Wawancara: Anhar Gonggong, Pancasila itu Hasil Kompromi


Pemilu 2014 tinggal menghitung bulan saja. Menjelang pesta demokrasi tersebut, berbagai isu mulai bermunculan. Di kalangan sebagian kelompok dan partai politik Islam, tak bisa menafikkan kerinduan untuk melihat Indonesia dalam kuasa syariat Islam begitu besar. Sementara  sebagai sebuah dasar negara, secara implementatif, Pancasila sendiri masih bermasalah. “Tak ada satu pun kekuasaan di Indonesia ini dari zaman ke zaman telah mempraktekan Pancasila secara benar,” ujar Anhar Gonggong, sejarawan senior.
 
Lantas bagaimana sejarah perjuangan politik untuk mencapai situasi ideal sebuah bangsa dijalankan? Dan sejauh mana itu berpengaruh kepada situasi Indonesia terkini? Beberapa waktu yang lalu, Hendi Jo dari Islam Indonesia  berkesempatan membicarakan soal-soal tersebut dengan lelaki ramah kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan 69 tahun lalu itu.
 
Banyak kalangan di tubuh umat Islam yang kerap mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam,  tanggapan anda?
 
Saya selalu merasa aneh dengan orang-orang yang berlaku seperti itu. Kalau dilihat secara historis, Pancasila itu kan dirumuskan juga oleh tokoh-tokoh Islam seperti KH. Wachid Hasyim, Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo. Sukarno, Hatta, Mohammad Yamin, walaupun dikatakan mereka tidak berideologi Islam, dalam kenyataannya mereka beragama Islam.
 
Justru karena mereka tidak “berideologi” Islam, Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh lain dianggap sebagai representasi dari kelompok sekuler yang menafikan kepentingan umat Islam?
 
Kata siapa? Ketika merumuskan Pancasila, saya pikir mereka tidak menafikan Islam kok. Bahwa ada suatu proses dalam gejolak politik, itu kan biasa. Politik itu lumrahnya soal posisi tawar kan. Mereka selalu berpatokannya kepada Piagam Jakarta. Padahal  menurut saya, tidak benar yang dimiliki oleh kalangan Islam itu hanya Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta ke 18 Agustus 1945 (perumusan Pancasila) sesungguhnya ada proses. Toh point Ketuhanan Yang Maha Esa tetap ada dan menjadi sila pertama dalam Pancasila. Jadi kepentingan Umat Islam tetap diakomodir.
 
Bisa jadi point itu tidak secara tegas menghadirkan Islam dalam perumusan Pancasila?
 
Kalau melihatnya dari sisi simbol memang iya. Tapi itulah kelirunya menurut saya. Persoalannya adalah bukan menghadirkan simbol tapi sejauh mana Umat Islam yang mayoritas mampu menangkap proses perkembangan yang terjadi dan bisa “menterjemahkan” Pancasila tersebut sesuai keyakinan mereka.
 
Misalnya?
 
Misalnya, kenapa Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan partai-partai Islam lainnya tidak duduk bersama dan menterjemahkan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”  dikaitkan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”? Bagaimana mengimplementasikan sila ke-5 tersebut  dengan menggunakan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Islam  yang bisa diterima oleh setiap orang. Kan begitu? Jangan  selalu hanya mengklaim dan kembali kepada Piagam Jakarta, seolah itu kebenaran mutlak. Wah jangan begitulah.
 
Soalnya, dengan penghilangan 7 kata itu, umat Islam merasa “dirampok”…
 
Saya tidak percaya dengan pendapat itu. Tidak ada “perampokan” sama sekali . Harus dipahami, ada suatu proses yang sangat kritis saat itu,di mana proses itu harus menemukan penyelesaiannya. Ingat, kesepakatan itu diambil setelah melalui proses dialogis dan akhirnya diterima semua pihak. Di mana sisi “perampokannya”?  Jangan langsung mengatakan Islam menolak 18 Agustus itu (perumusan Pancasila) atau mengatakan “Umat Islam terpaksa menerima”. Jangan lupa saat itu kondisinya sangat kritis. Kita masih berada di bawa pengawasan Jepang dan baru sehari menjadi sebuah negara merdeka, lalu harus berusaha menegakan sendi-sendi sebuah negara. Ambillah pemisalan, kelompok nasionalis ngotot untuk tidak mau memasukan unsur Islam dalam Pancasila, apa yang akan terjadi? Deadlock kan? Tapi itu tidak dilakukan oleh Sukarno cs. Karena itu jangan mengira Sukarno cs itu tidak “berkorban”. Pancasila itu jelas hasil kompromi dan menjadi milik semua termasuk umat Islam.
 
Jadi alih-alih berkhianat seperti yang dituduhkan sebagian kelompok Islamis, Sukarno justru mengakomodir  keinginan kelompok Islam?
 
Tidak hanya mengakomodir, saat berpidato pada 1 Juni 1945, secara jelas ia malah menyilahkan kelompok Islam untuk menerapkan syariat islam di Indonesia.  Asal, caranya harus lewat parlemen. Kuasai dulu parlemen baru syariat Islam bisa diterapkan. Jadi Sukarno itu sangat menyadari secara kuantitas orang Islam itu mayoritas, walaupun Islam bukan mayoritas secara politik.
 
Namun secara pribadi, sikap Sukarno sendiri terhadap syariat Islam bagaimana Pa Anhar?
 
Dia sebenarnya tidak menolak syariat Islam diberlakukan. Hanya saja, ini yang selalu dilupakan orang, Sukarno dan Hatta selalu merasa tak pantas berada di posisi satu golongan tertentu.  Mereka sadar bahwa mereka pemimpin bangsa dan harus menjadi milik seluruh elemen bangsa Indonesia.  Makanya, kendati Hatta selalu dikatakan cenderung Masyumi, tapi secara kenyataan dia tidak pernah bergabung dengan partai Islam tersebut. Begitu pula Sukarno, sebetulnya ia tidak sepenuhnya rela dimasukan dalam kelompok nasionalis. Kalaupun sekarang sering digadang-gadang oleh PDIP, ya itu kan salah anaknya saja. Gara-gara Megawati sesungguhnya peran sejarah Sukarno hari ini menjadi menyempit hanya sebagai tokoh nasionalis semata.
 
Kembali ke Piagam Jakarta, nyatanya hari ini masih ada kelompok dan parpol Islam yang ingin memperjuangkan itu?
 
Seperti yang sudah saya katakan tadi, secara pribadi para pendiri bangsa tidak pernah menyalahkan keinginan itu dan mempersilahkan untuk memperjuangkannya, cuma caranya harus demokratis dong. Dan kita harus jujur, bahwa dalam dua kali Pemilu “bersih” pasca reformasi ini, parpol Islam kan kalah terus. Bahkan perolehan suara mereka, kalah dari sebuah partai politik baru dan kecil. Demokrat itu kan dulu kecil. Jadi menurut saya, syariat Islam, Piagam Jakarta itu jualan politik yang sudah tidak laku.
 
Jadi kalau mau laku, harus jualan apa dalam Pemilu mendatang, Pa Anhar?
 
Saya yakin akan laku, kalau sebelum Pemilu nanti, mereka membuat rumusan  yang platform-nya  berdasarkan Pancasila. Mereka harus berusaha menterjemahkan itu dalam bahasa politik umat Islam

Terakhir, di tengah ketidakpastian implementasi Pancasila, tiba-tiba muncul  tawaran politik lain dari sebagian kecil umat Islam, misalnya sistem khilafah. Komentar anda?
 
(Menghela nafas) Saya tidak sepakat itu. Republik ini didirikan bukan hanya oleh dan untuk orang Islam saja. Ada Budi Oetomo, Sjarikat Islam, PNI (bahkan komunis) dan lain-lain, apakah kita menafikan perjuangan mereka? Awalnya kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka kan begitu: via hasil kerja bersama. Persoalan kita itu kan bukan sistem. Soal sistem kita sudah selesai lama sekali, bahkan seorang Natsir-pun  (tokoh Masyumi) saat berpidato di Pakistan menyatakan Pancasila adalah jalan final. Persoalan kita hari ini menurut saya adalah bagaimana mengimplementasikan semua itu.

(hendijo/Islam-Indonesia.foto:tatan agus rst)

Sumber: http://www.islamindonesia.co.id/index.php/wawancara/1277-anhar-gonggong-pancasila-itu-hasil-kompromi

Akil: Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat


Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengatasi konflik beragama di beberapa daerah sebelum menjadi masif dan merembet ke daerah lain.

”(Konflik di) Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, itu belum selesai. Dikhawatirkan bisa merembet ke Sumatera dan lainnya,” ungkap Akil dalam pertemuan dengan keluarga besar Wahid Institute, di Gedung MK, Rabu (29/5). Hadir dalam pertemuan itu Yenny Wahid.

Sebagai lembaga negara yang menegakkan konstitusi, kata Akil, salah satu perhatian MK dalam perspektif kenegaraan adalah melindungi warga negara, terutama minoritas. Ia mengakui, salah satu problem bangsa saat ini adalah melindungi kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan khususnya minoritas. Akil mencontohkan kasus Ahmadiyah yang terusir dari tempat tinggalnya dan tidak bisa kembali dan tinggal secara damai.

Menurut Akil, problem-problem terkait kebebasan berkeyakinan saat ini agak kurang terselesaikan selain konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. MK bekerja sama dengan Wahid Institute menyosialisasikan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan lewat penerbitan buku.

Terkait World Statesman Award dari dari The Appeal of Conscience Foundation, New York, Amerika Serikat, yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yenny berharap hal itu jadi cambuk dan pengingat bagi seluruh pemangku kekuasaan negara untuk mengedepankan sikap toleran dan melindungi minoritas.

”Tidak ada hal yang sempurna memang, tetapi kalau sampai menimbulkan gejolak tentu harus disikapi sangat serius. Kita berharap Presiden memanfaatkan momen ini untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk melebihi dari retorika. Tapi, juga mengawasi langsung kinerja aparatnya, terutama aparat keamanan di tingkat lokal,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif berharap, jika penghargaan diterima harus memicu tindakan lebih tegas mencegah konflik agama, khususnya terkait perlindungan atas kelompok-kelompok minoritas.

Direktur Komunikasi www. change.org Arief Aziz mengungkapkan, hingga Rabu siang, 8.100 orang menandatangani petisi penolakan atas rencana pemberian ”World Statesman Award” untuk Presiden SBY. Petisi digalang lewat http://www.change.org/natoSBY. (ANA/IAM)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)

Agama Salah Dipahami


Aksi terorisme di kalangan umat Islam tumbuh akibat pemahaman yang salah terhadap hakikat ajaran Al Quran dan Hadis. Untuk itu, para tokoh agama diharapkan lebih getol lagi mengampanyekan nilai keislaman yang menekankan perdamaian, dialog, dan kehidupan harmonis.

Gagasan itu mengemuka dalam pembukaan ”International Conference on Islam, Civilization, and Peace” di Jakarta, Selasa (23/4). Hadir memberikan sambutan Menteri Agama Suryadharma Ali serta mantan Menteri Wakaf dan Urusan Keislaman Kerajaan Jordania Abdul Salam Al Abbadi. Pembicara dalam acara tersebut antara lain Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, dan pakar perbandingan agama dari Al-Albayt University Jordania, Amir al-Hafi.

Menurut Suryadharma Ali, ajaran Islam masih sering disalahartikan sehingga menciptakan citra kekerasan. Padahal, Islam sangat mementingkan perdamaian, persaudaraan, dan kehidupan yang harmonis di antara agama, kelompok, dan suku yang berbeda. Semangat itu tecermin dalam kerukunan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, sekitar 1.200 suku, 720 bahasa daerah, dan sejumlah agama. ”Namun, dengan kemajemukan itu, kita bisa bertahan sebagai bangsa. Ini bukti sekaligus bahan studi perdamaian untuk dunia,” kata Suryadharma Ali.

Abdul Salam Al Abbadi juga mengungkapkan, Islam adalah agama perdamaian, cinta kerukunan, dan kebersamaan. Itu pesan yang jelas dari Al Quran dan Hadis, serta dapat dikaji secara ilmiah dalam pengalaman Nabi Muhammad saat membangun Mekkah dan Madinah. Namun, belakangan muncul kelompok yang menyimpangkan ajaran Islam untuk tujuan kekerasan dan terorisme atas nama agama.

”Kelompok teroris itu tidak tahu hakikat agama yang mengajarkan perdamaian dan keadilan. Dalam bergaul dengan umat beragama lain, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak melukai umat Islam. Bahkan, Nabi menerima delegasi dari kelompok Nasrani di Masjid Nabawi,” katanya.

Etika hidup bersama

Komaruddin Hidayat menjelaskan, keimanan seseorang pada dasarnya merupakan urusan pribadi penganut agama. Ketika kegiatan keagamaan memasuki wilayah publik, diperlukan etika hidup bersama yang melampaui batas agama-agama. Hal itu mencakup penghargaan kepada sesama manusia, toleransi, dan menjaga ruang publik sebagai milik bersama.

Dalam kesempatan itu, Amir al-Hafi menekankan pentingnya membangun dialog di antara semua umat beragama. Hal itu menjadi sarana untuk belajar, saling memahami, dan saling menghargai. Setiap agama pada dasarnya mengusung satu kalimat yang sama, yaitu membangun kebaikan untuk publik.

Perasaan sebagai sesama manusia yang sederajat dan saling menghormati diperlukan untuk membangun dunia. Daripada terus mencari perbedaan dan ketegangan, lebih baik kita mencari titik temu yang membuat kita bisa hidup berdampingan dengan semua kelompok secara damai. Sumber: Kompas cetak, 24 April 2013)

Gereja HKBP Setu Sudah Kantongi Izin Warga


Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu dibongkar Pemkot Bekasi dengan alasan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, menurut LBH Jakarta, gereja ini telah mengantongi izin dari warga setempat dan IMB telah diajukan sejak 2011.

“Menurut Perda nomor 7 tahun 1996, jika ada bangunan yang diperlukan atau berguna bagi orang banyak belum mendapatkan izin, maka proses perizinan itu bisa disusulkan. Pemerintah dalam konteks ini berarti cacat hukum,” ujar Febi Yonesta, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, di Wisma PGI, Menteng, Jumat (22/3/2013).

Dalam mengajukan proses perizinannya, HKBP Setu telah mendapat persetujuan dari 85 warga yang berada di lingkungan gereja, Jalan MT Haryono, Gang Wiryo, RT 05 RW 02, Taman Sari, Bekasi. Menurut undang-undang, diperlukan 60 surat ketidak beratan dari warga sekitar, jika ingin mendirikan rumah ibadah.

“Kalau ini masalahnya karena tidak mengantungi izin, pertanyaan saya kapan gereja Yasmin yang punya izin dibuka?” tanya Andreas Yewanggoe, Ketua PGI.

Andreas juga menyayangkan sikap pemerintah kota Bekasi yang seakan melakukan diskriminasi, dengan melakukan pembongkaran yang didahului dengan penyegelan rumah ibadah milik 185 kepala keluarga dan 627 jiwa ini.

“Pemerintah seharusnya menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik. Jangan sampai di intervensi oleh ormas,” sesalnya.
(Kompas.com – 22 Maret 2013)

Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik


Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik

SURYA Online, BLITAR – Tak hanya Kemenag Kota Blitar yang minta keenam sekolah Katolik di Kota Blitar ditutup karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik, namun Kemenag RI juga demikian.

Hal itu diungkapkan Tim Kemenag RI yang diturunkan ke Kota Blitar, Jumat (1/2/2013) siang, untuk mencari fakta dan data soal permasalahan yang terjadi sebenarnya.Tim terdiri dari Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji. Mereka berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. Selain datang ke Kantor Kemenag Kota Blitar, juga berkunjung ke Kantor Yayasan Gabriel, sekolah SMK Katolik dan mampir ke Polres Blitar Kota. Imam Thalha, pimpinan tim mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk mencari fakta dan data soal pelaksanaan pendidikan agama di Kota Blitar dan tanggapan serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah tersebut. “Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam.Namun bagaimana kalau pihak yayasan masih ngotot atau tidak mau memberikan pelajaran agama selain Katolik, menurut Imam, itu tergantung keberanian wali kota, berani nggak menerapkan aturan. Yang jelas, dari Kemenag pusat hanya bisa merekomendasikan atau mengusulkan penutupan sekolah itu pada Menteri Agama atau Kemendiknas. “Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya.Ditanya soal kedatangannya ke Polres, Imam mengaku, hanya berkoordinasi terkait tingkat kerawanan atau gejolaknya sejauh mana terhadap permasalahan ini. Rupanya pihak Polres jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. “Sejak mencuat masalah ini, situasi tetap aman-aman dan masih bisa dikendalikan. Namun, kalau dibiarkan berlarut-larut, tak menutup kemungkinan bakal ada gejolak,” kata AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota. Indarto juga minta agar segera dituntaskan masalah ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada keputusan. Sebab secara tak langsung, itu sudah mengganggu psikologis anak didik.Menanggapi kedatangan tiga pejabat Kementrian Agama RI, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel mengaku, dirinya tak sempat bertemu. Mereka hanya ditemui stafnya dan belum tahu apa maksud berkunjung ke yayasan dan sekolahnya. Yang jelas, tegas dia, pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya.Ditanya soal kabar kalau banyak siswanya yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri. “Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” katanya.Seperti diketahui, akibat keenam sekolah Katolik itu dianggap mokong karena tak mau memberi pelajaran agama lain selain Katolik, Kemenag Kota Blitar mengeluarkan surat rekomendasi penutupan. Setelah diberikan ke Wali Kota, Samanhudi, Senin (28/1/2013) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, surat rekom yang terdiri tiga lembar itu giliran diserahkan ke Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel.Alasan Kemenag mengeluarkan rekomendasi No Kd.13.31/04/PP.02.3/80/2013, tentang Perintah Penutupan Keenam Sekolah Katolik karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik.Keenam sekolah itu di antaranya, SMP dan SMK Katolik di Jl Diponegoro, Kelurahan/Kecamatan Sanan Wetan, SD Katolik dan SMP Katolik Jl Yos Sudarso, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, TK Santa Maria dan SD Santa Maria, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan. Tindakan sekolah dinilai telah melanggar UU No 20 Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidakan Keagamaan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendikan Agama pada Sekolah.

(Sumber: Suryaonline, 1 FEB 2013)

Jabar peringkat pertama kasus intoleransi kebebasan beragama


Setara Institute menyatakan Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang paling banyak terjadi tindakan intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Kasus sebanyak 224 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama itu merupakan peristiwa yang terjadi dari Januari hingga awal November ini, dan 80-90 persennya terjadi di Jawa Barat,” kata Peneliti Setara Institute Ismail Husni, saat menghadiri acara Hari Toleransi Internasional, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Jumat.

Dari 224 peristiwa pelanggaran kebebasaan beragama atau berkeyakinan tersebut, kata Ismail, terdapat 315 bentuk tindakan yang mayoritasnya merupakan tindakan pengrusakan tempat ibadah dan sisanya intimidasi.

“Jadi kasus intoleransi yang terjadi di kita itu bisa berupa intimidasi hingga perusakan. Yang cukup sering terjadi adalah perusakan rumah ibadah, perusakan masjid. Dan dua kelompok yang paling sering mendapat tindakan intoleransi itu adalah umat Kristiani dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),” katanya.

Menurut dia, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat sejak dua tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

“Dua tahun ini, tren perisriwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jabar meningkat, tahun lalu itu hanya sekitar 66 peristiwa saja,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Bandung Samuel Situmorang menambahkan, angka intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tersebut bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es.

“Kami melihatnya seperti fenomena gunung es, yang tercatat di kami dan lembaga lainnya seperti Setara Institute itu kami peroleh dari media atau yang muncul di permukaan. Kami yakin, masih banyak kasus atau peristiwa yang belum muncul ke permukaan,” kata dia.

Oleh karena itu, melalui Peringatan Hari Toleransi Internasional yang dilaksanakan di Halaman Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung semua pihak bisa menyadari kembali bahwa toleransi adalah sebuah keharusan.

“Harapannya melalui peringatan Hari Toleransi Internasional ini, kita akan terus mengkampanyekan gerakan toleransi di setiap lini kehidupan kita. Dan mudah-mudahan peristiwa intoleransi tidak terjadi lagi,” kata Samuel.
(Antaranews.com)

Kronologi Rencana Pembongkaran Gereja-gereja di Aceh Singkil


Strategi ini yang dipakai, silahkan buka dan baca di link ini

http://www.mail-archive.com/media-dakwah@yahoogroups.com/msg05802.html

Di bawah ini peristiwa di Aceh

KRONOLOGI RENCANA PEMBONGKARAN GEREJA-GEREJA DI ACEH SINGKIL

28 April – 2 Mei 2012

———————————————————-

1.. Mulai tgl 28 April 2012 telah beredar luas di kalangan masyarakat Aceh singkil SMS yang berbunyi: Diharapkan kepada umat islam di kab. Aceh Singkil di manapun berada agr berkenan hadir pada hari Senin tgl 30 April 2012 pukul 08.30 wib, tempat Kantor Bupati Aceh Singkil acara aksi damai kpd pmda Aceh Singkil agar gereja yang tidak punya ijin untuk segera di bongkar. Memakai pakaian putih tidak dibenarkan membawa senjata tajam. Tolong sampaikan ketiap babinsa… supaya diarahkan kecik msg’s jangan ikut ikutan. Dan terpropokasi.)

2.. Malam hari pada Minggu 29 April 2012 kami mengadakan rapat di gereja GKPPD Kuta Kerangan bersama guru-guru jemaat membahas sikap yang perlu diambil untuk menghadapi kemungkinan demo yang akan diadakan sebagaimana direncanakan tgl 30 April 2012. Dalam rapat ini kami tekankan agar jangan ada tindakan anarkis seandainya mereka yang berdemo kecewa bahwa pemkab tidak merespon permintaan mereka dan kemudian berusaha menghancurkan gereja-gereja tersebut. Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat upaya menjaga gereja dengan menyuruh satu atau dua orang menjaga.

3.. Tgl 30 april 2012 terlihat rombongan menuju singkil (ibu kota kab. Aceh Singkil) dan menurut saksi mata jumlah mereka lebih dari 300 orang, bahkan ada yang mengatakan jumlah mereka ada sampai 1000 orang. Karena ada pengerahan massa 100 orang perkecamatan.

4.. Setibanya di kantor Bupati mereka pun berorasi menuntut ketegasan pemkab Aceh Singkil untuk menerapkan perjanjian tahun 1979 (yang hanya membolehkan 1 gereja di Aceh Singil), atau lebih toleran perjanjian tahun 1999 yang membolehkan 1 gereja dan 4 undung undung (setikat musolah dalam pemahaman islam) untuk Aceh Singkil. Mereka sangat kecewa dengan lembaga FKUB dan MPU yang tidak bertindak demi Islam tapi membiarkan gereja menjamur di mana-mana ( perlu diberitahu bahwa gereja sebenarnya telah ada sebelum SKB 2 Menteri terbit dan sekarang diperkirakan orang Kristen ada 1700 kk (10.000 jiwa dan pertumbuhan inilah yang mengakibatkan bertambahnya gereja, walaupun tidak diakui dan tidak pernah bisa mendapat ijin).

5.. Setelah berorasi lebih kurang 1 jam, AKBP Bambang Syafrianto SiK, Kapolres pun tampil mengusulkan: bagaimana kalau kita berikan toleransi bagi umat kristen membongkar gerejanya yang tidak berijin 3 x 24 jam, dan kalau tidak kita bentuk tim untuk membongkar? Tawaran itupun langsung disetujui peserta demonstrasi. Inilah kesimpulan yang kemudian diambil, dengan thema bahwa pembongkaran ini adalah penertiban bangunan, namun sebelum pembongkaran harus ada monitoring dari tokoh-tokoh Islam bersama muspida dan muspika terhadap gereja-gereja sasaran pembongkaran. Maksudnya adalah memberikan penjelasan niat pembongkaran tersebut.

6.. Pada hari Selasa tgl 1 Mei 2012 pukul 11.00, diketahui rombongan muspida dan muspika beserta ormas FPI Aceh Singkil dan satpol PP bergerak menuju kecamatan Simpang Kanan dan langsung memasuki lokasi gereja GKPPD Siatas yang telah dipenuhi warga jemaat semenjak pagi. Tim kemudian menanyakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memang tidak ada. Tim juga menanyakan sumber keuangan pembangunan apakah ada yang berasal dari Luar negeri dan menjawab tidak ada. Rombongan ingin segera menyegel gereja (pada hal ini tidak ada dalam keputusan pada demo tgl 30), melihat tindakan akan diadakan penyegelan para ibu-ibu histeris menangis bahkan sebagian ada yang pingsan. Sehubungan dengan itu ketua pembangunan Jirus Manik dan Guru Jemaat St. Norim Berutu beserta Kepla Desa Siatas dan Pertabas tampil berbicara dengan mengatakan bahwa alangkah tidak baiknya kalau gereja di Segel, sebab kemanalah warga gereja akan melakukan ibadah. Bahkan guru jemaat menegaskan kalau gereja di segel itu telah menempatkan GKPPD Siatas beserta warganya telah dipeti matikan, dan efeknya akan sangat buruk ke depan, dimana warga akan tidak lagi beribadah dan bisa saja menjadi sesat. Kedua kepala desa juga menegaskan bahwa tidak pernah ada masalah di desa tersebut sebab semuanya warga memiliki ikatan kekeluargaan walaupun ada yang Kristen, ada yang Islam. Harmoni di tengah masyarakat telah terbangun puluhan tahun. Masih ada persoalan-persoalan seperti perjudian dan maksiat yang sepatutnya di tangani, bukan menangani masalah gereja tersebut. Melihat betapa ketatnya pengawasan warga jemaat, ketua tim monitoring meminta kepada ketua pembangunan bersama dengan guru jemaat dan 3 kepala desa ( Kepala desa Siatas, Pertabas dan Kuta Kerangan agar besok tgl 2 Mei 2012 jam 10.00 Wib menghadap Bupati (ketiga kepala desa ini tersebut dipanggil sehubungan dengan warga GKPPD Siatas berasal dari ketiga desa tersebut. Di GKPPD Biskang (kec. Danau Paris) tim monitoring juga disambut oleh warga jemaat., tim monitoring mengatakan bahwa di gereja tersebut tetap bisa dilaksanakan walaupun pembangunan harus si setop karena tidak ada ijin membangun, namun Pdt. Ien br Sinamo menjelaskan keberatan mereka mengatakan tidak bisaa membangun, karena kapasitas ruangan yang tidak memungkinkan lagi karena buruk dan terlalu kecil untuk menampung kegiatan ibadah. Pembatasan kegiatan di gereja bertentangan dengan semangan Negara pancasila dan muatan UUD 45. Mendengar perlawanan dari pelayan dan wargta, tim segera meninggalkan gereja tersebut menuju desa Sikoran dan langsung menyegel gereja Katolik yang ada didesa tersebut dengan mengatakan bahwa gereja tersebut tidak boleh dipakai mengingat gereja tersebut tidak ada dalam permufakatan tahun 2001.

7.. Mengetahui bahwa telah diadakan monitoring, terhadap beberapa gereja ( GKPPD Siatas, GKPPD Biskang dan Gereja Katolik Si Koran) pimpinan resort GKPPD Ressort Kt Kerangan dan GKPPD Ressort Kerras mengundang para guru jemaat dan beberapa tokoh masyarakat untuk menyikapi rencana monitoring tersebut perlu sharing antara gereja yang sudh dimonitoring dengan gereja yang belum dimonitorng. Rapat itu diadakan pada tgl 30 Mei 2012 pukul 17.00-22.00 wib bertempat di GKPPD Kuta Kerangan. Pertemuan ini dipadaiti peserta dari jemaat-jemaat, ditambah dengan pengurus gereja Katolik, HKI dan Jemaat Kristen Indonesia (JKI). Pada pertemuan ini dibicarakan dan dimufakati bahwa setiap jemaat hendaknya menerima tim monitoring dengan baik dan ramah jangan ada yang anarkhis. Di hrapkan setiap jemaat segera menyiapkan photo kopi KTP warga dan membundel serta mempersiapkan surat mohon ijin bagi bupati. Ini perlu kalau tim dating jemaat bisa menjawab bahwa pengurusan ijin sedang diupayakan. Diharapkan juga jemaat bisa menjawab dengan baik dn mengutarakan bahwa di jemaat yang warganya adalah dari daerah sekitar yang telah ada disana puluhan tahun. Dan diharapkan pelayan memahami dan mampu menjelaskan sejarah berdirinya gereja dan pelayanan yang dilakukan. Diharapkan juga kepada pelayan untuk bisa menahan emosi jemaat jangan terpancing anarkhis.
Dalam pertemuan tersbut juga dimufakati agar menjawab panggilan tim untuk dating ke kator bupati tgl 2 Mei 2012 janagn dibiarkan hanya ke dua orang tambah 3 kepala desa, perlu disertai juga oleh pendeta.

8.. Karena kebetulan tgl 2 Mei 2012 setiap kecmatan juga merayakan hari pendidikan nasional, keberangkatan ke Singkil terpaksa menunggu ke tiga kepala desa selesai mengikuti acara perayaan tersebut. Oleh karena itu keberangkatan baru bisa dilakukan jam 10.30 dan sampai di kantor bupati jam 11.30 rapat itu diikuti 9 orang dari gereja (tetapi telah ikut 3 kepala desa) rapat dipimpin Bupati dan didampingi Kapolres, KASDIM, ketua MPU, perwakilan DPRK Aceh Singkil dan staf pemkab Aceh Singkil. Dalam pertemuan itu bupati menyambapikan :
– Bahwa masyarakat Singkil adalah masyarakat yang sangat toleran, terbukti puluhan tahun masyarakat berbagai agama tinggal di daerah tersebut. terbukti dengan kerukunan yang selama ini terjadi selama ini walau ada beberapa kali riak terjadi seperti pada tahun 1979 dan tahun 2001, justru riak riak terjadi karena orang Kristen melanggar perjanjian dengan melnggar perjanjian yang dibuat bersama tahun 1979 dan 2001 (perjanjian itu ditanda tangani brsama tokoh Islam dan Kristen yang hanya member tolerns 1 gereja yang telah memiliki ijin dan 4 undung-undung setingkat mushola dalam Islam).

– Keistimewaan aceh yang diakui pemerintah membuah provinsi ini berbeda dengan pfovinsi lain termasuk dalam pengaturan rumah ibadah, hal ini terbukti walau ada SKB 2 Menteri masih ada Pergub. Jadi tidak mudah untuk secar sebebsnya membangun rumah ibadah.

– Tgl 30 April 2012, telah terjadi aksi damai dari umat Islam dan meminta supaya isi perjanjian itu ditegakkan kembali dan meminta pebongkaran gereja-gereja yang tidak memiliki ijin.

– Sehubungan dengan hal tersebut siapa yang melanggar akan menadapat snksi dan kalian sebagai uamt Kristen harus membongkar gereja-gereja tersebut, kalau tidak sesuai dengan msyawarah bersama kami maka dalam tempo 2 minggu ini itu akan dibongkar semua. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar tawar.

– Hari ini kita bukan ada dialog tapi menyampaikan pemnjelasan musyararah itu dan tanggal pembongkaran dan gereja mana.. demikian. Tapi kalau ada sedikit tanggapan kepada saudra-sudara kami berikan waktu.

a. Pdt. E. Lingga:

Indonesia turut meratifikasi dokumen hak azasi manusia bersama negar di dunia, dan juga Negara kita menjunjung nilai pancasila dan UUD 45 yang member ruang kepada 5 agama untuk melakukan ibadahnya. Kalau gereja kami dibongkar dan tidak bisa beribadah lagi, dimanakan pelaksanaan kebebasan beragama tersebut. Bahkan di Qanun-Qanun keistimewaan Aceh juga tidak ada pernah kami dengar pembatasan kaku seperti yang terjadi saat ini. Mengenai perjanjian damai thn 1979 dan 2001 yang member kebebasan 1 gereja dan 4 undung undung, kami mengkuinya tapi apakah tidak ada lagi toleransi bagi bpak-bapan dan saudara kami Islam melihat perkembangan keluarga kamis sekarang ini yang telah lebih dari 1500 kk di berbagai desa? Apakah permufakatan itu lebih tinggi dari UU? Apakah keadaan yang begitu toleran dan kondusif selama ini akan ternoda di mata masayarakat Indonesia dengan pembongkaran gereja tersebut. Tolonglah pak dengan penuh arif dan bijaksana, jembatani kami untuk berembuk kembali dengan saudara-saudara kami umat islam mungkin masih banyak titik-titik temu yng bisa kita bangun bersama.

b. Pdt. Erde Berutu

Saya tau sejarahnya pak bahwa perjanjian damai itu berada dibawah tekanan, tidak burni hasil musyawarah. GKPPD adalah gereja yang berbasis budya tersebar di Sumatera Utara Aceh bahkan Jawa. Dalam arti telah menyebar ke seluruh Indonesia. Kalau diadakan pemaksaan dan peruntuhan ini bisa berakibat lain, bukan menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah. Kalau jemaat bertahan dan aparat dating merubuhkn bukankah mungkin terjadi seperti ambon? Tolong dipikirkan. Kalau memang ini harga mati, dan tidak ada toleransi lagi, sepatutnya pertemuan ini harus resmi mengundang tokoh-tokoh kami dari semua gereja yang akan di bongkar, bukan hanya beberapa orang. Sebab kami sebenarnhya tidak ada mendapat undangan. Kehadiran kami sebenarnya hanya untuk menemani saudar kami yang dari Siatas saja.

c. Ketiga kepala desa:

Menekankan bahwa di derah tersebut tidak ada umat islam keberatan mengenai keberadaan gereja. Bahkan kalau ini dipaksakan bisa menimbulkan perpecahan di desa dan permasalahan-permasalahan akan dating. Apa salahnya gereja sebgai tempat beribdah itu dibiarkan, dan lebih baik mengurus permasalahan umat yang sekarang ini masih terjadi seperti perjudian, pencurian maksiat dll.

d. St. Norim Berutu-

e. Menjelaskan secara teknis bagaimana gereja itu telah berupaya memenuhi persyaratan yang diminta SKB 2 Menteri dan FKUB, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang telah didapat dari berbagai instansi di kab Aceh Singkil. Hanya ijin yang belum keluar.

Setelah member respon kembli kepada bapak Bupati (berbisik-bisik bebarapa saat)

– Bupati: Yang saya maksud harga mati adalah SKB 2 Menteri dan Pergum NAD. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada bapak Kapolres.

– Kapolres:

Mohon kata seperti ambon jangan diucapkan lagi. Ini akan menjadi catatan bagi kami. Kami akan menyampaikan ini ke provinsi untuk meminta petunjuk pelaksanaan eksekusi. Biarlah mereka yang menentukan.

Klarifikasi:

Erde: Mohon jangan salah tanggap pak yang saya maksu seperti ambon bukan memancing amarah, hanya keprihatinan kami kalau itu timbul. Kalau ada salah ucap saya mohon di maafkan.

Kapolres: kalau demikin kami maafkan, mohon pra wartawan jangan mencantumkan kata-kata itu lagi.

Demikian secara singkat kronologi ini kami tuliskan

Kuta Kerangan 2 Mei 2012

Pdt. Elson Lingga

Catatan:

1. Hanya satu gereja yang mereka akui yakni GKPPD Kuta Kerangan

2. Gereja yang telah ada tapi tidak pernah mendapat pengakuan adalah:

1. GKPPD 12 unit

2. Katolik 3 unit

3. HKI 1 Unit

4. Kharismatik 3 unit

Yang telah dilak hingga tgl 4 Mei 2012

1. GKPPD Siatas

2. GKPPD Kutatinggi

3. GKPPD Tuhuthen

4. GKPPD Danguren

5. GKPPD Gunung Meriah

6. GKPPD Sanggaberru

7. GKPPD Mandumpang

8. GKPPD Siompin

9. GKPPD Situbuhtubuh

10. HKI Sukamakmur

11. Katolik Napagaluh

12. Katolik Gunug Meriah

13. Katolik Siompin

14. Katolik Lae Mbalno

15. JKI Kuta Kerangan

16. JKI Lae Mbalno

17. GMII Mandumpang

18. GMII Ujung Sialit

19. Rumah Ibadah PAMBI (aliran kepercayaan)