Ummat Islam Tuntut Penghentian Pembangunan Gereja Theresa di Cikarang


Ribuan ummat Islam  dari berbagai Organisasi  Islam, lembaga dan gerakan serta pengurus masjid dan musollah,  melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (29/12).

Ummat Islam menuntut dihentikannya pembangunan gereja Katolik Paroki Bunda Teresa  yang berlokasi di Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Aksi yang dikordinir Forum Ukhuwah Islamiyah dan Front Pembela Islam (FPI) Bekasi ini menolak dengan keras dan tegas pembangunan gereja Paroki Bunda Theresa.

Menurut Kosim Nurseha, pembangunan gereja itu diduga belum mendapat ijin baik dari FKUB, MUI, Kantor Kementeraian Agama dan Pemeritah Kabupaten Bekasi.

Dikatakan, kalaupun panitia pembangunan gereja itu sudah memproses ijin pembangunan, namun diduga kuat data yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan geraja sarat manipulasi data.

Kalau merujuk pada SK Kementerian Dalam Negeri dan dan Kementerian Agama nomor. 8 dan 9, syarat untuk  memperoleh ijin  mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan lingkungan sebanyak 90 dan sedikitnya didukung 60 orang yang akan menggunakan gereja tersebut. Persyaratan itu harus dibuktikan dengan poto copy KTP dan tandatangan warga yang telah memebri dukungan, papar Kosim.

Kuat dugaan dukungan dari lingkungan itulah yang sangat mungkin akan dipalsukan. Sebab pemalsuan yang sama sering terjadi seperti kasus Ciketing di Kota Bekasi dan kasus gereja Yasmin di Bogor.

Dugaan pemalsuan data itu diperkuat dengan adanya kegiatan pembangunan di lokasi pembangunan gereja tersebut. Tiang-tiang pancang sudah diberdiri sejak 5 September lalu.

“Kami meminta agar gereja itu di Sterilkan pembangunan” kata Kosim Nurseha.

Oleh karena ummat Islam meminta agaar pihak gereja mecabut tiang pancang yang telah ditanam. Dan sampai  kemarin pekerjaan areal parkir gereja  terus berlangsung, ungkap Kosim Nurseha.

Selain menuntut penghentian pembaangunan gereja Katolik Bunda Theresa itu para pengunjuk rasa juga meminta ditertibkannya semua gereja liar yang belakangan ini marak di kab Bekasi.

Aksi unjuk rasa tersebut juga meminta implementasi Perda  No.07 tahun 2007, yang Sudah disahkan beberapa tahun lalu. Tapi kenyatanya tempat maksiat terus tumbuh bagai jamur di musin hujan.

’Jangan sampai Kab. Bekasi menjadi kota maksiat. Itu sebabnya kami meminta pemerintah agar meenertibkan tempat maksiat tersebut, pinta Kosim.

Jika tuntutan ummat Islam tidak terima maka masa akan melakukan aksi yang jumlahnya jauh lebih besar. Aksi itu akan dilakukan dengan jalan kaki menuju Pemerintah Kabupaten Bekasi pada januari 2012 mendatang.

Sebelum Massa ummat Islaam bergerak menuju kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi massa sempat menutup gerbang tol Cikarang Barat yang mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas hingga ke jalan tol.

Saat ini tengah dilakukan pertemuan di ruang Sekda, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi dengan Pimpinan FPI Bekasi Raya Ustad Murhali Barda, K.H. KOsim Nurseha, dan KH. Ahmad Mustofa, dari Fukhis.(Ardi Mahardika/Inas).
(Daktacom)