Presiden Santun atau Kurang Berani?


Praktisi Hukum Senior, Adnan Buyung Nasution mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum bertindak menanggapi pernyataan Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Bidang Nahi Mungkar, Munarman, yang dianggap makar karena mengancam akan menggulingkan presiden.

Menurut Buyung, hal ini kemungkinan karena sikap SBY yang terlalu santun atau mungkin dibalik itu, SBY kurang berani.

“Saya melihat perkara dalam ancaman FPI yang menurut saya sudah berani menantang seperti itu kok Presiden belum juga bertindak? Saya khawatir apakah ini karena kesantunan Beliau (Presiden SBY). Orangnya ‘kan santun, sopan dan ingin masyarakatnya juga bersikap santun. Tapi di balik kesantunan itu mungkin ada kurang keberanian dari Beliau,” usai mengikuti diskusi Hukum dan Keadilan di Indonesia, Selasa (22/02/2011).

Menurut Buyung, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Jaksa Agung dan Polri untuk menangkap orang-orang yang makar terhadap pemerintah. Fakta makar menurutnya sudah cukup jelas dengan ancaman akan menggulingkan Presiden. Selain itu, lanjut Buyung, tindakan itu terlihat bukan tanpa rencana dari FPI sehingga hal itu harus ditelusuri betul oleh pihak Kepolisian.

“Kalau Beliau (Presiden) berani, harusnya, menurut saya harus sudah panggil Jaksa Agung dan Polri tangkap orang-orang itu. Periksa. Faktanya jelas karena mau menggulingkan pemerintah. Ancaman itu kan makar. Mereka melakukan itu dan kumpul saat itu kan tidak tiba-tiba. Ada rencana tentunya, ada rapat, di mana rapat itu, apa yang dibicarakan, siapa saja yang ikt rapat, siapa yang memutuskan untuk membuat slogan atau ancaman seperti itu. Jangan dianggap angin lalu saja harus diperiksa,” tegas Buyung.

Buyung menambahkan, jika tidak ada ketegasan atas sikap makar FPI ini, akan berakibat buruk karena semua orang bisa saja melakukan hal yang sama.
(Kompas.com, 22 Feb 2011)

Mengancam Pemerintah = Menentang Konstitusi


Selasa, 22 Februari 2011

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menilai pihak yang mengancam pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah adalah bertentangan dengan konstitusi. “Pemerintah tidak bisa diancam oleh kelompok manapun, dan jika ada yang mencoba mengancam maka hal tersebut merupakan makar berbahaya yang harus diatasi,” kata Azyumardi di Padang, Selasa, menanggapi  ormas yang mengancam merevolusi pemerintah jika tidak membubarkan Ahmadiyah pada 1 Maret 2011.

Menurutnya, pemerintah harus menegakan otoritas yang dimilikinya untuk terciptanya kehidupan yang tertib di masyarakat.

“Jika ada pihak yang mencoba mengancam pemerintah harus ditindak tegas karena hal itu adalah makar,” tegasnya. Ia menambahkan, pemerintah juga harus tegas membubarkan ormas anarkis dan meresahkan.

“Pembubaran tersebut dapat dilakukan setelah diproses oleh pengadilan dan merupakan keputusan yang memiliki kekuatan hukum,” katanya.

Dia memperkirakan ormas berprilaku anarkis jumlahnya hanya 10 persen dari seluruh ormas Islam.

“Dalam menegakan kebaikan seharusnya dilakukan dengam cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum,” kata Azyumardi.

Dia meminta pemerintah untuk tidak memberi peluang sedikit pun kepada masyarakat yang tak memiliki kewenangan menjalankan hukum.(*)
(Antaranews.com)

Habib Rizieq: Islam Tetap Toleran


Selasa, 22 Februari 2011

Surabaya(ANTARA News) – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menegaskan Islam sampai sekarang tetap damai dan toleran.

“Istilah bahwa Islam radikal, kekerasan agama, teroris, dan fundamentalis itu hanya diskriminasi,” katanya di Surabaya, Selasa, pada seminar memperingati Hari Lahir ke-88 NU.

Menurut Habib Rizieq, diskriminasi yang sengaja menyudutkan Islam itu terlihat dalam kasus pemberontakan di Filipina selatan dan Thailand.

“Kalau pemberontak di Filipina selatan dan Thailand itu beragama Islam maka disebut teroris, tapi kalau non Islam disebut gerilyawan, bukan teroris,” katanya.

Contoh serupa juga terjadi di Kashmir, India, Iraq, Palestina, dan sebagainya. “Kalau Israel melakukan pengeboman tidak disebut teroris,” katanya.Bahkan, perlakuan diskriminasi pernah dialaminya. “Saat warga muslim Ambon dibantai, hal itu didiamkan, tapi ketika kami datang untuk menolong saudara sesama muslim, maka kami (malah) disebut teroris,” katanya.

Padahal, dia tidak akan menolong saudara sesama muslim jika saudaranya tidak dizalimi atau diberi tekanan baik fisik maupun psikis.

“Kalau mau menghentikan apa yang disebut kekerasan itu, maka kuncinya sederhana yakni hentikan kekerasan terhadap Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai tertuduh secara tidak adil,” katanya.

Ia menengarai, akhir-akhir ini muncul serangan psikis terhadap Islam melalui penyebaran buku-buku liberal yang menghina Allah, Nabi, dan Islam.

Dalam seminar itu, Habib Rizieq menyatakan pimpinan NU adalah gurunya dan NU adalah rumahnya. “NU itu rumah besar Aswaja, karena itu saya senang dengan tradisi tabayyun (klarifikasi),” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Laskar Jihad Ustadz Ja`far Umar Thalib menilai Islam mengajarkan kelembutan, tapi juga bertindak keras.

“Tapi, para kiai bilang kekerasan dan kelembutan dalam Islam itu situasional. Kapan untuk kekerasan dan kapan untuk kelembutan itu mengikuti pertimbangan maslahah (manfaat) dan mafsadah (bahaya),” katanya pada seminar yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu.
(Antaranews.com)

Muhammadiyah Tak Ingin Terlibat Gerakan Bubarkan Ahmadiyah


Senin, 21 Februari 2011

Organisasi Islam Muhammadiyah memilih untuk berupaya memagari umatnya dari ajaran sesat daripada terlibat dalam gerakan membubarkan organisasi Ahmadiyah.

“Silakan negara yang mengambil tindakan tegas dengan merujuk pada konstitusi, karena soal eksistensi suatu kelompok adalah urusan negara,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Senin.

Muhammadiyah, lanjut dia, menegaskan dengan semacam fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat sejak tahun 1933, lebih awal daripada ketetapan Liga Islam Sedunia (Rabithah Alam Islami) pada 1979 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru mengeluarkan fatwa pada 2005.

Menurut dia, sikap pemerintah menyikapi kasus di Cikeusik, Banten, cenderung hanya menyerahkan masalah kepada masyarakat daripada bertindak tegas.

Ia mengatakan, negara meski punya alasan tidak ingin melakukan intervensi terhadap keyakinan warganya namun ketika terjadi bentrokan harus mengambil langkah-langkah hukum.

Din juga mengatakan keyakinannya bahwa ada rekayasa di balik kasus Cikeusik meski sulit dibuktikan.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof Dr Abdurrahman Mas`ud mengatakan, sebenarnya pemerintah bisa membubarkan Ahmadiyah jika memang bersedia.
“Ahmadiyah memang telah melanggar SKB.”SKB 3 Menteri, antara lain berisi, memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Mas`ud juga mengatakan, hasil penelitian pihaknya tentang Ahmadiyah, para pengikut tidak tahu apa-apa tentang inti dari keyakinan Ahmadiyah, sebaliknya hanya para pimpinan yang mengetahuinya.

Selain itu, ujarnya, ajaran Ahmadiyah bersifat trans nasionalisme, seperti ditemukan adanya radio khusus bagi kalangan Ahmadiyah yang menghadirkan tokoh Ahmadiyah London atau dari Bangladesh.
(Antaranews.com)

Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah Bukan FPI


Selasa, 22 Februari 2011

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah membubarkan Jamaah Ahmadiyah, bukan justru membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

“Ahmadiyah sudah semakin meresahkan masyarakat karena ajarannya sangat menyimpang dari Islam, seperti mengakui dua nabi terakhir, yakni Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad,” katanya di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan hal itu disela seminar memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU yang menampilkan Anas Urbaningrum (Demokrat), Aburizal Bakrie (Golkar), KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Ja`far Umar Thalib (Laskar Aswaja).

Menurut mantan ketua umum PBNU itu, Ahmadiyah juga “mengacak-acak” ayat-ayat Al Quran sehingga jika dibiarkan akan justru terjadi kerawanan sosial.

“Jika pemerintah membubarkan FPI, saya tidak setuju, karena Ahmadiyah dan FPI itu sangat berbeda. Jika ada yang salah, yang ditangkap adalah anggotanya, bukan membubarkan FPI,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum FPI Habib Rizieq ketika dikonfirmasi ANTARA tentang rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindak kekerasan, menegaskan tidak ada FPI dalam kerusuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

“Ormas apa yang mau dibubarkan, di Cikeusik saat itu (saat kerusuhan) tidak ada ormas,” katanya sambil memasuki mobilnya dengan iringan lantunan rebana dari para pendukungnya.

Senada dengan itu, mantan petinggi Laskar Jihad ustadz Ja`far Umar Thalib ketika dikonfirmasi ANTARA disela seminar tersebut meminta pemerintah untuk tidak membubarkan FPI, tetapi justru membubarkan Ahmadiyah.

“Ahmadiyah itu sumber masalah, karena itu harus dibubarkan. Kalau dibubarkan sekarang, ongkos sosial dan politik akan lebuh murah daripada menunggu bara api yang ke depan akan lebih mahal ongkos politiknya,” katanya.

Sementara itu, kata dia, FPI adalah ormas dan bukan aliran sesat seperti Ahmadiyah. Oleh karena itu, menurut dia, ormas tersebut jangan dibubarkan, tapi justru dijadikan “partner” untuk dibina guna kepentingan pemerintah dan masyarakat.

“Saya memberi apresiasi kepada Mendagri yang mengundang FPI, FUI, dan MUI. Saya yakin kalau pemerintah mampu membina ormas, maka tidak akan ada ormas yang meresahkan, sebab ormas itu merupakan wadah penyaluran yang patut dibina,” katanya.

Tentang Ahmadiyah, ia menilai pemerintah sebenarnya telah membina sebagai aliran keagamaan melalui SKB Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung.

“Kalau masih menimbulkan masalah, ya dibubarkan saja, karena pembinaan sudah dilakukan pemerintah dengan SKB itu. Jangan sampai menunggu masyarakat yang tidak sabar untuk membubarkan,” katanya.

Dalam seminar bertajuk “NKRI, Aswaja, dan Masa Depan Islam Nusantara” dengan pembicara utama KH Hasyim Muzadi itu terlihat Ketua Umum Parta Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sama-sama menilai bahwa NU merupakan pilar bangsa, perekat persatuan kemajemukan, dan penjaga NKRI.

(Antaranews.com)