Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang


http:/indonesia.ucanews.com/2013/09/25/perjalanan-perizinan-gereja-st-berna
dette-tangerang/

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang

25/09/2013
Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang thumbnail

Berusaha patuh pada pemerintah, Paroki St. Bernadette memindah ibadahnya dari Sekolah Sang Timur di Karangtengah, Ciledug, Tangerang (2004) karena ditolak kelompok intoleran. Mereka mendapat izin mendirikan bangunan di Bintaro, tetapi hari Mingggu massa mengatasnamakan warga, menyegel Gereja Katolik Paroki St. Bernadette. ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) melalui Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian,
Ahmad Nurcholish mengatakan, “Mempercayai pemerintah sia-sia. Mereka tunduk pada mayoritas, bukan tunduk pada hukum.”

Sejarah berdirinya Paroki St. Bernadette

Paroki St. Bernadette adalah gereja Katolik di bawah dekenat Tangerang,
Keuskupan Agung Jakarta. Paroki ini didirikan pada 11 Februari 1990 dengan ditandai pembentukan Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Roma Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug oleh Uskup Agung Jakarta, Leo Sukoto SJ (Alm).

Karena tidak memiliki tempat ibadah permanen, kebaktian Minggu dan kegiatan keagamaan di hari raya kristiani secara bergantian dilaksanakan berpindah-pindah. Misalnya: bekas bedeng kompleks perumahan Ciledug Indah, bekas gudang padi di kompleks Asrama Polri Ciledug, dan Gudang Arsip Kompleks Keuangan Karang Tengah Ciledug.

Dua tahun kemudian, pengurus gereja mengajukan permohonan kepada Bupati Tangerang (20/7/92) untuk memanfaatkan Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang
Timur di Kompleks Barata/Keuangan Karang Tengah, Ciledug sebagai tempat menjalankan ibadah.

PGDP mendapatkan rekomendasi melaksanakan kegiatan keagamaan umat Katolik Kepala Desa Karang Tengah melalui Surat No. 192/Pem/VII/1992, tanggal 21 Juli 1992, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Ciledug, Ketua RW dan Ketua RT
sekompleks Barata Karang Tengah.

Sejak itu kegiatan peribadatan berlangsung dan terkonsentrasi di BSS Sang Timur dengan aman, dan tenteram untuk seluruh umat Katolik Paroki Santa Bernadette Ciledug (8.975 jiwa) yang berasal dari enam kecamatan (Karang Tengah, Ciledug, Larangan, Cipondoh, Pondok Aren dan sebagian Serpong).

Penolakan tiba-tiba

Setelah 12 tahun berjalan, tanpa ada pembicaraan atau berita sebelumnya,
Sekolah Sang Timur memperoleh surat nomor: Kd.258.5 BA.00/248/2004 dari Kepala Departemen Agama Kantor Kota Tangerang, 29 Juli 2004, meminta
menghentikan kegiatan keagamaan dengan menggunakan gedung sekolah.

Sebulan kemudian, tiba-tiba Ketua Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Paroki St. Bernadette Karang Tengah memperoleh surat dari Lurah Karang Tengah, no. 642/71-KRT/04, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Pencabutan Rekomendasi Surat Lurah Karang Tengah No. 192/Pem/VUU/92.

Setelah pencabutan surat rekomendasi, beberapa kali ibadah diganggu dengan demonstrasi dan orasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Forum
Komunikasi Umat Islam Karang Tengah yang menginginkan dihentikannya kegiatan keagamaan di BSS Sang Timur Karang Tengah Ciledug. Puncaknya pada Minggu, 3
Oktober 2004, massa yang menyebut masyarakat sekitar melakukan demonstrasi dan meminta tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk ibadah. Mereka bahkan membangun tembok di pintu gerbang menuju sekolah itu, dan memblokir akses ke
sekolah. Mereka juga mengusir umat yang sedang beribadah.

Walau keberadaan Paroki St. Bernadette dibela Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama waktu itu, Abdurrahman Wahid, dan pegiat perlindungan anak, Seto Mulyadi, tidak menyurutkan kelompok intoleran ngotot peribadatan dihentikan.

Kompromi, mendapat IMB, tetapi tetap ditolak di Bintaro

Jemaat Paroki St. Bernadette berkompromi. Dalam pertemuan dengan tim dari kementerian agama pada 29 Oktober 2004, disepakati jemaat Paroki St. Bernadette mencari lahan baru. Dalam pernyataannya, Menteri Agama waktu itu, Muhammad M. Basyuni menegaskan persoalan kasus warga perumahan Karang
Tengah Ciledug, Tangerang Banten dengan Yayasan Pendidikan Karya (YPK) Sang Timur telah selesai dan tuntas. Murid-murid di sana sudah dapat belajar kembali. “Ini bukan persoalan agama. Jadi itu hanya masalah kesalahpahaman.”

Jemaat Paroki St. Bernadette pun nomaden. Jemaat paroki ini kemudian
menggelar misa dengan menumpang di sejumlah tempat. Mereka paling sering beribadah di Gereja Maria Kusuma Karmel, Gedung Lokagenta di Perumahan Ciledug Indah I, Balai Pertemuan RW di Metro Permata I, dan Pondok Lestari.

Tempat-tempat itu dipilih karena lokasinya dekat dengan gereja sebelumnya. Akhirnya, paroki menemukan lokasi di Kelurahan Sudimara Pinang dan memutuskan membangun gereja di sana. Menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),
Romo Benny Susetyo, mengatakan, paroki tersebut memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) pada 11 September 2013. “Warga telah menyetujui pembangunan tersebut,” kata Romo Benny. Namun, kemarin, upaya mereka kembali ditolak
warga sekitar.

Ratusan orang menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Katolik Santa Bernadette di Bintaro, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, kemarin. Selain berunjuk rasa, mereka menghentikan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung dengan menggembok gerbang masuk gereja.

Pernyataan dari ICRP

Ahmad Nurcholish, Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian
ICRP mengungkapkan kepada satuharapan.com, “Pemerintah tidak dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan intoleransi karena mereka terdiri dari para politikus yang memiliki banyak kepentingan.” Jika pemerintah diisi para negarawan, mereka akan berusaha menegakkan hukum, kata Nurcholish. “Namun, kenyataannya mereka tunduk kepada kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas,” katanya.

Sumber: satuharapan.com

Iklan

Ijin Sekolah PIUS Kota Tegal Terancam Dibekukan


Ijin operasional sekolah dari tingkat TK sampai SLTA Pius dibawah naungan Yayasan Asti Dharma, Kota Tegal, Jawa Tengah, terancam mendapat sanksi dibekukan. Pasalnya, dalam pengelolaan sekolah tersebut,
pihak yayasan dinilai telah melanggar aturan perundangan dengan tidak
menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut oleh siswanya.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo,
saat rapat kerja dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan DinasPendidikan Kota Tegal, Kamis 2 Mei 2013.

“Kami mendesak Pemkot Tegal untuk tegas memberikan sanksi dengan membekukan ijin operasional pengelolaan sekolah di bawah naungan yayasan Asti Dharma
jika tetap tak mengindahkan aturan perundangan karena menolak menyediakan tenaga guru agama yang sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya,” kata Wasmad.

Wasmad mengatakan, sudah banyak aduan warga terkait sekolah Pius yang tidak menyediakan tenaga pendidik studi agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didiknya. Sedangkan di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan PadaSekolah, penyediaan tenaga pengajar agama, wajib
dilakukan pengelola sekolah.

Menurut Wasmad, terkait hal tersebut pihak yayasan Asti Dharma sebagai
pengelola sekolah Pius Kota Tegal sudah mendapatkan teguran, baik secara lisan, administrasi hingga tertulis. Namun hingga saat ini, belum
direalisasikan. Oleh karena itu, Edi meminta Pemkot Tegal memberikan sanksi tegas berupa pembekuan ijin operasional sekolah, jika tidak bisa lagi dibina oleh Pemerintah. Edi berharap, Pemkot Tegal sudah ada rekomendasi atau putusan kepada sekolah Pius, paling cepat saat Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) tahun ajaran 2013/2014.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Harun Abdi
Manaf SH. Menurut Harun, sesuai data yang ada, jumlah siswa dari Tingkat
TK, SD, SMP, SMA hingga SMK Pius mencapai 1.431 orang. Dari jumlah
tersebut, 112 siswa beragama Islam, 604 siswa beragama Katholik, 617 siswa beragama Kristen, 81 siswa beragama Budha, 16 siswa beragama Konghucu dan 1 siswa beragama Hindu. Melihat banyaknya perbedaan agama yang dianut siswa, sekolah Pius wajib menyediakan tenaga pendidik agama sesuai agama yang
dianut siswa.

Namun jika pengelola sekolah Pius tidak mengindahkan aturan yang ada, maka Pemerintah bisa melaporkannya kebidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini sesuai hasil Konsultasi Komisi 1 DPRD Kota Tegal dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tetapi sebelum diajukan, aduan dilengkapi surat pernyataan dari orang tua siswa, sebagai penguatan secara hukum.

Hal ini dikarenakan, setiap siswa yang masuk kesekolah PIUS menandatangani Surat Pernyataan bermaterai yang menyebutkan bahwa orang tua tidak keberatan dengan pendidikan agama yang diterapkan sekolah PIUS.

Harun menambahkan, sebagai langkah antisipasi sebelum ada keputusan dari Pemkot Tegal maupun Kemenag RI, pihaknya menghimbau kepada orang tua siswa agar menyekolahkan anaknya di sekolah yang menyediakan pendidikan agama
sesuai agama yang dianut orang tua dan anak tersebut. Pemkot Tegal juga
harus menyiapkan solusi lain, yakni menampung siswa sekolah Pius kesekolah negeri atau swasta, jika sudah ada keputusan tetap dari Pemerintah.

Sementara Kepala Kemenag Kota Tegal, Nuril Anwar mengatakan teguran tertulis sudah diberikan kepada Yayasan Asti Dharma sebanyak 3 kali. Teguran pertama diberikan tanggal 22 Mei 2012, kemudian dilanjutkan Teguran kedua tanggal 13 Juni 2013 dan Teguran ketiga tanggal 27 Juni 2012.

Dalam teguran ini, Kemenag meminta Yayasan Asti Dharma menyiapkan tenaga pengajar/pendidik agama yang sesuai dengan agama yang dianut siswa. Teguran juga diberikan, karena yayasan melanggar PP Nomor 55 tahun 2007 dan Permenag Nomor 16 tahun 2010, khususnya di Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 1.

“Karena Kemenag sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali, maka kewenangan sepenuhnya diserahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan lebih lanjut,” katanya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tegal Johardi mengatakan Pemkot Tegal pernah melakukan koordinasi dengan Yayasan Asti Dharma. Menurut
Johardi, Yayasan tidak menyediakan tenaga pendidik agama selain agama
Khatolik karena menuruti aturan Persatuan Wali Gereja yang ditetapkan
melalui MNPK dan MPK Keuskupan wilayah Purwokerto.

Permasalahan ini, juga sudah dilaporkan keDinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor 420/046 tanggal 19 Juni 2012. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Yayasan Asti Dharma melanggar PP Nomor 55 tahun
2007 dan Permenag Nomor 16 tahun 2010, karena tidak menyediakan dan
memberikan pendidikan atau tenaga kependidikan agama sesuai agama yang dianut siswa didiknya.

“Terkait usulan DPRD, kami akan berkoordinasi dengan Kemenag Kota Tegal. Hasil koordinasi ini akan dijadikan rekomendasi kepada Walikota, untuk dilakukan langkah lebih lanjut,” tegas Johardi.

link sumber
http://www.panturanews.com/index.php/panturanews/cetakberita/8276
©PanturaNews.com

KABAR GEREJA DAMAI KRISTUS (KAMPUNG DURI)


Saya minta maaf belum bisa nulis di milist sehingga mungkin banyak yg msh bertanya bgmn situasi Kampung Duri, internetnya lg error, maka dengan ini saya sampaikan info bahwa situasi Gereja Damai Kristus saat ini sangat kondusif.

Dalam aksi kemarin (15 feb 2013=red) kami hanya mendengarkan dan menerima surat keberatan. Setelah itu mereka melanjutkan unjuk rasa ke balaikota, kantor gubernur, dan DPRD, lalu ke istana. Tidak terjadi dialog.

Setelah mereka pergi lalu kami dari Gereja Damai Kristus dikumpulkan bersama FKUB lalu mendengarkan arahan Wakapolres dan Kapolsek serta FKUB. Tak ada pelarangan melakukan peribadatan dan kegiatan. Semua bisa dilakukan seperti biasa. Lalu kami mengutarakan kronologi Gereja Damai Kristus setelah itu bubar. Kami menahan diri untuk tidak masuk dalam perdebatan karena pasti melelahkan dan tak ada gunanya. Sekarang kegiatan sudah kembali normal seperti sediakala.

Dengan info ini semoga menjadi jelas bahwa isu yang beredar tentang penyerangan dan penutupan adalah tidak benar.

Terimakasih atas dukungan doa dan perhatian yang datang dari mana2. Sungguh mengharukan dan menguatkan. Tuhan memberkati. Amin.

Rm. Widyo Lestari, MSC
Pastor Kepala Paroki Damai Kristus
Kampung Duri
(Milis APIK)

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli Tentang Ditetapkannya Rantinus Manalu Pr, dkk. Sebagai Tersangka


Keuskupan Sibolga

DEKANAT TAPANULI

Jl. A.I.S Nasution No. 27 Sibolga – 22513

_____________________________________

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli
Tentang Ditetapkannya Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr
Dan Denis Simalango Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Tapanuli Tengah

 

Pada tanggal 8 Februari 2013, bertempat di Guest House Santo Kristoforus, telah diadakan pertemuan para pastor se-Dekanat Tapanuli sekaitan dengan Kasus Pencemaran Nama Baik yang dituduhkan/disangkakan kepada Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, berdasarkan pengaduan Raja Bonaran Situmeang S.H., M.Hum., Bupati Tapanuli Tengah, pada tanggal 17 September 2012.

 

Selain para pastor paroki se-Dekanat Tapanuli, pertemuan itu juga dihadiri oleh: Vikaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Dominikus Doni Ola Pr, Sekretaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Blasius S. Yesse Pr, Ekonom Keuskupan Sibolga Pst. Aloysius Barut Pr, Biro Kerawam Pst. Paulus Posma Manalu Pr, Ketua Museum dan Staf Seminari Pst. Ando Gurning Pr, Ketua JPIC Ordo Kapusin Fr. Frans R. Zai OFMCap dan Ketua JPIC Keuskupan Sibolga Pst. Frederikus Dhay SVD.

 

Latar Belakang Masalah

 

Menurut penuturan Pastor Rantinus  Manalu dan Denis Simalango, alasan pemanggilan mereka ke Poldasu dan penetapan sebagai tersangka didasarkan pada Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli, tertanggal 8 September 2012. Beberapa poin dari Advertorial tersebut digunakan sebagai bukti bahwa ketiga Pejuang Kemanusiaan Tapanuli Tengah  itu telah melakukan tindakan pencemaran nama baik Pejabat Negara yakni Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, SH. M.Hum. Karena itu, ketiga Pejuang Kemanusiaan ini disangkakan telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal 310 jo pasal 311 jo pasal 92 KUHP.

 

Beberapa poin dari Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, dan yang kemudian digunakan oleh Bupati Tapanuli Tengah untuk melaporkan Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango,  ialah terutama tulisan pada bagian “Opini Kita”, yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

Bupati Raja Bonaran Situmeang ingkar atau tidak menepati janji kampanyenya.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga kuat telah memanfaatkan promosi jabatan, mutasi-mutasi para PNS di jajaran Pemkab Tapanuli Tengah dan pengangkatan pegawai tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi kesempatan ajang mengumpulkan uang untuk kekayaan diri secara melanggar hukum, karena jabatan dan mutasi pada umumnya ditentukan oleh besarnya jumlah uang yang diberikan bukan karena kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Pemalsuan data pegawai tenaga honorer yang diajukan menjadi CPNS.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga menerima uang (gratifikasi) dari berbagai pihak, yang disinyalir dipakai membiayai pesta-pesta rakyat, memperkaya diri termasuk membiayai kegiatan bakar ikan sepanjang 7,2 km dalam rangka Ulang Tahun ke-67 Tapanuli Tengah.
Bupati Raja Bonaran Situmeang melakukan pembohongan publik dan pembodohan kepada masyarakat atas informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD 2012 Pemkab Tapanuli Tengah. Dalam keterangannya di media ada 29 pembangunan di Tapanuli Tengah yang sedang berlangsung sekarang, Kenyataannya setelah Tim mencek ke lokasi proyek sesuai dengan pemberitaan, ditemukan tidak ada kegiatan apa-apa di lokasi, bahkan material pun tidak ditemukan di sana.
Bupati Raja Bonaran Situmeang disinyalir dalang kekisruhan yang ada di dalam lembaga DPRD Tapanuli Tengah, yang menyebabkan perpecahan di lembaga rakyat itu demi kepentingan kekuasaannya. Raja Bonaran tidak mau mengikuti Tatib DPRD yang syah untuk penyampaian LKPJ, yang sampai sekarang tetap cacat hukum. Akibatnya, tindakan ini tentu merugikan masyarakat Tapanuli Tengah karena telah menghambat pembangunan disebabkan oleh tidak cairnya dana APBD 2012. Tapi anehnya, dia tetap berkoar-koar kemana-mana Sintong Gultomlah (Anggta DPRD Tapanuli Tengah) yang menjadi sumber masalah.
Bupati Bonaran Situmeang melindungi oknum-oknum DPRD dari jerat hukum, yang diduga kuat terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan stempel Ketua DPRD Tapanuli Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati.
Bupati Raja Bonaran Situmeang mempertontonkan diri sebagai orang yang arogan, emosional, reaktif, suka hura-hura, tidak cinta damai (parbada) sehingga sebenarnya tidak pantas menjabat Bupati di Tapanuli Tengah yang cinta damai, rukun, sahata saoloan, dlsb yang merupakan ciri khas hidup masyarakat Tapanuli Tengah.
Banyak hal lainnya yang penting kita sampaikan. Nanti akan diberi kesempatan naik panggung kepada elemen-elemen masyarakat yang bergabung dalam GERAM ini untuk menyampaikan aspirasinya.
Poin-poin tersebut di atas hanya sebagian dari aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Karena itu, poin-poin tersebut di atas hanya bisa dimengerti dengan baik dan benar bila dibaca secara utuh.

 

Sikap Gereja Katolik Dekanat Tapanuli

 

Setelah mendengar penuturan Pastor Rantinus Manalu, Pr, dan Denis Simalango yang dibarengi dengan fakta-fakta yang mereka miliki, dan juga setelah membaca secara lengkap dan utuh Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, maka para pastor se-Dekanat Tapanuli yakin bahwa mereka berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip dasar dukungan para pastor se-Dekanat Tapanuli adalah bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum (Bonum Communae).

 

Karena perjuangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan panggilan yang didasarkan pada hati nurani yang jernih dan murni, maka dengan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menyatakan:

Memberikan dukungan penuh, baik moral maupun spiritual, terhadap upaya-upaya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mendukung dan mendorong Pastor Rantinus Manalu Pr, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango untuk meneruskan perjuangan membela kepentingan rakyat, terutama mereka yang tertindas karena ketidakadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Gereja Katolik Dekanat Tapanuli memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk meninjau ulang penetapan status Pastor Rantinus Manalu, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango sebagai tersangka, sebab apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini berlaku prinsip: Kepentingan rakyat merupakan Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex). Untuk itu,  Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menghimbau Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut kebenaran dari opini yang dimuat di dalam Advertorial koran lokal tersebut di atas sebab muatan dari hal-hal yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukan lagi merupakan rahasia sebab pernah diberitakan oleh media massa sebelumnya. Dengan demikian, muatan  dari poin-poin yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukanlah hal yang baru.
Seruan dan Ajakan

Gereja Katolik Dekanat Tapanuli mengajak seluruh komponen masyarakat Tapanuli Tengah, untuk memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, agar  mereka tetap teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi pembaharuan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dengan melihat dan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, marilah kita ambil bagian memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang agama, golongan dan status sosial.

Demikianlah pernyataan sikap dan dukungan ini disampaikan kepada publik.

Diterbitkan di: Sibolga, 8 Februari 2013

 

Atas Nama Para Pastor
dan Gereja Katolik se-Dekanat Tapanuli

 

 

P. Servasius Sihotang OFMCap
Dekanus Dekanat Tapanuli

P. Tarsisius Tambunan OFMCap
Sekretaris Dekanat Tapanuli

Tokoh Lintas Agama Adukan Kasus Blitar ke Ketua MK


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Adapun kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus. “Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. “Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga dikenal akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Hari, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka. Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda. Ketiadaan etiket baik dari enam sekolah Katolik untuk memenuhi peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

Persatuan dan kesatuan sudah semestinya menjadi prioritas setiap pihak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jika ini dikesampingkan maka keharmonisan yang sekarang terjalin pun akan terganggu dan bila sudah begini pembangunan negara dipastikan ikut kacau.

Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang hendak memaksakan kehendak di bangsa ini, ingatlah apa yang Anda lakukan sangatlah berbahaya !

Sumber :
http://www.jawaban.com/index.php/mobile/news/detail/id/90/news/130128185435.html

Legalitas Tempat Ibadah Gereja Damai Kristus di Duri Selatan


Perkenankan saya mengirim info ini. Mohon dukungan doa. Forum mesjid Duri Selatan memasalahkan legalitas tempat ibadah Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan Kecamatan Tambora Jak Bar yamg sudah ada sejak 1963 dan menjadi Paroki sejak 1987.

Kami mengajukan perubahan peruntukan dari SPd menjadi SSi tetapi justru diprotes oleh Forum. Persyaratan khusus sudah kami penuhi.

Forum akan unjuk rasa ke kelurahan Duri Selatan besok Kamis 17-1-’13. Kemungkinan Jumat unjuk rasa ke gereja paroki.

Saya sudah melapor ke FKUB baik DKI maupun JakBar. Sedang diupayakan agar tak melebar dan meluas. Ini bermula karena Kemenag JakBar mengutus penyuluh ke forum mesjid utk menanyakan kepada mereka soal setuju atau tidak setuju gereja Damai Kristus.

Padahal kami hanya minta rekomendasi dari Kemenag sebagai salah satu syarat ke walikota. Dari FKUB malah sudah clear.

Demikian info. Salam (rm Widyo MSC)
(Sumber: Milis APIK)

Penutupan Sekolah: Walikota Ancam 6 Sekolah Swasta


Sebanyak 6 sekolah swasta di kota Blitar, Jawa Timur terancam ditutup oleh pemerintah daerah karena menolak memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Walikota Blitar mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran.
6 sekolah swasta di kota Blitar yang diperingatkan oleh pemerintah kota Blitar karena tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain adalah SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Ke 6 sekolah tersebut tidak bersedia memberikan tambahan kurikulum atau pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Pihak sekolah beralasan, penerapan kurikulum yang diberlakukan sekolahnya bisa diterima siswa ataupun wali murid.

Sementara peringatan Walikota Blitar terkait SK No.8 tahun 2012 yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama.

Pemkot Blitar mewajibkan seluruh sekolah menjalankan kurikulum agama Islam hingga 19 Januari 2013, namun pihak sekolah masih menunggu hasil petunjuk dari pimpinan yayasan yang berada di Jakarta.

Kepala Seksi Madrasyah dan Pendidikan Agama Islam (kasi Mapenda) Kantor Kementrian Agama Kota Blitar Baharudin mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di kota Blitar sejak akhir tahun 2012. Namun, hingga kini ada 6 sekolah swasta yang tidak bersedia memberikan pelajaran tambahan bagi anak yang beragama Islam.

Pihak kantor Kementrian Agama sudah tiga kali memberi peringatan. Jika hingga batas waktu 19 Januari 2013, pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran, maka pemerintah akan mencabut ijin operasional 6 sekolah tersebut.

Rencananya ke 6 pengelola sekolah swasta ini akan menggelar rapat tertutup membahas ancaman penutupan sekolah mereka melibatkan para pengurus yayasan, komite, alumni serta wali murid. (Danu Sukendro/Sup)

(Sumber: indosiar.com, 15 Jan 2013)