RUU Kerukunan Dikaji

Pemerintah sedang me- nyiapkan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama untuk mengatur pencegahan dan penindakan kemungkinan munculnya konflik atas nama agama. Jika ada payung hukum, diharapkan berbagai kasus kekerasan antarumat beragama bisa diatasi dengan lebih cepat dan tepat.

Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, didampingi Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, seusai rapat koordinasi ”Kerukunan Umat Beragama” di Kantor Kementerian Agama di Jakarta, Jumat (14/10).

Agung Laksono menjelaskan, pemerintah sedang memikirkan untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama. Hal itu akan menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam mencegah dan menindak kemungkinan munculnya konflik antarumat beragama di Indonesia. Dengan begitu, penanganan kekerasan atas nama agama bisa lebih cepat dan tidak bersifat reaktif setelah peristiwa terjadi.

”Materinya masih dikaji, termasuk kajian akademis. Intinya akan mencakup dua hal, yaitu pencegahan dan penindakan konflik antarumat beragama. Ini masih tahap awal,” katanya.

Terkait dengan kondisi Kota Ambon, Maluku, pertikaian warga awal September lalu, Agung Laksono menegaskan, sekarang situasinya sudah membaik dan terkendali. Masyarakat juga berkeinginan menjaga suasana yang damai. Konflik itu sebenarnya bukan akibat perbedaan agama.

”Saat ini, kami sedang membahas kemungkinan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tahun 2012 di Ambon. Rencana itu sedang dibahas. Diharapkan, nanti masyarakat bahu-membahu untuk menyukseskan program itu,” katanya.

Suryadharma Ali mengungkapkan, sebenarnya kualitas kerukunan antarumat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Setidaknya itu terlihat dari tokoh-tokoh agama yang tidak menginginkan konflik. Mereka juga saling menghormati satu sama lain. ”Tetapi, tantangan kerukunan itu dinamis dan sebagian besar muncul dari luar penganut agama,” katanya.

Kasus konflik agama, lanjut Suryadharma, selalu diawali oleh gerakan dari luar. Berbagai sarana jaringan komunikasi digital, seperti pesan pendek (SMS), Twitter, dan Facebook, dapat dimanfaatkan untuk melemparkan isu tertentu. ”Telepon genggam menjadi sarana untuk menyebarkan berita bohong, fitnah. Ini perlu diwaspadai,” katanya.

Dalam konteks itu pula, pentingnya praktik jurnalisme damai di daerah-daerah konflik atau di daerah rawan konflik harus ditekankan. Jurnalisme damai diharapkan mampu membangun dan meningkatkan kesadaran pentingnya kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

Hal itu disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo Pr yang dihubungi seusai mengikuti pertemuan 7th Asia-Europe Meeting Interfaith Dialogue di Manila, Filipina, Jumat.

Delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar RI di Manila YM Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo dan anggota, antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Hadir dalam pertemuan itu 176 peserta dari 30 negara. (Kompas 15/10)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: