Wawancara Franz Magnis (3): SBY Terkesan Biarkan Intoleransi


SBY terkesan biarkan intoleransi

Pastor Franz Magnis-Suseno. (merdeka.com)

Pastor Franz Magnis-Suseno menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas menyikapi kekerasan atas nama agama. Padahal, insiden semacam itu tidak jarang menelan korban jiwa dan membuat kaum minoritas menjadi sasaran terpaksa mengungsi.

“Saya kira kalau presiden memberi perintah tegas tentu akan berhenti,” kata Romo Magnis, sapaan akrabnya, saat ditemui merdeka.com Selasa lalu di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Berikut penuturan Romo Magnis kepada Alwan Ridha Ramdani dan Islahuddin.

Dalam konflik atas nama agama, presiden sudah banyak mengeluarkan imbauan agar segera ditindak?

Imbauan bukan tugas pemerintah. Masyarakat mengimbau dan menuntut pemerintah menegakkan hukum. Mestinya pemerintah mendukung polisi menegakkan hukum dalam kasus kekerasan atas nama agama. Kadang kita melihat polisi hanya menonton saat kejadian kekerasan. Kalau kita bertanya, seringnya menjawab akan dituduh melanggar hak asasi manusia.

Itu tidak masuk akal. Tapi sebetulnya itu berarti kalau kami bertindak keras apa akan mendapat beking dari atasan kami. Jadi apakah pihak kapolri tidak ada beking dalam hal ini? Tentu kapolri hanya memberi perintah kekerasan atas nama agama tidak diizinkan dengan tegas kalau dia punya beking dari atasannya. Siapa atasannya kapolri? Di situ masalahnya.

Saya kira kalau presiden memberi perintah tegas tentu akan berhenti. Saya ingat suatu kasus. Salah satu ormas dulu suka menyisir saat bulan puasa di pusat-pusat hiburan. Setahun lalu, kapolda bilang sebelum puasa, sekarang tidak ada penyisiran lagi, kita tidak mengizinkan. Sejak itu, organisasi itu tidak melakukan penyisiran saat Ramadan di tempat hiburan. Ternyata bisa juga kan.

Artinya pemimpin harus tegas untuk menyelesaikan kekerasan atas nama agama?

Betul sekali. Komunal sangat sulit di daerah, kesukuan, dan etnis kompleks, karena ada masyarakat asli dan pendatang. Saat pilkada, pelbagai pihak memobilisasi pendukungnya. Di situ mudah sekali memainkan kartu suku dan etnis dikaitkan agama. Itu lebih sulit, itu pun bisa ditindak. Ini saya anggap lebih berbahaya, tapi konflik-konflik agamais di Jawa, terutama Jawa Barat, hanya sedikit yang punya latar belakang itu. Asal pemerintah tegas, hal itu tidak perlu terjadi.

Saat pemerintah abai, terus apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil?

Masyarakat sipil bisa ikut dengan berkomunikasi dan saya kira masyarakat sudah melakukan itu. Tokoh-tokoh umat Islam sudah banyak melakukan itu. Misalnya Katolik di Flores, NTT (Nusa Tenggara Timur), adalah mayoritas. Mereka hendaknya merasa bertanggung jawab atas keamanan dan ketenangan minoritas.

Dari minoritas juga dituntut memperhatikan kepekaan mayoritas. Jadi jangan membawa diri secara provokatif atau selalu mengatakan minoritas. Demikian juga Katolik tinggal di kawasan mayoritas muslim perlu menjaga perasaan dan tidak menghina penganut muslim. Itu diperlukan dalam tingkat masyarakat.

Hal itu bisa diajarkan oleh tokoh-tokoh agama. Hal ini sudah berjalan, tapi harus sering diingatkan. Di situ ada tanggung jawab dalam masyarakat, dua pihak di dalamnya.

Sejak kapan intoleransi ini makin menguat di Indonesia?

Kita harus memperhatikan benih-benih intoleransi itu selalu ada. Itu manusiawi, karena manusia itu dengan sendirinya curiga jika ada yang baru atau asing di sekitarnya. Bisa menjadi ancaman kemudian bisa menjalani hubungan baik. Masalahnya apa kita dukung rasa curiga itu, kemudian bangsa ini akan pecah?

Sekarang saya melihat intoleransi dalam beberapa kasus, seperti di Tasikmalaya dan perusakan gereja sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Kesan saya, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) begitu ditakuti sehingga ketegangan-ketegangan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan biasa namun terus ditekan. Pada tahun-tahun terakhirnya Soeharto sudah mulai kehilangan wibawa, lalu mulai ketegangan itu meluap.

Dalam situasi demokrasi saat ini, sulit melarang orang mengeluarkan pendapat. Misalnya menghasut juga harus ditegaskan untuk ditindak karena menghasut sudah mengarahkan orang untuk merusak. Di negara demokrasi mana pun, hal itu tidak diizinkan dan itu sudah diatur dalam undang-undang.

Menurut saya, situasi di Indonesia masih sangat teratur, mungkin itu membuat Presiden SBY mendapatkan penghargaan itu. Tapi keteraturan itu jangan dibiarkan saja karena intoleransi bertambah, ketegangan juga bertambah. Katakan saja Ahmadiyah sudah ada di sini sejak 1920, tapi sekarang diributkan? Apakah kekerasan akan berhenti pada mereka? Kalau ini tidak disentuh, kekacauan akan berhenti di mana?

Apakah selama ini Anda melihat sudah tindakan tegas kepada pelaku kekerasan atas dasar agama?

Itu sangat problematik. Orang melakukan kekerasan harusnya ditindak. Misalnya mereka yang melakukan kekerasan dalam kasus Cikeusik, Jawa Barat, Sampang (Madura), tidak dihukum semestinya. Hanya dihukum tiga bulan dan enam bulan, kemudian dianggap pahlawan. Itu bukan hukuman.

Apakah ada kompensasi dari penghargaan itu kepada Presiden SBY?

Penghargaan itu karena mereka hanya melihat satu fakta, di bawah pemerintahan SBY Indonesia kembali menjadi negara normal. Mereka melihat kehidupan dari Sabang sampai Merauke aman, tidak ada konflik-konflik. Mereka anggap semua konflik berakhir, dianggap konflik-konflik kecil dan ini dianggap prestasi.

Indonesia dianggap negara aman dari berbagai konflik. Mungkin itu menggoda ACF untuk tidak melihat segi-segi negatif akan mengancam stabilitas, seperti meningkatnya intoleransi agama. Jadi itu masalah. Kalau kita menegur pemerintah dalam hal pembiaran, kita lalu tidak menyangkal di bidang lain ada prestasi.

Saya tidak pernah mengatakan presiden sekarang adalah presiden gagal, itu tidak betul. Di luar negeri, Indonesia itu dianggap sudah berada di ambang kehancuran. Tapi saya tidak percaya itu karena kebangsaan Indonesia itu lebih kokoh ketimbang yang tampak di permukaan. Kalau itu mau dihormati, silakan. Tapi jangan lalu menyebut jasanya di bidang toleransi.

Jadi presiden membiarkan terjadinya intoleransi?

Saya punya kesan kepada presiden tidak banyak intervensi dalam hal itu. Entah itu betul atau tidak. Tapi kesan itu di lapangan terlihat seperti pembiaran.

Sumber: merdeka.com

Wawancara Franz Magnis (2): Kelompok Tidak Toleran Makin Merajalela


Kelompok tidak toleran makin merajalela
Rm. Franz Magnis/merdeka.com
Karena itu, dia menganggap penghargaan tokoh toleransi kepada Presiden Yudhoyono bakal makin membuat intoleransi menjadi-jadi. Dia melihat kelompok-kelompok radikal sudah mencemaskan.Berikut penjelasan Romo Magnis, sapaan akrabnya, saat ditemui Alwan Ridha Ramdani danIslahuddin dari merdeka.com Selasa lalu di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Bagaimana penilaian Anda soal lembaga Appeal of Conscience Foundation (ACF)?

Saya tidak begitu tahu. Tapi dari sedikit informasi saya dapatkan, itu sebuah yayasan cukup besar, bukan kecil. Saya terus terang tidak tahu dan tidak tertarik akan hal itu. Saya tertarik secara negatif karena keputusan pemberian penghargaan itu kepada presiden RI.

Komentar Anda mengenai penghargaan buat SBY sebagai tokoh toleransi?

Gelar negarawan dunia itu mengacu pada jasa toleransi. Tapi toleransi di Indonesia sekarang masih lumayan. Itu bukan karena pemerintah, tetapi karena masyarakat, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi-organisasi agama mayoritas memang mau toleran dan mau pancasilais. Saya bersyukur karena itu. Tapi saya cemas, kelompok-kelompok keras dan intoleran semakin mendapatkan tempat dan merajalela, sedangkan negara tidak melakukan kewajibannya. Itu bisa menggerogoti situasi pada umumnya.

Apakah ACF sudah membalas surat protes Anda?

Belum.

Anda tahu surat Anda ke ACF ditanggapi Istana?

Iya, menurut saya itu wajar-wajar saja. Saya kira istana tidak bisa diam, entah menanggapi dengan sopan dan sebagainya oleh staf presiden adalah hak mereka. Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan istana mengenai hal itu.

Duta besar Indonesia di Amerika Serikat bilang penghargaan ini demi kebaikan negara sebagai pusat perhatian dunia?

Saya setuju andai penghargaan itu diberikan dengan alasan tepat. Tetapi dengan alasan salah, malah memperkuat intoleransi selama ini terjadi. Dengan kata lain, penghargaan itu meminta untuk melanjutkan intoleransi selama ini masih berjalan. Saya tidak mau intoleransi dilanjutkan.

Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menangani konflik atas nama agama, seperti GKI Yasmin, Syiah, dan Ahmadiyah?

Saya kira pemerintah bertanggung jawab atas beberapa hal. Pertama adalah tegas dalam menjalankan hukum. Di situ mau tak mau melihat Malaysia, di mana pemerintahnya, mungkin toleransinya tidak sebesar di sini, tapi kekerasan atas nama agama di sana sama sekali tidak diizinkan. Karena itu, praktis tidak terjadi di sana. Hukum harus tegas dan keputusan hukum harus dilaksanakan.

Saya berpendapat masyarakat Indonesia umumnya akan menuruti kebijakan pemerintah. Jika ada ketegasan akan hal itu. tidak ada lagi penyerangan bergerombol terhadap orang lain atas dasar agama. Pemerintah perlu mendidik masyarakat.

Ini seperti Presiden Soekarno bisa menimbulkan perasaan satu meski berbeda-beda dan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Begitu juga untuk setiap presiden, wajib mengajak masyarakat dan rakyat mengambil sikap-sikap Indonesia. Sikap Indonesia misalnya adalah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Jadi mengatakan kepada masyarakat silakan mengikuti keyakinan sendiri, menghormati, dan menerima perbedaan, berikan kesejahteraan dan keamanan kepada kelompok-kelompok kecil hidup di antara mayoritas. Hal semacam itu harus dikatakan pemerintah.

Sumber: merdeka.com

Wawancara Franz Magnis (1): SBY Sangat Tidak Pantas Dapat Penghargaan Toleransi


SBY sangat tidak pantas dapat penghargaan toleransi

Rm. Franz Magnis/ merdeka.com

The Appeal of Conscience Foundation (ACF) adalah sebuah lembaga lintas iman mengkampanyekan perdamaian, toleransi dan resolusi konflik. Sejak didirikan pada 1997, organisasi ini memberikan penghargaan negarawan dunia kepada pemimpin dianggap berjasa dan berupaya keras memelihara toleransi dan menyelesaikan kekerasan atas nama agama di negara masing-masing.

Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pernah menerima hadiah ini. Tahun ini, penghargaan negarawan dunia disematkan kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Upacara penyerahan bakal berlangsung Kamis pekan depan di markas yayasan, Kota New York, Amerika Serikat.

Sejak ACF mengumumkan Yudhoyono sebagai calon penerima bulan lalu, banyak kalangan menolak hal itu. Sebab Yudhoyono dianggap membiarkan kekerasan atas nama agama terus berlangsung di tanah air. Sebut saja kasus penututpan rumah ibadah kaum Nasrani dan pengusiran jamaah Syiah di Sampang, Madura (Jawa Timur).

Pastor tersohor sekaligus Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Franz Magnis-Suseno, termasuk yang menentang. Sebab itu, dia telah menyurati ACF menuntut penghargaan buat Yudhoyono dibatalkan.

Berikut penuturan Romo Magnis, sapaan akrabnya, kepada Alwan Ridha Ramdani dan Islahuddindari merdeka.com saat ditemui Selasa lalu di kampus Driyarkara.

Kenapa Anda mengkritik penghargaan untuk Presiden SBY dari The Appeal of Conscience Foundation (ACF)?

Saya memprotes karena punya pesan, mereka tidak bertanya kepada yang bersangkutan di Indonesia. Kalau yayasan itu mau memberi penghargaan kepada presiden RI dengan alasan beliau berjasa mendukung toleransi di Indonesia, seharusnya mereka bertanya kepada minoritas-minoritas, LSM-LSM, dan lembaga pemantau mengikuti isu itu, bagaimana pendapat mereka. Itu rupanya tidak terjadi. Saya tidak tahu atas dasar apa mereka memberikan penghargaan itu.

Saya berpendapat dalam sepuluh tahun terakhir toleransi di Indonesia tidak hilang, tapi jelas berkurang. Jadi tidak terlihat ada kemajuan. Dalam situasi seperti ini, sama dengan mengatakan di Indonesia itu bagus-bagus saja. Bagi saya, sebetulnya itu adalah bentuk penghinaan kepada minoritas-minoritas punya kesan lain.

Seberapa bergengsi penghargaan ini dibandingkan penghargaan lain?

Saya tidak tahu dan saya juga tidak tahu sama sekali akan lembaga itu. Saya mengirim surat protes ke alamat surat elektronik mereka. Saya mendengar mereka sudah memberikan penghargaan serupa kepada beberapa tokoh, seperti Margaret Thatchaer. Apa itu yayasan penting, saya tidak tahu.

Menurut Anda, penghargaan ini berarti toleransi di Indonesia kian membaik?

Pemerintah justru tidak banyak melakukan tindakan dalam hal ini. Saya menggunakan istilah pembiaran. Bukannya pemerintah mendukung intoleransi, tidak. Tapi dari sekian banyak kesulitan dialami minoritas dalam dimensi keagamaan oleh pemerintah didiamkan.

Misalnya kami orang Kristiani, mengalami kesulitan sungguh-sungguh mendapat izin membangun rumah ibadah. Ini tidak beres dalam sebuah negara Pancasila yang setiap orang beragama memiliki hak beribadah, kalau tidak kita dituduh kafir. Lalu macam-macam gangguan dan serangan. Lalu yang serius adalah kekerasan sudah diderita, sampai ada yang mati di antara komunitas-komunitas dianggap sesat.

Katakan saja Ahmadiyah dan Syiah. Pemerintah, termasuk presiden, belum pernah membuka mulut untuk mengecam kekerasan terhadap minoritas itu atau minta kepada masyarakat menghormati perbedaan.

Artinya presiden memang tidak layak mendapatkan penghargaan ini?

Iya, saya anggap tidak layak dan saya ungkapkan dengan keras. Sebuah lembaga luar negeri merasa mampu memberi penilaian seperti itu, presiden sangat berjasa dalam hal ini. Padahal di Indonesia banyak suara menentang. Kalau di Indonesia ada yang akan memberikan penghargaan serupa, silakan saja. Kita bicara di antara kita, mungkin akan ada perbedaan pendapat. Tapi ini lembaga luar negeri dari Amerika Serikat memberi penilaian seperti itu, saya anggap tidak tepat. Sangat-sangat tidak tepat.

Bagaimana pandangan ormas-ormas keagamaan besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama?

Saya mendapat surat elektronik. Saya tidak mau menyebut nama, dari tokoh Muhammadiyah, saya dapat dukungan. Pihak NU juga mendukung yang telah saya lakukan ini. Banyak yang memberi dukungan.

Intoleransi di Indonesia sebetulnya bukan masalah masyarakat madani, tapi masalah negara. Misalnya, kami Katolik merasa hubungan cukup baik dengan NU dan Muhammadiyah dan kami bisa bicara terbuka. Mereka juga menolak kekerasan terhadap yang selama ini dianggap sesat.

Tapi masalahnya bukan di situ, masalahnya negara tidak boleh memberi ruang terhadap kekerasan atas nama agama atau nuansa agama lainnya. Justru organisasi-organisasi agama menyesalkan negara tidak tegas. Saya melihat masalahnya bukan pada tingkatan umat bisa hidup normal sehari-hari. Karena itu, di Indonesia intolerasi masih besar.

Saya selalu bilang sekitar 95 persen umat Kristiani hidup di antara minoritas lainnya, hidup berdampingan dengan mayoritas muslim. Kemudian minoritas di Bali hidup dengan Hindu, bisa hidup dan bekerja tanpa kesulitan. Tetapi kecenderungannya ke mana? Tindakan intoleransi tetap ada juga, sampai kepada tuduhan aliran sesat berujung pada tindakan kekerasan. Jumlah itu terus bertambah, di mana negara selama ini?

Apa yang mesti pemerintah segera lakukan?

Harusnya pemerintah bisa berbuat lebih banyak. Satu hal adalah menegakkan hukum. Dalam UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun dalam hal keagamaan, itu tidak ditegakkan. Ambil kasus GKI Yasmin. Itu bukan berarti umat Kristiani di Bogor pada umumnya susah beribadah, tidak.

Saya kira di Bogor ada sekian gereja tidak memiliki masalah. Tapi dalam kasus GKI Yasmin, MA sudah mengatakan mereka berhak mendirikan, tugas pemerintah adalah menjamin hak itu diberikan. Kalau tidak, berarti hukum tidak dipakai. Kalau hukum tidak dipakai, malah menggunakan otot. Itulah yang disebut sebagai negara preman.

Kapan terakhir Anda bertemu presiden membahas intoleransi ini?

Saya tidak tahu. Yang jelas, surat saya kirimkan ke pihak pemberi penghargaan. Saya tidak tahu kalau surat itu masuk ke istana apakah itu membantu atau tidak. Kalau ditanggapi, tentu harus tahu apa yang harus dibicarakan dan didiskusikan dengan masyarakat.

Apakah Anda sudah dihubungi istana setelah mengirim surat ke ACF?

Belum, saya baru tahu tanggapan para staf presiden dari berita saya baca.

Biodata

Nama:
Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis

Nama populer:
Franz Magnis-Suseno

Tempat dan Tanggal Lahir:
Eckersdorf, Silesia, Jerman-Nazi (kini Bożków, Nowa Ruda, Polandia), 26 Mei 1936

Gelar:
Doktor kehormatan bidang Teologi dari Universitas Luzern, Swiss

Buku:
Etika Jawa
Etika Politik

Sumber: merdeka.com