Pensiun Dini Bagian dari Reformasi Birokrasi

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, memastikan kebijakan pensiun dini bagi para pegawai negeri sipil (PNS) untuk merampingkan struktur kepegawaian di lingkungan Kementerian Lembaga merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi.

“Kami akan lakukan review di Kemenkeu, setelah itu kita lakukan di pusat, di seluruh K/L kalau sudah dipastikan. Daerah juga akan kita lihat karena ini seluruhnya program besar dalam reformasi birokrasi,” ujarnya saat ditemui seusai rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan sedang merumuskan bentuk ideal mekanisme pensiun dini termasuk insentif yang akan diberikan kepada mereka yang secara sukarela mau mengikuti program ini.

Rumusan tersebut kemudian dibicarakan dengan Kementerian Panitia Amanat Nasional (PAN) dan Reformasi Birokrasi, terutama hal-hal terkait dengan legal formal.Anny mengatakan kebijakan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberlakukan berdasarkan standar performa kinerja pegawai yang bersangkutan.

“Nanti ada KPI (key performance indicator), kalau seseorang tidak bisa perform maka tunjangan kinerja tidak dibayarkan. Tapi, ini masih dalam review dengan Kementerian PAN. Ini akan menjadi pilihan solusi yang dipertimbangkan,” ujarnya.

Anny mengharapkan, apapun kebijakan dari pemerintah nantinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama bagi pegawai yang mengikuti program itu.

“Seharusnya menguntungkan semua, menguntungkan pemerintah karena bisa merapihkan struktur pegawainya. Basic-nya harus performance base. Kedua bagi yang bersangkutan, semestinya dia juga bisa melakukan kegiatan lain yang lebih sesuai dengan keahliannya. Mungkin bisa wirausaha, bisa memperkaya kualitas SDM,” ujarnya.

Program pensiun dini yang ditawarkan bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini selain bisa merampingkan struktur kepegawaian diharapkan juga dapat menekan anggaran belanja pegawai dalam APBN yang jumlahnya meningkat setiap tahun.

“Struktur kementerian jadi lebih rapih, performance naik, dan kemudian kita tidak mengeluarkan belanja di tahun-tahun berikutnya. Kita yakin ini akan memperbaiki struktur belanja kita,” ujar Anny. (Antaranews.com 7 Juli 2011)

Iklan

Satu Tanggapan

  1. […] Kurangi Beban APBNPensiun Dini PNS Baik Untuk Mengatasi Kelebihan BirokrasiSeputar Pensiun Dini PNSPensiun Dini Bagian dari Reformasi Birokrasi #igit_rpwt_css { /* background:#FFFFFF; */ font-size:12px; font-style:normal; color:#000000 […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: