Kata Menteri Agama, Tak Ada Diskriminasi Kelompok Minoritas


Menteri Agama Suryadharma Ali membantah jika pemerintah melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, khususnya dalam pembangunan tempat ibadah. Tidak hanya umat agama minoritas, menurut Suryadharma, yang mayoritas juga mengalami hal sama.
Hal itu dikatakan Suryadharma saat jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma menanggapi media yang terus menyoroti terhambatnya pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor, HKBP di Filadelfia di Bekasi, dan tempat ibadah kelompok minoritas lainnya.

Menurut Suryadharma, masalah pembangunan gereja hanya terkait izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga jangan ditarik ke ranah agama. Ia mengatakan, tidak hanya pembangunan gereja yang terhambat akibat IMB, tetapi juga pembangunan masjid.

Ketua Umum PPP itu memberi contoh pembangunan masjid di Jakarta oleh Djan Faridz sewaktu kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke. Padahal, kata dia, waktu itu Djan Faridz masih menjabat Ketua Nahdlatul Ulama wilayah DKI Jakarta. Foke juga mantan Ketua NU Jakarta.
Selain sama-sama umat Islam dan NU, kata dia, Djan dan Foke juga Betawi. Tetapi, masjid yang akan dibangun Djan Faridz tidak dapat IMB karena persyaratan mendapat IMB belum bisa dilengkapi.

“Masalah ini tidak ada yang angkat,” katanya.

Suryadharma lalu mengutip data lama milik Litbang Kemenag, yakni dari tahun 1977 sampai 2004, pertumbuhan masjid di Indonesia hanya 64 persen. Adapun rumah ibadah umat Kristen sebesar 131 persen, Katolik 152 persen, Hindu 475 persen, dan Buddha 368 persen.
“Ada pandangan bahwa umat mayoritas menghambat pembangunan rumah ibadah minoritas. Dilihat data ini tuduhan itu sama sekali tidak terbukti,” kata dia.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Menag: Kebebasan Beragama Juga Diatur oleh Negara


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Indonesia tak mengenal kebebasan beragama yang absolut. Pemerintah tetap harus mengatur kehidupan beragama. Menurut Suryadharma, mereka yang berpegang pada kebebasan absolut tidak menghendaki keberadaan negara.

“Kalau saya mengambil paham kebebasan yang teratur. Kalau absolut, mereka menghendaki kebebasan tanpa aturan. Itu berarti paham yang tidak menghendaki adanya negara karena salah satu fungsi negara yaitu mengatur,” kata Suryadharma saat jumpa pers di kantor Kementerian Agama, Selasa (9/7/2013).

Jumpa pers digelar untuk menjawab berbagai hal mengenai kehidupan umat beragama di Indonesia, terutama soal konflik yang berlarut-larut, seperti masalah Ahmadiyah, pembangunan Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, serta masalah lain.

Suryadharma menambahkan, negara wajib melindungi agama sesuai prinsip-prinsipnya. Hanya saja, menurutnya, ada prinsip-prinsip di dalam setiap agama yang tidak boleh dilanggar oleh kelompok lainnya. Terkait soal Ahmadiyah, Ketua Umum PPP ini masih berpendapat bahwa kelompok ini tidak bisa mengaku bagian dari Islam karena memiliki kitab suci yang berbeda.

“Kalau keluar dari prinsip lalu dibela hak asasinya, pertanyaannya, mereka yang berada di prinsip itu, yang mayoritas, terganggu dengan paham di luar prinsip agama itu, apakah hak asasi mereka diabaikan? Jadi tolong supaya kita bisa memaknai makna kebebasan,” tandasnya.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Akil: Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat


Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengatasi konflik beragama di beberapa daerah sebelum menjadi masif dan merembet ke daerah lain.

”(Konflik di) Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, itu belum selesai. Dikhawatirkan bisa merembet ke Sumatera dan lainnya,” ungkap Akil dalam pertemuan dengan keluarga besar Wahid Institute, di Gedung MK, Rabu (29/5). Hadir dalam pertemuan itu Yenny Wahid.

Sebagai lembaga negara yang menegakkan konstitusi, kata Akil, salah satu perhatian MK dalam perspektif kenegaraan adalah melindungi warga negara, terutama minoritas. Ia mengakui, salah satu problem bangsa saat ini adalah melindungi kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan khususnya minoritas. Akil mencontohkan kasus Ahmadiyah yang terusir dari tempat tinggalnya dan tidak bisa kembali dan tinggal secara damai.

Menurut Akil, problem-problem terkait kebebasan berkeyakinan saat ini agak kurang terselesaikan selain konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. MK bekerja sama dengan Wahid Institute menyosialisasikan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan lewat penerbitan buku.

Terkait World Statesman Award dari dari The Appeal of Conscience Foundation, New York, Amerika Serikat, yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yenny berharap hal itu jadi cambuk dan pengingat bagi seluruh pemangku kekuasaan negara untuk mengedepankan sikap toleran dan melindungi minoritas.

”Tidak ada hal yang sempurna memang, tetapi kalau sampai menimbulkan gejolak tentu harus disikapi sangat serius. Kita berharap Presiden memanfaatkan momen ini untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk melebihi dari retorika. Tapi, juga mengawasi langsung kinerja aparatnya, terutama aparat keamanan di tingkat lokal,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif berharap, jika penghargaan diterima harus memicu tindakan lebih tegas mencegah konflik agama, khususnya terkait perlindungan atas kelompok-kelompok minoritas.

Direktur Komunikasi www. change.org Arief Aziz mengungkapkan, hingga Rabu siang, 8.100 orang menandatangani petisi penolakan atas rencana pemberian ”World Statesman Award” untuk Presiden SBY. Petisi digalang lewat http://www.change.org/natoSBY. (ANA/IAM)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)

Menteri Suryadharma: GKI Yasmin Hanya Soal Izin


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, bukan masalah antar-umat beragama. Menurut dia, persoalan GKI Yasmin murni perizinan yang belum selesai. “Masyarakat jangan bawa masalah ini ke ranah agama karena sebenarnya masalah perizinan belum terselesaikan,” kata Suryadharma di Kupang, Selasa, 28 Mei 2013.

Menurut dia, izin pembangunan tempat ibadah tak hanya dialami umat Kristen, namun selalu dipersoalkan karena mendapat perhatian media. Karena itu, dia meminta pengurus GKI Yasmin segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Bogor. “Saya minta panitia pembangunan gereja selesaikan dulu masalah perizinan dengan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat,” kata dia.

Dia mengaku heran dengan sikap panitia pembangunan GKI Yasmin yang menolak tawaran tanah pengganti dari Wali Kota Bogor. Padahal, menurut Suryadharma, lokasi baru itu cukup strategis dan bagus dari sisi ekonomi.

Suryadharma melarang panitia pembangunan gereja membawa masalah itu ke ranah agama, tetapi menyarankan ke ranah hukum. “Silakan saja jika mereka membawanya ke ranah hukum. Itu hak mereka,” katanya.

Dia meminta tokoh-tokoh kristiani tak menganggap pembangunan gereja dihambat. Sebab, banyak pembangunan rumah ibadah lain yang juga dihambat. “Jangan sampai tokoh agama ikut terbawa-bawa dengan persoalan itu,” katanya.

Mahkamah Agung melalui putusan nomor 127 /PK/TUN/ 2009 pada 9 Desember 2009 telah memenangkan GKI Yasmin. Namun Pemerintah Kota Bogor tak melaksanakan putusan MA, tapi malah mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

YOHANES SEO

Sumber: http://m.tempo.co/read/news/2013/05/28/173483757/Menteri-Suryadharma-GKI-Yasmin-Hanya-Soal-Izin

Ibadah Harus Dilindungi


Presiden Hadiri Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan terus melindungi kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Presiden mengingatkan pula semua kelompok dan golongan memiliki hak serta kewajiban yang sama.

”Tidak boleh ada kelompok yang berada di atas kelompok yang lain. Semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Eksistensi kemajemukan harus kita pelihara dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan,” kata Presiden, Minggu (26/5), ketika menyampaikan sambutan dalam Puncak Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557.

Dalam perayaan di Jakarta International Expo Kemayoran tersebut, Presiden didampingi oleh Nyonya Ani Yudhoyono. Hadir pula Wakil Presiden Boediono dan Nyonya Herawati Boediono.

Bersama-sama

Menurut Yudhoyono, sesuai dengan konstitusi, negara akan terus menjalankan tugas melindungi hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Presiden mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu mewujudkan perdamaian jika terjadi konflik berbasis sentimen agama.

”Diperlukan upaya bersama untuk mengelola dan mengatasinya. Para pemuka agama diharapkan penuh tanggung jawab untuk ikut mengatasi dan mencari solusi,” kata Presiden.

Kepala Negara meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Presiden meminta pula para tokoh agama untuk ikut membantu dalam mencegah umat mereka melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.

Presiden mengakui, meski sejak merdeka konstitusi Indonesia memberi kebebasan bagi siapa pun untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, tetap saja ada kelompok yang ingin memaksakan pandangan mereka. Masih ada segelintir orang yang bersikap intoleran.

Menurut Presiden, dunia telah menilai Indonesia sebagai contoh dalam rangka membina toleransi antarumat beragama. Karena itu, jika bangsa lain menghargai kemajemukan dan sikap toleransi Indonesia, hal tersebut merupakan kehormatan atas apa yang bangsa Indonesia bangun bersama-sama. Namun, diakui Yudhoyono, penghargaan semacam itu juga harus menjadi sarana introspeksi dan titik pijak dalam perbaikan hidup bertoleransi.

Ajaran Sang Buddha

Presiden Yudhoyono mengucapkan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Tri Suci Waisak. Presiden berharap nilai-nilai universal yang diajarkan Sang Buddha dapat terus dijadikan pedoman hidup oleh umat Buddha.

Ketua Panitia Waisak Nasional 2557 Arief Harsono menyatakan rasa gembiranya karena sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang kebebasan beragama dan hak asasi manusia memberi penghargaan kepada Presiden RI. Hal ini merupakan pengakuan dunia atas kontribusi Presiden mendorong toleransi beragama.

(Sumber: Kompas cetak, 27 Mei 2013)

Kurikulum 2013: Pelajaran Agama Ditambah Jadi Empat Jam


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, Kurikulum 2013 dikonsep untuk memperkukuh kompetensi siswa dalam tiga hal, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari sisi konsep, setiap mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 harus mempunyai kompetensi dari tiga hal itu.

Saat melakukan melakukan sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan pengurus NU, Pengurus Ma’arif, Kepala Sekolah, dan perwakilan siswa/santri NU se-Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu (15/5), Mendikbud M. Nuh yang didampingi Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali mengatakan, tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin berat, dan kompleksitas juga bertambah.  Karena itulah, dunia pendidikan juga harus dipersiapkan dalam menghadapi tantangan ke depan.

Menurut Mendikbud, generasi bangsa harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berdasarkan intellectual curiousity, atau rasa kepenasaranan intelektual sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang makin kompleks.

 “Kurikulum 2013 mengandalkan pentingnya sikap sebagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk mengembangkan kemampuan berpikir,” tegas M. Nuh dalam acara yang digelar seusai apel akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU) ke-90 itu

Menurut Mendikbud, konsep Kurikulum 2013 dibuat setelah melakukan evaluasi ulang ruang lingkup materi, di antaranya meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan lagi dengan siswa, serta menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Sehingga evaluasi ulang dalam kedalaman materi disesuaikan dengan tuntutan perbandingan internasional.  Salah satunya adalah dengan mengutamakan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas.

Terkait dengan mata pelajaran Agama, Mendikbud M. Nuh menjelaskan, bahwa dalam Kurikulum 2013 Agama akan ditambah menjadi empat jam pelajaran, dari sebelumnya dua jam pelajaran. Di dalam mata pelajaran agama tersebut akan dimasukkan pula pelajaran budi pekerti.

“Pelajaran agama Islam ada budi pekerti, pelajaran agama Kristen ada budi pekerti, pelajaran agama Budha ada budi pekerti, pelajaran agama Hindu ada budi pekerti. Semuanya kita angkat dari nilai-nilai keagamaan kita,” jelas Menteri Nuh.

Dalam paparannya, Menteri Nuh menjelaskan hasil penelitian yang diambil dari Dyers, I.H. Et al (2011), Innovators DNA, Harvard Business Review. Dijelaskannya, 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, sedangkan 1/3 sisanya berasal dari warisan genetik. Sementara kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelejensia, yaitu 1/3 pendidikan, dan 2/3 sisanya dari warisan genetik.

Atas dasar itu, lanjut M. Nuh, dalam Kurikulum 2013, siswa akan didorong untuk memiliki kemampuan kreativitas yang diperoleh melalui observing (mengamati), questioning (menanya), associating (menalar), experimenting (mencoba) dan networking (membentuk jejaring).

(Sumber: http://setkab.go.id/berita-8661-kurikulum-2013-pelajaran-agama-ditambah-jadi-empat-jam.html?)

Ijin Sekolah PIUS Kota Tegal Terancam Dibekukan


Ijin operasional sekolah dari tingkat TK sampai SLTA Pius dibawah naungan Yayasan Asti Dharma, Kota Tegal, Jawa Tengah, terancam mendapat sanksi dibekukan. Pasalnya, dalam pengelolaan sekolah tersebut,
pihak yayasan dinilai telah melanggar aturan perundangan dengan tidak
menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut oleh siswanya.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo,
saat rapat kerja dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan DinasPendidikan Kota Tegal, Kamis 2 Mei 2013.

“Kami mendesak Pemkot Tegal untuk tegas memberikan sanksi dengan membekukan ijin operasional pengelolaan sekolah di bawah naungan yayasan Asti Dharma
jika tetap tak mengindahkan aturan perundangan karena menolak menyediakan tenaga guru agama yang sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya,” kata Wasmad.

Wasmad mengatakan, sudah banyak aduan warga terkait sekolah Pius yang tidak menyediakan tenaga pendidik studi agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didiknya. Sedangkan di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan PadaSekolah, penyediaan tenaga pengajar agama, wajib
dilakukan pengelola sekolah.

Menurut Wasmad, terkait hal tersebut pihak yayasan Asti Dharma sebagai
pengelola sekolah Pius Kota Tegal sudah mendapatkan teguran, baik secara lisan, administrasi hingga tertulis. Namun hingga saat ini, belum
direalisasikan. Oleh karena itu, Edi meminta Pemkot Tegal memberikan sanksi tegas berupa pembekuan ijin operasional sekolah, jika tidak bisa lagi dibina oleh Pemerintah. Edi berharap, Pemkot Tegal sudah ada rekomendasi atau putusan kepada sekolah Pius, paling cepat saat Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) tahun ajaran 2013/2014.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Harun Abdi
Manaf SH. Menurut Harun, sesuai data yang ada, jumlah siswa dari Tingkat
TK, SD, SMP, SMA hingga SMK Pius mencapai 1.431 orang. Dari jumlah
tersebut, 112 siswa beragama Islam, 604 siswa beragama Katholik, 617 siswa beragama Kristen, 81 siswa beragama Budha, 16 siswa beragama Konghucu dan 1 siswa beragama Hindu. Melihat banyaknya perbedaan agama yang dianut siswa, sekolah Pius wajib menyediakan tenaga pendidik agama sesuai agama yang
dianut siswa.

Namun jika pengelola sekolah Pius tidak mengindahkan aturan yang ada, maka Pemerintah bisa melaporkannya kebidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini sesuai hasil Konsultasi Komisi 1 DPRD Kota Tegal dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tetapi sebelum diajukan, aduan dilengkapi surat pernyataan dari orang tua siswa, sebagai penguatan secara hukum.

Hal ini dikarenakan, setiap siswa yang masuk kesekolah PIUS menandatangani Surat Pernyataan bermaterai yang menyebutkan bahwa orang tua tidak keberatan dengan pendidikan agama yang diterapkan sekolah PIUS.

Harun menambahkan, sebagai langkah antisipasi sebelum ada keputusan dari Pemkot Tegal maupun Kemenag RI, pihaknya menghimbau kepada orang tua siswa agar menyekolahkan anaknya di sekolah yang menyediakan pendidikan agama
sesuai agama yang dianut orang tua dan anak tersebut. Pemkot Tegal juga
harus menyiapkan solusi lain, yakni menampung siswa sekolah Pius kesekolah negeri atau swasta, jika sudah ada keputusan tetap dari Pemerintah.

Sementara Kepala Kemenag Kota Tegal, Nuril Anwar mengatakan teguran tertulis sudah diberikan kepada Yayasan Asti Dharma sebanyak 3 kali. Teguran pertama diberikan tanggal 22 Mei 2012, kemudian dilanjutkan Teguran kedua tanggal 13 Juni 2013 dan Teguran ketiga tanggal 27 Juni 2012.

Dalam teguran ini, Kemenag meminta Yayasan Asti Dharma menyiapkan tenaga pengajar/pendidik agama yang sesuai dengan agama yang dianut siswa. Teguran juga diberikan, karena yayasan melanggar PP Nomor 55 tahun 2007 dan Permenag Nomor 16 tahun 2010, khususnya di Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 1.

“Karena Kemenag sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali, maka kewenangan sepenuhnya diserahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan lebih lanjut,” katanya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tegal Johardi mengatakan Pemkot Tegal pernah melakukan koordinasi dengan Yayasan Asti Dharma. Menurut
Johardi, Yayasan tidak menyediakan tenaga pendidik agama selain agama
Khatolik karena menuruti aturan Persatuan Wali Gereja yang ditetapkan
melalui MNPK dan MPK Keuskupan wilayah Purwokerto.

Permasalahan ini, juga sudah dilaporkan keDinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor 420/046 tanggal 19 Juni 2012. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Yayasan Asti Dharma melanggar PP Nomor 55 tahun
2007 dan Permenag Nomor 16 tahun 2010, karena tidak menyediakan dan
memberikan pendidikan atau tenaga kependidikan agama sesuai agama yang dianut siswa didiknya.

“Terkait usulan DPRD, kami akan berkoordinasi dengan Kemenag Kota Tegal. Hasil koordinasi ini akan dijadikan rekomendasi kepada Walikota, untuk dilakukan langkah lebih lanjut,” tegas Johardi.

link sumber
http://www.panturanews.com/index.php/panturanews/cetakberita/8276
©PanturaNews.com