Republik Tanpa Nakhoda

Donny Gahral Adian

Politik di Republik ini seperti bekerja di dua ruang yang berbeda. Yang pertama adalah ruang politik kelembagaan. Di ruang ini, politik steril dari segenap isu akar rumput yang kumuh. Fokus utama politik ruang pertama ini adalah urusan pertumbuhan ekonomi, peringkat laik investasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan indeks persepsi korupsi.

Sementara itu, ruang kedua politik bekerja di lapangan tanpa pendingin ruangan. Politik di ruang kedua bekerja di jalan tol yang disumbat, lahan yang dirampas, dan bantaran kali yang digusur.

Politik di ruang kedua tidak terstruktur dan hadir lebih sebagai peristiwa yang mengejutkan, tetapi bermakna. Persoalannya, mengapa politik ruang pertama yang gilang-gemilang tidak dapat meredam ledakan sosial di ruang kedua?

Negara yang terkepung

Semua teori negara mengatakan betapa negara adalah transformasi khaos menjadi kosmos. Negara hadir mengubah ketidaktertiban sosial menjadi ketertiban politik. Transformasi itu sejatinya adalah sebuah tindak kekerasan. Negara adalah imperatif ketertiban yang dipaksakan kepada demos yang tak terorganisasi. Ini memiliki dua dampak yang sama dahsyatnya.

Pertama, negara memerlukan legitimasi abadi agar kekerasan purba yang dilakukannya dapat tetap terlindungi secara etis. Kedua, negara sejatinya ibarat perawan yang berada di sarang penyamun. Ia senantiasa dibayang-bayangi demos yang terus mengancam eksistensinya. Imperatif ketertiban dari negara sewaktu-waktu dapat dibantah oleh demos sehingga ketertiban politik pun kembali koyak.

Legitimasi direbut negara dengan menjalankan politik ruang pertama. Penyelenggara negara bekerja 24 jam untuk menggenjot kesejahteraan umum dengan segenap indikatornya. Ketika pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, angka kemiskinan menurun, dan korupsi diminimalkan, legitimasi akan dipanen secara berkala. Maka, logika penyelenggara negara selalu berpijak pada politik kelembagaan. Wakil menteri diperbanyak. Lembaga ad hoc ditambah. Staf khusus dibentuk. Sentra pengaduan dibangun. Semua itu dilakukan guna menuntaskan proyek besar pembangunan kesejahteraan yang notabene berfungsi sebagai katalisator ledakan sosial.

Persoalannya, berbagai peristiwa belakangan ini, mulai dari kasus Mesuji hingga pembakaran kantor bupati di Bima, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Politik ruang pertama hanya mendapat tepuk tangan setiap laporan tahunan di parlemen. Politik di ruang kedua sama sekali tak mendapat manfaat dari segenap kemajuan yang digelorakan politik ruang pertama. Buktinya, demos tetap menjadi korban ketakadilan. Demos tak dapat beribadah secara leluasa. Demos tak dapat menikmati panen dari tanahnya sendiri. Demos dihukum karena mencuri sandal. Dan, demos pun diupah di bawah standar hidup layak.

Jangan heran apabila demos bertiwikrama ke wujud semulanya. Demos kembali mengganas seperti masa hipotetis ketika negara belum hadir. Legitimasi yang dipupuk di ruang berpendingin gagal meredam akar rumput yang bergolak panas. Demos tak peduli dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang digenjot oleh konsumsi kelas menengah tak berarti apa-apa bagi demos yang tak sanggup membeli beras.

Frustrasi sosial tanpa katalisasi pun meluas. Demos kembali teringat pada kekerasan purba yang dilakukan negara. Alhasil, penyelenggara negara akhirnya terkepung dan legitimasi merosot tajam. Siasat yang tersisa adalah citra. Itu sebabnya politik dewasa ini disesaki oleh lembaga pemoles citra. Biro-biro iklan kebanjiran proyek setiap akhir tahun anggaran. Delusi politik ruang pertama adalah demos akan terhasut dan melunak oleh citra, kesan, dan advertorial.

Lalu bagaimana?

Setiap penyelenggara negara harus paham bahwa dirinya ibarat seekor tuna di lautan hiu. Dirinya secara permanen selalu berada di bawah ancaman demos. Apalagi ketika ketakadilan merajalela. Kita harus paham satu hal. Wibawa tak dapat dibeli. Kebijakan tak dapat diserahkan kepada konsultan untuk dipikirkan dan dibedaki. Demos semakin dewasa dan cerdas. Mere- ka dapat membedakan mana loyang mana emas.

Demos mengganas ketika republik seperti berjalan tanpa nakhoda. Dia mengganas ketika pemerintah daerah tak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Dia mengganas ketika kepala negara menyelesaikan masalah dengan instruksi dan lembaga ad hoc. Republik ini gemuk instruksi tetapi kurus implementasi. Lembaga lahir dan mati silih berganti. Alih-alih mengatasi kemiskinan struktural, kita lebih suka membuat struktur baru yang inefisien.

Demos marah besar ketika upah mini- mum Kabupaten Bekasi yang sudah dipu- tuskan gubernur kemudian digugat asosi- asi pengusaha. Di mana wibawa pemerin- tah di depan para cukong? Hakim pun, sayangnya, memenangkan gugatan pengusaha. Di sini Republik kembali berjalan tanpa nakhoda. Pemerintah pusat hanya bisa bingung dan belingsatan ketika Jalan Tol Cikampek ditutup demos hampir 20 jam.

Penyelenggara negara terlalu anonim untuk dijadikan tertuduh. Setiap kapal pu- nya nakhoda. Setiap negara punya kepala negara. Kepala negara dituntut mengendalikan Republik saat badai. Dia juga ditun- tut dapat mengantisipasi badai. Badai sosial, ekonomi, dan politik yang melanda Republik sayangnya direspons sang nakhoda dengan diktum pertumbuhan ekonomi belaka. Tak ada keputusan yang me- nentukan di saat darurat. Artinya, nakho- da memiliki jabatan, tetapi tuna-kedaulatan.

Ibarat kapal, negara harus berlayar dengan panduan yang benar. Konstitusi adalah panduan bagi siapa pun nakhoda Republik ini. Konstitusi menggariskan bahwa kekayaan alam harus berdampak sosial yang adil dan merata. Perekonomian tak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar bebas yang abai terhadap kesenjangan sosial. Sang nakhoda, sayangnya, mengendalikan Republik dengan panduan sendiri. Tak heran, petani pun korban ketika lahannya dicaplok pengusaha perkebunan yang dilindungi penguasa. Nakhoda sepertinya lebih berpihak pada badai ketimbang panduan yang diwariskan pembuat kapal.

Saya ingin memakai bahasa terang. Kita memerlukan nakhoda baru. Nakhoda yang dapat bekerja di dua ruang politik sekaligus. Dia yang cakap menjaga stabilitas makroekonomi, juga lihai menyelesaikan persoalan akar rumput. Nakhoda baru nanti harus sadar dirinya adalah ikan tuna di lautan hiu. Demos adalah hiu yang tak dapat dihasut dengan citra. Demos tak silau dengan pertumbuhan ekonomi dan peringkat laik investasi. Demos hanya kembali tenang apabila kesepakatan upah minimum dilaksanakan, tanah yang dicaplok dikembalikan, ganti rugi dibayarkan, dan rumah ibadah dapat didirikan.

Kita harus selalu ingat. Politik bukan reproduksi kesan, melainkan produksi sebuah kekinian baru. Nakhoda Republik ini tak dinilai berdasarkan jumlah iklan yang menampilkan wajahnya. Dia dinilai berdasarkan kemampuan menciptakan kebaruan dari ketiadaan. Kita tiba-tiba rindu sosok seperti Gus Dur yang mampu menciptakan kekinian baru bagi pluralisme. Kita rindu politisi yang mampu menciptakan monumen kemanusiaan yang tak lekang dimakan kala. Kita tak sabar dinakhodai politisi sejati yang memainkan politik dua ruang secara murni dan konsisten. Kita rindu nakhoda baru.

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik UI​
(Kompas, 31 Januari 2012)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: