Pernyataan Pers: Bencana Tsunami Keadilan


Pernyataan Pers
BENCANA TSUNAMI KEADILAN

Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.
 
Bagi kami, kasus Bibit – Chandra hanya masalah yang timbul di permukaan dari setumpukan gunung es Mafia Peradilan. Melalui rekaman itu, publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana Anggodo, saudara dari Anggoro tersangka kasus korupsi bisa mengatur perkara. Melalui rekaman itu, publik juga mengetahui bobroknya institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian sehingga para petingginya malah mendukung Anggodo untuk mengkriminalkan Pimpinan KPK.

Jika dalam kasus kriminalisasi KPK polisi dan jaksa begitu percaya diri melakukan rekayasa bersama Anggodo, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang selama ini tidak mendapatkan perhatian publik.
 
Begitu dahsyatnya korupsi di tubuh penegak hukum membuat kami yakin bahwa korupsi merupakan penyebab mengapa dalam banyak kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan berbagai kasus lainnya, hukum tidak berjalan. Dampak terbesar dari korupsi di kalangan penegak hukum adalah hilangnya
keadilan bagi rakyat. Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong dan jika polisi dan jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak akan ada keadilan untuk rakyat. Keadilan tidak akan terealisasi bila korupsi, terutama mafia peradilan, tidak diberantas tuntas.

Karena besarnya persoalan tersebut, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukan Tim Verifikasi Fakta (TVF) yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu. TVF tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di Kejaksaan dan Kepolisian. TVF juga tidak memiliki cukup otoritas untuk membongkar berbagai skandal yang menarik perhatian publik dan menjadi awal dari kriminalisasi Bibit – Chandra, yakni skandal Bank Century.

Korupsi oleh para penegak hukum merupakan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan ditopang oleh kekuasaan peradilan yang independen, kredibel dan berintegritas. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila ada supremasi hukum. Tanpa itu semua, demokrasi sesungguhnya berdiri di atas pondasi pasir yang gampang runtuh. Mafia peradilan sesungguhnya adalah ancaman bagi demokrasi.

Rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MK kemarin juga menunjukkan kepada kita semua bahwa lembaga peradilan belum bisa diharapkan untuk memberikan keadilan. Keadilan masih tak terjangkau bila hukum kita tercemar oleh praktek korupsi.

Oleh karena itu, sejatinya kasus Bibit – Chandra adalah puncak gunung es dari tiadanya keadilan di Indonesia. Rekaman tersebut seharusnya merupakan petunjuk adanya persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden secepatnya. Apabila kasus ini tidak segera dituntaskan, kita kuatir bahwa demokrasi terancam dan keadilan akan semakin jauh dari rakyat.

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap rekaman di MK, kami menuntut

1. Presiden harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk membersihkan mafia peradilan. Ini bukan saatnya bagi Presiden untuk sibuk menjaga citra karena yang terjadi sesungguhnya adalah hancurnya kredibilitas, kehormatan dan legitimasi lembaga peradilan dan tsunami keadilan.
 
2. Presiden harus segera membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dari praktek korupsi, kong-kalikong dan berbagai penyelewengan lainnya. Pembersihan tidak cukup hanya dengan mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, akan tetapi juga memastikan para pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas.
 
3. Presiden dan lembaga negara lainnya harus memberikan dukungan politik kepada KPK untuk melakukan pembersihan kedua lembaga tersebut. Terutama karena sesungguhnya mandat KPK adalah menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dan melakukan supervisi terhadap jaksa dan polisi dalam penegakan hukum kasus korupsi.

4. Mendorong pembersihan advokat dari korupsi. Rekaman yang diperdengarkan oleh sidang MK adalah bukti peran advokat dalam mafia peradilan, sebuah realitas yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, daripada sibuk berkelahi soal organisasi adalah lebih penting untuk mendorong pembersihan korupsi yang melibatkan advokat.

5. KPK juga harus mengusut skandal kasus Century yang merupakan awal dari   sengketa Cicak vs Buaya. KPK secara sistematis dihambat untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan korupsi yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka kasus Century harus dituntaskan oleh KPK.

Jakarta, 4 Nopember 2009
 
Komite Darurat Keadilan:
ICW, KontraS, Walhi, Imparsial, PBHI-Jkt, PKMI, PPRP, Kiara, KRHN, IKOHI, TI Indonesia, PEC,  JSKK, Pimp. Pemuda Al Irsyad, PB HMI MPO, IPC, Neo Indonesia Timur, HRWG, Demos, JAMAN, Koalisi NGO Aceh, Asmara Nababan, Suciwati, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko, Romo Sandyawan, Indra J Piliang, LeIP, PSHK, MM. Billah, Yayasan SET, LBH Masyarakat, LBH Jkt, PATTIRO, dll.

Sumber: Milis AIPI

Pentingnya FKUB Memainkan Peranannya Secara Aktif Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Kerukunan Umat Beragama


 

Baru-baru ini masih hangat diperbincangkan mengenai pencabutan ijin IMB Gereja berikut gedung serbaguna HKBP yang berlokasi di ujung jalan Bandung, Kelurahan Cinere, Depok oleh Walikota Depok Nurmahmudi.

 

Sepuluh tahun berselang setelah Bupati bogor masih dijabat oleh Eddy Yoso Martadipura menandatangani ijin IMB gereja HKBP Cinere, pada 13 Maret 2009 lalu, Walikota Depok, Nurmahmudi resmi mencabut Ijin IMB gereja HKBP Cinere yang mana pihak pemerintah Kabupaten Bogor sebelumnya telah menerbitkan IMB HKBP Cinere pada 13 Juni 1999 saat Depok masih masih menjadi bagian dari wilayah tersebut.

 

Kasus pencabutan IMB tersebut oleh pihak Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kota Depok juga telah dilaporkan kepada Ephorus sebagai pucuk pimpinan tertinggi HKBP di Tarutung, Sumatera Utara, yang mana dari hasil laporan tersebut disepakati untuk mengambil langkah hukum bagi penyelesaian kasus pencabutan IMB tersebut.

 

PGI kota Depok juga telah menunjuk Lodewijk Gultom untuk turut mendampingi kuasa hukum HKBP Cinere dalam proses persidangan di PTUN.

 

Terkait dengan munculnya kembali kasus penutupan gereja tersebut, PGLII DKI Jakarta bekerjasama dengan ELHAM DKI serta Gereja Kehidupan Rohani (GKR), Jakarta pada (30/5) lalu menggelar Diskusi Terbatas bertempat di Gereja Kehidupan Rohani (GKR), Jakarta.

 

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara tersbeut yakni: Posma Radjagukguk, SA, MA (Ketua umum PP. ELHAM), KH. Safi Mursid (Ketua FKUB DKI Jakarta), DR. Lodewijk Gultom (FKUB Depok).

 

Dalam paparannya Posma Radjagukguk mengatakan bahwa terkait dengan maraknya penutupan gereja-gereja belakangan ini serta sulitnya mendapatkan ijin pendirian gereja di DKI Jakarta mengindikasikan bahwa pemberlakuan Peraturan Bersama 2 Menteri (PB2M) di DKI masih belum sesuai dengan tujuan dan maksud dibentuknya yakni untuk meningkatkan terciptanya kerukunan umat beragama di DKI dan sekitarnya. Hal ini terbukti dengan adanya proses perijinan yang terkendala oleh adanya oknum masyarakat dan aparat yang telah menyelewengkan PB2M serta adanya pembiaran oleh pemerintah termasuk aparat keamanan terhadap tindakan melawan hukum atas kegiatan peribadatan yang mengakibatkan timbulnya tindakan mengganggu dan penutupan tempat ibadah,”katanya.

 

Selain itu Posma juga mengamati ada lima alasan yang menyebabkan sampai terjadinya gangguan dan penutupan rumah ibadah yakni: pertama karena pemahaman atas PB2M yang belum sama dengan alasan kurang disosialisasikan, multitafsir bahkan melanggar HAM, seperti contohnya penyimpangan tugas dan wewenang FKUB yang mana salah satu tugas FKUB adalah memberikan rekomendasi ijin pendirian rumah ibadah.

 

Kedua, karena adanya kemunduran kualitas kerukunan umat beragama, ketiga karena adanya oknum Pemda yang mendua hati dalam penerapan PB2M sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, contohnya: pemberlakuan syarat perijinan yang menyimpang, komersialisasi birokrasi, minimnya kualitas pelayanan minimal yang yang diberikan bagi pelayanan publik.

 

Keempat, adanya oknum aparat keamanan yang membiarkan dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggar hukum atas kegiatan peribadatan, dan kelima karena belum jelasnya dan tidak tegasnya sikap politik Pemda DKI dan pemerintah pusat atas perlindungan, pemajuan, pemenuhan dari hak asasi yang dimiliki selaku warga negara Indonesia.

 

Untuk itu dalam menjawab persoalan yang terjadi atas penerapan PB2M di Provinsi DKI dan sekitarnya, Posma menegaskan untuk perlunya dilakukan kembali Pertemuan Lintas Agama untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan PB2M, selain itu perlu adanya upaya untuk mendesak serta mendorong pihak pemerintah dan Pemda untuk menerapkan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM warga negara Indonesia seara adil dan tidak memihak.

 

Adapun penerbitan Peraturan Bersama Menag No. 9 dan Mendagri No.8 Tahun 2006 tertanggal 21 Maret 2006, dilatarbelakangi oleh adanya penerapan SKB No.1 Tahun 1967 yang ternyata digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menghambat, mengganggu bahkan menutup rumah ibadah atau gedung tempat ibadah agar tidak digunakan untuk kegiatan peribadatan terutama gereja.

 

Dilain pihak KH. Safi Mursid (FKUB Jakarta) mengatakan bahwa SKB tidak membatasi atau mnghambat pendirian rumah ibadah dan dalam penerapannya telah memberikan kontribusi sebesar 17 persen dalam rangka pertumbuhan kerukunan umat beragama.

 

FKUB sebagai wadah forum kerukunan umat beragama diharapkan dapat memainkan peranannya dan secara aktif mengupayakan dialog antar agama dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang dapat menggangu terciptanya kerukunan antar umat beragama, serta dapat membantu dalam upaya perijinan pendirian rumah ibadah.

Sumber: Kristiani Pos

Kekerasan Bernuansa Agama Cukup Tinggi


Semarang,11/2 (Pinmas)–Kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan bernuansa agama cukup tinggi, kata Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni di Semarang, Rabu (11/2).

Pernyataan Maftuh itu disampaikan di hadapan Kakanwil Depag Jateng, H. Mashudi dan para pejabat Kanwil Depag Jawa Tengah, terkait adanya survei yang dilakukan Litbang Depag pada 2007 dan 2008 yang mengangkat tema Tindak Kekerasan Keagamaan di 13 Propinsi di Indonesia.

Hasil survei memperlihatkan partisipasi aktual masyarakat dalam berbagai bentuk tindak kekerasan bernuansa agama relatif rendah. Tingkat rata-rata partisipasi aktual tersebut, yang disebut sebagai Partisipasi Aktual Agresif (PAA), yakni “pengalaman responden terlibat dalam tindakan ekspresif maupun agresif sebesar 2,4 persen di wilayah NAD, 1,2 persen di Sumatera dan 0,9 persen di Jawa bagian Barat, katanya.

Jenis PAA tertinggi adalah untuk keteribatan dalam tidakan merazia tempat hiburan, yaitu sebesar 5,3 persen di NAD, 2,7 persen di Sumatera dan 1,3 persen di Jawa Bagian Barat, katanya.

Sebaliknya hasil survei yang sama memperlihatkan tingkat Partisipasi Potensial Agresif (PPA), yaitu kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan bernuansa agama cukup tinggi, katanya.

Rata-rata tingkat PPA di NAD sebesar 62 persen, sedangkan di Sumatera dan Jawa bagian Barat masing-masing 44 persen dan 36 persen, jelasnya.

Meski tingkat PAA (Partisipasi Aktual Agresif) di ketiga wilayah tersebut rendah, itu tak berarti bahwa fenomena tindak kekerasan keagamaan tidak signifikan, katanya.

Menurut Maftuh, di kalangan para ahli dikenal istilah “the significant small,” yaitu kendati dari hasil survei tingkat PPA rendah, namun angka itu tetap signifikan.

Sebab, tegas Maftuh, sebagamana lazimnya tindak kekerasan, partisipasi yang rendah pun sudah cukup untuk dapat meghasilkan dampak kerusakan yang besar, seperti halnya dalam kasus tindak pengeboman yang dilakukan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan perjuangan agama atau kelompok agama.

Dalam kaitan itu, ia melihat bahwa hasil survei dapat menggambarkan potensi masyarakat untuk melakukan atau terprovokasi dalam kekerasan sangat tinggi.

Untuk itu, Menteri Agama mengatakan, dibutuhkan partisipasi semua pihak secara aktif untuk meredam potensi-potensi tersebut. (Ant/ts)
Sumber: http://www.depag. go.id/index.php?a=detilberita&id=3967

Rekam Konversi Agama Menjadi Kristen, Seorang Blogger Ditahan


Akibat merekam dan menuliskan proses konversi agamanya menjadi Kristen di sebuah blogspot, Hamoud bin Saleh, pria berusia 28 tahun ditahan oleh pihak berwenang Arab Saudi.

Hamoud bin Saleh yang adalah seorang blogger ditangkap bulan lalu dan dipenjarakan di penjara politik Eleisha di Riyadh setelah ia menuliskan pandangannya tentang Islam di blognya http://atchristforsaudi.blogspot.com menurut laporan International Christian Concern (ICC).

Pihak berwenang Arab Saudi juga menutup blog milik Bin Saleh yang berisi perjalanan spiritual pribadi dan iman Kristianinya. Selain itu Bin Saleh juga menuturkan kisah pengampunan Yesus terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zinah yang menjadi sumber inspirasinya menjadi Kristen.

Penangkapan Bin Saleh dilakukan selang lima bulan sejak dijatuhkannya hukuman mati atas seorang pejabat perempuan Arab Saudi yang juga menjadi Kristen. Ironisnya peristiwa tersebut terjadi di tengah-tengah upaya Arab Saudi untuk mengintensifkan dialog antar agama melalui PBB di New York.
>

Rosa H
Reporter Kristiani Pos
Sumber: http://id.christianpost. com/dbase.php?cat=missions&id=348

Otoritas Yahudi Israel Hentikan Dialog dengan Vatikan


[Yerusalem 29/1/09]Petinggi Yahudi di Israel menghentikan dialog reguler dengan Vatikan akibat otoritas tertinggi Katolik mencabut hukuman ekskomunikasi terhadap seorang uskup yang menyatakan jumlah korban Holocaust dibesar-besarkan.

Pemimpin para rabi (pendeta) Yahudi itu pada Rabu (28/1) mengirim surat ke Vatikan. Mereka memprotes keputusan Paus Benediktus XVI yang memulihkan kembali kedudukan seorang uskup, Richard Williamson, setelah 20 tahun menjalani ekskomunikasi.

Keputusan otoritas Vatikan memulihkan kedudukan Williamson ini membuat kalangan Yahudi marah. Otoritas rabi pun memutuskan tidak akan melanjutkan dialog yang setiap tahun digelar dua kali.

“Sangat sulit bagi para pemimpin rabi di Israel untuk melanjutkan dialog dengan Vatikan seperti sebelumnya,” tulis mereka kepada Vatikan, yang salinannya dikirim kepada kantor berita AP.

Hubungan Vatikan, yang sampai sekarang tidak mengakui negara Israel, dengan kalangan Yahudi di negara itu baru membaik pada tahun 2000 saat Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Yerusalem. Sejak itu, setahun para petinggi Katolik dan Yahudi bertemu dua kali untuk membicarakan masalah agama.

Williamson sendiri diekskomunikasikan bersama sejumlah pastor lain karena mengikuti ritual yang dipimpin seorang uskup agung ultrakonservatif tanpa persetujuan Vatikan. Saat itu, Vatikan menyebut langkah itu sebagai perpecahan.

Pekan lalu dalam wawancara di televisi Swedia, Williamson menyatakan bahwa jumlah Yahudi yang menjadi korban kamar gas Nazi Jerman, pada Perang Dunia II, dibesar-besarkan. Bukti, kata Williamson, menyatakan jumlah Yahudi yang tewas di kamar gas tidak sampai enam juta orang. Kemungkin besar, paling banyak jumlah korban Yahudi di tangan Nazi itu 300 ribu. “Itupun tidak satu pun akibat gas dalam kamar gas,” katanya.

Vatikan sudah menyatakan bahwa pencabutan ekskomunikasi tidak berarti bahwa pihak mereka setuju dengan pandangan Williamson.[Tempo/AP/NURKHOIRI]

Sumber: http://mirifica. net/printPage.php?aid=5571

Horas Gaya Jawa


Dalam menyampaikan pengantar pidato kenegaraan menyambut HUT ke-55 RI itu Gus Dur juga menyinggung soal keragaman etnis di Indonesia. Maka, kata Gus Dur, jangan heran kalau ada anggota DPR yang berasal dari Sumatra Utara menyapa dengan horas sebagai salam hangat perkawanan.

Sebagai orang yang berasal dari suku Batak, Ketua DPR Akbar Tandjung tak mau kalah dengan Gus Dur yang berasal dari suku Jawa itu. Maka, selesai Gus Dur memberikan pidato, Akbar pun langsung menimpali.

“Saya juga orang Batak,” kata Akbar, yang beristri orang Solo. “Tapi, kalau orang Batak seperti saya, yang sudah lama di Jawa, akan beda menguncapkannya.”

Lho, di mana pula letak perbedaannya, Bah? “Ya, orang Batak yang lama di Jawa seperti saya ini akan mengatakan horaaa…s,” ujar Akbar dengan nada lembut. (ahm)

Sumber: http://news.okezone. com/GUSDUR/index.php/ReadStory/2009/02/09/64/190795/horas-gaya-jawa

Paus Ancam Uskup Williamson Terkait Kasus Holocaust


Paus Benediktus XVI mendesak Uskup tradisional Richard Williamson untuk menarik kembali pernyataannya yang membantah the Holocaust (genosida atau pembasmian etnis Yahudi selama Perang Dunia Kedua).

Paus mengaku bahwa peyangkalan uskup Richard Williamson terhadap the Holocaust tersebut ternyata tidak berubah meskipun wali gereja telah mengangkatnya kembali menjadi pelayan Tuhan dan terlepas dari hukuman pengucilan bersama dengan tiga uskup tradisional lainnya Januari lalu.

Paus Benediktus pada 24 Januari lalu kembali mengangkat Richard Williamson menjadi Uskup setelah sebelumnya dia menjalani hukuman dikucilkan bersama tiga Uskup tradisional lainnya yang diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II 20 tahun lalu.

“Pernyataan Williamson tentang Holocaust sama sekali tidak dibenarkan dan sungguh-sungguh ditolak oleh Tuhan,” menurut keterangan pers yang dikeluarkan secara resmi oleh Vatikan seperti dilaporkan NYtimes, Rabu (4/2/2009) lalu.

Bahkan dalam sebuah wawancara di TV Swedia beberapa waktu lalu Williamson mengatakan bahwa dirinya mempercayai bahwa tidak ada gas mematikan di dalam ruang pengungsi Yahudi pada Perang Dunia II. Lebih lanjut dikatakannya bahwa jumlah warga Yahudi yang tewas di Kamp Konsentrasi Nazi tidak lebih dari 300.000, dan bukan 6 juta warga Yahudi sebagaimana diberitakan oleh para sejarawan selama ini.

Williamson juga mengatakan bahwa kebiadaban Yahudi dan Paus terus berlangsung di bawah kecaman rehabilitasi dirinya, meskipun peringatan dari para pemimpin Yahudi akan telah merusak hubungan Yahudi-Katolik secara serius dan mengakibatkan bangkitnya kembali gerakan anti semitism.

Rosa H
Reporter Kristiani Pos
Sumber: http://id.christianpost. com/dbase.php?cat=church&id=883