PASTOR JHON JONGA MENERIMA YAP THIAM HIEN AWARD 2009


Pastor Jhon Jonga menerima Yap Thiam Hien Award 2009

 (Jakarta 15/12)YTHawardPenerima Yap Thiam Hien Award 2009 itu adalah Pastor Johanes Jonga yang biasa disapa Pastor Jhon. Dia adalah rohaniwan Gereja Katolik yang saat ini bertugas di Kabupaten Keerom, Papua. Dewan juri memilihnya karena komitmen dan rekam jejak yang panjang dalam perjuangan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya di Papua. Bukan sekadar penghargaan, baginya ini adalah peringatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia hingga saat ini bagi warga Papua di bumi cendrawasih masih kerap mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat militer. Pastor John Jonga yang dikenal sebagai seorang yang terlibat aktif dalam advokasi korban pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan terhadap perempuan, dan warga yang dirampas tanahnya.

Saat menerima penghargaan, Kamis (10/12) malam, Pastor Jhon banyak berbicara tentang persoalan HAM yang belum selesai di tanah Papua. Akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan masih sangat sulit. Hak-hak kelompok perempuan dan anak diabaikan. “Pembangunan fasilitas sarana publik seperti jalan, ruang sekolah, sarana kesehatan, pasar rakyat, jembatan tidak terselenggara sesuai kebutuhan” kata pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini.

Pastor Jhon Jonga juga mengkritik pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Alih-alih dilaksanakan dengan kesunguhan, menurutnya, otsus hanya jadi ajang bagi-bagi kekuasaan politik elit lokal. Distribusi kewenangan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak jelas, melahirkan meluasnya praktek korupsi. Semangat pemekaran pun terus berjalan, tetapi lebih pada kepentingan pembagian kekuasaan.

Represif Aparat

Dalam kata sambutannya dia juga menyoroti praktek kekerasan demi kekerasan aparat terhadap warga asli Papua. Sampai saat ini masih terjadi dan belum diselesaikan. Seringkali kekerasan dilakukan dengan mengatasnamakan pemberantasan separatisme. Masyarakat ketakutan, karena siapa saja bisa ditangkap digeledah atau fotonya dipasang di ruang intelejen sebagai target operasi. Perlakuan serupa itu, diakui Pastor Jhon, pernah dialaminya. Teror aparat terhadap warga asli papua mengatasnamakan penjagaan terhadap NKRI. “Apakah hal tersebut, bukan menjadi selubung untuk menutupi praktek-praktek bisnis ilegal di tanah papua yang kaya raya?”

Bagi Pastor John, perespektif pendekatan pusat terhadap Papua harus diubah. Sudah cukup, warga papua dianggap musuh. Jangan lagi setiap orang dicurigai sebagai separatis. Langkah awal penyelesaian konflik di tanah papua adalah dengan menghargai eksistensi orang asil Papua sama sederajat dan bermartabat dengan rakyat Indonesia lain. “Praktek-praktek penyiksaan dan diskriminasi harus dihentikan dan segera membuka dialog,” tuturnya.

Pernah suatu kali di tahun 2007, ia melaporkan secara terbuka perbuatan militer setempat yang mengintimidasi masyarakat kepada Gubernur Papua Barnabas Suebu. Pengaduannya sangat mengusik oknum militer non-organik ini. Sampai-sampai, ia diancam akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah sedalam 700 meter. Perbatasan Papua yang jauh dari kontrol dan pengawasan membuat nyawanya dapat terancam setiap waktu. Tetapi, John Jonga tidak gentar. Dalam prinsipnya, sebagai pastor, dirinya memiliki panggilan suci untuk membela manusia yang tertindas, apapun risikonya. Niat baik ini kerapkali disalahnilaikan oleh instansi tertentu.

Namun, lagi-lagi, cap ini tak menyurutkan langkahnya. Kepercayaan dan dedikasi yang diberikannya tanpa memandang warna kulit dan ideologi membuatnya sangat dipercaya oleh elemen masyarakat di Keerom. Pimpinan kunci pergerakan TPN-OPM Wilayah Perbatasan Mamta, Lambert Peukikir pun sangat menaruh hormat kepadanya. Sempat pada 25 Juli 2009 lalu, Lambert mengibarkan bendera bintang kejora di Hutan Wembi, sekitar 400 meter dari markas tentara di Keerom.

Lambert hanya mengizinkan John Jonga beserta rombongannya (termasuk wartawan kompas) untuk membujuknya menurunkan bendera. Hanya rasa cinta untuk menolong sesama yang memotivasi panggilannya sebagai pastor di Papua. Di saat orang lain mencintai kekayaan Papua, Pastor John Jonga lebih memilih mencintai manusia Papua yang dianggap beberapa orang sebagai masyarakat yang terbelakang.

Melampaui Tugas Pastoral

Pastor Jhon Jonga saat ini sebagai seorang Katekese Kabupaten Keerom, Merauke, suatu wilayah yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dia datang ke Papua pada 1986 dan ditugaskan di paroki St Stefanus, Lembah Baliem, Wamena. di Papua. Setelah itu dia melanjutkan pelayanannya, di Kokonao, Kabupaten Mimika, Timika (1994-1999), kemudian pindah ke distrik Waris, Keerom (2001-2007) dan akhirnya saat ini di distrik Arso, Keerom sejak Januari 2008.

Dalam sambutan Pidato ketua dewan Juri Yap Thiam Hien Award Todung Mulya Lubis melukiskan sebagai Pastor yang bekerja melampaui tugas-tugas pastoralnya. Sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hampir semua persolan yang dihadapi masyarakat dibelanya. “Ada sedikit pun perlakuan tidak adil, atau tindak kekerasan, dia pasti memprotes,”. Sampai-sampai di disebut sebagai pastor OPM yang kerap membantu gerakan Papua Merdeka, pihak gereja pun terkesima keaktifan Pastor Jhon. Kaum perempuan dan anak-anak banyak dibela dan diperhatikannya. Bahkan, Pastor Jhon menghafal nama anak-anak kecil di lingkungan pelayanannya, permasalahan, potensi dan bakat mereka. Tidak heran, karena perhatiannya tersebut, Pastor Jhon dicintai umatnya yang merupakan masyarakat Papua.

Pernah suatu saat pada 1999, Pastor Jonga ditahan dan diinterogerasi di Kantor Polisi Mimika. “Karena mendengar itu, ibu-ibu suku Amungme dan Komoru turun ke jalan dan mengepung kantor polisi. Penghargaan Yap Thiam Hien Award, tidak hanya sebuah puja-puji bagi Pastor Jhon, tetapi lebih dari itu harus menjadi peringatan tentang Papua. Masih banyak pekerjaan rumah soal HAM yang belum dikerjakan.

Biodata

Nama               : Yohanes Jonga, Pr
Tanggal lahir     :  4 November 1958 di Nunur-Mbengan-Manggarai Timur Flores NTT
Orangtua          : Ayah Arnoldus Lete dan Ibu Yuliana Malon

Pendidikan       :

-1969-1975     : SD Waekekik Manggarai Timur
-1975-1978     : SMPK Rosamistika Waerana Manggarai Timur
-1978-1981     : SMPN 60 Ende NTT
-1981-1982     : Seminari Menengah St Dominggo Hokeng Flores Timur
-1982-1983     : Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret-Maumere (Tahun Rohani)
-1983-1986     : APK St Paulus Ruteng Manggarai
-1990-1993     : Sekolah Tinggi Filsafat Teologia (STFT) Fajar Timur Abepura Jayapura Papua
-1999-2000     : Tahun Rohani di Agats Asmat Papua Tugas dan Karya 
-1986-1990     : Katekis di Paroki St Stefanus Kimbia Lembah Baliem Wamena Papua
-1991-1993     : Sambil kuliah membantu Pastor Ernes Cicar di Paroki Skanto Koya
-1994-1999     : Pastor Paroki Mimika Timur hingga Agimulya di Kabupaten Fakfak (kini masuk Kabupaten Mimika) -1999-2000     : sambil Tahun Rohani mendirikan Forum Perempuan Asmat AKAT LEPAS
-2000-2007     : Pastor Paroki St Mikhael Waris
-2007- kini      : Pastor Paroki Waris Merangkap Dekan Dekanat Keerom Keuskupan Jayapura Menjadi IMAM PROJO  pada 14 Oktober 2001 di APO oleh Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar OFM dengan motto tahbisan ….Kamu adalah Sahabatku… (Yohanes 15:14)

(Billy/PKR-KWI)

sumber: http :// mirifica .net/ printPage.php?aid=6004

Radikalisme Islam Menyusup ke SMU


 Radikalisme Islam Menyusup ke SMU

Friday, 23 October 2009

BEBERAPA hasil penelitian menemukan fakta lapangan bahwa gerakan dan jaringan radikalisme Islam telah lama menyusup ke sekolah umum,  yaitu  SMU.

Siswa-siswi yang masih sangat awam soal pemahaman agama dan secara psikologis tengah mencari identitas diri ini menjadi lahan yang diincar oleh pendukung ideologi radikalisme. Targetnya bahkan menguasai organisasi-organisa si siswa intra sekolah (OSIS), paling tidak bagian rohani Islam (rohis).

Tampaknya jaringan ini telah mengakar dan menyebar diberbagai sekolah, sehingga perlu dikaji dan direspons secara serius, baik oleh pihak sekolah,pemerintah, maupun orang tua. Kita tentu senang anakanak itu belajar agama. Tetapi yang mesti diwaspadai adalah ketika ada penyebar ideologi radikal yang kemudian memanfaatkan simbol, sentimen, dan baju Islam untuk melakukancuciotak( brainwash) pada mereka yang masih pemula belajar agama untuk tujuan yang justru merusak agama dan menimbulkan konflik.

Ada beberapa ciri dari gerakan ini yang perlu diperhatikan oleh guru dan orang tua.

Pertama, para tutor penyebar ideologi kekerasan itu selalu menanamkan kebencian terhadap negara dan pemerintahan. Bahwa pemerintahan Indonesia itu pemerintahan taghut, syaitan, karena tidak menjadikan Alquran sebagai dasarnya.  Pemerintahan manapun dan siapa pun yang tidak berpegang pada Alquran berarti melawan Tuhan dan mereka mesti dijauhi, atau bahkan dilawan. 

Kedua, para siswa yang sudah masuk pada jaringan ini menolak menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, terlebih lagi upacara hormat bendera.  Kalaupun mereka melakukan,itu semata hanya untuk mencari selamat, tetapi hatinya mengumpat. Mereka tidak mau tahu bahwa sebagai warga negara mesti mengikuti dan menghargai tradisi, budaya, dan etika berbangsa dan bernegara, dibedakan dari ritual beragama.

Ketiga, ikatan emosional pada ustaz,senior, dan kelompoknya lebih kuat daripada ikatan keluarga dan almamaternya.

Keempat, kegiatan yang mereka lakukan dalam melakukan pengajian dan kaderisasi bersifat tertutup dengan menggunakan lorong dan sudutsudut sekolah, sehingga terkesan sedang studi kelompok. Lebih jauh lagi untuk pendalamannya mereka mengadakan outbond atau mereka sebut rihlah, dengan agenda utamanya renungan dan baiat.

Kelima, bagi mereka yang sudah masuk anggota jamaah diharuskan membayar uang sebagai pembersihan jiwa dari dosa-dosa yang mereka lalukan. Jika merasa besar dosanya, maka semakin besar pula uang penebusannya.

Keenam, ada di antara mereka yang mengenakan pakaian secara khas yang katanya sesuai ajaran Islam, serta bersikap sinis terhadap yang lain.

Ketujuh, umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum melakukan hijrah: bergabung dengan mereka.

Kedelapan, mereka enggan dan menolak mendengarkan ceramah keagamaan di luar kelompoknya. Meskipun pengetahuan mereka tentang Alquran masih dangkal, namun mereka merasa memiliki keyakinan agama paling benar, sehingga meremehkan, bahkan membenci ustaz di luar kelompoknya.

Kesembilan, di antara mereka itu ada yang kemudian keluar setelah banyak bergaul, diskusi secara kritis dengan ustaz dan intelektual diluar kelompoknya, namun ada juga yang kemudian bersikukuh dengan keyakinannya sampai masuk ke perguruan tinggi.

Menyusup ke Kampus

Mengingat jaringan Islam yang tergolong garis keras (hardliners) menyebar di berbagai SMU di kotakota Indonesia, maka sangat logis kalau pada urutannya mereka juga masuk ke ranah perguruan tinggi.

Bahkan, menurut beberapa sumber, alumni yang sudah duduk sebagai mahasiswa selalu aktif berkunjung ke almamaternya untuk membina adik-adiknya yang masih di SMU.

Ketika adik-adiknya masuk ke perguruan tinggi, para seniornya inilah yang membantu beradaptasi di kampus sambil memperluas jaringan.

Beberapa sumber menyebutkan, kampus adalah tempat yang strategis dan leluasa untuk menyebarkan gagasan radikalisme ini dengan alasan di kampuslah kebebasan berpendapat, berdiskusi, dan berkelompok dijamin. Kalau di tingkat SMU pihak sekolah dan guru sesungguhnya masih mudah intervensi, tidaklah demikian halnya di kampus.

Mahasiswa memiliki kebebasan karena jauh dari orang tua dan dosen pun tidak akan mencampuri urusan pribadi mereka. Namun karena interaksi intelektual berlangsung intensif, deradikalisasi di kampus lebih mudah dilakukan dengan menerapkan materi dan metode yang tepat. Penguatan mata kuliah Civic Education dan Pengantar Studi Islam secara komprehensif dan kritis oleh profesor ahli mestinya dapat mencairkan paham keislaman yang eksklusif dan sempit serta merasa paling benar.

Sejauh ini kelompok-kelompok radikal mengindikasikan adanya hubungan famili dan persahabatan yang terbina di luar wilayah sekolah dan kampus. Hal yang patut diselidiki juga menyangkut dana. Para radikalis itu tidak saja bersedia mengorbankan tenaga dan pikiran, namun rela tanpa dibayar untuk memberikan ceramah keliling. Lalu kalau berbagai kegiatan itu memerlukan dana, dari mana sumbernya? Ini juga suatu teka-teki.

Disinyalir memang ada beberapa organisasi keagamaan yang secara aspiratif dekat atau memiliki titik singgung dengan gerakan garis keras ini. Mereka bertemu dalam hal tidak setia membela NKRI dan Pancasila sebagai ideologi serta pemersatu bangsa. Mereka tidak bisa menghayati dan menghargai bahwa Islam memiliki surplus kemerdekaan dan kebebasan di negeri ini.

Di Indonesia ini ada parpol Islam, bank syariah, UU Zakat dan Haji, dan sekian fasilitas yang diberikan pemerintah untuk pengembangan agama. Kalaupun umat Islam tidak maju atau merasa kalah, lakukanlah kritik diri, tetapi jangan rumah bangsa ini dimusuhi dan dihancurkan karena penghuni terbanyak yang akan merugi juga umat Islam. Kita harap Menteri Pendidikan Nasional maupun Menteri Agama menaruh perhatian serius terhadap gerakan radikalisasi keagamaan di kalangan pelajar. (*)

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT

Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Sumber: Koran Sindo ( Jumat, 23 OKTOBER 2009 )

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

LAPORAN TAHUNAN AMNESTY INTERNASIONAL 2009: HAM DI INDONESIA


Beberapa waktu lalu tepatnya (28/5) Amnesty International 2009 mengeluarkan Laporan Tahunan berkenaan dengan situasi di Indonesia. Berikut adalah hasil Laporan yang dikeluarkan Amnesty Internasional 2009:

 

Indonesia yang saat ini memiliki total jumlah penduduk 234,3 juta di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hal yang berhasil diamati selama masa kepemimpinannya antara lain: bahwa hukuman mati tetap berlaku, angka kematian anak

dibawah 5 tahun (l/p) 36/26 per 1,000, tingkat literasi (melek huruf) dewasa 90.4 persen

 

Situasi di Papua dan Maluku terus memburuk, termasuk serangan terus menerus terhadap kebebasan berekspresi. Jumlah tahanan hati nurani meningkat tajam ke angka 117 orang. Serangan terhadap kelompok agama minoritas and para pemimpinnya meningkat di seluruh kepulauan. Penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan terus berlanjut. Tidak ada perkembangan dalam upaya membawa para pelaku ke hadapan pengadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Timor-Leste. Indonesia memulai kembali pelaksanaan hukuman mati pada bulan Juni, menghukum mati 10 orang. Angka kematian ibu tetap yang tertinggi tercatat di Asia Tenggara.

 

Kebebasan berekspresi

 

Pemerintah terus menerus membatasi kebebasan berekspresi secara ketat. Jumlah orang yang ditangkap dan ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka secara damai meningkat setidaknya menjadi 32 orang. Tambahan 85 orang yang dipenjarakan di tahun sebelumnya tetap berada di penjara. Tetap menjadi pelanggaran kriminal untuk mengibarkan bendera “Bintang Kejora” di Papua, bendera “Benang Raja” di Maluku dan bendera “Bintang Sabit” di NAD.

 

Papua

 

Konflik kecil antara aparat keamanana dan pemberontak pro-kemerdekaan di Papua terus berlanjut. Para pemimpin masyarakat lokal diintimidasi dan diancam oleh militer dan polisi. Ada berbagai laporan penyiksaan dan perlakuan buruk, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan hukuman mati diluar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.Pada bulan Agustus, dalam demonstrasi perayaan Hari Pribumi Sedunia, polisi mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan orang setelah beberapa orang mengibarkan bendera “Bintang Kejora” yang terlarang. Satu demonstran damai, Opinus Tabuni, tewas dalam peristiwa tersebut. Filep Karma tetap dipenjara dengan hukuman15 tahun penjara dan Yusak Pakage 10 tahun penjara. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora” pada tahun 2005.

 

Maluku

 

Duapuluh satu orang yang menarikan tarian perang tradisional di depan Presiden yang berpuncak dengan pembentangan bendera “Benang raja” yang terlarang dijatuhkan hukuman yang berkisar antara tujuh sampai 20 tahun penjara di beberapa sidang pengadilan pada tahun 2008.

 

Kebebasan beragama

 

Kelompok keagamaan minoritas Ahmadiyah terus menerus menghadapi diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Pada pertemuan antar-agama di bulan Juni, para demonstran Ahmadiyah diserang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Polisi yang mengawasi pertemuan tersebut tidak menghalangi/ mencegah. Sebagai reaksi peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan dekrit kementarian bersama yang “membekukan” kegiatan Ahmadiyah, secara efektif mencabut perlindungan bagi para pemeluknya. Pada bulan Oktober, Munarman, komandan Pasukan Pembela Islam, and Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam dihukum penjara selama 18 bulan karena menghasut sehingga terjadi kekerasan pada pertemuan tersebut. Penyerangan terhadap para pemimpin agama Kristen dan penutupan gereja-gereja di Papua terus berlanjut. Pada bulan Agustus, tiga penyerang tidak dikenal memukuli hingga pingsan Bapak Benny Susetyo seorang pendeta Katolik dan pembela hak asasi manusia di Jakarta Selatan.

 

Polisi dan aparat keamanan

 

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan anggota militer termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan pada saat penangkapan yang terkadang mengakibatkan kematian, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan, kegagalan untuk melindungi para pengunjuk rasa ketika melakukan unjuk rasa damai dan korupsi yang mendarah-daging.

 

Pada bulan April, Komite Anti Penyiksaan PBB memeriksa laporan periodik kedua Indonesia . Sementara memuji perkembangan perundang-undangan tertentu, Komite tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai sejumlah laporan yang dapat dipercaya atas terjadinya “penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka dalam tahanan polisi secara rutin dan menyebar luas”, sama halnya dengan penyiksaan selama operasi militer.

 

Impunitas

 

Pada bulan Januari, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pollycarpus Priyanto, seorang mantan pilot, karena meracuni aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib pada penerbangan maskapai Garuda dari Indonesia ke Belanda pada tahun 2004. Pada bulan Februari, Indra Setiawan, mantan pemimpin Garuda, dijatuhkan hukuman satu tahun penjara karena memalsukan dokumen yang memungkinkan Pollycarpus Priyanto berada dalam penerbangan yang sama dengan Munir Said Thalib. Pada bulan Desember, Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan pembunuhan Munir Said Thalib karena kurangnya bukti yang memberatkan. Ada kekhawatiran bahwa persidangan terganggu setelah tiga saksi dari pihak penuntut, semua mantan anggota BIN, menarik kesaksian mereka pada bulan September.

 

Pada bulan Juli, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk untuk mendokumentasikan berbagai kejahatan yang terjadi di Timor-Leste pada tahun 1999 dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, menyampaikan temuan-temuannya kepada pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia. Komisi menempatkan tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia berat kepada kelompok milisi pro-otonomi, militer Indonesia , pemerintah sipil dan polisi. Pemerintah Indonesia menerima laporan tersebut dan mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1999, namun tidak ada permintaan maaf secara formal.

 

Mandat KKP mencegah Komisi melanjutkan hingga menjadi tuntutan hukum, dan komisi tidak menyebutkan nama para pelaku pelanggaran. Kekhawatiran terhadap impunitas membuat PBB memboikot penyelidikan KKP dan sebaliknya melanjutkan upaya tuntutan melalui Unit Kejahatan Berat dan para penuntut/jaksa Timor-Leste, terutama untuk menyelidiki kekerasan pada tahun 1999.

 

Pada bulan April, berdasarkan pengajuan banding , Mahkamah Agung Indonesia membalik keputusan bersalah dan hukuman 10 tahun penjara mantan pemimpin milisi Eurico Guterres untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor -Leste. Dia adalah satu-satunya terdakwa dari enam orang yang dinyatakan bersalah, yang hukumannya telah dilaksanakan dan menjalani kehidupan di penjara.

 

Hukuman mati

 

Setelah tidak adanya pelaksanaan hukuman mati selama 14 bulan pemerintah memulai kembali hukum mati pada bulan Juni. Sepuluh orang menjalani hukuman mati pada tahun 2008, dibandingkan dengan 11 orang dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya 10 orang dijatuhi hukuman mati, dan setidaknya 116 orang tetap berada dalam pidana mati.

 

Pada tanggal 8 Desember, Amrozi bin H. Nurhasyim, saudara kandungnya Ali Ghufron dan Imam Samudera dihukum mati. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dimana menyebabkan 202 orang tewas

 

Pada bulan Desember , Indonesia menolak resolusi Majelis Umum PBB untuk penangguhan (moratarium) pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia.

 

Hak kesehatan

 

Indonesia memiliki catatan kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara, dengan perkiraan 19.000 kematian setiap tahun. Angka kematian ibu di daerah terpencil dan diantara masyarakat pribumi/ jauh melebihi jumlah penduduk di daerah-daerah pusat dan daerah yang lebih berkembang.

 

Amnesty International merupakan suatu gerakan masyarakat sedunia yang mengampanyekan tentang pengakuan hak asasi internasional di seluruh dunia bagi semua orang.

Sumber: http://www.christian post.co.id/ministries/organization/20090602/4839/Laporan-Tahunan-Amnesty-International-2009-HAM-di-Indonesia-/index.html