Tokoh Agama: Pembangunan Gedung DPR Tidak Perlu


Sejumlah tokoh lintas agama, menegaskan, kalangan legislatif tidak perlu membangun gedung baru DPR yang memakan biaya yang sangat besar.

“Jangan dibangunlah, apa sih pentingnya. Kalau memang kapasitasnya kurang, lebih baik tambah gedung lain untuk menambah yang kurang,” kata Salahuddin Wahid, tokoh NU, kepada wartawan di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kalangan legislatif bisa membangun gedung baru yang tidak terlalu besar dan mewah bila untuk mengatasi kekurangannya.”Banyak orang yang tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR ini. Termasuk, politisi asal Partai Demokrat,” kata Gus Solah sapaan Salahuddin Wahid.

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr Martinus D Situmorang menilai DPR menunjukkan ketidakpekaannya terhadap realita kehidupan bangsa.”

Kalau DPR sibuk dengan fasilitasnya, saya rasa itu tidak menunjukkan kepekaan terhadap hidup kebangsaan,” katanya.

Terlebih, semakin memperburuk kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, menjadi keprihatinan di saat ekonomi tidak menjadi hajat rakyat.

Badan pekerja tokoh lintas agama, Dedi Julianto, menyatakan bahwa hanya orang yang tidak beradab semata yang mendukung rencana tersebut.

“Kami meminta pemerintah menyetop rencana ini. Kalau itu masih diteruskan, maka masuk golongan tidak beradab. Kalau yang mendukung, itu bukan golongan orang yang beradab,” katanya.

Ia juga menilai Ketua DPR Marzuki Alie hanya mementingkan kebutuhan kelompoknya saja, yaitu DPR. Namun tidak melihat kebutuhan pembangunan Indonesia dalam skala luas seperti peningkatan infrastruktur di daerah.

“Hingga saat ini, pembangunan pendidikan tidak jelas, banyak sekolah rusak,” katanya.Hal senada diungkapkan oleh Buya Syafii Maarif, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus tegas menolak pembangunan tersebut. “Kalau masih ngotot, media harus ambil peran maksimal,” ujarnya.

Romo Benny Susetyo, menambahkan, pembangunan gedung baru DPR merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi. “Mereka tidak pernah berpikir bahwa telah melanggar konstitusi serta nurani publik,” katanya.(*)

(Antaranews.com)

PPP: Bubarkan Ahmadiyah pertahankan FPI


Sumber: WASPADA ONLINE

JAKARTA – Pro kontra terhadap Ahmadiyah terus bergulir. Partai Persatuan Pembangunan menuntut Jemaah Ahmadiyah dibubarkan tetapi meminta pemerintah mempertahankan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

“PPP tak setuju apabila FPI dibubarkan. FPI adalah aset bangsa. Pemerintah tidak akan tenang bekerja apabila FPI dibubarkan,” kata Ketua Fraksi PPP yang juga Ketua DPP PPP, Hasrul Azwar, petang ini.

Hasrul menekankan, FPI juga merupakan salah satu elemen masyarakat yang di dalamnya tersimpan aspirasi grassroot. PPP berpendapat, pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan FPI bila ada hal-hal yang dirasa mengganjal. “Jadi pemerintah seharusnya membina, bukan membinasakan FPI,” kata Hasrul.

PPP pun meminta pemerintah merespons dan menindaklanjuti sikap kritis FPI. Di sisi lain, PPP meminta FPI  tidak melakukan tindakan melawan hukum. “Ini adalah sikap tegas PPP. Pemerintah pun harus berani bersikap tegas,” ujar Hasrul.

Sebelumnya, FPI sempat membuat heboh karena jajaran pimpinannya menyuarakan penggulingan Presiden, apabila pemerintah sampai berani menghancurkan ormas Islam, termasuk FPI. Presiden Yudhoyono pun telah menanggapi ancaman FPI. Ia meminta FPI untuk tidak main ancam seperti itu.

Selain meminta pemerintah mempertahankan FPI, PPP juga meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah. “PPP secara resmi meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk membubarkan organisasi Ahmadiyah dan menyatakan aliran Ahmadiyah terlarang,” kata Hasrul. Menurutnya, berdasarkan UU, Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan suatu organisasi dan menyatakan suatu aliran terlarang.
Editor: HARLES SILITONGA
(dat05/viva)