Kata Menteri Agama, Tak Ada Diskriminasi Kelompok Minoritas


Menteri Agama Suryadharma Ali membantah jika pemerintah melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, khususnya dalam pembangunan tempat ibadah. Tidak hanya umat agama minoritas, menurut Suryadharma, yang mayoritas juga mengalami hal sama.
Hal itu dikatakan Suryadharma saat jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma menanggapi media yang terus menyoroti terhambatnya pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor, HKBP di Filadelfia di Bekasi, dan tempat ibadah kelompok minoritas lainnya.

Menurut Suryadharma, masalah pembangunan gereja hanya terkait izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga jangan ditarik ke ranah agama. Ia mengatakan, tidak hanya pembangunan gereja yang terhambat akibat IMB, tetapi juga pembangunan masjid.

Ketua Umum PPP itu memberi contoh pembangunan masjid di Jakarta oleh Djan Faridz sewaktu kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke. Padahal, kata dia, waktu itu Djan Faridz masih menjabat Ketua Nahdlatul Ulama wilayah DKI Jakarta. Foke juga mantan Ketua NU Jakarta.
Selain sama-sama umat Islam dan NU, kata dia, Djan dan Foke juga Betawi. Tetapi, masjid yang akan dibangun Djan Faridz tidak dapat IMB karena persyaratan mendapat IMB belum bisa dilengkapi.

“Masalah ini tidak ada yang angkat,” katanya.

Suryadharma lalu mengutip data lama milik Litbang Kemenag, yakni dari tahun 1977 sampai 2004, pertumbuhan masjid di Indonesia hanya 64 persen. Adapun rumah ibadah umat Kristen sebesar 131 persen, Katolik 152 persen, Hindu 475 persen, dan Buddha 368 persen.
“Ada pandangan bahwa umat mayoritas menghambat pembangunan rumah ibadah minoritas. Dilihat data ini tuduhan itu sama sekali tidak terbukti,” kata dia.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Menjaga Harmoni


Tidak mudah menjadi pemimpin bangsa yang majemuk, apalagi yang tengah berada dalam transisi demokrasi. Demikian pula, tidak mudah mengingat reformasi yang berjalan 15 tahun, sekalipun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Masih ada masalah kepastian hukum, kebebasan beragama, dan celah desentralisasi.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dalam sebuah diskusi pekan lalu mengingatkan, reformasi yang sudah berjalan 15 tahun ini berada pada tahapan krusial. Demokratisasi yang menjadi buah reformasi, dalam penilaian Anies, telah menghadirkan kebebasan di masyarakat. Namun, kebebasan itu tidak disertai kepastian hukum yang hadir secara nyata.

”Rule of law kita mendekati bangkrut. Kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan tidak muncul. Penegak hukum justru menjadi simbol lemahnya penegakan hukum,” katanya.

Orang boleh saja berpandangan berbeda dalam hal ini. Namun, jika dilihat dalam beberapa kasus, khususnya dalam kasus intoleransi dan kekerasan terkait agama, pernyataan tersebut ada benarnya. Lihat saja bagaimana kekerasan yang berlatar belakang sektarian masih terjadi dan seperti tak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelakunya. Ini paling tidak tecermin dari kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di sejumlah daerah dan kelompok Syiah di Sampang serta kasus intoleransi yang menimpa umat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Sosiolog yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, berpandangan, apa yang tampak sebagai intoleransi di masyarakat memang menjadi lebih rumit karena ada pertalian sangat erat dengan hukum yang sepenuhnya tidak berfungsi sebagai alat untuk mencegah kekerasan. Kesan yang ditangkap, seolah-olah kalau tindakan intoleran dan kekerasan itu dilakukan beramai-ramai, pelakunya tidak akan ditangkap.

Menurut Daniel, membangun toleransi sejatinya bukan hanya membangun nilai dan etika bersama dalam perbedaan, melainkan juga pemulihan negara dalam menjalankan fungsi umum, yaitu mengatur ketertiban umum dan menjamin keselamatan publik. Fungsi negara itu tersebar di seluruh elemen pemerintah dan aparat keamanan. Pusat dan daerah idealnya sejalan menjalankan fungsi itu.

Realitas transisi demokrasi saat ini justru menunjukkan, tak semua arahan, instruksi, atau kebijakan pemimpin di pusat dapat berjalan baik di daerah. Dalam penanganan konflik dan persoalan intoleransi, misalnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan, melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan arahan kepada bawahannya dan gubernur untuk menyelesaikan masalah di daerahnya. Namun, gubernur dan bawahan Presiden belum terlihat proaktif menjalankan arahan itu.

Terlepas dari faktor kepemimpinan yang boleh jadi turut memengaruhi tidak berjalannya sebuah kebijakan, harus diakui, desentralisasi dan otonomi daerah yang dijalankan saat ini masih menyisakan persoalan. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng berpandangan, perlu ada revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan penguatan kewenangan bagi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, misalnya, menurut Endi, kepala daerah diberi tugas untuk menyelesaikan masalah keamanan di daerahnya, tetapi tidak diberi otoritas yang melekat dalam struktur pemerintahan sebagai dasar bertindak. Akibatnya, inpres itu hanya menimbulkan kebingungan bagi kepala daerah.

Dengan beragam persoalan tersebut, menjaga harmoni bangsa menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pemimpin sekarang dan masa depan, baik di pusat maupun daerah. Paling tidak ada dua karakter pemimpin yang, menurut Anies, dibutuhkan untuk menjawab tantangan itu. Pertama, pemimpin yang berkomitmen kuat untuk benar-benar menghadirkan kepastian hukum. Kedua, pemimpin yang mampu menggerakkan.

Partai politik yang menjadi saluran hadirnya pemimpin bangsa sepatutnya memahami tantangan itu. Parpol ikut bertanggung jawab menyiapkan pemimpin di pusat dan daerah yang dapat menjawab tantangan itu. (C Wahyu Haryo PS)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)

Intoleransi, Ancaman Paling Nyata


FERRY SANTOSO

Salah satu agenda besar reformasi yang digulirkan sejak 1998 adalah membangun demokrasi sehingga Indonesia dapat menjadi negara modern, maju, dan beradab.

Akan tetapi, dalam 15 tahun perjalanan reformasi, aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya warga minoritas, dapat mengancam kehidupan demokrasi ke depan. Nuansa kehidupan yang demokratis dan menjunjung tinggi kebinekaan dan keberagaman sebagai ”takdir” bangsa ini sempat terasa pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kebijakan Gus Dur terkait demokrasi, kebinekaan, dan toleransi ibarat angin segar. Pasca-pemerintahan Gus Dur, dalam perjalanan reformasi, ancaman terhadap kehidupan demokrasi justru semakin terasa.

Berbagai kelompok vigilante dan kelompok intoleran semakin menunjukkan eksistensi. Berbagai kekerasan dengan berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan terkesan menjadi tidak terkendali. Kelompok-kelompok intoleran atau kelompok vigilante dinilai kerap mengganggu atau melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak dasar sebagai warga negara, yaitu bebas dari rasa takut dan mendapat perlindungan, semakin dilanggar.

Di sisi lain, peran negara (state), yang seharusnya mampu melindungi segenap warga negara, menjadi sangat lemah, bahkan dinilai tidak hadir dalam menjaga kerukunan hidup beragama dan berkeyakinan.

Sebagai contoh, kasus warga Ahmadiyah di beberapa tempat, kasus warga Syiah di Sampang, kasus pembangunan gereja di beberapa tempat, kasus sengketa lahan, sampai konflik antarkelompok preman.

Sebagai gambaran, dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pada periode Januari-Mei 2013 terjadi 46 kasus dugaan pelanggaran dan kekerasan kehidupan beragama dan berkeyakinan. Artinya, dalam sebulan terjadi sembilan kali kasus pelanggaran dan kekerasan kehidupan beragama dan berkeyakinan atau dalam seminggu terjadi dua kasus.

Sayangnya, elite politik dan pejabat negara saat ini yang lahir dari hasil reformasi ibarat menutup mata terhadap kasus-kasus intoleransi. Perhatian elite politik dan pejabat negara terhadap kasus-kasus intoleran dinilai sangat rendah.

Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, kasus-kasus kekerasan oleh kelompok intoleran sudah mengkhawatirkan. Hak-hak dasar kelompok minoritas, seperti hak untuk bebas dari rasa takut, mendapatkan rasa aman, dan bebas beribadah, makin sulit diwujudkan.

Hal itu dapat terjadi antara lain, lanjut Al Araf, karena perhatian pemerintah, termasuk elite politik, terhadap masalah intoleransi sangat rendah. ”Politisi, termasuk pejabat publik, lebih peduli dengan politik transaksional yang mementingkan kelompok politik dan partai politik, bukan mementingkan keadilan bagi semua warga masyarakat,” katanya.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kasus-kasus pelanggaran dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan yang mengarah pada aksi kekerasan dilatarbelakangi percaturan politik di tingkat lokal atau nasional. ”Elite politik kadang permisif terhadap kelompok intoleran karena tidak mau dianggap berlawanan dengan arus mainstream,” kata Al Araf.

Namun, realitas kadang berbeda. Di tengah kasus-kasus intoleran yang menjadi tren dalam perjalanan 15 tahun reformasi, pemerintah mungkin boleh berbangga. Mengapa?

Lembaga internasional The Appeal of Conscience Foundation merencanakan memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai mampu mengembangkan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Akan tetapi, rencana itu dikecam atau ditentang beberapa kalangan. Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar menilai, Presiden Yudhoyono mengabaikan atau menutup fakta intoleransi kehidupan beragama dan berkeyakinan jika tetap menerima penghargaan sebagai pemimpin yang mengembangkan toleransi di antara umat beragama dari lembaga tersebut.

Tak sesuai

Pemberian penghargaan itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi atau fakta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Haris menilai Presiden Yudhoyono sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memberikan rasa aman kelompok minoritas.

Dalam kasus-kasus intoleransi, menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, negara tidak hadir dalam menjaga rasa aman dan nyaman kelompok minoritas keagamaan untuk beribadah. ”Presiden seharusnya berpihak secara konkret kepada kelompok minoritas,” kata Alvon.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden akan tetap menerima penghargaan itu. ”Itu bentuk apresiasi dan penghargaan yang didasarkan penilaian organisasi independen,” ujarnya. Presiden pun mengatakan, jangan ada kesan pembiaran.

(Kompas cetak, 15 Mei 2013)

Butuh Pemimpin yang Melindungi


Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan melibatkan kian banyak aparat negara. Untuk mengatasinya diperlukan kepemimpinan nasional yang berani menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kebebasan beragama, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian salah satu kesimpulan ”Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi Tahun 2012” oleh The Wahid Institute, sebagaimana diungkapkan Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi, di Jakarta, Jumat (28/12). Laporan dilanjutkan diskusi dengan pembicara anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rakhmat; Koordinator http://www.change.org Usman Hamid; dan peneliti keislaman dari Monash University, Australia, Greg Barton.

Menurut Rumadi, laporan merekam pelanggaran kebebasan beragama di 16 wilayah selama tahun 2012. Data bersumber dari publikasi media, jaringan The Wahid Institute, observasi dan investigasi di lapangan, serta diskusi.

Laporan menunjukkan, selama 2012 terjadi 274 kasus dan 363 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dengan lima orang terbunuh. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2011 dengan 267 peristiwa, 2010 (184 peristiwa), dan 2009 (121 peristiwa). Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Jawa Barat.

Dari total 363 tindakan itu, 166 tindakan di antaranya oleh aparat negara, terutama polisi, satpol PP, militer, bupati/wali kota, dan camat. Sebanyak 197 tindakan oleh nonaparat negara, terutama Front Pembela Islam (FPI), kelompok masyarakat, individu, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelanggaran itu, antara lain, berupa penyerangan, perusakan, pembunuhan, pembiaran, penyesatan, kriminalisasi keyakinan, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan intimidasi.

”Semua terjadi terutama akibat kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan kuat akan bisa mengeremnya,” kata Rumadi.

Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid mengatakan, daftar pelanggaran itu sudah cenderung menjadi tren. Masyarakat semakin alergi dengan kebebasan beragama dan semakin intoleran, sementara negara justru membatasi kebebasan beragama. Jika tidak segera ditangani, akan mengancam persatuan bangsa Indonesia.

”Negara harus menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan. Lindungi kelompok minoritas, evaluasi peraturan yang membatasi kebebasan beragama, dan hidupkan spirit agama yang mencintai perdamaian,” katanya.

Imdadun Rakhmat menilai, elite politik dan birokrat masih kurang memahami, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari HAM yang tak boleh dikurangi oleh siapa pun dan di mana pun. Negara harus netral, menyelesaikan konflik berlatar agama, adil, dan tak boleh memihak mayoritas.

Namun, bagi Greg Barton, secara umum kebebasan beragama di Indonesia masih cukup baik meski ada kasus-kasus pelanggaran bersifat terbatas. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sebagian besar masyarakat tetap bebas menjalankan ibadah, dan masih memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dibandingkan negara-negara Timur Tengah, pencapaian Indonesia ini cukup baik. (Kompas cetak, 29 Des 2012)

Jabar peringkat pertama kasus intoleransi kebebasan beragama


Setara Institute menyatakan Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang paling banyak terjadi tindakan intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Kasus sebanyak 224 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama itu merupakan peristiwa yang terjadi dari Januari hingga awal November ini, dan 80-90 persennya terjadi di Jawa Barat,” kata Peneliti Setara Institute Ismail Husni, saat menghadiri acara Hari Toleransi Internasional, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Jumat.

Dari 224 peristiwa pelanggaran kebebasaan beragama atau berkeyakinan tersebut, kata Ismail, terdapat 315 bentuk tindakan yang mayoritasnya merupakan tindakan pengrusakan tempat ibadah dan sisanya intimidasi.

“Jadi kasus intoleransi yang terjadi di kita itu bisa berupa intimidasi hingga perusakan. Yang cukup sering terjadi adalah perusakan rumah ibadah, perusakan masjid. Dan dua kelompok yang paling sering mendapat tindakan intoleransi itu adalah umat Kristiani dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),” katanya.

Menurut dia, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat sejak dua tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

“Dua tahun ini, tren perisriwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jabar meningkat, tahun lalu itu hanya sekitar 66 peristiwa saja,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Bandung Samuel Situmorang menambahkan, angka intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tersebut bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es.

“Kami melihatnya seperti fenomena gunung es, yang tercatat di kami dan lembaga lainnya seperti Setara Institute itu kami peroleh dari media atau yang muncul di permukaan. Kami yakin, masih banyak kasus atau peristiwa yang belum muncul ke permukaan,” kata dia.

Oleh karena itu, melalui Peringatan Hari Toleransi Internasional yang dilaksanakan di Halaman Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung semua pihak bisa menyadari kembali bahwa toleransi adalah sebuah keharusan.

“Harapannya melalui peringatan Hari Toleransi Internasional ini, kita akan terus mengkampanyekan gerakan toleransi di setiap lini kehidupan kita. Dan mudah-mudahan peristiwa intoleransi tidak terjadi lagi,” kata Samuel.
(Antaranews.com)

Malam Takbiran, FPI Rusak Masjid Ahmadiyah di Bandung


Saat takbiran berkumandang, puluhan orang dari Front Pembela Islam (FPI) merusak Masjid An-Nasir di Jalan Sapari, Kecamatan Astanaanyar, pukul 23.00 WIB, Kamis (25/10/2012). Masjid tersebut milik kelompok Ahmadiyah. Satu kaca di lantai satu masjid pecah.

Menurut Riki, jamaah Ahmadiyah yang berada di dalam masjid saat kejadian, massa yang datang sekitar 20 orang. “Kita diintimidasi bahkan tadi ada perusakan oleh massa FPI,” ujarnya.

Beruntung perusakan tidak terlalu parah. Hanya sebuah kaca di lantai satu masjid yang rusak. Masjid itu sendiri dua lantai.

Informasi yang diperoleh detikbandung, massa FPI sudah datang ke masjid tersebut pukul 20.00 WIB. Saat massa datang, sudah ada polisi. Kemudian perwakilan dari FPI dan Ahmadiyah dibawa ke Polsek Astanaanyar. Namun sejumlah massa masih berada di sekitar masjid. Entah bagaimana dan menggunakan apa, massa di lokasi masjid tiba-tiba merusak kaca masjid.

Saat ini, puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polsek Astanaanyar berjaga di sekitar masjid. Massa FPI sendiri semua sudah berkumpul di Polsek Astanaanyar, begitu pula dari jamaah Ahmadiyah.
(Detik.com)

Menempuh Jalan Tuhan


Oleh Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy

Islam, sebagaimana agama lain, merupakan agama dakwah; agama yang mengajak ke jalan Allah SWT, jalan Tuhan.

Namun, dakwah Islam harus dilakukan dengan bijak, penuh hikmah, dengan pelajaran (al-mau’idlah) dan contoh (al-uswah) baik. Seruan berdakwah itu tak harus dilakukan setiap orang. Cukup sebagian orang saja.

Ajakan menuju jalan Allah merupakan nilai sangat luhur. Suatu ajakan untuk beribadah kepada Allah serta menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Ilahiah. Setelah shalat, manusia diharap bisa ikhlas, sabar, serta berbuat baik kepada manusia dan makhluk lain, tanpa membedakan identitas.

”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan, bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk” (Surat An-Nahl, 16: 125).

Bagi anak-anak di pesantren, ayat ini terkategori muta’addi; kata kerja (fi’il) yang membutuhkan obyek (maf’ul). Namun, dalam ayat itu tak disebutkan siapa yang harus diajak ke jalan Allah. Sebagian ulama ahli tafsir menambahkan ”manusia” sebagai obyek dalam Surat 16: 125 tadi. Seruan ini untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi berlaku bagi para pengikut Nabi.

Begitu pula obyek ayat tersebut. Meski tak disebutkan, ditafsirkan secara umum, yaitu manusia. Lalu, manusia seperti apa yang diajak menuju jalan Allah? Tentu saja manusia yang belum mengenal atau belum menempuh jalan Allah. Bukan manusia yang sudah mengenal, apalagi yang sudah menempuh jalan Allah.

Dengan demikian, ada pertanyaan: apakah ceramah agama yang digelar di forum-forum formal terkategori dakwah dalam Surat 16: 125 tadi atau bukan? Sebab, yang hadir dalam forum itu sudah mengenal jalan Allah. Bahkan, ada yang sudah menempuh jalan Allah. Jika demikian, kenapa harus diajak menempuh jalan Allah lagi?

Dalam hal ini, penulis berpendapat, pengajian-pengajian di masjid, langgar, pengajian akbar, apalagi di TV, bukan termasuk dakwah dalam kategori Surat 16: 125 itu. Pengajian itu terkategori pembelajaran ilmu keagamaan (al-ta’lim), bukan dakwah (al-da’wah).

Dalam Islam, pembelajaran ilmu agama berkedudukan tinggi dan sangat mulia.Ironisnya, banyak penceramah tidak proporsional: semestinya memberi pelajaran dan pengetahuan agama, tetapi materi ceramah malah materi dakwah. Mengajak orang miskin bersabar, tetapi si penceramah kaya raya. Mengajak sederhana, tetapi ia hidup mewah. Ironis lagi, bukan ilmu agama atau dakwah yang disampaikan, tetapi lelucon berbungkus agama.

Efektivitas penyisipan lelucon bisa diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang menolak. Penulis termasuk yang setuju sebagai metode pembelajaran dan ceramah. Namun, lebih banyak lelucon juga naif. Sebab, pendengar lebih teringat lelucon, bukan inti ilmu agama dari si penceramah.

Fanatisme buta

Ada pula ceramah yang tidak disisipi lelucon, tetapi dipenuhi provokasi berbalut dalil agama sehingga para pendengar membenci kelompok lain. Hasilnya bukan pencerahan keagamaan, melainkan sikap fanatisme buta suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selalu merasa benar dengan menyalahkan kelompok lain. Padahal, menjadi benar tak harus menyalahkan yang lain.

Dakwah juga bisa berbentuk nonceramah, yaitu dengan tindakan. Organisasi keagamaan semisal NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad juga memiliki agenda dakwah Islam. Mendirikan lembaga perekonomian, pendidikan, rumah sakit, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi melawan koruptor, menolak terorisme, termasuk bagian dari dakwah Islam. Saat ini, hal-hal itu semestinya menjadi prioritas dakwah.

Ajakan ke jalan Allah juga harus dengan cara bijak, penuh hikmah, serta dengan pelajaran dan contoh yang baik. Tak seharusnya mengajak orang menuju jalan Allah, tetapi yang dilakukan cara-cara tidak benar. Semisal menyerang, mengusir, melukai, dan bahkan membunuh mereka yang hendak diajak ke jalan Allah.

Dalam konteks ini, para pegiat ormas yang terkadang kerap memakai cara kekerasan harus mereformulasi pola dakwah. Sebab, dakwah dengan model seperti itu terbukti ditolak masyarakat. Tak hanya masyarakat non-Muslim, umat Islam juga menolak. Semisal yang terjadi di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dari perspektif ini pula tuntutan pembubaran FPI harus dilihat. Bagi penulis, tuntutan pembubaran FPI dan ormas sejenis sebangun dengan yang dilakukan FPI dan ormas sejenis tadi. Jika tetap memilih cara-cara anarkistis, semakin kuat pula penolakan itu. Jika santun, menghargai keragaman Indonesia, tentu akan disambut masyarakat. Alhasil, akhiri kekerasan di Indonesia.

Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy Pengasuh GD Mambaul Hikmah, Kota Mojokerto, Jawa Timur​
(Kompas, 28 Feb 2012)