Butuh Pemimpin yang Melindungi

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan melibatkan kian banyak aparat negara. Untuk mengatasinya diperlukan kepemimpinan nasional yang berani menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kebebasan beragama, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian salah satu kesimpulan ”Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi Tahun 2012” oleh The Wahid Institute, sebagaimana diungkapkan Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi, di Jakarta, Jumat (28/12). Laporan dilanjutkan diskusi dengan pembicara anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rakhmat; Koordinator http://www.change.org Usman Hamid; dan peneliti keislaman dari Monash University, Australia, Greg Barton.

Menurut Rumadi, laporan merekam pelanggaran kebebasan beragama di 16 wilayah selama tahun 2012. Data bersumber dari publikasi media, jaringan The Wahid Institute, observasi dan investigasi di lapangan, serta diskusi.

Laporan menunjukkan, selama 2012 terjadi 274 kasus dan 363 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dengan lima orang terbunuh. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2011 dengan 267 peristiwa, 2010 (184 peristiwa), dan 2009 (121 peristiwa). Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Jawa Barat.

Dari total 363 tindakan itu, 166 tindakan di antaranya oleh aparat negara, terutama polisi, satpol PP, militer, bupati/wali kota, dan camat. Sebanyak 197 tindakan oleh nonaparat negara, terutama Front Pembela Islam (FPI), kelompok masyarakat, individu, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelanggaran itu, antara lain, berupa penyerangan, perusakan, pembunuhan, pembiaran, penyesatan, kriminalisasi keyakinan, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan intimidasi.

”Semua terjadi terutama akibat kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan kuat akan bisa mengeremnya,” kata Rumadi.

Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid mengatakan, daftar pelanggaran itu sudah cenderung menjadi tren. Masyarakat semakin alergi dengan kebebasan beragama dan semakin intoleran, sementara negara justru membatasi kebebasan beragama. Jika tidak segera ditangani, akan mengancam persatuan bangsa Indonesia.

”Negara harus menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan. Lindungi kelompok minoritas, evaluasi peraturan yang membatasi kebebasan beragama, dan hidupkan spirit agama yang mencintai perdamaian,” katanya.

Imdadun Rakhmat menilai, elite politik dan birokrat masih kurang memahami, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari HAM yang tak boleh dikurangi oleh siapa pun dan di mana pun. Negara harus netral, menyelesaikan konflik berlatar agama, adil, dan tak boleh memihak mayoritas.

Namun, bagi Greg Barton, secara umum kebebasan beragama di Indonesia masih cukup baik meski ada kasus-kasus pelanggaran bersifat terbatas. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sebagian besar masyarakat tetap bebas menjalankan ibadah, dan masih memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dibandingkan negara-negara Timur Tengah, pencapaian Indonesia ini cukup baik. (Kompas cetak, 29 Des 2012)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: