Wawancara Franz Magnis (2): Kelompok Tidak Toleran Makin Merajalela

Kelompok tidak toleran makin merajalela
Rm. Franz Magnis/merdeka.com
Karena itu, dia menganggap penghargaan tokoh toleransi kepada Presiden Yudhoyono bakal makin membuat intoleransi menjadi-jadi. Dia melihat kelompok-kelompok radikal sudah mencemaskan.Berikut penjelasan Romo Magnis, sapaan akrabnya, saat ditemui Alwan Ridha Ramdani danIslahuddin dari merdeka.com Selasa lalu di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Bagaimana penilaian Anda soal lembaga Appeal of Conscience Foundation (ACF)?

Saya tidak begitu tahu. Tapi dari sedikit informasi saya dapatkan, itu sebuah yayasan cukup besar, bukan kecil. Saya terus terang tidak tahu dan tidak tertarik akan hal itu. Saya tertarik secara negatif karena keputusan pemberian penghargaan itu kepada presiden RI.

Komentar Anda mengenai penghargaan buat SBY sebagai tokoh toleransi?

Gelar negarawan dunia itu mengacu pada jasa toleransi. Tapi toleransi di Indonesia sekarang masih lumayan. Itu bukan karena pemerintah, tetapi karena masyarakat, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi-organisasi agama mayoritas memang mau toleran dan mau pancasilais. Saya bersyukur karena itu. Tapi saya cemas, kelompok-kelompok keras dan intoleran semakin mendapatkan tempat dan merajalela, sedangkan negara tidak melakukan kewajibannya. Itu bisa menggerogoti situasi pada umumnya.

Apakah ACF sudah membalas surat protes Anda?

Belum.

Anda tahu surat Anda ke ACF ditanggapi Istana?

Iya, menurut saya itu wajar-wajar saja. Saya kira istana tidak bisa diam, entah menanggapi dengan sopan dan sebagainya oleh staf presiden adalah hak mereka. Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan istana mengenai hal itu.

Duta besar Indonesia di Amerika Serikat bilang penghargaan ini demi kebaikan negara sebagai pusat perhatian dunia?

Saya setuju andai penghargaan itu diberikan dengan alasan tepat. Tetapi dengan alasan salah, malah memperkuat intoleransi selama ini terjadi. Dengan kata lain, penghargaan itu meminta untuk melanjutkan intoleransi selama ini masih berjalan. Saya tidak mau intoleransi dilanjutkan.

Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menangani konflik atas nama agama, seperti GKI Yasmin, Syiah, dan Ahmadiyah?

Saya kira pemerintah bertanggung jawab atas beberapa hal. Pertama adalah tegas dalam menjalankan hukum. Di situ mau tak mau melihat Malaysia, di mana pemerintahnya, mungkin toleransinya tidak sebesar di sini, tapi kekerasan atas nama agama di sana sama sekali tidak diizinkan. Karena itu, praktis tidak terjadi di sana. Hukum harus tegas dan keputusan hukum harus dilaksanakan.

Saya berpendapat masyarakat Indonesia umumnya akan menuruti kebijakan pemerintah. Jika ada ketegasan akan hal itu. tidak ada lagi penyerangan bergerombol terhadap orang lain atas dasar agama. Pemerintah perlu mendidik masyarakat.

Ini seperti Presiden Soekarno bisa menimbulkan perasaan satu meski berbeda-beda dan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Begitu juga untuk setiap presiden, wajib mengajak masyarakat dan rakyat mengambil sikap-sikap Indonesia. Sikap Indonesia misalnya adalah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Jadi mengatakan kepada masyarakat silakan mengikuti keyakinan sendiri, menghormati, dan menerima perbedaan, berikan kesejahteraan dan keamanan kepada kelompok-kelompok kecil hidup di antara mayoritas. Hal semacam itu harus dikatakan pemerintah.

Sumber: merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: