NKRI, Masalah Serius


Endang Turmudi: Perkembangan Radikalisme Mengejutkan

Indonesia sebagai negeri yang majemuk tengah menghadapi tantangan serius bagi upaya memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi pencapaian cita-cita sebagai negara yang demokratis, berdaulat, adil dan makmur.

Di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, semangat kebangsaan dan semangat kerakyatan harus terus dipupuk.

”Tujuan demokrasi adalah untuk membangun keadilan dalam masyarakat berbangsa. Ini adalah mandat besar. Di dalam Nahdlatul Ulama pun kita juga mengenal musyawarah, itu juga bagian demokrasi yang paling esensial,” kata Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof Dr HM Maksum Mahfudz dalam konferensi Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan Hans Seidel Foundation dan PBNU, di Jakarta, Minggu (26/5).

Pada acara tersebut disampaikan Komunike Bersama dari Komunitas Faith Base Organization (FBO) Indonesia untuk perjuangan demokrasi dan kemanusiaan. Dalam komunike tersebut, mereka bersepakat antara lain menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila; mengawal dan meluruskan perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia agar tetap selaras dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945; mempromosikan dan menjaga perdamaian, toleransi beragama, mendukung perkembangan Islam Rahmatan Lil’alamin; dan menolak segala bentuk radikalisme atas nama agama.

Mahasiswa

Sosiolog/peneliti LIPI yang juga pengurus PBNU, Endang Turmudi, mengatakan bahwa perkembangan radikalisme sudah sangat meluas.

”Yang mengejutkan radikalisme sudah berkembang di kalangan mahasiswa dan pelajar. Tujuan mereka adalah mengubah paham yang sudah ada sekarang ini dengan paham mereka. Dan untuk mengubah, boleh melakukan kekerasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan toleransi,” kata Endang Turmudi.

Pada kesempatan tersebut, Komunitas FBO juga meluncurkan buku modul Pendidikan Demokrasi untuk FBO sebagai panduan pendidikan politik bagi warga nahdliyin. Dalam buku tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud mengatakan, NU dituntut untuk lebih memaksimalkan perannya dalam rangka memajukan bangsa, khususnya dalam menjaga keamanan dengan meluruskan ideologi-ideologi yang mengarah pada radikalisme.

Lakukan edukasi

Komunitas FBO yang berbasis NU dan Muhammadiyah ini juga akan mengembangkan tradisi politik kebangsaan, politik keagamaan, politik ekonomi, politik kemanusiaan, dan politik yang cerdas, santun, dan beradab. Juga mengembangkan tradisi intelektual dan spiritual dengan melakukan edukasi, advokasi, dan rekayasa sosial untuk membangun tatanan kehidupan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik.

Menurut Marsudi Syuhud, perjuangan untuk mengawal perjalanan demokratisasi di Indonesia harus dimaknai sebagai bagian dari kerja untuk mengawal cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam rangka membumikan substansi ajaran Islam Rahmatan Lil’alamin yang selaras dengan nilai-nilai universal demokrasi.

Di sisi lain, euforia kebebasan dalam memaknai demokrasi perlu diluruskan agar substansi demokrasi sebagai alat perjuangan untuk pencapaian kondisi bangsa dan negara yang beradab dapat terwujud. Serta model demokrasi yang berkembang adalah demokrasi yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebinekaan Indonesia, serta bukan demokrasi yang liberal yang jauh dari semangat religiusitas bangsa Indonesia. (LOK)

Sumber: Kompas cetak, 27 Mei 2013

Ibadah Harus Dilindungi


Presiden Hadiri Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan terus melindungi kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Presiden mengingatkan pula semua kelompok dan golongan memiliki hak serta kewajiban yang sama.

”Tidak boleh ada kelompok yang berada di atas kelompok yang lain. Semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Eksistensi kemajemukan harus kita pelihara dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan,” kata Presiden, Minggu (26/5), ketika menyampaikan sambutan dalam Puncak Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557.

Dalam perayaan di Jakarta International Expo Kemayoran tersebut, Presiden didampingi oleh Nyonya Ani Yudhoyono. Hadir pula Wakil Presiden Boediono dan Nyonya Herawati Boediono.

Bersama-sama

Menurut Yudhoyono, sesuai dengan konstitusi, negara akan terus menjalankan tugas melindungi hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Presiden mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu mewujudkan perdamaian jika terjadi konflik berbasis sentimen agama.

”Diperlukan upaya bersama untuk mengelola dan mengatasinya. Para pemuka agama diharapkan penuh tanggung jawab untuk ikut mengatasi dan mencari solusi,” kata Presiden.

Kepala Negara meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Presiden meminta pula para tokoh agama untuk ikut membantu dalam mencegah umat mereka melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.

Presiden mengakui, meski sejak merdeka konstitusi Indonesia memberi kebebasan bagi siapa pun untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, tetap saja ada kelompok yang ingin memaksakan pandangan mereka. Masih ada segelintir orang yang bersikap intoleran.

Menurut Presiden, dunia telah menilai Indonesia sebagai contoh dalam rangka membina toleransi antarumat beragama. Karena itu, jika bangsa lain menghargai kemajemukan dan sikap toleransi Indonesia, hal tersebut merupakan kehormatan atas apa yang bangsa Indonesia bangun bersama-sama. Namun, diakui Yudhoyono, penghargaan semacam itu juga harus menjadi sarana introspeksi dan titik pijak dalam perbaikan hidup bertoleransi.

Ajaran Sang Buddha

Presiden Yudhoyono mengucapkan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Tri Suci Waisak. Presiden berharap nilai-nilai universal yang diajarkan Sang Buddha dapat terus dijadikan pedoman hidup oleh umat Buddha.

Ketua Panitia Waisak Nasional 2557 Arief Harsono menyatakan rasa gembiranya karena sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang kebebasan beragama dan hak asasi manusia memberi penghargaan kepada Presiden RI. Hal ini merupakan pengakuan dunia atas kontribusi Presiden mendorong toleransi beragama.

(Sumber: Kompas cetak, 27 Mei 2013)