Jumlah Pemeluk Katolik Bertambah di Seluruh Dunia


Minggu, 20 Februari 2011

Jumlah pemeluk Katolik Roma di seluruh dunia meningkat 1,3 persen menjadi 1,181 miliar orang pada 2009 dari tahun sebelum itu, demikian Vatican mengumumkan dalam publikasi terakhirnya seperti dikutip AFP.

Komunitas Katolik terbesar ada di Amerika Latin yang menjadi rumah bagi 13,6 persen penduduk dunia, namun satu dari setiap 2 orang penduduknya (49,4 persen) beragama Katolik.

Di Eropa hampir satu dari setiap 4 orang (24  persen) adalah pemeluk Katolik atau sekitar 10 persen dari total penduduk dunia, demikian keterangan Vatican.

Dia Asia yang merupakan 60,7 persen dari total penduduk dunia, 10,7 persen penduduk menganut Katolik, sedikit lebih banyak dibandingkan tahun 2008.

Di Afrika dan Oseania, jumplah pemeluk Katolik mencapai 15,2 pesen atau 0,8 persen dari total penduduk dunia.Vatican mengatakan jumlah biarawati menurun drastis dari 739.068 pada 2008 menjadi 729.371 pada 2009, justru di tengah meningkatnya jumlah pemeluk Katolik di Afrika dan Asia.

Jumlah uskup meningkat 1,3 persen menjadi 5.065 orang, dengan Afrika dilaporkan mencapai kenaikan tajam 1,8 persen dan Asia terendah dengan hanya  0,8 persen.

Jumlah keseluruhan pendeta meningkat tipis 0,34 persen, namun turun lebih dari 0,8 persen di Eropa, berkaitan dengan menurunnya ketertarikan kalangan muda.(*)
(Antaranews.com)

Seorang Office Boy pun Bisa Menjadi Vice Presiden


SEORANG OFFICE BOY PUN BISA MENJADI VICE PRESIDENT
Sungguh sebuah karunia  yang luar biasa bagi saya bisa bertemu dengan seorang yang memiliki pribadi dan kisah menakjubkan. Dialah Houtman Zainal  Arifin, seorang pedagang asongan, anak jalanan, Office Boy  yang kemudian menjadi Vice President Citibank di Indonesia.  Sebuah jabatan Nomor 1 di Indonesia karena Presiden Direktur Citibank sendiri berada di USA.

Tepatnya 10 Juni 2010,  saya berkesempatan bertemu Pak Houtman. Kala itu saya sedang mengikuti training leadership yang diadakan oleh kantor saya,  Bank Syariah Mandiri di Hotel Treva International, Jakarta.  Selama satu minggu saya memperoleh pelatihan yang luar biasa mencerahkan, salah satunya saya peroleh dari Pak Houtman. Berikut kisah inspirasinya:

Sekitar tahun 60-an Houtman  memulai karirnya sebagai perantau, berangkat dari desa ke jalanan ibukota. Merantau dari kampung dengan penuh impian dan  harapan, Houtman remaja berangkat ke Jakarta. Di Jakarta  ternyata Houtman harus menerima kenyataan bahwa kehidupan  ibukota ternyata sangat keras dan tidak mudah. Tidak ada pilihan bagi seorang lulusan SMA di Jakarta, pekerjaan tidak  mudah diperoleh. Houtman pun memilih bertahan hidup dengan  profesi sebagai pedagang asongan, dari jalan raya ke kolong jembatan kemudian ke lampu merah menjajakan dagangannya.

Tetapi kondisi seperti ini tidak membuat Houtman  kehilangan cita-cita dan impian. Suatu ketika Houtman  beristirahat di sebuah kolong jembatan, dia memperhatikan  kendaran-kendaraan mewah yang berseliweran di jalan Jakarta. Para penumpang mobil tersebut berpakaian rapih, keren dan berdasi. Houtman remaja pun ingin seperti mereka, mengendarai  kendaraan berpendingin, berpakaian necis dan tentu saja  memiliki uang yang banyak. Saat itu juga Houtman  menggantungkan cita-citanya setinggi langit, sebuah cita-cita  dan tekad diazamkan dalam hatinya.

Azam atau tekad  yang kuat dari Houtman telah membuatnya ingin segera merubah nasib. Tanpa menunggu waktu lama Houtman segera memulai mengirimkan lamaran kerja ke setiap gedung bertingkat yang dia  ketahui. Bila ada gedung yang menurutnya bagus maka pasti dengan segera dikirimkannya sebuah lamaran kerja. Houtman menyisihkan setiap keuntungan yang diperolehnya dari berdagang  asongan digunakan untuk membiayai lamaran kerja.

Sampai suatu saat Houtman mendapat panggilan kerja  dari sebuah perusahaan yang sangat terkenal dan terkemuka di  Dunia, The First National City Bank (citibank), sebuah bank  bonafid dari USA. Houtman pun diterima bekerja sebagai seorang  Office Boy. Sebuah jabatan paling dasar, paling bawah dalam  sebuah hierarki organisasi dengan tugas utama membersihkan ruangan kantor, wc, ruang kerja dan ruangan  lainnya.

Tapi Houtman tetap bangga dengan jabatannya,  dia tidak menampik pekerjaan. Diterimanyalah jabatan tersebut  dengan sebuah cita-cita yang tinggi. Houtman percaya bahwa  nasib akan berubah sehingga tanpa disadarinya Houtman telah  membuka pintu masa depan menjadi orang yang berbeda.

Sebagai Office Boy Houtman selalu mengerjakan tugas  dan pekerjaannya dengan baik. Terkadang dia rela membantu para  staf dengan sukarela. Selepas sore saat seluruh pekerjaan  telah usai Houtman berusaha menambah pengetahuan dengan  bertanya tanya kepada para pegawai. Dia bertanya mengenai  istilah-istilah bank yang rumit, walaupun terkadang saat bertanya dia menjadi bahan tertawaan atau sang staf  mengernyitkan dahinya. Mungkin dalam benak pegawai ”ngapain  nih OB nanya-nanya istilah bank segala, kayak ngerti aja”.  Sampai akhirnya Houtman sedikit demi sedikit familiar dengan  dengan istilah bank seperti Letter of Credit, Bank Garansi, Transfer, Kliring, dll.

Suatu saat Houtman tertegun  dengan sebuah mesin yang dapat menduplikasi dokumen (saat ini  dikenal dengan mesin photocopy). Ketika itu mesin fotokopi  sangatlah langka, hanya perusahaan perusahaan tertentulah yang memiliki mesin tersebut dan diperlukan seorang petugas  khusus untuk mengoperasikannya. Setiap selesai pekerjaan setelah jam 4 sore Houtman sering mengunjungi mesin tersebut  dan minta kepada petugas foto kopi untuk mengajarinya. Houtman  pun akhirnya mahir mengoperasikan mesin fotokopi, dan tanpa  di sadarinya pintu pertama masa depan terbuka. Pada suatu hari  petugas mesin fotokopi itu berhalangan dan praktis hanya Houtman yang bisa menggantikannya, sejak itu pula Houtman resmi naik jabatan dari OB sebagai Tukang Fotokopi.

Menjadi tukang fotokopi merupakan sebuah prestasi  bagi Houtman, tetapi Houtman tidak cepat berpuas diri.  Disela-sela kesibukannya Houtman terus menambah pengetahuan dan minat akan bidang lain. Houtman tertegun melihat salah  seorang staf memiliki setumpuk pekerjaan di mejanya. Houtman  pun menawarkan bantuan kepada staf tersebut hingga membuat sang staf tertegun. “bener nih lo mo mau bantuin gua” begitu  Houtman mengenang ucapan sang staf dulu. “iya bener saya mau  bantu, sekalian nambah ilmu” begitu Houtman menjawab. “Tapi  hati-hati ya ngga boleh salah, kalau salah tanggungjawab lo,  bisa dipecat lo”, sang staff mewanti-wanti dengan keras.  Akhirnya Houtman diberi setumpuk dokumen, tugas dia adalah  membubuhkan stempel pada Cek, Bilyet Giro dan dokumen lainnya pada kolom tertentu. Stempel tersebut harus berada di dalam  kolom tidak boleh menyimpang atau keluar kolom. Alhasil  Houtman membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena dia sangat berhati-hati sekali  Selama mengerjakan tugas tersebut Houtman tidak sekedar  mencap, tapi dia membaca dan mempelajari dokumen yang ada. Akibatnya Houtman sedikit demi sedikit memahami berbagai  istilah dan teknis perbankan. Kelak pengetahuannya ini membawa Houtman kepada jabatan yang tidak pernah diduganya.

Houtman cepat menguasai berbagai pekerjaan yang  diberikan dan selalu mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik.  Dia pun ringan tangan untuk membantu orang lain, para staf  dan atasannya. Sehingga para staf pun tidak segan untuk  membagi ilmu kepadanya. Sampai suatu saat pejabat di Citibank  mengangkatnya menjadi pegawai bank karena prestasi dan kompetensi yang dimilikinya, padahal Houtman hanyalah lulusan  SMA.

Peristiwa pengangkatan Houtman menjadi pegawai  Bank menjadi berita luar biasa heboh dan kontroversial. Bagaimana bisa seorang OB menjadi staff, bahkan rekan sesama  OB mencibir Houtman sebagai orang yang tidak konsisten.  Houtman dianggap tidak konsisten dengan tugasnya,  “jika masuk OB, ya  pensiun harus OB juga” begitu rekan sesama OB menggugat.

Houtman  tidak patah semangat, dicibir teman-teman bahkan rekan sesama staf pun tidak membuat goyah. Houtman terus mengasah  keterampilan dan berbagi membantu rekan kerjanya yang lain.  Hanya membantulah yang bisa diberikan oleh Houtman, karena  materi tidak ia miliki. Houtman tidak pernah lama dalam  memegang suatu jabatan, sama seperti ketika menjadi OB yang  haus akan ilmu baru. Houtman selalu mencoba tantangan dan pekerjaan baru. Sehingga karir Houtman melesat bak panah meninggalkan rekan sesama OB bahkan staff yang mengajarinya tentang istilah bank.

19 tahun kemudian sejak Houtman masuk sebagai  Office Boy di The First National City Bank, Houtman mencapai  jabatan tertingginya yaitu Vice President (tambahan: di Citibank Indonesia ada beberapa orang sekaligus menjabat VP). Sebuah jabatan puncak Citibank di Indonesia. Jabatan tertinggi Citibank  sendiri berada di USA yaitu Presiden Director yang tidak mungkin dijabat oleh orang Indonesia.

Sampai dengan  saat ini belum ada yang mampu memecahkan rekor Houtman masuk sebagai OB pensiun sebagai Vice President, dan hanya berpendidikan SMA. Houtman pun kini pensiun dengan berbagai  jabatan pernah diembannya, menjadi staf ahli Citibank Asia  Pasifik, menjadi penasehat keuangan salah satu gubernur, menjabat CEO di berbagai perusahaan dan menjadi inspirator bagi banyak orang .

(Kisah Nyata Houtman Zainal Arifin, disampaikan dalam training Leadership Bank Syariah  Mandiri)
_________________________________

Pandji – YUPP

PASTOR JHON JONGA MENERIMA YAP THIAM HIEN AWARD 2009


Pastor Jhon Jonga menerima Yap Thiam Hien Award 2009

 (Jakarta 15/12)YTHawardPenerima Yap Thiam Hien Award 2009 itu adalah Pastor Johanes Jonga yang biasa disapa Pastor Jhon. Dia adalah rohaniwan Gereja Katolik yang saat ini bertugas di Kabupaten Keerom, Papua. Dewan juri memilihnya karena komitmen dan rekam jejak yang panjang dalam perjuangan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya di Papua. Bukan sekadar penghargaan, baginya ini adalah peringatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia hingga saat ini bagi warga Papua di bumi cendrawasih masih kerap mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat militer. Pastor John Jonga yang dikenal sebagai seorang yang terlibat aktif dalam advokasi korban pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan terhadap perempuan, dan warga yang dirampas tanahnya.

Saat menerima penghargaan, Kamis (10/12) malam, Pastor Jhon banyak berbicara tentang persoalan HAM yang belum selesai di tanah Papua. Akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan masih sangat sulit. Hak-hak kelompok perempuan dan anak diabaikan. “Pembangunan fasilitas sarana publik seperti jalan, ruang sekolah, sarana kesehatan, pasar rakyat, jembatan tidak terselenggara sesuai kebutuhan” kata pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini.

Pastor Jhon Jonga juga mengkritik pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Alih-alih dilaksanakan dengan kesunguhan, menurutnya, otsus hanya jadi ajang bagi-bagi kekuasaan politik elit lokal. Distribusi kewenangan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak jelas, melahirkan meluasnya praktek korupsi. Semangat pemekaran pun terus berjalan, tetapi lebih pada kepentingan pembagian kekuasaan.

Represif Aparat

Dalam kata sambutannya dia juga menyoroti praktek kekerasan demi kekerasan aparat terhadap warga asli Papua. Sampai saat ini masih terjadi dan belum diselesaikan. Seringkali kekerasan dilakukan dengan mengatasnamakan pemberantasan separatisme. Masyarakat ketakutan, karena siapa saja bisa ditangkap digeledah atau fotonya dipasang di ruang intelejen sebagai target operasi. Perlakuan serupa itu, diakui Pastor Jhon, pernah dialaminya. Teror aparat terhadap warga asli papua mengatasnamakan penjagaan terhadap NKRI. “Apakah hal tersebut, bukan menjadi selubung untuk menutupi praktek-praktek bisnis ilegal di tanah papua yang kaya raya?”

Bagi Pastor John, perespektif pendekatan pusat terhadap Papua harus diubah. Sudah cukup, warga papua dianggap musuh. Jangan lagi setiap orang dicurigai sebagai separatis. Langkah awal penyelesaian konflik di tanah papua adalah dengan menghargai eksistensi orang asil Papua sama sederajat dan bermartabat dengan rakyat Indonesia lain. “Praktek-praktek penyiksaan dan diskriminasi harus dihentikan dan segera membuka dialog,” tuturnya.

Pernah suatu kali di tahun 2007, ia melaporkan secara terbuka perbuatan militer setempat yang mengintimidasi masyarakat kepada Gubernur Papua Barnabas Suebu. Pengaduannya sangat mengusik oknum militer non-organik ini. Sampai-sampai, ia diancam akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah sedalam 700 meter. Perbatasan Papua yang jauh dari kontrol dan pengawasan membuat nyawanya dapat terancam setiap waktu. Tetapi, John Jonga tidak gentar. Dalam prinsipnya, sebagai pastor, dirinya memiliki panggilan suci untuk membela manusia yang tertindas, apapun risikonya. Niat baik ini kerapkali disalahnilaikan oleh instansi tertentu.

Namun, lagi-lagi, cap ini tak menyurutkan langkahnya. Kepercayaan dan dedikasi yang diberikannya tanpa memandang warna kulit dan ideologi membuatnya sangat dipercaya oleh elemen masyarakat di Keerom. Pimpinan kunci pergerakan TPN-OPM Wilayah Perbatasan Mamta, Lambert Peukikir pun sangat menaruh hormat kepadanya. Sempat pada 25 Juli 2009 lalu, Lambert mengibarkan bendera bintang kejora di Hutan Wembi, sekitar 400 meter dari markas tentara di Keerom.

Lambert hanya mengizinkan John Jonga beserta rombongannya (termasuk wartawan kompas) untuk membujuknya menurunkan bendera. Hanya rasa cinta untuk menolong sesama yang memotivasi panggilannya sebagai pastor di Papua. Di saat orang lain mencintai kekayaan Papua, Pastor John Jonga lebih memilih mencintai manusia Papua yang dianggap beberapa orang sebagai masyarakat yang terbelakang.

Melampaui Tugas Pastoral

Pastor Jhon Jonga saat ini sebagai seorang Katekese Kabupaten Keerom, Merauke, suatu wilayah yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dia datang ke Papua pada 1986 dan ditugaskan di paroki St Stefanus, Lembah Baliem, Wamena. di Papua. Setelah itu dia melanjutkan pelayanannya, di Kokonao, Kabupaten Mimika, Timika (1994-1999), kemudian pindah ke distrik Waris, Keerom (2001-2007) dan akhirnya saat ini di distrik Arso, Keerom sejak Januari 2008.

Dalam sambutan Pidato ketua dewan Juri Yap Thiam Hien Award Todung Mulya Lubis melukiskan sebagai Pastor yang bekerja melampaui tugas-tugas pastoralnya. Sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hampir semua persolan yang dihadapi masyarakat dibelanya. “Ada sedikit pun perlakuan tidak adil, atau tindak kekerasan, dia pasti memprotes,”. Sampai-sampai di disebut sebagai pastor OPM yang kerap membantu gerakan Papua Merdeka, pihak gereja pun terkesima keaktifan Pastor Jhon. Kaum perempuan dan anak-anak banyak dibela dan diperhatikannya. Bahkan, Pastor Jhon menghafal nama anak-anak kecil di lingkungan pelayanannya, permasalahan, potensi dan bakat mereka. Tidak heran, karena perhatiannya tersebut, Pastor Jhon dicintai umatnya yang merupakan masyarakat Papua.

Pernah suatu saat pada 1999, Pastor Jonga ditahan dan diinterogerasi di Kantor Polisi Mimika. “Karena mendengar itu, ibu-ibu suku Amungme dan Komoru turun ke jalan dan mengepung kantor polisi. Penghargaan Yap Thiam Hien Award, tidak hanya sebuah puja-puji bagi Pastor Jhon, tetapi lebih dari itu harus menjadi peringatan tentang Papua. Masih banyak pekerjaan rumah soal HAM yang belum dikerjakan.

Biodata

Nama               : Yohanes Jonga, Pr
Tanggal lahir     :  4 November 1958 di Nunur-Mbengan-Manggarai Timur Flores NTT
Orangtua          : Ayah Arnoldus Lete dan Ibu Yuliana Malon

Pendidikan       :

-1969-1975     : SD Waekekik Manggarai Timur
-1975-1978     : SMPK Rosamistika Waerana Manggarai Timur
-1978-1981     : SMPN 60 Ende NTT
-1981-1982     : Seminari Menengah St Dominggo Hokeng Flores Timur
-1982-1983     : Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret-Maumere (Tahun Rohani)
-1983-1986     : APK St Paulus Ruteng Manggarai
-1990-1993     : Sekolah Tinggi Filsafat Teologia (STFT) Fajar Timur Abepura Jayapura Papua
-1999-2000     : Tahun Rohani di Agats Asmat Papua Tugas dan Karya 
-1986-1990     : Katekis di Paroki St Stefanus Kimbia Lembah Baliem Wamena Papua
-1991-1993     : Sambil kuliah membantu Pastor Ernes Cicar di Paroki Skanto Koya
-1994-1999     : Pastor Paroki Mimika Timur hingga Agimulya di Kabupaten Fakfak (kini masuk Kabupaten Mimika) -1999-2000     : sambil Tahun Rohani mendirikan Forum Perempuan Asmat AKAT LEPAS
-2000-2007     : Pastor Paroki St Mikhael Waris
-2007- kini      : Pastor Paroki Waris Merangkap Dekan Dekanat Keerom Keuskupan Jayapura Menjadi IMAM PROJO  pada 14 Oktober 2001 di APO oleh Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar OFM dengan motto tahbisan ….Kamu adalah Sahabatku… (Yohanes 15:14)

(Billy/PKR-KWI)

sumber: http :// mirifica .net/ printPage.php?aid=6004

KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN PASTOR RANTINUS MANALU PADA KEBUN KARET DI PURBA TUA


KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN SAYA PADA

KEBUN KARET MASYARAKAT DI PURBATUA, KEC. BARUS UTARA

Pendahuluan

Saya, P. Rantinus Manalu, Pr, Pastor Keuskupan Sibolga bertempat
tinggal di Jln. Maraden Panggabean No. 68 Sibolga dipanggil ke Kantor
Polda Sumatera Utara, untuk dipriksa sebagai tersangka kasus Tindak
Pidana “Mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan
secara tidak sah dan atau merambah, membakar kawasan hutan di Register
47 Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara Kabupaten
tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b
dan d Jo pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana”. Saya dipanggil lewat Surat No.
Pol.: S.Pgl/2530/XII/ 2009/Dit Reskrim tertanggal 09 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA SUMUT, selaku
Penyidik, Kombes Pol Drs. Agus Andrianto, SH. Dalam surat itu dikatakan,
saya hendak diambil katerangan selaki Tersangka oleh Kompol Amwizar dan
Tim, pkl. 09.00 WIB, Rabu, 16 Desember 2009.

Membaca surat itu, dimana kepada saya disangkakan melakukan
tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa saya pungkiri,
saya agak heran sertamerta terkejut. Alasannya, pertama, saya merasa
tidak pernah melakukan satupun unsur pelanggaran yang disebutkan dalam
surat. Kedua, saya merasa tidak pernah memiliki segenggam tanah apalagi
sebidang tanah untuk diusahai sehingga saya dianggap sebagai menggunakan
tanah secara tidak sah. Ketiga, saya pada dasarnya sangat mencintai
lingkungan hidup yang sehat dan hutan alam yang rimbun. Bahkan jika saja
diijinkan, ingin rasanya saya menghijaukan bukit-bukit yang gundul
gersang di Tapteng. Kalau seandainya bisa dihitung kembali, mungkin
sudah ribuan pohon yang saya bibitkan sendiri, kemudian kubagikan ke
warga di kampung-kampung untuk mereka tanami dimana saja bisa ditanami.
Saya sendiri, sudah menanam banyak tanaman pohon dari berbagai jenis.

Paling mengejutkan saya lagi adalah penetapan status saya
sebagai tersangka. Dari segi proses hukum saya tidak tahu
pertimbangannya apa. Saya merasa tidak pernah diperiksa secara resmi
dimana dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pernah dua orang dari
POLDA Sumatera Utara, satu bermarga Manurung dan yang lain Butar-butar,
datang ke tempat saya di Guest House St. Kristoforus Jl. FL. Tobing 17
Sibolga, yang dibawa oleh Kasatreskrim Polres Tapteng J.O Pasaribu. Pada
kesempatan itu, kami ada berlima duduk bersama di meja yang disusun
empat segi di ruang tamu. Mereka bertanya tentang keterlibatan saya pada
pekerjaan penanaman karet di Purbatua. Saya tidak menganggap
perbincanangan itu sebagai bagian pemeriksaan. Sebagaimana halnya
dikatakan oleh J.O Pasaribu, ketika mengontak saya untuk bisa ditemui,
hanya sekedar bincang-bincang. Saya tidak menandatangani apapun saat
itu. Yang bermarga Butar-butar, sebelum meninggalkan tempat saya, masih
meminta nomor hp saya dan berkata, “kalau menurut saya, apa yang Pastor
buat, teruskan saja. Karena baik itu untuk masyarakat,” katanya sambil
bergegas menuju mobilnya. Maka saya sangat terkejut bila saya ditetapkan
langsung sebagai tersangka. Dasarnya apa?

Kalau atas keterlibatan saya pada penanaman karet milik warga
masyarakat Desa Purbatua dan Hutaginjang, Kec. Barus Utara itulah yang
menjadi dasar pertimbangan Polisi menetapkan saya sebagai tersangka,
dengan hati jujur saya mau mencariterakan di sini kronologi keterlibatan
saya. Semoga dengan penuturan dengan penuh kejujuran ini, para pembaca
yang budiman dapat melihat dengan benar dan objektif, kemudian menilai
sendiri, apakah sangkaan pelanggaran Tindak Pidana itu tepat dikenakan
pada saya. Saya mohon agar pembaca yang budiman juga berhati jujur
melihat dan menjatuhkan penilaian. Bagi saya kasus ini penuh dengan
rekayasa dan upaya kriminalisasi atas diri saya yang selama ini dengan
giat melakukan penyadaran pada warga masyrakat agar hak-hak tanah mereka
tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak.

Aktivitas Pemberdayaan dan Penyadaran

Dalam rangka menyikapi kasus-kasus penyerobotan tanah di
Tapteng, saya banyak melakukan kegiatan penyadaran akan hak-hak sumber
penghidupan, khususnya masalah tanah, di tengah masyarakat di Tapteng.
Dalam kegiatan itu saya kerap menjelaskan, salah satu cara untuk
mengamankan tanah dari penyerobotan, selain daripada membuat surat
tanah, juga mengusahainya secara aktif. “Tanamanlah sesuatu, yang bisa
jadi bukti bahwa kau pernah menguasai dan mengusahainya, ” anjurku sering
kepada mereka.

Buah dari kegiatan itu, banyak masyarakat yang sudah mengusahai
kembali lahannya yang sudah lama ditinggal, dengan menanaminya dengan
berbagai tanaman keras. Tapi upaya mereka dalam mengusahai kembali
lahannya, juga menghadapi masalah ketidakmampuan permodalan. Kalau
kembali mengusahai lahan dengan cara yang lama, akan tetap kembali
terulang: tanpa hasil alias gagal. Akan kembali menjadi lahan tidur.

Salah satu kelompok warga masyrakat dari Desa Purbatua, yang
diwakili oleh Robinson Tarihoran, datang menemui saya dan membawa
permohonan atas nama 112 KK warga yang sudah memprakarsai Kelompok Tani
yang diberi nama: “Rap Martua”, yang artinya “Sama-sama Bahagia”. Mereka
mengajukan surat permohonan No. 01/KTR/03/09, tertanggal 11 Maret 2009.
Dalam surat permohonan itu disebutkan, a.l memohon bantuan agar tanah
mereka dijadikan kebun karet dan masing-masing Anggota KT-RM memiliki
lahan sendiri. Menurut keterangan Robinson, yang kemudian diferivikasi
kepada masyarakat setempat, tanah itu sudah diusahai oleh orangtua
bahkan kakek mereka sejak puluhan tahun. Dari beberapa surat tanah yang
disertakan dalam surat permohonan itu kelihatan, sudah ada warga yang
mengusahai lahan itu sejak tahun 1941. Ditulis masih dalam ejaan lama:
doeloe. Dalam daftar nama yang terlampir itu, tercantum luas tanah yang
mereka miliki yang seluruhnya 190,5 hektar.

Gambaran Lahan

Kunjungan pertama saya ke lokasi, Sabtu, 8 Maret 2009. Setelah
melihat lokasi, baru saya katakan kepada mereka ada kemungkinan dibantu,
tetapi harus dibuat surat permohonan. Dari pengamatan saya, lokasi
berada di balik bukit yang mengitari desa Purbatua. Dengan jalan kaki
naik turun bukit, dengan kecepatan normal jalan kaki dibutuhkan waktu
1.5 jam mencapai lokasi itu. Lokasi itu sendiri ada pada posisi lembah
dikelilingi bukit. Tidak ubahnya seperti di dalam kuali.

Pada kunjungan pertama, saya langsung keliling lokasi dan
membuat rekaman handycam areal. Kesan saya, tanah itu sebagian adalah
kebun karet rakyat yang sudah berumur 50-an tahun. Sebagian ada pohon
karet sebesar pergelangan kaki, berbaris, tampak sengaja ditanam
dulunya. Tampak kurang subur. Saya tanya sudah berapa tahun umur karet
itu, sudah 9-10 tahun. Tapi gak mau besar-besar, masih tetap sebesar
pergelangan kaki. Kurang terurus. Bagian paling luas, ditumbuhi semak
gersang, ilalang, tetapi ada juga batang-batang pepaya, durian, petai,
kelapa, bahkan ada “rumah” yang masih utuh bagus, layak huni. Tapi
penghuninya tidak lagi di situ. Segerombolan kerbau masih diangon di
lokasi itu. Pondok tempat kami mengadakan pertemuan dengan warga itu
sendiri dilatarbelakangi kandang kerbau.

Kalau diamati dengan cermat, 80 % lahan bukan terdiri dari
hutan, melainkan semak gersang. Menurut keterangan warga, kegersangan
itu diakibatkan oleh beberapa kali kebakaran hutan di masa lampau.
Selain itu kerbau yang diangon di situ selalu memakan rumput kecil,
sehingga tidak sempat besar. Tidak banyak kayu ukuran besar. Kalaupun
ada, paling se-ukuran besar paha, yah satu-satu lebih besar sedikit.
Maka kalau dikatakan ada penebangan kayu, kayu apa yang ditebang?

Diketahui dan Disetujui Uskup

Membaca proposal itu, saya punya hasrat membantu mereka,
dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Namun saya sadari saya tidak
bisa berbuat lebih banyak bila saya sendiri, tanpa dukungan dari lembaga
gereja, dalam hal ini Keuskupan Sibolga atau pihak lain. Sadar akan hal
itu, saya menghadap Bapak Uskup, Mgr. Dr. Ludovicus Simanullang guna
membicarakan surat permohonan masyarakat tersebut. Setelah mendapat
penjelasan, Bpk Uskup sangat antusias, lalu Uskup menyetujui permohonan
itu dengan ketentuan, saya diminta tetap memperhatikan jalannya
pekerjaan itu. Saya menyanggupi harapan Bapak Uskup. Dana yang dipakai
untuk ini adalah dana sosial yang memang diperuntukkan membantu
masyarakat di bidang pertanian. Jadi tidak benar issu yang dihembuskan
oleh oknum-oknum Pejabat Pemkab Tapteng, yang mengatakan bahwa saya
secara pribadi punya lahan dan melakukan kegiatan investasi di bidang
perkebunan karet di Molhum, Desa Purbatua.

Kenapa Pekerjaan Warga Ini Perlu Didukung

Setelah melihat keadaan lokasi yang begitu gersang, saya semakin
termotivasi membantu warga agar mewujudkan segera pertanian karet.
Bahkan saya berpikir untuk menghutankan lereng-lereng bukit yang
mengitari lokasi itu. “Itu jangan dibabat, nanti kita tanami dengan
pohon mahoni,” anjurku kepada warga. Tapi Robinson menjawab, “di situ
sudah karet rakyat itu, Pastor”, katanya. “Tapi di atasnya itu kan
tidak. Itu kita tanami pohon nanti, jangan diganggu itu,” desakku.
Kenapa pertanian karet untuk rakyat di lokasi ini perlu segera didukung,
inilah sebenarnya alasan yang terkandung di benak saya setelah melihat
keadaan lahan itu:

Bagi warga anggota KT-RM khususnya dan petani karet umumnya
jelas proyek ini akan membawa dan meningkatkan kesejahterakan bagi
mereka. Itu sudah pasti.

Issu lingkungan hidup dan penghijauan. Tanah gersang seperti
lahan Molhum ini memang sangat perlu untuk dihijaukan. Dan cara untuk
itu adalah penanaman pohon. Dan membuat kebun karet adalah pilihan
tepat. Beberapa alasan berikut bisa dikemukakan: masyarakat sendiri
terlibat dalam penghijauan itu (menanam dan memelihara), tidak perlu
gembar-gembor menanam “seribu pohon” yang habiskan menghabiskan dana,
sementara hasilnya belum tentu ada. Mereka akan memelihara karetnya
masing-masing sehingga proses penghijauan lebih terjamin dalam jangka
waktu yang relatif bisa dipastikan.

Hak-hak mereka atas tanah itu tidak akan dirampas orang lagi. Di
daerah agraris seperti Tapteng, tanah merupakan jaminan kesejahteraan
hidup. Hak rakyat petani atas tanah harus dilindungi dari penyerobotan
oleh investor yang sering berkoloborasi dan berkonspirasi dengan
penguasa dalam membodoh-bodohi rakyat petani.

Dari uraian di atas sebenarnya bisa disimpulkan ada tiga tujuan
utama yang memotivasi saya membantu warga Purbatua ini, yakni:
Kesejateraan rakyat, penghijauan, terjaminnya hak rakyat atas tanah.
Maka saya tidak habis pikir bila saya disangkakan sebagai perambah dan
pembakar hutan.

Kebun Karet Proyek Sosial Ketiga

Bukan ini pertama kali Keuskupan Sibolga melakukan proyek sosial
di daerah ini. Penanaman karet di Molhum, Desa Purbatua ini merupakan
proyek sosial ketiga di daerah Barus. Proyek pertama adalah proyek
irigasi yang disebut “Bendungan Sitangkurak” , di Desa Pangaribuan, di
sungai “Husor”. Proyek ini dibuat untuk mengaktifkan kembali irigasi
yang sudah lama hancur yang mengakibatkan masyarakat sekitar Barus tidak
bisa mengelola sawahnya karena tidak terairi. Proyek ini dilakukan oleh
P. Leonhard Beichirge, seorang missionaris dari Sued Tirol. Dana untuk
itu juga dari gereja. Sebenarnya pembuatan proyek ini awalnya hendak
dilakukan dalam kerjasama dengan masyarakat sekitar sendiri. Namun
kemudian, Pemkab Tapteng ikut nimbrung, menjanjikan dana sebesar Rp 125
jt. Padahal kemudian diketahui, menurut penuturan P. Leonhard ketika itu
dana ini tidak semua cair. Yang diterima hanya kisaran Rp 87 jt. P.
Leonhard sendiri mengeluarkan dana tidak kurang dari Rp 325 jt. Sayang
dalam laporan media waktu peristiwa peresmian, dipublikasikan, posisi
partsipasi pendanaan justru terbalik: Keuskupan Rp 100 jt dan Pemkab
Tapteng Rp 300 jt. Saat itu Keuskupan Sibolga tidak berminat sedikitpun
mempermasalahkan kejanggalan itu. Yang penting masyarakat telah mengolah
sawahnya kembali, hasil sudah dicicipi warga.

Proyek kedua adalah proyek jembatan tsunami, pelabuhan atau
dermaga perahu nelayan dan alat-alat tangkap ikan di Aek Busuk, Desa
Lobutua, Kec. Andam Dewi. Proyek ini terkait dengan program rekonstruksi
dan rehabilitasi korban tsunami, 26 Des 2004. Sebenarnya tidak ada dana
dianggarkan untuk rehabilitasi di daerah Tapanuli Tengah, tapi saya
selaku Direktur Eksekutif Caritas Keuskupan Sibolga ketika itu berhasil
mengarahkan perhatian dan meyakinkan mitra kerja kami dari Caritas
Austria. Proyek itu sangat berguna bagi masyarakat. Mereka menyetujui
proyek rehabilitasi di Tapteng yang keseluruhannya menelan biaya lebih
kurang Rp 500 jt itu. Proyek ini tidak dilakukan oleh Caritas Keuskupan
Sibolga, tetapi juga – justru itu yang paling berharga – masyarakat,
mulai dari anak-anak hingga orangtua bergotong royong membangun jembatan
ini. Saya bangga sekali dengan anak-anak kecil dan manis yang merasa
begitu membutuhkan jembatan ini ikut berpartisipasi. Setiap kali mereka
lewat dari jembatan itu – pergi dan pulang sekolah – mereka membawakan
satu dua batu di tangan dan meletakkannya di tumpukan batu yang sedang
orangtua mereka kerjakan secara gotong royong.

Alasan kenapa saya berusaha menarik perhatian mitra kami Caritas
Austri untuk membangun jembatan dan membantu para nelayan di sana, tidak
lain karena saya menerima laporan bahwa dua bulan setelah tsunami, tidak
ada siapapun, baik organisasi termasuk Pemkab Tapteng datang memberi
bantuan kepada mereka. Padahal jembatan kayu yang mereka bangun secara
gotong royong sudah ambrol, anak-anak setiap hari harus naik perahu
menyeberangi Aek Busuk bila mereka hendak pergi

Ada permintaan dari Bupati Tapteng Drs Tuani Lbn Tobing, Msc
agar pembangunan jembatan dilakukan dengan kerjasama dalam pendanaan.
Tetapi bupati juga mengusulkan satu jembatan besar sekalian, sampai
kapasitas mencapai tonase truck besar. Karena pertimbangan Caritas telah
menyanggupi dananya dan tentu saja juga karena khawtir kasus pendanaan
proyek “Bendungan Sitangkurak” terulang, saya menolak untuk kerjasama di
bidang pendanaan.

Rancang bangun jembatan yang panjangnya 116 meter lebar 2.10
meter terbuat dari beton bertulang dengan sistim sambung perbagian dan
diperhitungkan tahan gempa hingga 7 pada schala rechter. Juga
dipertimbangkan kelestarian alam dan kebutuhan masyarakat nelayan.
Jembatan bisa diperpendek menjadi hingga hanya 75 m, tetapi sungai akan
sebagian tertimbun dan masyarakat yang bermukim di “pulau delta” itu
tidak mendapat akses masuk secara leluasa. Atas pertimbangan ekosistem
dan lingkungan sungai itulah jembatan dibuat sedemikian panjang. Apakah
masuk akal, saya dituduh tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan
kelesatarian alam dalam membantu warga Purbatua.

Kesepakatan Dengan Warga

Pada kunjungan pertama di Molhum itu kami juga membicarakan
hal-hal yang terkait dengan kesepakatan agar permohonan bisa
dipertimbangkan untuk dikabulkan. Pada kesempatan itu kami meminta
kepada Robinson Tarihoran agar juga menghadirkan warga yang menjadi
anggota KT-RM. Inilah kunjungan saya yang pertama di lokasi itu. Saya
dengan warga yang jumlahnya sekitar 40 orang itu berbincang-bincang
bersama di salah satu pondok warga di lokasi itu. Pada kesempatan itu
kami berhasil membuat kesepakatan lisan berikut:

Masing-masing warga KT-RM mengolah tanahnya sendiri.

Batas masing-masing dengan lawan batasnya dijelaskan, tidak
boleh ada sengketa batas. Tanahnya tidak akan ditanami karet jika mereka
bersengka batas.

Keuskupan tidak mau menyediakan bibit untuk satu orang dengan
luas tanah lebih 2 hektar.

Bagi mereka yang punya luas lahan lebih dari 3 hektar, diminta
agar bersedia membagikan sebagian lahannya itu kepada warga atau
keluarga/kerabatnya yang tidak punya lahan. Keuskupan tidak hendak
membantu orang kaya tetapi orang yang lebih membutuhkan.

Keuskupan bertanggungjawab menyediakan bibit, hingga siap tanam
dan melakukan pemeliharaan (pemupukan) hingga berproduksi.

Inilah kesepakatan- kesepakatan yang kami buat ketika itu. Jadi
saya atas nama Keuskupan Sibolga tidak pernah berpikir untuk membeli
tanah warga. Ada juga usul masyarakat, agar ada bantuan untuk kebutuhan
rumah tangga, agar asap dapur tetap mengepul. Pertimbangannya, bila
mereka mengolah lahan itu, mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan lain
seperti menderes, bisa terbengkalai memenuhi kebutuhan dapur. Memang
pada saat itu perekonomian sangat sulit. Mereka mengusulkan Rp 800 rb
per hektar. Usul ini masih harus dipertimbangkan, namun agar mereka bisa
membeli parang dan alat-alat yang dibutuhkan mengolah lahannya,
Keuskupan menyanggupi memberikan Rp 200 rb per KK dulu agar langsung
bisa bekerja.

Jalannya Pekerjaan Pemberian Bantuan

Sejak dimulai pekerjaan pertanian karet di Molhum ini, saya
hanya dua kali menginjakkan kaki di lokasi. Pertama, sewaktu kami
mengadakan kesepakatan dengan warga, Sabtu (8/3/2009), Kedua, dua minggu
lalu, Sabtu, 5 Desember 2009. Kunjungan kedua ini saya lakukan perlu
karena akhir tahun, saya biasanya memberikan laporan kepada Uskup pada
akhir tahun. Terus terang saya tidak punya waktu untuk sering ke sana.
Namun saya tetap pantau dan saya ikuti perkembangan dengan mencermati
progres pekerjaan berdasarkan informasi dan laporan Robinson Tarihoran
yang sudah diangkat warga menjadi ketua KT-RM dan kemudian saya hunjuk
menjadi koordinator. Saya percaya pada masyrakat, mereka pasti melakukan
yang baik karena mereka bekerja untuk mereka sendiri.

Begitu kesepakatan dibuat, dua minggu kemudian, saya sudah
melakukan pemesanan bibit karet “mata tidur” ke perkebunan di Ser
Belawan. Bibit karet ini masih baru diokulasi, masih belum siap tanam.
Begitu sampai bibit di Purbatua, warga masih mengangkutnya ke lokasi
Molhum dengan memikul secara gotong royong. Mereka membagi-bagi menjadi
pack-pack kecil agar tidak terlalu berat untuk dipikul satu orang. Semua
dilakukan secara gotong royong, tanpa bayar. Peraturan yang disepakati
di antara mereka, siapa tidak pernah ikut membawa bibit ke lokasi,
penanaman di tanahnya akan belakangan. Karena itu pada umumnya mereka
semua terlibat dalam pengangkutan bibit dan bahan-bahan lain yang
dibutuhkan.

Bibit “mata tidur” sebenarnya belum siap tanaman, masih harus
ditanam di polybag dan tentu masih butuh perawatan: menyiram, memupuk,
menyiangi rumput, dlsb. Semua itu dilakukan oleh warga Kelompok Tani.
Namun khusus untuk pekerja 5-10 orang ini, karena mereka biasanya
bermalam di Molhum, mereka mendapat uang makan Rp 30 rb seorang pe hari
kerja. Saya memang mengatakan, biaya pembibitan termasuk pemupukan dlsb,
hingga siap tanam menjadi tanggungjawab keuskupan. Kalau mereka tidak
diberi uang makan, mereka lalu makan apa?

Melihat cara kerja ini, pekerjaan ini sebenarnya kan pekerjaan
rakyat. Sama sekali tidak ada indikasi bahwa saya melakukan investasi di
lokasi tersebut. Peranan saya hanya mengontrol, menyediakan alat-alat
dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dananya dari fund sosial Keuskupan
Sibolga. Jalannya proyek kebanyakan warga sendiri yang menjalankan di
bawah koordinasi Robinson Tarihoran dan teman-temannya. Maka kalau
kehadiran saya di situ dituding sebagai investor, rasanya aneh. Apalagi
saya disebut sebagai perambah dan pembakar hutan, kapan itu saya
lakukan. Saya hanya dua kali ke lokasi. Dan siapa saksi yang sudah
diperiksa dan ditahan, yang memberikan kesaksian saya pernah melakukan
pengrusakan hutan. Rasanya sangatlah tidak tepat kalau saya begitu saja
ditetapkan sebagai tersangka perambahan dan pembabatan hutan.

Hingga sekarang, bibit yang sudah diserahkan 100.000 batang
“mata tidur” dan sudah berumur antara 4-8 bulan di media pesamaian.
Sebagian besar siap untuk ditanam. Sekitar 25 hektar dari 200 hektar,
sudah dilobang tanam. Kemudian warga Purbatua geger dengan issu dari
Pemkab. Tapteng, tanah mereka adalah hutan register. Betapa beratnya
hidup menjadi orang kecil dan rakyat biasa daerah Tapteng ini.

Lokasi Molhum, Desa Purbatua di Luar Hutan Register

Apakah lokasi itu memang benar hutan register? Saya pastikan hal
itu tidak benar. Sayapun tidak terlalu bodoh mau melakukan pelanggaran
hukum hanya sekedar mau membantu orang, tanpa ada harapan adanya
keuntungan pribadi saya. Melihat gambaran yang saya jelaskan di atas,
kita bisa menarik kesimpulan berikut: Pertama, lokasi atau daerah itu,
sudah lama di huni oleh penduduk, bahkan puluhan tahun lalu. Bangunan
rumah masih ada di situ. Tanaman mengitari pemukiman penduduk, sangat
jelas tampak. Tapi mungkin faktor keterpencilan dan tuntutan akan
pentingnya pendidikan anak, menyebabkan keluarga itu pindah dari sana ke
pesisir. Kedua, di arah puncak gunung, 8 km dari lokasi itu, masih ada
perkampungan penduduk yang dikenal dengan nama “Huta Gugung”. Daerah ini
dikenal sebagai sumber buah durian yang enak di sekitar Barus. Setiap
hari Jumat dan Sabtu, warga Purbatua dan warga Huta Gugung banyak
melewati lokasi, memikul karet mereka yang hendak dijual ke pekan atau
ke toke karet. Dan yang paling memastikan adalah temuan patok batas
hutan register itu sendiri. Warga sudah lama menemukan dua patok hutan
lindung: satu bertuliskan BHL 308, berlokasi tempat yang dikenal
masyarakat dengan nama Tombak Lalo, berjarak sekitar 10 km dari Molhum.
Yang satu lagi bertuliskan BHL 312, berlokasi di tempat yang dikenal
dengan Aek Gambir, berjarak kurang lebih 8km dari Molhum. Bukti-bukti
ini sangat kuat memastikan bahwa Molhum berada di luar areal hutan
register.

Sebenarnya warga masyarakat sendiri sudah sejak awal
mengingatkan personil dari POLDA Sumatera Utara, maupun dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapanuli Tengah, akan adanya penemuan
patok batas hutan register di atas gunung sana, masih jauh. Juga sangat
disayangkan sikap tidak mau mendengar hati warga, setiap kali warga
mengajak Anggota POLDA Sumatera Utara dan juga Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Sumut dan Tapteng, agar bersedia naik gunung ke lokasi dimana
patok berada, namun mereka tidak pernah mengindahkan perkataan dan usul
warga. Sepertinya mereka sudah punya tujuan dan keinginan sendiri yang
harus dicapai, yakni menjerat saya dan Robinson Tarihoran dengan kasus
sekarang.

Komnas HAM: Pekerjaan Lahan Teruskan

Pada kunjungan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) ke
Tapteng, Rabu (25/12) lalu, warga Desa Purbatua dan Hutaginjang mencegat
perjalan Tim di Desa Sihorbo, Kec. Barus Utara. Mereka menyampaikan
pengaduan mereka perihal tanah yang sedang dipersoalkan oleh pihak
Pemkab. Tapteng. Robinson Tarihoran tampil sebagai pembicara warga,
menceriterakan kronologi pengusahaan lahan itu mulai dari kakek dan
orangtua mereka sejak puluhan tahun lalu. Lalu sekarang, demikian
Robinsan, ada larangan dari Pemkab Tapteng, warga tidak bisa mengusahai
lahan itu dengan alasan masuk kawasan hutan register. “sejak dari dulu
kakek/nenek dan orangtua kami sudah mengusahai lahan itu. Tidak pernah
diketahui orang di situ hutan register. Batas Hutan register masih jauh
di atas gunung sana, kenapa sekarang dikatakan itu hutan register?” kata
Robinson mempertanyakan.

Menanggapi pengaduan itu, Johny Nelson Simanjuntak yang
didampingi oleh Husendro mengatakan, bila memang sejak dari dulu kawasan
itu pasti tidak masuk kawasan hutan register kenapa sekarang jadi
bermasalah. “Kalau memang sudah sejak lama dikelola dan sudah pasti
ditemukan patok batas hutan register itu jauh dari lokasi itu, silahkan
lanjutkan kerjakan lahan itu. Kalau ada yang melarang, nanti laporkan
sama saya. Saya ini birbicara atas nama lembaga negara,” kata Johny
menegaskan. Ketika itu hadir banyak intel-intel polisi. Pernyataan itu
didengar juga oleh mereka. Bila tidak salah, ada intel juga yang merekam
pernyataan itu dengan handycam.

Lalu kenapa sekarang ada kasus perambahan dan pembakaran hutan
register? Apakah Kamnas HAM sebagai lembaga negara suaranya tidak
dianggap apa-apa oleh Pemkab Tapteng dan aparat penegak hukum kita?
Mohonlah kiranya agar dalam penanganan kasus-kasus menyangkut rakyat
kecil, aspek-aspek hak-hak azasi itu dikedepankan oleh aparat penegak
hukum kita.

Ada Investor Pilihan Pejabat Pemkab Tapteng Menginginkan Tanah
Molhum

Bulan Juni 2008, dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Tapanuli Tengah pernah turun ke Molhum dan melakukan perintisan
penentuan batas yang hendak dikelola seorang calon investor. Kepala Desa
Purbatua mengetahui hal ini karena rumahnya menjadi titik kumpul ketika
mau pergi ke lahan di Molhum. Pada waktu itu, Robinson Tarihoran diajak
juga ikut melakukan perintisan. Perintisan dilakukan. Nama-nama mereka
yang terlibat ketika itu:

Martin Simanjuntak

Gulmok Tarihoran

Robinson Tarihoran

Damril Limbong

Gohi Simanjuntak

Nama yang disebut terakhir adalah orangnya Bupati Drs. Tuani
Lbn. Tobing ketika mereka melakukan penguasaan tanah warga di Sipaubat
dan Desa Lobutua, Kec. Andam Dewi. Tidak lama setelah pengukuran itu,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapteng turun juga ke lokasi dan mulai
mengukur luas lahan. Menurut keterangan Robinson Tarihoran, luas tanah
keseluruhan yang berhasil diukur dan hendak dikelola oleh investor
mencapai 1.300 Ha. Suatu luas yang pantastis. Kalau ini sempat beralih
ke tangan investor dengan model apa yang terjadi selama pemerintahan
Tuani Lbn Tobing ini, bisa dipastikan bahwa warga Purbatua dan Huta
Ginjang akan menderita di masa depan.

Melihat gelagat tidak baik itu, Robinson Tarihoran sering
berkonsultasi kepada saya tentang tanah di Molhum. Ia sendiri punya
sikap, dan tentu mengajak rekan generasi mudanya dan masyarakat, lahan
di Molhum tidak akan pernah jatuh ke tangan investor yang dimasukkan
Pemkab Tapteng. “Sudah banyak kita petik pelajaran yang tidak baik
dengan kehadiran PT. Nauli Sawit,” kata Robinson.

Orang-orangnya Bupati sudah membaca gelagat dari Robinson yang
tidak akan meluluskan rencana mereka. Robinson mulai dibujuk dan
diiming-imingi banyak hal. Gohi Simanjuntak pernah membujuk dia agar
mendorong masyarakat memberikan tanahnya untuk dikelola investor.
Robinson menjawab dengan mengatakan, “kenapa kepada saya, apalah saya.
Raja kampung dan pengetua kan masih ada,”. Juga kepadanya pernah
ditawarkan, kalau lahan di Molhum jadi dikelola, ia akan mendapat bagian
10 hektar dan truk satu unit. Kembali Robinson memberikan jawaban dengan
tidak terlalu serius, “kalau hanya sayanya makan apalah artinya itu”.
Kepada Robinson juga pernah dianjurkan, bila membutuhkan sesuatu, agar
pergi ke rumah calon investor itu yang disebutkan sebagai bermarga
Pasaribu dan beralamat di Jln. Sisinga Mangaraja No. 30 Sibolga. Rupanya
ancaman akan adanya penyerobotan inilah yang semakin mendorong keinginan
Robinson membentuk kelompok tani dan memohon bantuan ke Keuskupan
Sibolga agar masyarakat mampu dengan segera mengolah lahan mereka.

Akibat sikap Robinson Tarihoran yang tidak mau diajak kerjasama
mendukung kehadiran invstor itu, ia dan keluarganya sudah dijadikan
target sasaran oleh “kelompok yang berseberangan” . Benar, pada hari
Minggu, rumah orangtua Robinson, tempat dia tinggal, pada siang hari,
pada saat orang mengikuti kebaktian di gereja, dibakar oleh orang yang
tidak dikenal. Syukur rumah itu tidak sempat habis dilalap api. Kepulan
asap pekat menyadarkan orang yang sedang duduk-duduk di kedai di
belakang rumahnya. Mereka langsung memadamkan api yang sudah sempat
menghanguskan lemari dan sudah mulai menjilat bagian atap rumah. Dari
investigasi kami, cukup kuat keyakinan bahwa pelaku adalah bagian dari
Kelompok yang membakar rumah Edianto Simatupang, seorang aktivis, yang
juga korban penikaman waktu Unjuk Rasa Damai di depan Kantor Gubernur di
Medan.

Rupanya, Bupati merasa harus turun tangan untuk mendorong dan
mempengaruhi masyarakat. Pada acara Pulang Bersama para Perantau yang
berasal dari Desa Sihorbo dan Hutaginjang, Bupati hadir dan memberikan
kata sambutan. Sebenarnya Panitia yang sudah dibentuk dari Jakarta,
tidak terlalu mengharapkan dan tidak mendukung rencana kehadiran Bupati.
Namun, “orang-orangnya” Bupati bersikeras agar Bupati diundang dan
diberi kesempatan memberi kata sambutan. Memang betul, Bupati datang dan
menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Bupati mendorong
masyarakat agar memberikan tanahnya dikelola oleh investor yang akan
datang membawa modal besar, mumbuka lapangan kerja, dst..dst…dst.
Ketika itu nyata sekali bagi warga yang hadir pada acara itu, Bupati
Tapteng sangat berminat dengan lahan Molhum untuk diberikan kepada
investor. Tetapi warga tetap memilih, lahan itu hendak dikelola sendiri.

Penutup

Dari pemaparan apa adanya di atas, pembaca yang budiman pasti
sudah mendapat gambaran mengenai aktivitas saya dikaitkan dengan issu
perambahan dan pembakaran hutan register di Molhum. Saya persilahkan
pembaca budiman mencermati dan merefleksikan, dan kemudian menilai
apakah yang disangkakan itu benar dan tepat dikenakan pada saya. Jika
seandainya lahan Molhum itu jadi diberikan kepada investor pilihan
Bupati, maka persoalan menyangkut hutan register pasti tidak ada. Kuat
keyakinan saya bahwa issu perambahan hutan register adalah kasus yang
dibangkitkan tanpa bukti yang kuat. Tapi dengan tujuan yang jelas,
Pertama, untuk masyarakat agar tidak mengusahai lahan ini, karena
kecewa, investor pilihan tidak jadi menguasai dan mengusahai lahan itu.
Kedua, menghentikan saya dalam kegiatan-kegiatan advokasi membela
hak-hak rakyat, khususnya mereka yang tidak berdaya, korban kebohongan,
dengan cara mengirim saya ke penjara.

Jadi kesimpulan saya, kasus ini direkayasa untuk
mengkriminalisasi saya sebagai orang yang getol dan yang tidak mau surut
dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah warga transmigrasi
dan para petani di beberapa kecamatan di Tapteng yang diserobot oleh PT.
Nauli Sawit. Setelah pengaduan kami ke Komnas HAM mendapat tanggapan
sirius, situasi panas dan gerah mewarnai jajaran pejabat Pemkab Tapteng,
khususnya mereka yang terlibat dalam praktek penyerobotan tanah.

Tapi sungguh saya sayangkan, kenapa POLDA Sumatera Utara
menanggapi laporan pihak Pemkab. Tapteng ini tanpa melakukan proses
hukum yang wajar dalam menentukan saya sebagai tersangka. Kalau
seandainya kasus ini ditanggapi secara profesional dan proporsional,
saya yakin tidak akan seperti ini. Tampanya kembali perlu diulangi
ajakan Presiden R.I Soesilo Bambang Yudhoyono, agar Polri, KPK dan
Kejaksaan membenahi secara internal institusinya, yang dikemukakan pada
saat menyampaikan sikap atas kasus cicak dan buaya. Apakah POLDA
Sumatera Utara mendengarkan seruan Presiden itu?

Demikian saya buat kronologi kasus dan gambaran keterlibatan
saya di proyek sosial penanaman karet di Desa Purbatua dan Hutaginjang
ini yang saya sampaikan dengan apa adanya, namun dipenuhi rasa
tanggungjawab. Semoga bermanfaat terutama bagi mereka yang kita bela.

Minggu, 13 Desember 2009

P. Rantinus Manalu, Pr

Ketua Komisi Justice ang Peace Keuskupan Sibolga.

Sumber: Milis APIKatoklik

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

Paus: Sebarkan Pesan Gereja via Internet


Paus Minta Pesan Gereja Disebar via Internet

[vatikan 21/5/09] Pemimpin tertinggi Kristen Katolik Paus Benediktus XVI, mematahkan paradigma kalau pemimpin spiritual lekat dengan sifat yang kolot dalam soal teknologi. Sebab, Paus mulai memberikan semangat kepada kaum muda Katolik untuk memanfaatkan dengan benar internet.

Seruan ini sengaja dilakakukan agar para anak muda Katolik berusaha keras menyampaikan pesan Gereja ke seluruh dunia, dengan memanfaatkan internet. Pasalnya menurut Paus, internet tidak bisa terlepas dari kegiatan masyarakat. Selain itu juga, internet mampu menjangkau publik lebih luas dan cepat.

“Internet mempunyai pengaruh yang besar untuk menyebarkan pesan yang diinginkan,” ujar Paus yang dikutip salah satu pengajar di Akademi Nazaret Kathryn Pelino, kepada Chicago Tribune, Kamis (21/5/2009).[okezone.com]

 

Sumber: http://mirifica .net/print Page.php?aid=5762

Vatikan: Perbankan Barat Harus Melihat Sistem Keuangan Islam


[Roma 5/3]Vatikan mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Vatikan bilang, perbankan dunia seharusnya melongok pada peraturan keuangan Islam untuk meningkatkan kembali kepercayaan para nasabahnya di tengah krisis global seperti sekarang ini.

“Prinsip yang beretika yang diusung perbankan Islam dapat mendekatkan pihak bank dengan para nasabahnya. Selain itu, spirit kejujuran harus tecermin dalam setiap jasa layanan yang diberikan,” demikian seperti yang tertulis dalam artikel harian Vatikan Osservatore Romano, Selasa (3/3) waktu setempat.

Loretta Napoleoni dan Claudia Segre, Abaxbank Spa Fixed Income Strategist, dalam artikel tersebut menulis, perbankan barat dapat menggunakan sejumlah alat, seperti obligasi syariah yang lebih dikenal dengan sukuk sebagai jaminan (collateral). “Sukuk juga dapat digunakan untuk mendanai industri otomotif atau pekan Olimpiade di London nanti,” tulis mereka.

Sebelumnya, pada 7 Oktober lalu, Paus Benedict XVI berpidato, konklusi dari hancurnya pasar finansial saat ini merefleksikan tidak ada yang abadi selain keberadaan Tuhan. Vatikan juga selalu menyoroti kondisi perekonomian global dan merilis sejumlah artikel yang mengkritik model pasar bebas yang banyak berdampak buruk dalam dua dekade terakhir ini.

Sementara itu, Editor Osservatore Giovanni Maria Vian mengatakan, “Agama yang hebat selalu memiliki atensi yang penuh terhadap dimensi perekonomian masyarakatnya.”[Kompas]

Sumber: Kompas,5/3