Konsep Jihad Jamaah Islamiyah


Konsep jihad JI tak sama dengan para pelaku teror bom. Lalu mengapa JI ditakuti?

 

…..

Pesantren Lukmanul Hakim boleh saja diam dalam kesunyian areal perkebunan kelapa sawit. Namun, menurut Fauzan al Anshari, mantan Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), organisasi yang pernah dipimpin Abu Bakar Ba’asyir, JI sesungguhnya masih ada. Mereka tetap eksis sampai sekarang. Bahkan mereka memiliki amir (pemimpin).

 

Sang amir yang disebut Fauzan ini bukan Abu Bakar Ba’asyir, sebagaimana ditudingkan banyak orang, termasuk pemerintah Amerika Serikat. “Ustadz Abu tak pernah diangkat menjadi amir JI menggantikan Ustadz Abdulah Sungkar,” kata Fauzan saat berkunjung ke kantor SuaraHidayatullah Senin 10 Agustus lalu.

 

JI memiliki PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), semacam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di kebanyakan organisasi.dalam PUPJI, kata Fauzan, amir harus diangkat oleh Dewan Syuro. Dan, pengangkatan Ba’asyir oleh Dewan Syuro belum pernah terjadi.

…..

 

Dalam PUPJI disebutkan bahwa JI adalah organisasi bawah tanah (tandzim sirri), dengan amir Abdullah Sungkar, dan garis perjuangan dakwah dan jihad. Terdokumentasinya PUPJI ini, kata Fauzan, adalah sebuah kesalahan besar. Seharusnya, sebuah organisasi bawah tanah tak boleh mendokumentasikan apapun perihal organisasi.

 

Pendapat agak berbeda dikemukakan oleh Abu Rusydan alias Thoriquddin alias Hamzah, tokoh JI yang pernah berlatih di akademi militer mujahidin Afghanistan di Sadda Pakistan, seangkatan dengan Mukhlas. Menurutnya setelah Abdullah Sungkar wafat, JI sudah tidak memiliki wujud lagi.

 

“Secara lembaga, JI sudah tidak ada,” katanya kepada Suara Hidayatullah melalui saluran telepon, Rabu, 12 Agustus.

 

Rusydan menegaskan bahwa JI tidak pernah mengangkat amir pengganti Ustadz Abdullah Sungkar sesuai syariat Islam dan ketentuan PUPJI. Tidak ada juga istilah “amir darurat”.

 

Kalau pun saat ini ada yang menyebut dirinya anggota JI, kata Rusydan, itu sekadar sebutan perorangan kerena mereka memiliki sejarah dan pemikiran dasar yang sama dengan JI. Mereka tidak berada dalam satu institusi. Mereka bergerak sendiri-sendiri.

 

 

Konsep Jihad

 

Akan halnya peristiwa pengeboman yang kerap melanda Indonesia belakangan ini, Rusydan menolak jika dikaitkan dengan JI. Memang, jihad adalah bagian dari syariat Islam yang dijalankan JI. Namun, jihad offensif (menyerang) hanya boleh dilakukan di wilayah perang seperti di Afghanistan, Mindanao (Filipina), dan Poso (Indonesia). Itupun harus melalui keputusan lembaga, bukan aksi sendiri-sendiri.

Rusydan mengakui, JI pada masa Sungkar telah mengirimkan 200 orang untuk berjihad ke daerah-daerah konflik, termasuk Afghanistan dan Poso. “Kondisinya pada saat itu berbeda dengan sekarang. Saat itu kaum Muslim butuh bantuan saudaranya sesama Muslim karena sedang teraniaya,” kata Rusydan.

 

Abu Wildan, mantan anggota JI, sependapat dengan Rusydan. Menurutnya, teror bom yang kerap melanda Indonesia beberapa tahun belakangan, melenceng dari ajaran JI. Dalam ajaran JI, katanya, kekerasan itu hanya boleh dilakukan atas membela hak kaum Muslim yang dirampas. Jika kekerasan itu dilakukan di negara yang di dominasi kaum Muslim dan menimbulkan korban kaum Muslim juga, itu bertentangan dengan ajaran JI.

 

Hal yang sama juga dikemukakan Fauzan Al Anshari. Menurutnya JI memiliki garis perjuangan yang berbeda dengan para pelaku teror bom di Indonesia. “Garis perjuangan JI adalah dakwah dan jihad,” katanya.

 

Namun, jihad yang mereka kembangkan bukan bersidat offensif. Jihad seperti itu hanya boleh dilakukan diwilayah dimana kaum Muslim sedang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan kaum kafir. Selebihnya, mereka melakukan dakwah.

 

Jadi, tidak tepat jika ada yang menyebut pelaku teror bom di Indonesia belakangan ini adalah JI. Sebab, itu tidak sesuai dengan konsep jihad JI.

 

 

Dituding teroris

 

Pendapat yang sangat berbeda dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dukungan pemerintah Amerika Serikat (AS). PBB telah mencantumkan Jamaah Islamiyah sebagai organisasi paling berbahaya nomor urut 35 di dunia. Ba’asyir disebut-sebut sebagai pimpinannya.

 

Tak jelas dari mana sumber kesimpulan itu. Fauzan menebak, kesimpulan itu muncul karena rasa takut mereka kepada para veteran perang Afghanistan yang banyak terdapat di JI. Para veteran itu dianggap sangat berbahaya bila dibiarkan terus “bergerak”. Mereka bisa membesar dan semakin kuat.

 

Jadi, kata Fauzan, selama kesimpulan PBB itu belum dicabut, JI dan Abu Bakar Ba’asyir akan terus dicap sebagai teroris. “JI tetap menjadi target Amerika Serikat untuk dihancurkan,” kata Fauzan.

 

Selain itu, kata Fauzan, organisasi ini dituding hendak mendirikan Negara Islam Raya yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dan sebagian Filipina.

 

Rusydan membantah tudingan ini. Menurutnya, JI tidak memiliki strategi perjuangan yang sama dengan kelompok NII (Negara Islam Indonesia), yaitu ingin mendirikan negara Islam. Strategi perjuangan JI adalah membangun masyarakat islami, al-Jamaah al-Islamiyah. Titik perhatiannya pada dua bidang, yaitu pendidikan dan dakwah.

 

Hal senada juga diungkap Fauzan. Katanya, tujuan utama gerakan JI adala enegakan syariah Islam, bukan negara Islam. Enegakan syariat ini diperjuangkan lewat dakwah kepada masyarakat.

 

Lagi pula, kata Fauzan, cita-cita penegakan syariat itu bukan hanya diperjuangkan oleh JI, tapi juga diusung oleh banyak organisasi Islam di Indonesia, termasuk MMI dan Ansharut Tauhid.

 

Fauzan menebak, ada sebuah kekuatan besar untuk menghabisi para veteran Afghanistan yang banyak di Indonesia lewat isu JI. Peluang untuk itu terbuka lebar karena JI sendiri merupakan gerakan tersembunyi (rahasia). Orang tidak tahu siapa yang paling bertanggung jawab di JI.

 

Pendapat senada juga dikemukakan Rusydan. “Kalau kita ingin bicara JI, jangan lepaskan dari sejarah terbentuknya,” ujarnya.

 

 

*Malhadi/Suara Hidayatullah

 

Dikutip dari artikel: “Rumah Lama yang Belum Roboh” majalah Suara Hidayatullah edisi September 2009 hal 28-30 /Milis AIPI

Warung Kopi Non-Muslim di Aceh Diminta Tutup Selama Puasa


Para ulama di Aceh minta pemerintah menutup warung kopi berlabel khusus untuk warga non-muslim di kawasan Peunayong, Kota Banda Aceh karena dinilai dapat merusak suasana Puasa.

 

“Kami mengimbau semua pihak agar tetap memelihara kerukunan umat beragama yang telah berjalan baik di Aceh. Keberadaan warkop berlabel khusus non-muslim itu sangat menganggu perasaan kami,” kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, Senin, seperti diberitakan Antara.

 

Ia mengatakan untuk warga Aceh non-muslim, rutinitas seperti makan dan minum tidak dilarang, namun harus ditempat tertutup. “Itu sebagai upaya kita bersama memelihara kerukunan umat beragama. Kami mengimbau warga non-muslim tetap menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.

 

Faisal menjelaskan banyak kalangan masyarakat mempertanyakan keberadaan salah satu warkop berlabel khusus non-muslim yang buka pada siang hari, saat umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1430 Hijriyah.

 

“Informasi penangkapan warga beragama Islam di warkop yang menempel pengumuman khusus untuk non-muslim itu telah menguatkan penafsiran diantaranya adalah sebuah bentuk pelecehan bagi Islam. Karena itu, warkop tersebut harus ditutup,” katanya.

 

Oleh karena itu, ia juga mempertanyakan kenapa warkop dengan menempel tulisan khusus dibuka untuk non-muslim tersebut bisa beroperasi di Aceh pada siang hari bulan puasa Ramadhan.

 

“Kita sudah sepakat bahwa tidak boleh ada pedagang yang menjual makanan dan minuman serta restoran pada siang hari selama Ramadhan, tapi kenapa warkop tersebut bisa beroperasi,” ujar Faisal.

 

Permintaan agar warkop tersebut segera ditutup, katanya menambahkan bukan berarti tidak menghargai hak-hak minoritas di Aceh. “Warga non-muslim di Aceh masih banyak alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya saat umat Islam menjalankan ibadah puasa,” katanya

Sumber: Kristiani Post

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

ISLAMISASI NEGARA ADALAH AGENDA HIDUP


Islamisasi Negara adalah Agenda Hidup

Oleh ari supriyadi
– 25 Augustus 2009 –

Islamisasi bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup (the living agenda). Itulah yang menjadi alasan utama isu syariat Islam tak pernah ditinggalkan partai Islam (Arskal Salim, dosen IAIN Jakarta). Itulah mengapa meskipun secara hitung-hitungan di atas kertas, partai-partai Islam tak akan menang jika dilakukan voting mengenai
penerapan Syariah Islam, maka akhirnya yang dilakukan adalah melakukan alih strategi demi mencapai tujuan besar itu. sejak reformasi, dua kali sidang umum MPR menunjukkan betapa  usulan pengembalian 7 kata sila pertama Piagam
Jakarta selalu dilontarkan oleh partai-partai Islam semisal PPP dan PBB, semantara PKS malah lebih jauh dengan melontarkan ide tentang substansi Piagam Madinah, dengan kewajiban melaksanakan syariah agama  bagi para pemeluk masing-masing. Dengan fakta tersebut, siapapun yang menyatakan bahwa perdebatan tentang ideologi negara kita telah tuntas mendapatkan bantahannya. Karena memang penerimaan Pancasila sebagai dasar negara memang sudah tidak
diperdebatkan lagi, namun penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara tampaknya
masih jauh api dari panggang. sejak isu islamisasi negara di awal dekade 90an,
dengan munculnya ICMI, kebijakan mengenai jilbab yang pada mulanya dilarang
(1991), peraturan mengenai Bazis (1991), dilarangnya SDSB (1993), dan
didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). sepanjang orde baru, proses
islamisasi tidaklah hilang, memang bukan partai-partai Islam yang melakukan
proses Islamisasi itu, namun dilakukan oleh negara, sebagai institusi resmi
negara. bukankah kompilasi hukum Islam dan UU peradilan Agama itu justru
merupakan muncul dari usulan departemen agama, dan bukannya usulan dari partai
Islam?
demikianlah memang, sebagai sebuah agenda hidup,
islamisasi akan selalu mencari celah dan jalan untuk tetap bertahan hidup di
Indonesia, terlepas pro kontra yang melingkupinya. selepas reformasi, maka kini
agen islamisasi secara struktural bertambah, bukan lagi hanya oleh departemen
agama saja, namun juga oleh partai-partai Islam yang ada, serta
politisi-politisi Islam dari partai nasionalis. hal ini tercermin dengan
diakomodirnya  gagasan partai-partai Islam untuk memasukkan
“meningkatkan iman dan takwa”, bukan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagai
tujuan utama pendidikan dalam pasal 31 UUD. RUU Sisdiknas yang sarat muatan
religius itu juga disahkan karena secara konstitusional ia adalah refleksi bunyi
pasal 31 UUD tentang pendidikan yang menjadi payungnya. Tentu tidak dapat
dipungkiri, pendidikan agama merupakan salah satu media penting untuk
Islamisasi. Demikian juga dengan disahkannya UU APP beberapa waktu yang lalu,
suka atau tidak suka menunjukkan betapa strategi Islamisasi negara tetap
menemukan jalannya, walaupun sampai saat ini Piagam Jakarta belum berhasil
dikembalikan pada posisi semula sesuai kesepakatan BPUPKI 22 Juni 1945.Kecuali
dalam hal perjuangan memasukkan kembali Piagam Jakarta, hampir-hampir kiprah
partai-partai Islam di dalam konteks perumusan undang-undang tidak menimbulkan
gejolak. Memang, kita semua tahu bahwa dibandingkan dasawarsa awal 1990-an
terakomodasikannya syariat Islam dalam sistem perundang-undangan menjadi lebih
banyak (termasuk UU tentang penyelenggaraan ibadah haji, perbankan syariah, dan
sebagainya).
Yang paling bersejarah adalah disahkannya undang-undang
mengenai Aceh. Otonomi khusus yang diberikan kepada daerah ini antara lain
sebagai langkah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Indonesia sehingga NKRI
tetap terjaga, termasuk kewenangan Aceh untuk dikelola menurut hukum
Islam.Disahkannya undang-undang yang berbau syariah di DPR relatif tidak
menimbulkan perdebatan nasional tentang posisi Islam atau syariah Islam di dalam
sistem perundang-undangan Indonesia.Akan tetapi, ketika daerah yang menurut UU
juga memiliki otonomi sangat luas, meskipun tidak sebesar Aceh, meniru DPR pusat
dengan mengesahkan sejumlah aturan yang oleh banyak orang disebut “Perda
Syariah”. Hal ini justru menimbulkan perdebatan. Tak banyak anggota legislatif
di pusat yang mempersoalkan hal ini. Akan tetapi, tidak begitu halnya dengan
kalangan akademisi dan pengamat serta aktivis sosial-politik dan hak asasi
manusia.
Pada umumnya perda-perda tersebut berbicara mengenai
busana muslim, larangan mengonsumsi dan menjual alkohol, larangan berjudi,
larangan prostitusi, ihwal kemampuan membaca Alquran, salat berjamaah, larangan
berbuat maksiat, dan sebagainya.Yang paling memicu kontroversi adalah larangan
bagi perempuan untuk berada di luar rumah setelah jam sembilan malam.
Selain Aceh, yang memang telah diberi hak untuk mengatur
dirinya sendiri menurut hukum Islam, banyak daerah memiliki aspirasi di
atas.Termasuk di dalamnya adalah sebagian wilayah Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat, NTB, Gorontalo, dan sebagainya.
Pada tingkat kabupaten dan kota, barangkali terdapat 40-an
daerah yang terkait dengan “perda syariah”. Berbeda dengan reaksi pada dasawarsa
1990-an, dengan semangat demokratisasi atau persamaan posisi di mata
undang-undang, mereka yang tidak setuju dengan “perda-perda syariah” ini menilai
bahwa kehadiran mereka bersifat diskriminatif, melanggar hak asasi manusia,
mengancam NKRI, bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara.
jadi, sekali lagi, saya rasa berdasar hal-hal tersebut di
atas, ideologi kebangsaan kita belumlah tuntas kita perbincangkan.
beberapa sumber bacaan :
1.Duduk Soal Perda Syariah , http://gusdur. net/Opini/ Detail/?id= 152/hl=id/ Duduk_Soal_ Perda_Syariah

2. Piagam Jakarta setelah 60 Tahun,  http://www.forums. apakabar. ws/viewtopic. php?f=1&t=30819
3.  Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik, http://islamlib. com/id/artikel/ daya-hidup- isu-syariat- dalam-politik/

_._,___

HATI-HATI DENGAN DAKWAH/KOTHBAH BERISI WARTA KEBENCIAN/ PROVOKASI


REPUBLIKA ONLINE
Sabtu, 22 Agustus 2009 pukul 01:01:00

Polisi Awasi Dakwah  

Selama bulan suci Ramadhan, polisi akan meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh Tanah Air. Alasannya, karena terorisme masih menjadi momok paling menakutkan. Pengawasan itu termasuk memberikan perhatian terhadap kegiatan dakwah.

Selama Ramadhan ini akan banyak kegiatan dakwah yang dihadiri umat Islam dari segala penjuru. ”Seandainya dakwah berkait dengan provokasi, dengan melanggar hukum, pasti akan ditindak,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Sukarna, di Jakarta, Jumat (21/8).

Untuk itu, kata Nanan, polisi akan mengikuti dan menempel lebih terbuka kegiatan dakwah secara terus-menerus. Operasi seperti ini bertujuan mengantisipasi perekrutan teroris pada Ramadhan.

Polisi mengakui selain Noordin Top, masih ada empat tersangka yang diduga tersangkut bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Charlton, pada 17 Juli lalu. Namun, mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam adalah tindakan naif. Naif, karena Islam adalah agama yang penuh kedamaian. Untuk itu, perang melawan terorisme jangan sekali-kali dikaitkan dengan ajaran Islam.

Polisi juga tidak perlu berlebihan mengawasi dakwah Islam yang marak dilakukan pada Ramadhan. Sebab, dakwah justru dilakukan secara terbuka, semuanya bisa mendengarkan. Tidak ada yang disembunyikan.

Dalam kondisi seperti ini, polisi seharusnya mendorong ulama atau tokoh agama untuk memberikan dakwah yang menyejukkan. Misalnya, kembali menggelorakan dan mengingatkan bahwa bom bunuh diri yang dilakukan para teroris, bukan merupakan tindakan jihad.

Kita pun tahu Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam, tegas menyatakan bom bunuh diri adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Kegiatan dakwah justru seharusnya menjadi ujung tombak yang harus ditopang aparat keamanan. Sebab, umat Islam dianjurkan untuk mendahulukan dakwah sebelum berjihad. Petugas polisi pun mesti memahami makna dakwah Islam. Bukan justru menangkap 17 anggota Jamaah Tabligh di Jawa Tengah, awal pekan ini.

Ke-17 orang warga negara Filipina itu sedang melakukan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid).

Jamaah ini mengedepankan dakwah dalam kegiatannya. Mereka tidak mengenal tindakan radikalisme seperti pengeboman atau bom bunuh diri. Kita juga menyayangkan penangkapan terhadap sepasang suami istri di Serang, Banten, pekan ini.

Kita tidak ingin penampilan seseorang yang berjenggot, mengenakan gamis atau berjubah, bersorban, serta celana menggantung, diartikan sealiran dengan teroris. Suatu kesimpulan yang keliru.

Tidak boleh ada stigmatisasi seperti itu. Termasuk kepada perempuan yang mengenakan jilbab panjang dan cadar. Penangkapan pelaku teror harus didasarkan atas data akurat dan sesuai prosedur. Begitu juga dengan pengawasan terhadap dakwah.

Kita mendukung pemberantasan terorisme, tapi perlu cara-cara yang baik dan bijaksana. Jangan sampai melanggar hak rakyat dan hak beragama seseorang. Sesungguhnya polisi bisa bekerja sama dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemberantasan terorisme. Justru melalui dakwah-dakwah yang menyejukkan bisa memberikan pemahaman yang benar.

Umat Islam tentu masih trauma dengan tindakan represif aparat TNI dan Polri era Orde Baru. Saat itu pada dekade 1970-1980-an kegiatan dakwah harus mendapatkan izin dari aparat keamanan. Kita tidak ingin polisi mengulangi kesalahan yang sama.

(-)

LAPORAN TAHUNAN AMNESTY INTERNASIONAL 2009: HAM DI INDONESIA


Beberapa waktu lalu tepatnya (28/5) Amnesty International 2009 mengeluarkan Laporan Tahunan berkenaan dengan situasi di Indonesia. Berikut adalah hasil Laporan yang dikeluarkan Amnesty Internasional 2009:

 

Indonesia yang saat ini memiliki total jumlah penduduk 234,3 juta di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hal yang berhasil diamati selama masa kepemimpinannya antara lain: bahwa hukuman mati tetap berlaku, angka kematian anak

dibawah 5 tahun (l/p) 36/26 per 1,000, tingkat literasi (melek huruf) dewasa 90.4 persen

 

Situasi di Papua dan Maluku terus memburuk, termasuk serangan terus menerus terhadap kebebasan berekspresi. Jumlah tahanan hati nurani meningkat tajam ke angka 117 orang. Serangan terhadap kelompok agama minoritas and para pemimpinnya meningkat di seluruh kepulauan. Penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan terus berlanjut. Tidak ada perkembangan dalam upaya membawa para pelaku ke hadapan pengadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Timor-Leste. Indonesia memulai kembali pelaksanaan hukuman mati pada bulan Juni, menghukum mati 10 orang. Angka kematian ibu tetap yang tertinggi tercatat di Asia Tenggara.

 

Kebebasan berekspresi

 

Pemerintah terus menerus membatasi kebebasan berekspresi secara ketat. Jumlah orang yang ditangkap dan ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka secara damai meningkat setidaknya menjadi 32 orang. Tambahan 85 orang yang dipenjarakan di tahun sebelumnya tetap berada di penjara. Tetap menjadi pelanggaran kriminal untuk mengibarkan bendera “Bintang Kejora” di Papua, bendera “Benang Raja” di Maluku dan bendera “Bintang Sabit” di NAD.

 

Papua

 

Konflik kecil antara aparat keamanana dan pemberontak pro-kemerdekaan di Papua terus berlanjut. Para pemimpin masyarakat lokal diintimidasi dan diancam oleh militer dan polisi. Ada berbagai laporan penyiksaan dan perlakuan buruk, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan hukuman mati diluar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.Pada bulan Agustus, dalam demonstrasi perayaan Hari Pribumi Sedunia, polisi mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan orang setelah beberapa orang mengibarkan bendera “Bintang Kejora” yang terlarang. Satu demonstran damai, Opinus Tabuni, tewas dalam peristiwa tersebut. Filep Karma tetap dipenjara dengan hukuman15 tahun penjara dan Yusak Pakage 10 tahun penjara. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora” pada tahun 2005.

 

Maluku

 

Duapuluh satu orang yang menarikan tarian perang tradisional di depan Presiden yang berpuncak dengan pembentangan bendera “Benang raja” yang terlarang dijatuhkan hukuman yang berkisar antara tujuh sampai 20 tahun penjara di beberapa sidang pengadilan pada tahun 2008.

 

Kebebasan beragama

 

Kelompok keagamaan minoritas Ahmadiyah terus menerus menghadapi diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Pada pertemuan antar-agama di bulan Juni, para demonstran Ahmadiyah diserang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Polisi yang mengawasi pertemuan tersebut tidak menghalangi/ mencegah. Sebagai reaksi peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan dekrit kementarian bersama yang “membekukan” kegiatan Ahmadiyah, secara efektif mencabut perlindungan bagi para pemeluknya. Pada bulan Oktober, Munarman, komandan Pasukan Pembela Islam, and Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam dihukum penjara selama 18 bulan karena menghasut sehingga terjadi kekerasan pada pertemuan tersebut. Penyerangan terhadap para pemimpin agama Kristen dan penutupan gereja-gereja di Papua terus berlanjut. Pada bulan Agustus, tiga penyerang tidak dikenal memukuli hingga pingsan Bapak Benny Susetyo seorang pendeta Katolik dan pembela hak asasi manusia di Jakarta Selatan.

 

Polisi dan aparat keamanan

 

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan anggota militer termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan pada saat penangkapan yang terkadang mengakibatkan kematian, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan, kegagalan untuk melindungi para pengunjuk rasa ketika melakukan unjuk rasa damai dan korupsi yang mendarah-daging.

 

Pada bulan April, Komite Anti Penyiksaan PBB memeriksa laporan periodik kedua Indonesia . Sementara memuji perkembangan perundang-undangan tertentu, Komite tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai sejumlah laporan yang dapat dipercaya atas terjadinya “penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka dalam tahanan polisi secara rutin dan menyebar luas”, sama halnya dengan penyiksaan selama operasi militer.

 

Impunitas

 

Pada bulan Januari, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pollycarpus Priyanto, seorang mantan pilot, karena meracuni aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib pada penerbangan maskapai Garuda dari Indonesia ke Belanda pada tahun 2004. Pada bulan Februari, Indra Setiawan, mantan pemimpin Garuda, dijatuhkan hukuman satu tahun penjara karena memalsukan dokumen yang memungkinkan Pollycarpus Priyanto berada dalam penerbangan yang sama dengan Munir Said Thalib. Pada bulan Desember, Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan pembunuhan Munir Said Thalib karena kurangnya bukti yang memberatkan. Ada kekhawatiran bahwa persidangan terganggu setelah tiga saksi dari pihak penuntut, semua mantan anggota BIN, menarik kesaksian mereka pada bulan September.

 

Pada bulan Juli, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk untuk mendokumentasikan berbagai kejahatan yang terjadi di Timor-Leste pada tahun 1999 dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, menyampaikan temuan-temuannya kepada pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia. Komisi menempatkan tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia berat kepada kelompok milisi pro-otonomi, militer Indonesia , pemerintah sipil dan polisi. Pemerintah Indonesia menerima laporan tersebut dan mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1999, namun tidak ada permintaan maaf secara formal.

 

Mandat KKP mencegah Komisi melanjutkan hingga menjadi tuntutan hukum, dan komisi tidak menyebutkan nama para pelaku pelanggaran. Kekhawatiran terhadap impunitas membuat PBB memboikot penyelidikan KKP dan sebaliknya melanjutkan upaya tuntutan melalui Unit Kejahatan Berat dan para penuntut/jaksa Timor-Leste, terutama untuk menyelidiki kekerasan pada tahun 1999.

 

Pada bulan April, berdasarkan pengajuan banding , Mahkamah Agung Indonesia membalik keputusan bersalah dan hukuman 10 tahun penjara mantan pemimpin milisi Eurico Guterres untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor -Leste. Dia adalah satu-satunya terdakwa dari enam orang yang dinyatakan bersalah, yang hukumannya telah dilaksanakan dan menjalani kehidupan di penjara.

 

Hukuman mati

 

Setelah tidak adanya pelaksanaan hukuman mati selama 14 bulan pemerintah memulai kembali hukum mati pada bulan Juni. Sepuluh orang menjalani hukuman mati pada tahun 2008, dibandingkan dengan 11 orang dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya 10 orang dijatuhi hukuman mati, dan setidaknya 116 orang tetap berada dalam pidana mati.

 

Pada tanggal 8 Desember, Amrozi bin H. Nurhasyim, saudara kandungnya Ali Ghufron dan Imam Samudera dihukum mati. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dimana menyebabkan 202 orang tewas

 

Pada bulan Desember , Indonesia menolak resolusi Majelis Umum PBB untuk penangguhan (moratarium) pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia.

 

Hak kesehatan

 

Indonesia memiliki catatan kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara, dengan perkiraan 19.000 kematian setiap tahun. Angka kematian ibu di daerah terpencil dan diantara masyarakat pribumi/ jauh melebihi jumlah penduduk di daerah-daerah pusat dan daerah yang lebih berkembang.

 

Amnesty International merupakan suatu gerakan masyarakat sedunia yang mengampanyekan tentang pengakuan hak asasi internasional di seluruh dunia bagi semua orang.

Sumber: http://www.christian post.co.id/ministries/organization/20090602/4839/Laporan-Tahunan-Amnesty-International-2009-HAM-di-Indonesia-/index.html

Masjid Ahmadiyah di Jl Ciputat Raya Dibakar


 

http://www.detiknew s.com/read/ 2009/06/02/ 095719/1141169/ 10/masjid- ahmadiyah- di-ciputat- dibakar

Selasa, 02/06/2009 09:57 WIB

Masjid Ahmadiyah di Jl Ciputat Raya Dibakar
Andi Saputra – detikNews

Jakarta – Masjid tempat beribadah jemaat Ahmadiyah, Al Hidayah, di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dibakar orang tidak dikenal. Polisi masih menyelidiki sang pelaku.

Masjid Al Hidayah yang berlokasi di Jalan Ciputat Raya, Gang Sekolah Nomor 18 RT 1 RW 1 Kebayoran Lama, dibakar pada
Selasa (2/6/2009) pukul 04.15 WIB.

Masjid itu tepat berada dekat jalan raya dan hanya 100 meter dari Polsek Kebayoran lama. Api berkobar di lantai 2, tepatnya dekat kubah warna putih. Api menghanguskan langit-langit di lantai 2. Beruntung bangunan tidak berbahan dari kayu sehingga dapat diselamatkan.

“Ini Masjid Ahmadiyah. Tadi pagi, api tiba-tiba nyala pas mau subuh. Api dari siraman bensin jeriken. Saya tidak tahu bagaimana orang tersebut bisa naik ke atas,” kata pengurus masjid yang tidak mau disebutkan namanya.

Pengamatan detikcom, tembok masjid di lantai 2 gosong. Namun lantai tampak sudah dibersihkan.

“Tidak ada mobil pemadam. Kita padamkan sendiri gotong royong. Api padam pukul 04.30 WIB,” ujarnya.

2 Personel polisi masih berjaga-jaga. Wartawan tidak diizinkan masuk. Pintu pagar masjid tertutup rapat.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Makmur Simbolon mengatakan kasus itu sudah ditangani. “Masih diselidiki dan sudah ditangani,” kata Makmur.
(aan/nrl)