunaan kata “Allah” akan diputuskan oleh pengadilan bulan depan, menurut AP.

Malaysia, yang 60 persen penduduknya Muslim, memiliki sejarah yang panjang mengenai masalah kebebasan beragama. Beberapa Kristiani yang berkonversi dari Islam telah ditolak hak konversi agamanya dalam kartu penduduk mereka.

Pemerintah juga telah membatasi film Kristiani “The Passion of Christ” yang meledak di pasaran yang mana hanya boleh ditonton oleh Kristiani saja, dan Muslim di Malaysia juga telah menyerukan larangan atas “Evan Almighty.”

Secara umum dapat dikatakan, umat Islam menikmati hak istimewa di Malaysia sebagai agama yang paling dominan.


Ethan Cole
Kontributor Kristiani Pos

Sumber: http://id.christian post.com/dbase.php?cat=asia&id=304