Pemerintah Tidak Korek! (?)

Oleh Boni Hargens

Pemerintah tidak korek dalam hal ini,” kata Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah forum di Berlin, Jerman, ketika berbicara soal kekerasan sipil di Indonesia, akhir Mei 2011.

Segala bentuk kekerasan horizontal bersimbol agama, bagi Ulil, berurat akar pada rendahnya toleransi dan kadar melek pluralisme masyarakat. Namun, diakui juga ketidaktegasan pemerintah terhadap pelaku merupakan sikap yang tidak korek.

Tanpa sengaja memakai logika simplistis, memang sulit dibantah bahwa liabilitas pemerintah dituntut pada bagian pertama ketika kita membicarakan kompleksitas masalah bangsa dan negara. Kita bisa berdebat kusir soal siapa mesti bertanggung jawab atas dihukum matinya Ruyati di Arab Saudi, mengapa kotak pandora korupsi sukar dibongkar, dan mengapa rendah kualitas hidup masyarakat. Selain itu, soal mengapa ada praktik jual-beli soal ujian anak sekolah, mengapa ada minoritas terjepit, mengapa terjadi politisasi media melalui monopoli frekuensi siaran, dan mengapa orang miskin paling rentan terhadap eskalasi statistik buta huruf, gizi buruk, bahkan angka kematian.

Logika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh kita melempar batu pertama kepada mereka yang ada di jabatan terkait. Lihat saja, setelah Ruyati dipancung, Presiden minta lembaga terkait memerhatikan nasib pekerja migran. Apakah tanggung jawab politik bisa dipecah-pecah sebegitu rumitnya sehingga, pada titik paling konkret, rakyat tak tahu lagi kepada siapa harus mengadu karena rumitnya birokrasi tanggung jawab itu?

Bukankah tanggung jawab publik butuh disederhanakan sehingga mereka yang di puncak jabatan harus memikul tanggung jawab terbesar? Masalah sering berulang terjadi karena struktur politik sibuk membuang energi bersilat lidah di balik logika diferensiasi peran dan tanggung jawab itu.

Betul bahwa diferensiasi peran itu penting, tetapi itu tak berarti tanggung jawab bisa digeser dan dipenggal secara parsial sehingga pemimpin dibenarkan melempar handuk kepada anak buahnya.Kita perlu belajar dari Jerman. Birokrasi Weberian bekerja seperti mesin otomatis sehingga administrasi negara efektif tanpa interferensi kepentingan politik individu ataupun partai. Kelalaian individu pada jabatan tertinggi tak bisa dibebankan begitu saja pada struktur di bawahnya, tetapi langsung dituntut akuntabilitas dari yang bersangkutan.

Sistem benar-benar otonom dan kuat, terpisah dari segala bentuk personifikasi politik. Ketika Angela Dorothea Merkel sebagai Bundeskanzlerin bertindak salah, bukan menterinya yang dipersalahkan. Ia diserang politisi sosialis (SPD) karena pernyataan sukacita atas kematian Osama bin Laden. Merkel dianggap krisis humanitas. ”Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten” (Saya senang bahwa Bin Laden berhasil dibunuh). Ia sadar kesalahan tanpa drama yang kental polesan citra.

Tanggung jawab pemimpinMenteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle, ketika kemarin kalah di pemilu negara bagian, mundur sebagai pemimpin partai (FDP) tanpa pretensi menyalahkan tim sukses atau kader partai.

Tanggung jawab politik memang hierarkis. Namun, prinsip moral jabatan memaksa pejabat di posisi teratas memikul tanggung jawab terbesar. Prinsip yang sama melarang pejabat memiliki mental kambing hitam dan watak Pilatisme (cuci tangan).

Satu warga mati, entah dibunuh karena ajaran atau ideologi yang dianut, entah oleh majikan di luar negeri, tidak peduli berapa jumlah korban, adalah kematian sebuah eksistensi negara. Maka, negara harus bertanggung jawab penuh dalam dua konteks. Pertama, mengapa ia tak mampu melindungi hak hidup warganya. Kedua, bagaimana mencegah kelalaian ini tidak terulang di masa mendatang.

Silakan Presiden menyalahkan Menteri Luar Negeri-nya atau menteri menyalahkan duta besar. Namun yang jelas, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden harus berdiri di bagian terdepan. Bahwa, sebagai representasi pemerintah, ia mengaku bersalah atas kematian warga seperti Ruyati dan siap melakukan perubahan kebijakan dalam memproteksi warga di luar negeri.

Saling menyalahkan lalu berakhir dengan retorika palsu yang memuakkan berdampak pada hilangnya legitimasi pemerintah dan alasan bagi masyarakat untuk tidak memberontak. Politik bukan urusan elektoral semata, di mana partai dibentuk untuk mengejar peluang presiden atau mengisi kursi parlemen. Politik harus dikembalikan kepada rakyat sebagai titik berangkat dari segala definisi dan misinya.

Silakan korupsi demi korupsi ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Silakan Presiden berulang-ulang berpidato soal antikorupsi. Skala kejahatan politik tak akan berkurang karena the root of all evils terletak pada mental politik. Mental yang tak berbasis nilai, tetapi berbasis popularitas.

Padahal, perubahan harus bermula dari pikiran! Selama ini, yang mengkritik—termasuk media massa—dianggap kumpulan orang kalah. Maka, mengutip Ulil dan supaya ada koreksi, sekali-kali perlu berpikir: pemerintah dalam hal ini tidak korek!

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI, Sedang Belajar di Jerman ​
(Kompas, 13 Juli 2011)

2 Tanggapan

  1. Oh negerikuu..bangsa yang penuh toleran nan tak disiplin😦
    sempatkan juga mengunjungi website kami di http://www.hajarabis.com
    sukses selalu!!

  2. negara ni menjadi negara yang ga jelas banyak korupsi di mana2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: