Kesaksian tentang Pribadi Jokowi


Zhorro, begitulah dia menjuluki dirinya. Bukan ahli merangkai kata, tp dia telah berbagi cerita Kasih kpd 362.000 anggota facebook. Relawan JKW4P ini cerita ttg pengalaman selama 7 thn mendampingi Jokowi semasih di Solo. “Waktu itu ± pk 07.00 pagi, pak Jokowi sdh tiba dikantor, tapi kantor belum disapu oleh pak Slamet. Pak Slamet ini tukang bersih2 dikantor, tp saat itu dtg nya terlambat. Pak Jokowi tahu kantor yg belum bersih, belum disapu. Tanpa menyuruh anak buah, tahu2 beliau ambil sapu & disapulah kantornya tsb! Tak lama pak Slamet dtg, mukanya pucat krn diberi tahu temannya bhw yg nyapu kantor adlh pak Jokowi sendiri. “..Dari mana..jam segini baru dtg..?”, tanya Jokowi. Pak Slamet dg ketakutan jwb: “Anak saya sakit pak”. Jokowi hanya menjawab: “Yo wis…”. Selanjutnya tanpa banyak omong beliau ajak saya keluar kantor, ternyata diajak kerumah pak Slamet ber 3 dg supir. Spt ingin membuktikan kebenaran alasan pak Slamet….Ternyata benar, anak pak Slamet sakit panas sdh 5 hari. Tanpa banyak omong, anak itu digendong kemobil oleh pak Jokowi sendiri, kami bawa ke RS & saya disuruh pulang kekantor naik ojek, diminta menyampaikan kabar ke pak Slamet kalau anaknya dibawa ke RS. Apa yg terjadi? Waktu sy beri kabar tsb pak Slamet malah pingsan, begitu terharunya pak Slamet sampai jadi pingsan ………………. Kalau saat ingat kejadian itu sy selalu merinding, tak bisa menahan haru dan bangganya pada pak Jokowi. Dia memang bagian dari kita dan kita merasa bagian dari dia, sehingga bila ada yg “mencubit” dia , rasa sakit justru terjadi pada diri kita… Indonesia mencari Pelayan bukan Tiran ..

Awas, Politik Genderuwo (Sindhunata)


DI  perempatan sebuah kota terlihat dua baliho besar berjajar. Baliho itu bergambar lelaki dan perempuan, dandanannya mewah dan cantik.
Orang tahu, mereka sepasang suami-istri yang sama-sama nyaleg untuk Pemilu 2014. ”Mohon doa restu”, demikian tertulis pada baliho itu. Di mana-mana terlihat baliho atau poster caleg. Gambar-gambar caleg tak dikenal tiba-tiba muncul. Untuk meyakinkan dirinya, caleg mendompleng figur-figur terkenal. Maka di baliho-baliho atau poster-poster itu kecuali foto diri mereka terpampang foto Megawati atau SBY atau Hamengku Buwono IX atau Bung Karno. Gambar-gambar ini mengungkapkan, mereka sendiri tak seberapa yakin akan otoritasnya karena itu mereka perlu nunut otoritas.

Muncul sebutan sinis: caleg bonek (modal nekat), caleg waton maju (asal maju), caleg nyuwun pangestu (bermodal mohon doa restu), caleg ojo lali jape methe coblos sedulur dhewe (pedomannya jangan lupa cobloslah teman sendiri), dan lain-lain. Banyak orang yang potongan ataupun auranya tak meyakinkan, tapi tak rikuh mengenalkan diri sebagai caleg. ”Wong ingah-ingah ngono kok wani-wanine nyaleg yo? (Canggung dan wagu begitu kok berani nyaleg ya),” begitu komentar orang.

Para caleg itu nyaris tak punya otoritas politik yang diharapkan masyarakat. Otoritas adalah fundamental bagi politik. Di zaman modern yang amat kompleks, memperoleh otoritas di bidang mana pun, apalagi politik, sesungguhnya bukan hal mudah. Otoritas adalah prasyarat bagi kepemimpinan. Tak mungkin pemimpin menjalankan tugasnya bila tak punya otoritas. Dalam hal ini otoritas adalah semacam inteligensi sosial yang mampu menyelesaikan dan mendamaikan pelbagai tuntutan sosial yang saling bertentangan. Ini mengandaikan, orang yang berotoritas sekaligus harus punya kematangan dan keterampilan psikologis untuk berempati dengan kepentingan yang berseberangan dengan kepentingan dirinya.

Bagi kebanyakan orang, melihat keutamaan lawan bukanlah hal mudah. Biasanya orang hanya melihat apa yang negatif pada lawannya. Lain dengan orang yang punya otoritas, apalagi otoritas politik. Ia dengan mudah melihat keutamaan lawan, mengakuinya, dan mempersatukan keutamaan yang ada untuk meraih tujuan bersama. Selain itu, otoritas juga mensyaratkan, orang mampu berpikir dalam kedalaman dan keluasan, bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Kemudian ia mesti mampu mengoperasionalkan semuanya dalam kebijaksanaan dan langkah konkret. Karena itu, otoritas juga menuntut keterampilan-keterampilan praktis, seperti kemampuan organisasi, koordinasi, dan manajemen.

Mudah pecah
Dalam khazanah filsafat politik, otoritas diletakkan tidak dalam apa yang disebut die Politik, tapi dalam das Politische. Die Politik adalah politik praktis sehari-hari, sedangkan das Politische adalah politik sampai ke dasar-dasarnya. Das Politische bisa disebut fundamen yang memungkinkan politik bisa berjalan. Namun, sering die Politik atau politik harian dan das Politische atau fundamen politik saling bertentangan. Sebab, tak jarang politik harian terjerumus ke omong kosong, kebohongan, janji palsu, pendangkalan masalah, dan konsensus asal-asalan. Adapun fundamen politik menghendaki kejujuran, ketulusan, kebenaran, pendalaman masalah, dan pencapaian konsensus lewat pengambilan keputusan bermartabat.

Fundamen politik itu tak pernah bisa direduksi melulu menjadi politik. Langkah politik pemerintah sebijak apa pun tetap belum bisa mengungkapkan secara memadai nilai-nilai yang terkandung dalam fundamen politik. Fundamen politik misalnya mengakui pertentangan antara kawan dan lawan sebagai fakta abadi. Tetapi, diakui sebagai nilai yang abadi pula bahwa manusia bisa menyelesaikan dan mempersatukan pertentangan itu. Politik yang mengingkari fakta dan nilai ini akan mengingkari fundamennya. Politik harus menerima dan menyelesaikan pertentangan kawan dan lawan, tapi disertai kesadaran bahwa politik takkan pernah bisa menyelesaikan masalah itu sampai tuntas. Menerima pertentangan sebagai fakta dan menyelesaikannya tanpa putus asa walau sadar penyelesaian takkan pernah bisa setuntas-tuntasnya, itulah salah satu fundamen politik demokrasi.

Fundamen politik macam itu lain dengan politik dangkal-dangkalan yang mendoktrinkan bahwa kesatuan itu ada sejak semula karena itu kesatuan mudah diusahakan. Bagi fundamen politik, bukan kesatuan, melainkan perbedaan dan pertentanganlah yang ada sebagai awal. Penerimaan akan perbedaan inilah dasar riil bagi politik sehingga politik dimungkinkan untuk mengusahakan kesatuan secara riil pula. Intelektual Perancis, Oliver Marchart, mengatakan, demokrasi bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang akan selalu datang. Karena itu, dengan demokrasi, kita harus selalu berani memulai hal baru dengan gairah, betapapun sulit dan perihnya. Karena itu, jalan menuju demokrasi sangatlah panjang. Di Eropa pun pada awalnya tiada demokrasi. Yang ada kekuasaan otoriter. Di Inggris, baru dengan lahirnya Magna Charta 1215, kekuasaan absolut para raja dibatasi. Di Jerman, tahun 1517 Martin Luther menyerang kekuasaan tanpa batas hierarki gereja. Inilah saat benih kebebasan ditaburkan. Baru pada abad-abad berikutnya lahir pikiran-pikiran baru, yang mengakhiri hak istimewa individu karena garis keturunan, baik di bidang sosial maupun politik, dan dari sinilah lahir demokrasi.

Di Perancis, Revolusi 1789 menumbangkan monarki absolut. Toh baru seratus tahun kemudian muncul demokrasi yang relatif stabil. Demokrasi itu pun sempat diguncang dengan pelbagai cobaan dan gangguan: pemberontakan dan rezim teroris Robespierres, penumpasan perlawanan para petani di Perancis wilayah barat, munculnya dua kekaisaran yang saling berselisih dan menyeret seluruh Eropa dalam konflik dan peperangan, yang menghancurkan rakyatnya sendiri (Die Zeit, 11/7/2013). Di Cile, jalan menuju demokrasi juga harus didahului dengan tahun-tahun kelam di bawah rezim diktator Augusto Pinochet. Hal sama dialami Indonesia. Sebelum merekah reformasi 1998, 30 tahun kita hidup di bawah rezim Orba yang menindas kebebasan dan memakan sekian banyak korban.

Stres sosial
Demokrasi memang nilai yang mahal. Dan, demokrasi itu sangatlah rawan. Tak ada hal yang demikian mudah pecah seperti demokrasi. Sekali demokrasi itu pecah, suatu bangsa bisa diporakporandakan oleh kekacauan. Jalan termudah mengatasi kekacauan itu adalah otoriterisme atau diktatorisme, yang di mana-mana sudah terbukti senang menindas dan meneguk darah rakyat sendiri. Kita pun pernah mengalami itu. Betapapun rawannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling tulus dan jujur karena hanya demokrasilah tempat di mana rakyat diakui martabatnya dan bisa menuntut hak dan menyalurkan aspirasinya.

Karena itu, betapapun sulitnya, demokrasi harus tetap diperjuangkan. Dan, seperti terlihat di atas, tidaklah memadai jika kita memperjuangkan demokrasi hanya lewat die Politik, tanpa das Politische atau fundamen politik itu sendiri. Pada bangsa Indonesia, das Politische itu kiranya sudah dilihat secara intuitif dan dirumuskan dengan jelas, yakni empat pilar hidup berbangsa: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Seperti das Politische lain, empat pilar hidup berbangsa tak bisa diperjuangkan dengan tergesa-gesa, apalagi di tengah pertentangan dan perbedaan yang takkan pernah tuntas terdamaikan. Perlu kesabaran dan napas panjang memperjuangkannya.

Das Politische itu melingkupi otoritas. Dan, hanya dengan otoritas, bukan melulu dengan politik praktis, das Politische bisa dihidupkan dan dijalankan. Empat pilar hidup berbangsa kita terkulai lemah dan nyaris lumpuh, mungkin karena politikus-politikus kita sangat tidak mempunyai otoritas dalam lingkup das Politische itu. Politikus kita, lebih-lebih anggota DPR, hanya pintar bermain dalam ranah die Politik, hingga mereka menjalankan tugasnya dengan dangkal, mengobral janji kosong, berbohong, dan membuat politik jadi politik uang. ”Otoritas yang palsu membuat masyarakat stres dan sakit. Dan, di antara segala stres, stres sosial adalah yang paling jelek,” begitu dikatakan Andreas Meyer-Lindenberg, Direktur Pusat Kesehatan Jiwa Manusia, di Mannheim.

Karena tiadanya otoritas berlingkup das Politische, kita juga mengalami pelbagai stres sosial tak tertanggungkan. Kekerasan, kriminalitas, dan pembunuhan, bahkan di kalangan remaja, seakan sudah jadi hidup harian kita. Hidup sosial kita jadi tidak nyaman. Belum lagi rasa tidak aman sosial karena keretakan sosial dan agama yang disebabkan miskinnya otoritas politikus kita dalam mengatasi gerakan kelompok yang mengancam fundamen politik kebinekaan dan kesatuan bangsa.

”Nggege mangsa”
Otoritas itu tidak datang dengan sendirinya dan tiba-tiba. Dalam rangka politik, apalagi berkenaan dengan fundamennya yang terdalam, otoritas itu sesungguhnya semacam kepercayaan. Artinya, otoritas itu bisa terjadi karena orang percaya akan pribadi yang memiliki otoritas itu, dan kemudian mengakuinya. Jadi, otoritas itu relasional. Maka tak mungkinlah otoritas itu dibeli dengan uang atau diobralkan hanya dengan kampanye politik. Untuk meraih otoritas itu, dibutuhkan waktu yang harus dilewati dengan penuh kesabaran dalam membangun kepercayaan dan pengakuan. Seperti demokrasi, otoritas juga perlu waktu dan kesabaran. Dalam hal ini benar jika orang berkata: ”Kesabaran juga keutamaan demokrasi.” Jika demikian benar pula dikatakan, kesabaran juga salah satu das Politische dari demokrasi. Maka demokrasi bukan lagi sekadar politik, melainkan juga perihal yang menyangkut kehakikatan, kebudayaan, dan spiritualitas manusia, yang dalam hal ini adalah kesabaran.

Khazanah kebudayaan Jawa punya ajaran yang dalam tentang kesabaran ini, yakni ojo duwe watak nggege mangsa. Banyak hal di dunia ini tak bisa di-gege mangsa, termasuk kuasa. Kuasa iku ora bisa digege, kuasa itu tidak bisa di-age-age, dimiliki dengan cepat dan tergesa-gesa. Masuk akal, karena kuasa, apalagi dalam arti otoritas, tak tergantung melulu pada kita yang ingin memilikinya, tapi tergantung kepercayaan, pengakuan orang lain terhadap kita, dan relasi mereka dengan kita. Otoritas dalam paham Jawa harus diraih perlahan-lahan. Orang yang ingin meraihnya harus sanggup melewatkan waktunya dengan sabar, menyucikan diri hingga pikirannya wening, bening, dan sanggup mengingkari kepentingan dirinya demi orang lain yang nanti harus dilayaninya. Otoritas mengandaikan askese dan pengorbanan tiada mudah.

Pemilu 2014 sudah di ambang mata. Pemilu kali ini pun tampaknya dibayang-bayangi defisit otoritas. Caleg-caleg tak menunjukkan diri punya kualitas berotoritas. Banyak pula yang kelihatan tak menawarkan apa-apa kecuali citra. Maklum sebagian besar caleg nggege mangsa. Petuah Jawa, orang nggege mangsa biasanya pikirannya tak penuh, tak bisa bening, gampang kacau, orangnya tak pedulian dan tak berempati, akalnya menyimpang ke sana kemari, gampang terkena godaan, tak punya kemantapan, orang yang tak bisa dipercaya dan memang tak bisa dipercaya. Rincian watak nggege mangsa yang ditampakkan terang-terangan oleh banyak anggota DPR periode 2019-2014 akan nongol kembali karena 90 persen mereka mencalonkan diri lagi.

Dalam suatu pentas dagelan, pelawak Marwoto Kawer pernah berkisah: dulu anak-anak kecil sering ditakut-takuti, jangan kamu dekat-dekat ke pohon-pohon yang rindang karena di sana ada genderuwo. Kalau dekat-dekat ke pohon-pohon itu, kamu bisa digondol genderuwo. Sekarang pohon-pohon itu malah banyak dipasangi dan dipenuhi gambar-gambar para caleg. ”Kok, berani-beraninya, ya, mereka tinggal di pohon-pohon itu? Mereka itu siapa, ya? Jangan-jangan mereka juga genderuwo,” kata Marwoto, yang disambut riuh tawa para penonton.

Mungkin saja memang, karena miskin akan otoritas yang dibutuhkan oleh demokrasi, caleg-caleg yang nggege mangsa itu bakal menjadi ”genderuwo politik”, yang menggelisahkan dan menakutkan masyarakat. Kita patut takut pada ”politik genderuwo” itu karena politik itu pasti akan menyebabkan stres sosial, stres yang terjelek dari segala stres. Karena ulah mereka yang kurang berotoritas politik ini bisa-bisa bangsa ini dibawa pada depresi sosial yang sulit disembuhkan. Dan, bolehlah kita ingat bahwa mereka-mereka yang kurang berkualitas dalam otoritas tapi berkuasa biasanya cenderung otoriter dan bisa menjerumuskan bangsa ke dalam otoriterisme. Bahaya otoriterisme karena lemahnya otoritas demokrasi itulah ”genderuwo politik” yang paling harus kita takuti. Maka, kita mesti ekstra kritis dan waspada kepada para ”genderuwo politik” itu jika mereka berkuasa nanti.

Sindhunata, Wartawan; Pemimpin Redaksi Majalah Basis, Yogyakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005515227

Hidupkan Kembali Karakter Bangsa


Bangsa Indonesia harus kembali mengembangkan nilai-nilai ideal Pancasila sebagai karakter bangsa. Untuk itu, penyelenggara negara dan warga mesti menyosialisasikan dasar negara secara lebih kreatif sehingga menghasilkan pikiran, sikap, dan tindakan sesuai kelima sila itu.

Ketua Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila (UP) Yudi Latif menyampaikan seruan itu dalam orasi ilmiah ”Karakter Pancasila sebagai Dasar Kemajuan Bangsa” pada Wisuda UP di Jakarta, Kamis (2/5). Hadir dalam acara itu, antara lain, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Siswono Yudo Husodo dan Rektor UP Edie Toet Hendratno.

Kemarin, 2 Mei, merupakan Hari Pendidikan Nasional, yang mengingatkan bahwa bangsa harus lebih baik, terutama dalam pembentukan karakter manusia yang membawa ke peradaban bangsa yang kuat dan maju.

Yudi Latif menjelaskan, setiap bangsa harus memiliki karakter atau cetakan dasar kepribadian yang tumbuh dari pengalaman bersama. Bagi bangsa Indonesia, karakter itu bertumpu pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Prinsip dasar kelima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, adalah pandangan dunia yang visioner dan tahan banting.

Namun, nilai-nilai itu sekarang terabaikan. Karena itu, kita harus kembali mencetak nilai-nilai ideal itu menjadi karakter kebangsaan dengan mendalami, meyakini, dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Secara terpisah, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Mudji Sutrisno, mengungkapkan, nilai-nilai Pancasila memang semakin hilang akibat tidak ada penegakan hukum dan keteladanan dari para pemimpin.

Elite politik terseret arus materialisme dan pencitraan semu yang menggerus semangat gotong royong, integritas, dan perjuangan untuk rakyat. Mereka mengeluarkan dana besar untuk meraih jabatan sehingga kemudian berusaha mengembalikan modal saat berkuasa.

”Terjebak dalam ideologi pragmatis, elite politik mengambil Pancasila untuk kepentingan politik. Mereka berpidato tentang Pancasila, tetapi penghayatan nol besar. Lain mulut, lain hati, lain penghayatan. Ini memicu kemunafikan besar-besaran,” katanya.

Pengajar sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, menilai, Pancasila sekarang menjadi penanda yang mengambang. Berbagai kekuatan politik berusaha mendefinisikan kelima sila sesuai ideologi dan kepentingan masing-masing, seperti menekankan aspek keagamaan atau persatuan saja sambil melupakan aspek-aspek lain. Pancasila diterima secara legal-formal oleh semua lembaga, tetapi tidak ada politik kebudayaan berdasarkan sila-sila itu.

”Kondisi itu mengakibatkan demokrasi kita berkembang, tetapi tidak disokong politik kewargaan yang didasari rasa memiliki dan kebersamaan antarwarga. Politik identitas mencuat di mana-mana, tidak ada keadaban publik dan mayoritas menekan minoritas,” katanya.

Untuk memperbaiki keadaan, ujar Robertus, negara harus membangun politik kewargaan lewat penegakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga. Selain itu, kembangkan pula politik kewarganegaraan baru yang disokong oleh masyarakat dengan memahami Pancasila secara mandiri.

Mudji menegaskan, elite politik diharapkan kembali mendalami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai watak. Dengan demikian, mereka bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Kembangkan juga kearifan lokal sesuai dengan dasar negara.

Maka, kata Yudi, diperlukan sosialisasi Pancasila secara lebih kreatif dan menyeluruh dalam pemikiran, penjiwaan, dan tindakan. Kelima sila itu harus diamalkan dengan dasar ketaatan pada hukum, kesusilaan, keagamaan, dan kodrat hidup bersama.

”Kuncinya, para penyelenggara negara dan warga harus serius menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik berdasarkan Pancasila. Kekayaan alam harus memberi kemakmuran, kekayaan budaya jadi sumber kemajuan, dan keberagaman memberi landasan hidup rukun,” katanya.

Pancasila jangan hanya menjadi retorika, tetapi juga dasar falsafah negara, wacana ilmiah, dasar produk perundangan, dan berkaitan dengan kenyataan. ”Jadikan Pancasila sebagai karya, kebanggaan, dan komitmen bersama,” kata Yudi, yang juga menjadi Direktur Reform Institute.

Siswono Yudo Husodo mengingatkan, menghidupkan Pancasila sebagai karakter bangsa sangat mendesak di tengah ancaman kemerosotan moral, etika, dan integritas di negeri ini. Penyimpangan meluas di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Layanan terbengkalai

Sampai tahun 2010, Presiden telah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan bupati, wali kota, dan gubernur karena terkait korupsi, 40 persen di antaranya telah dipidana. Ada menteri, pemimpin partai, dan lebih dari 100 anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus korupsi. ”Sebagian elite politik tidak menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan umum, tetapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini membuat layanan publik terbengkalai,” katanya.

Mudji juga mengungkapkan, karakter bangsa merupakan watak khusus bangsa yang memiliki sikap kerja keras, mensyukuri hidup dalam religiositas, jujur dan tulus, serta bersikap toleran pada perbedaan dan kemajemukan karena setiap orang memiliki harkat dan martabat.

Karakter bangsa, lanjut Mudji, dapat ditumbuhkan melalui proses internalisasi dalam budaya di masyarakat. Misalnya, melalui keteladanan tokoh, cerita-cerita kearifan lokal, dan melalui media komunikasi, seperti film.

Mudji menambahkan, kearifan lokal sebenarnya mengajarkan banyak nilai karakter bangsa. Misalnya, peribahasa ”tak ada rotan, akar pun jadi”. Peribahasa itu memiliki makna atau mengajarkan sikap untuk selalu kreatif dan kerja keras. Persoalannya, ketika diajarkan di sekolah-sekolah, peribahasa seperti itu cenderung hanya menjadi hafalan dan kurang diinternalisasikan dan diterapkan.

Terkait keteladanan, lanjut Mudji, keteladanan tokoh, apalagi tokoh pejabat publik, sudah tidak memberikan inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa. ”Lihat saja caleg-caleg, politisi, dan pejabat publik. Semua sudah sibuk mempertahankan kekuasaan,” katanya. Sayangnya, dalam mempertahankan dan mencari kekuasaan, kekuatan uang menjadi sangat dominan dan berpengaruh.

Karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh yang mampu memberikan keteladanan dalam menumbuhkan karakter bangsa. ”Contoh konkret atau keteladanan tokoh itu melebihi semua teori,” kata Mudji.

Menurut Mudji, Bung Karno berupaya membangun karakter bangsa. Misalnya, dengan menekankan kemandirian dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dan berdaulat dalam politik. Bung Karno juga menekankan pembangunan nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Namun, semangat kebangsaan serta penghargaan terhadap kemajemukan dan kebhinekaan semakin luntur. (Kompas cetak, 3 Mei 2013)

Menyukai yang Anda Miliki Sekarang


Mari belajar untuk menghidupi hidup demi perbaikan diri kita.

Yang indah hanya sementara, yang abadi adalah kenangan, yang ikhlas hanya dari hati, yang tulus hanya dari sanubari, tidak mudah mencari yang hilang, tidak mudah mengejar impian, namun yang lebih susah mempertahankan yang sudah ada. Karena walaupun tergenggam bisa terlepas juga
ingatlah pada pεpatah, “Jika kamu tidak mεmiliki apa yang kamu sukai, maka sukailah apa yang kamu miliki saat ini”

Mari belajar menerima apa adanya dan berpikir positif…. Rumah mεwah bagai istana, harta benda yang tak terhitung, kedudukan, dan jabatan yang luar biasa, namun.. Ketika nafas terakhir tiba, sebatang jarum pun tak bisa dibawa pergi.  Sehelai benang pun tak bisa dimiliki. Apalagi yang mau diperebutkan.

Apalagi yang mau disombongkan? Maka jalanilah hidup ini dengan keinsafan nurani, Jangan terlalu perhitungan. Jangan hanya mau menang sendiri.  Jangan suka sakiti sesama apalagi terhadap mereka yang berjasa bagi kita. Belajarlah, tiada hari tanpa kasih. Selalu berlapang dada dan mengalah.  Hidup ceria, bebas leluasa… Tak ada yang tak bisa di ikhlaskan… Tak ada sakit hati yang tak bisa dimaafkan. Tak ada dendam yang tak bisa terhapus..

Jalanilah hidup ini dεngan sεgala sifat positif yang kita miliki….  Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia keruh.Jika hari seputih awan jangan biarkan ia mendung. Jika hari seindah bulan, hiasi dia dengan kasih sayang.

(NN-BBM)

Politik (dalam filsafat)


Inggris: politics; dari Yunani politikos (menyangkut warga negara). Polites (seorang warga negara), polis (kota, negara). Politeia (kewargaan).

Beberapa Pengertian

  1. Apa yang berhubungan dengan pemerintahan.
  2. Perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan negara.
  3. Bidang studi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.
  4. Aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi  antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.

Menurut Aristoteles

Aristoteles menulis suatu risalah yang berjudul  Politeia, yang judulnya sudah diterjemahkan sebagai Politik (politics). Politik bagi Aristoteles merupakan cabang pengetahuan praktis. Politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (negara-kota). Kecenderungan  alamiah dari manusia ialah membentuk  kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai kelompok. Maksud (tujuan, sasaran) politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya: untuk mencapai eudaimonia, kesejahteraan yang sangat penting bagi setiap orang.

(sumber: Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002) 

 

HIDUP bukanlah sebuah DVD PLAYER


Seorang pria membawa pulang truk baru kebanggaannya,
Lalu ia meninggalkan truk tsb sejenak untuk melakukan kegiatan lain.

Anak lelakinya yg berumur 3 tahun sangat gembira melihat ada truk baru,
ia memukul-mukulkan palu ke truk baru tsb, akibatnya truk baru penyok dan catnya tergores.

Pria tersebut berlari menghampiri anaknya dan memukulnya, memukul tangan anaknya dgn palu sebagai hukuman.

Setelah sang ayah tenang kembali, dia segera membawa anaknya ke RS.

Walau dokter telah mencoba segala usaha untuk menyelamatkan jari-jari anak yg hancur, tapi ia tetap gagal.

Akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan amputasi semua jari pada kedua tangan anak kecil tsb.

Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasi dan jarinya telah tidak ada dan dibungkus perban, dengan polos ia berkata, “Papa, aku minta maaf tentang trukmu.”

Kemudian, ia bertanya,
“tetapi kapan jari- jariku akan tumbuh kembali?”

Ayahnya pulang ke rumah dan melakukan bunuh diri.

Pesan Moral:
Berpikirlah dahulu sebelum kau kehilangan kesabaran kepada seseorang yg kau cintai.

Truk dapat diperbaiki, tapi tulang yg hancur dan hati yg disakiti seringkali tidak dpt diperbaiki.

Terlalu sering anda gagal untuk membedakan antara orang dan perbuatannya, Anda seringkali lupa bahwa mengampuni lebih besar daripada membalas dendam.

Orang dapat berbuat salah,
tapi tindakan yg anda ambil dalam kemarahan akan menghantui anda selamanya.

Tahan, tunda dan pikirkan sebelum mengambil tindakan. Belajarlah Mengampuni, Melupakan dan Mengasihi satu dgn lainnya.

“HIDUP bukanlah sebuah DVD PLAYER, yg dapat di backward & Forward. HIDUP hanya ada tombol PLAY & STOP saja, jangan sampai anda melakukan kesalahan yg dapat membayangi kehidupan anda kelak!!”
(NN)

Kebohongan


Kebohongan (seri: kamus filsafat)

Bahasa Inggrisnya, lie

Kebohongan ialah suatu afirmasi yang tidak benar, yang dilakukan secara sadar. Dan lazimnya afirmasi tersebut mengakibatkan sesama tertipu.  Pada prinsipnya semua bentuk kebohongan tidak dibiarkan, sebab merintangi kejujuran  dan kesetiaan kepada komunitas.

Hipokrisi (kemunafikan) atau pura-pura menjadi sesuatu  yang bukan dengan sendirinya sama dengan suatu kebohongan.

Reservasi  mental secara ketat (reservatio stricte mentalis). Ini berarti bahwa  suatu pernyataan yang keliru secara harafiah dibatasi pada suatu arti yang benar. Tetapi arti yang benar ini tidak diungkapkan dengan bentuk kelihatan apa pun.

Ekuivokasi bukan suatu kebohongan. Sebab ia mengandung baik arti yang benar maupun keliru selaras dengan penggunaan verbal umum.

Demikian pula halnya dengan reservasi mental secara luas (reservatio late mentalis). Di sini arti yang benar tidakterbukti (nyata) berdasarkan penggunaan bahasa. Tetapi arti yang benar itu dapat ditangkap berdasarkan situasi tertentu. Dalam kedua bentuk tersebut kebenaran diungkapkan meskipun kebenaran itu kabur. Akibat langsung ialah bahwa si pendengar tetap berada dalam kegelapan. Kedua bentuk ucapan dapat digunakan, bukan kapan saja seseorang merasa menyukainya (karena ini akan mempunyai konsekuensi kebohongan). Tetapi kedua bentuk ucapan ini dioakai untuk melindungi rahasia yang sah. Ini dianggap benar khususnya bilamana akan ada bahaya dengan menyingkapkan rahasia-rahasia. Dalam hal ini seseorang  berusaha tetap diam atau menghindari pertanyaan seluruhnya. Karena itu, kebohongan bukan merupakan suatu cara alami yang dapat digunakan untuk melindungi rahasia-rahasia yang penting. Maka pembedaan yang diajukan oleh Grotius dan lain-lain antara suatu kebohongan (penipuan yang tidak dibenarkan) dan falsiloquium (penipuan yang dibenarkan) tidak dapat dipertahankan dan bertentangan dengan kebajikan kejujuran (truthfulness).

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002)