PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA: MendukungKeputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor:404/PS/KP-PRP/e/I/12

Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!

Salam rakyat pekerja,     .

Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.     

Buruh selama ini hanya dianggap sebagai sebuah komoditas oleh para pemilik modal. Buruh selama ini dianggap sebagai satu elemen kecil dari mesin produksi yang akan mendatangkan keuntungan. Dalam cara pandang seperti ini, maka tidak aneh jika para pemilik modal ingin merasakan keuntungan yang sangat besar, maka buruhlah yang akan menjadi objek pertama yang ditindas.

Sistem kerja kontrak/outsourcing yang dijalankan oleh rezim neoliberal selama ini telah membuat kepastian kerja bagi buruh menjadi hilang, karena sewaktu-waktu buruh bisa saja di PHK atau diberhentikan. Dengan tidak adanya jaminan kepastian kerja, maka rakyat pekerja di Indonesia juga akan pasrah ketika rezim neoliberal menerapkan politik upah murah. Inilah akhirnya yang dinamakan rakyat pekerja di Indonesia sebagai penjajahan gaya baru bagi rakyat pekerja.

Praktik sistem kerja kontrak/outsourcing selama bertahun-tahun terhadap rakyat pekerja di Indonesia tentu saja akan berakibat kepada menurunnya kualitas hidup rakyat pekerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat di Indonesia adalah pekerja atau buruh. Dengan penerapan sistem kerja kontrak/outsourcing selama ini, cukup menunjukkan bagaimana rezim neoliberal melihat rakyatnya di Indonesia. Rakyat Indonesia hanya dijadikan sapi perahan bagi pemilik modal, dan direstui oleh penguasa yang duduk di rezim neoliberal.     

Keputusan MK terhadap aturan pekerja kontrak (outsourcing) hanyalah salah satu buah perjuangan rakyat pekerja di Indonesia selama ini.

Namun perjuangan tersebut tentu saja tidak berakhir dengan adanya keputusan MK tersebut. Selama kesejahteraan bagi rakyat pekerja belum tercapai, selama itu pula perjuangan rakyat pekerja akan dijalankan. 

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1. Mendukung sepenuhnya keputusan MK yang menyatakan aturan pekerja kontrak (outsourcing) bertentangan dengan UUD 1945.

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Disnaker di berbagai daerah harus menghentikan praktik perusahaan dan agensi penyalur outsourcing yang selama ini menyediakan supply bagi hubungan kerja yang bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyerukan kepada seluruh rakyat pekerja dan seluruh serikat buruh/pekerja untuk melakukan pendataan bagi mereka yang masih berstatus outsourcing untuk dialihkan menjadi pekerja tetap dengan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tempat kerjanya.

4. Mendorong penyebarluasan kabar baik tentang pelarangan outsourcing ini ke seluruh tempat kerja, seperti pabrik dan perusahaan serta pemukiman buruh agar semua pihak mentaati sistem hubungan kerja sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

5. Mengajak seluruh unsur rakyat pekerja di Indonesia untuk berkonsolidasi menyongsong Hari Buruh Internasional 1 Mei 2012 (Mayday) dengan target seluruh praktik outsourcing segera dihapuskan.

6. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat pekerja akan sejahtera.

Jakarta, 19 Januari 2012

Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional-ttd.(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal- ttd(Rendro Prayogo)

Contact Persons:

AnwarMa’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)

Irwansyah– Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307) 

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA: BUBARKAN SATPOL PP!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
No : 087/PS/KP-PRP/ e/VI/09

Solidaritas terhadap Korban Premanisme Satpol PP

Bubarkan Satpol PP!

Salam rakyat pekerja,
Akhir-akhir ini rakyat Indonesia selalu saja disuguhi berita mengenai kekerasan
yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bahkan beberapa kali tindakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP
menyebabkan korban jiwa. Dalam bulan Mei 2009 saja, sudah ada
beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dan menyebabkan
rakyat meninggal dunia. Sebut saja kasus yang menimpa seorang balita
Siti Khoiyaroh yang meninggal di Surabaya karena tersiram kuah panas
bakso akibat dari gerobak bakso orang tuanya terguling saat
dikejar-kejar oleh Satpol PP. Kejadian lainnya, Fifi yang merupakan
seorang PSK, akhirnya harus meninggal dunia karena tenggelam di
sungai Cisadane, Tangerang. Peristiwa tersebut bermula karena adanya
razia Satpol PP terhadap PSK di Tangerang.

Tindakan  Satpol PP yang melakukan penggusuran, razia, penangkapan, dan
lain-lain, tentunya sangat didukung oleh pemerintah kapitalis
Indonesia saat ini. Rakyat miskin selalu dianggap sebagai “parasit”
oleh pemerintah. Dengan alasan menjaga keindahan kota dan menertibkan
masyarakat, pemerintah kapitalis Indonesia (melalui Satpol PP)
berupaya untuk menyingkirkan rakyat miskin, karena tidak dapat
mendatangkan keuntungan bagi para pemilik modal.

Satpol PP sejak awal memang digunakan oleh pemerintahan kapitalis dan kaum
borjuasi sebagai alat untuk kepentingan ekonomi politiknya.
Penggusuran kawasan kumuh oleh Satpol PP dilakukan hanya untuk
melapangkan para pemilik modal menggunakan lahan tersebut guna
membangun perusahaannya dan melipatgandakan alat produksi. Beberapa
kali kasus penggusuran kawasan kumuh yang dilakukan oleh Satpol PP,
seringkalai mengalami bentrokan dan berdampak pada jatuhnya korban di
masyarakat.

Jelas bahwa tindakan pemerintah kapitalis Indonesia sangat tidak berpihak
kepada rakyat. Pemerintah kapitalis Indonesia, yang menganut
neoliberalisme, hanya tunduk kepada para pemilik modal dan tidak
mempedulikan nasib rakyat pekerja. Ini lah akibat dari sistem
neoliberalisme yang dianut oleh pemerintahan kapitalis. Tindakan
pemerintahan kapitalis yang mengagung-agungkan neoliberalisme bukan
hanya terjadi pada pemerintahan SBY-JK saja, namun sudah sangat lama
dianut pula oleh pemerintahan- pemerintahan sebelumnya.
Berkaitan dengan pemilihan presiden pada tahun 2009 ini, sudah dapat dipastikan
bahwa siapapun presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, maka
mereka akan kembali menganut sistem neoliberalisme. Karena
dipengaruhi oleh neoliberalisme, maka juga dapat dipastikan
kebijakan-kebijakan nya nanti akan sangat tidak berpihak kepada
rakyat. Kebijakan yang dipilih hanya akan menguntungkan para pemilik
modal. Neoliberalisme sudah terbukti gagal dalam mensejahterakan
rakyat, dan hanya SOSIALISME lah yang dapat mensejahterakan
rakyat.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Mengecam keras serta mengutuk tindakan “premanisme” dan brutal Satpol PP
yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di beberapa daerah.
Menuntut pada Pemerintah RI untuk membubarkan Satpol PP dengan mencabut
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.
Menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat, mulai dari buruh, petani,
mahasiswa, kaum miskin kota, dan yang lainnya untuk bersatu dalam
satu kesatuan gerakan politik guna menghancurkan neoliberalisme dan
mengusung SOSIALISME sebagai jalan keluar untuk mencapai
kesejahteraan.

Jakarta,  9 Juni 2009

Komite Pusat  Perhimpunan  Rakyat Pekerja  (KP-PRP)

Ketua Nasional

Sekretaris Jenderal

ttd.

(Anwar Ma’ruf)

ttd.

(Rendro Prayogo)

#yiv765185155 #yiv117563890 _filtered {margin:0.79in; }#yiv765185155 #yiv117563890 P {margin-bottom: 0.08in;}- ->___**** *___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppusat@gmail. com / prppusat@yahoo. com
Website: http://www.prp-indonesia. org

Pernyataan Sikap Hari Buruh Sedunia 1 Mei – AJI Indonesia


ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN 
 
 

No.   008/AJI-SP/SP/ IV/2009
Hal.  Siaran Pers untuk disiarkan segera

 
 
 Pernyataan Sikap Hari Buruh Sedunia (May Day) AJI Indonesia
1 Mei 2009
 
«Krisis Global Juga Mengancam Pekerja Media»
 
Krisis keuangan global melibas batas negara dan merontokkan semua sektor industri, termasuk media. Pada satu konferensi di Hongkong, International Federation of Journalists (IFJ), dua bulan silam, mengungkapkan data sedikitnya 12 ribu pekerja media di dunia terancam kehilangan pekerjaan dalam kurun 2008-2009. Sekitar 90 persen alasan pemecatan massal itu akibat bangkrutnya media tempat mereka bekerja. Sisanya. perusahaan mengalami kesulitan ekonomi.
 
Di Indonesia, iklim industri juga mulai terlihat lesu. Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) RI, selama periode Mei 2008 hingga April 2009, sekitar 40.874  pekerja di Indonesia telah dirumahkan akibat krisis. Rinciannya, 90 persen pekerja berasal dari sektor manufaktur, 6 persen di sektor sektor jasa dan keuangan, dan 4 persen lainya dari sektor ekspor, impor dan jasa lainnya.
 
Di sektor industri media, para pekerja media di Indonesia tampaknya juga hidup di bawah bayang-bayang krisis global itu. Data Depnakertrans, sejak November 2008 hingga April 2009, sekitar 94 pekerja media di Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, DKI Jakarta mengalami pemutusan hubungan kerja. Dari 94 kasus, 67 persen akibat perusahaan media mengalami kesulitan keuangan. Lalu 30 persen lantaran pensiun dini, dan 2 persen diputihkan masa kerjanya dengan dikontrak kembali. Sedangkan 1 persen akibat kasus sengketa pendirian serikat kerja.
 
Hidup dan berdiri dalam ruang kompetisi antar-media yang tinggi, pasar yang kian kritis,  ketiadaan regulasi tentang modal, dan struktur ekonomi makro di Indonesia yang semakin sulit seperti sekarang ini, tentunya berakibat buruk pada upah pekerja media.
 
Pada situasi krisis, satu masalah yang butuh perhatian serius adalah tak adanya standar pengupahan jurnalis. Ada media yang bisa memberikan upah besar, tapi banyak pula media yang hanya mampu memberi upah pas-pasan bahkan di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kota).
 
Rendahnya upah jurnalis berdampak pada kualitas karya jurnalistik.  Lebih jauh, kondisi buruknya kesejahteraan wartawan akan berdampak pada tugas bersama merawat ruang demokrasi yang sedang dibangun di negeri ini. Upah rendah  menyebabkan jurnalis menjadi pragmatis, rentan terhadap suap, dan pada gilirannya menjadi tidak independen terhadap kekuatan di luar profesinya.
 
Karena itulah, AJI memandang pembangunan serikat pekerja adalah salah satu solusi bagi pekerja media di Indonesia.  Selain memperjuangkan hak kesejahteraan, serikat juga menjadi ajang bagi pekerja media memperkuat daya tawar dirinya di tengah krisis.  Melalui serikat pekerja pula, jurnalis memperkuat kapasitas profesionalnya dengan karya yang bermutu dan penghargaan yang pantas.
 
Berdasarkan kondisi tersebut, melalui momentum perayaan Hari Buruh Sedunia (Mayday) 2009, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)—yang berafiliasi kepada International Federation of Journalist’s (IFJ) yang memiliki 600.000 anggota dan memiliki cabang di 120 negara—menyatakan sikap sebagai berikut:  
 
1.      Meminta manajemen perusahaan media untuk tidak menjadikan krisis global sebagai dalih menekan kebebasan berserikat, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau «memutihkan» status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dan outsourcing.
 
2.      Meminta manajemen perusahaan media melakukan transparansi keuangan guna mengetahui alokasi anggaran setiap bagian dari proses produksi, untuk mencegah pemborosan atau melakukan penghematan.
 
3.      Meminta manajemen perusahaan media mengalihkan hasil penghematan untuk memperbesar persentase anggaran bagi kesejahteraan pekerja.
 
4.      Meminta manajemen perusahaan media mempersempit kesenjangan gaji terendah dan gaji tertinggi (pimpinan) untuk memenuhi rasa keadilan bersama dan melakukan penghematan. 
 
5.      Mendesak pemerintah mencegah upaya PHK massal di perusahaan media dengan tetap melindungi hak-hak pekerja seperti hak berorganisasi dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan.
 
Demikian pernyataan sikap May Day 2009 ini kami sampaikan.
 
Jakarta 1 Mei 2009
 
Persatuan Bagi Pekerja Media!
 
                                                            
             Nezar Patria                                                     Winuranto Adhi
          Ketua AJI Indonesia                                      Koordinator Divisi Serikat Pekerja