UGM Yogyakarta Cabut Larangan Ateisme


Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja mencabut larangan menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh negara.
Kebijakan tersebut diambil agar UGM menjadi pelopor pluralism, tidak terkotak-kotak dan menghindarkan pemikiran sempit mahasiswa.

Kabag Humas UGM, Wijayanti mengatakan,  peraturan baru tersebut diterbitkan untuk mengatur perilaku mahasiswa. Tujuannya, agar mahasiswa menghormati perbedaan.
Tidak melakukan kekerasan dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan lain sebagainya. “Masyarakat perlu paham itu, bahwa yang diatur oleh UGM adalah etika, perilaku. Bukan agama atau kepercayaannya,” terang Wiwit sapaan akrab Wijayanti kepada JIBI/Harian Jogja, Kamis (20/2).

Sekadar diketahui, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM ditetapkan oleh Rektor UGM Prof. Pratikno pada 26 Agustus 2013.

Pada pasal 12 peraturan tersebut berbunyi: “Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Republik Indonesia.”

Namun, belum genap setahun diberlakukan, Rektor UGM kembali merevisi aturan tersebut pada 6 Januari 2014 lalu. UGM mengeluarkan Peraturan Rektor UGM No. 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM.

Pada pasal 12,  tertuang aturan yang berbunyi “Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dilarang bersikap dan melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, kepercayaan, ajaran, budaya dan/atau adat istiadat tertentu.”

Keputusan perubahan bunyi pasal tersebut, sambung Wiwit,  telah disepakati melalui sidang Senat UGM. Dia menolak anggapan bila perubahan pasal tersebut dinilai UGM sebagai pendukung paham ateisme.
“Bukan mendukung ateism atau agama tertentu. Urusan agama dan kepercayaan itu ranahnya negara. Kami di UGM hanya mengatur etika mahasiswa saja. Di mana para mahasiswa saling menghormati perbedaan dan tidak melakukan kekerasan,” kata Wiwit.

Sumber:
http://www.solopos.com/2014/02/20/cabut-larangan-ateisme-ugm-yogyakarta-perbolehkan-mahasiswa-ateis-491167

Indonesia Tuan Rumah Forum Global Peradaban


Indonesia ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tuan rumah Forum Global Ke-6 Aliansi Peradaban PBB (United Nations Alliance of Civilizations/UNAOC), di Bali, 28-30 Agustus 2014. Forum global ini mengambil tema Kesatuan dalam Keberagaman (Unity in Diversity), yang merupakan roh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Al Busyra Basnur menyampaikan hal itu, Minggu (23/2), saat pembukaan Konvensi Nasional Adat, Adab, dan Budaya Nusantara ke-4, di Gedung Merdeka Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung.

Hadir pula pada acara itu Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif M Ahman Sya serta Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Syahroni R Nusir.

Dalam Forum Global tersebut akan dibahas empat pilar, yaitu kepemudaan, pendidikan, media, dan migrasi.

Peserta dari sejumlah negara yang berpartisipasi akan menyampaikan pemikiran, saran, dan berbagai pengalaman guna menghasilkan kesepakatan yang lebih besar bagi peranan aliansi peradaban ini, terutama dalam memajukan kerja sama antarumat manusia, serta menciptakan perdamaian dunia.

Menurut Busyra, Forum Global UNAOC mulai digelar 2008 di Spanyol dan penyelenggaraan selanjutnya di Turki, Brasil, Qatar, dan Austria. Indonesia merupakan tempat penyelenggaraan Forum Global Ke-6 dan merupakan negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang ditunjuk PBB menjadi tuan rumah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara di Indonesia (BP Silatnas) Upu Latu ML Benny Ahmad Samu-Samu mengatakan, konvensi itu digelar untuk menyusun rekomendasi tentang adat istiadat dan budaya Nusantara. (SEM)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005071508

KERUKUNAN BERAGAMA: Tokoh Agama Kawal Suasana Pemilu


Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga kerukunan, terutama menjelang pemilihan umum legislatif, 9 April mendatang. Tokoh agama diminta terus mengawal kerukunan yang sudah tercipta.
”Pemilu 2014 akan penuh dengan persaingan, jangan sampai agama menjadi pintu masuk bagi sekelompok orang yang ingin memperkeruh suasana kerukunan dengan ajaran yang sempit dan hasutan pemicu konflik,” kata Suryadharma Ali dalam dialog dengan tokoh pemuka agama, Jumat (21/2), di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), serta dialog dengan masyarakat pada acara Gerak Jalan Kerukunan, Sabtu (22/2), di Lapangan Sanamang Mantikei, Palangkaraya, Kalteng.

Tiga jenis persaudaraan
Suryadharma mengingatkan, ada tiga jenis persaudaraan yang perlu diperkuat untuk menciptakan kerukunan, yaitu persaudaraan internal umat seagama, persaudaraan sebagai bangsa, dan persudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan.

”Dalam persaudaraan sebagai satu bangsa, kita perlu menyingkirkan egoisme kelompok, partai, ormas, dan suku. Lupakanlah sekat-sekat yang ada,” ujar Suryadharma di hadapan peserta Gerak Jalan Kerukunan yang berjumlah lebih dari 5.000 orang.

Menurut Suryadharma, persaudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan mengingatkan, kita semua berasal dari Tuhan Yang Satu.

”Sudah sepatutnya kita membangun kesatuan dan persaudaraan sebagai manusia. Ini yang harus terus diperkuat agar persatuan Indonesia pun semakin kuat,” katanya.

Kerukunan adalah proses yang berkelanjutan dan harus diupayakan setiap hari. Kerukunan bukanlah sesuatu yang instan, setiap pihak perlu menjaga kerukunan.

”Peran Forum Kerukunan Umat Beragama cukup penting untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang ada,” ujar Suryadharma.

Suryadharma pun menyampaikan, kehidupan beragama di Indonesia merupakan suatu kebebasan, tetapi juga diatur negara. Indonesia adalah negeri yang berdasarkan Ketuhanan, bukan keagamaan. Pancasila menjadi dasarnya.

”Umat beragama menganut kebebasan sebagai sesuatu yang terbatas. Kebebasan absolut hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, makna kebebasan beragama adalah kebebasan yang terbatas. Kini, kebebasan beragama, dipahami sebagai kebebasan absolut. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga dapat menghantam sistem nilai atau agama yang ada,” tutur Suryadharma.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menilai kualitas kerukunan antarumat beragama di Kalteng semakin baik. ”Namun, kita perlu terus waspada akan ancaman yang bisa memecah belah kerukunan, baik atas nama agama, ras, suku, maupun politik. Kerukunan antaragama perlu terus dijaga untuk menciptakan ketertiban nasional,” ungkap Achmad Diran.

Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lamandau, Kalteng, Lilik Setiawan menyampaikan, kehidupan antarumat beragama di Kalteng secara umum dan Kabupaten Lamandau secara khusus cukup baik. ”Kerukunan sudah tercipta dan dalam kondisi yang kondusif. Kita perlu terus menjaganya,” kata Lilik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalteng Jawahir Tantawi mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama Kalteng siap membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama yang sejalan dengan semangat tradisi rumah betang. ”Rumah betang mencerminkan persaudaraan yang majemuk bagi siapa saja. Dalam rumah betang, hiduplah banyak keluarga di satu atap dan satu rumah,” kata Jawahir. (DKA)

Sumber: kompas cetak edisi 24 Februari 2014