Dipo Alam Siap Ladeni Semua Serangan Terhadap Presiden


Sabtu, 19 Februari 2011

Oleh Akhmad Kusaeni

Sekretaris Kabinet Dipo Alam turun gunung. Ibarat pendekar yang selama ini diam dan hidup di pertapaan, ia kembali ke dunia persilatan politik yang hingar bingar. Dipo, 61 tahun, tampil menjadi pembela Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang mendapat serangan keras dari tokoh lintas agama.

“Kalau Presiden dibilang pembohong dan amoral oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawan, saya terusik. Saya lawan mereka sampai berhenti menggunakan label tokoh agama untuk berpolitik praktis,” katanya dalam wawancara dengan Antara di Jakarta, Sabtu.

Dipo lah yang balik menyerang tokoh lintas agama ekslusif itu sebagai “gagak hitam pemakan bangkai tapi berbulu merpati putih”. Sebuah tamsil bagi pihak yang melakukan politik praktis atas nama gerakan moral dan agama.

Ia kecewa karena umumnya menteri kabinet tidak mau bicara dan membiarkan Presiden yang harus menjawab semua persoalan. “Jadi menterinya mau, tapi membela presiden tidak,” keluhnya.

Ibarat tim sepakbola kabinet, Dipo sebagai Seskab memegang posisi penjaga gawang atau back. Ruang lingkup tugasnya terkait dengan adiminstrasi pemerintahan, kertas-kertas Keppres, Inpres, masalah-masalah legislasi, dan persidangan kabinet. Arahan-arahan presiden dalam persidangan itu ia sampaikan kepada menteri-menteri atau pejabat terkait. “Saya menjalankan tugas seperti itu satu tahun ini. Saya nyaris tidak pernah bicara kepada pers, saya diam saja, karena saya tahu posisi saya sebagai Seskab. Hati nurani saya terpanggil untuk membela presiden secara terbuka setelah gagak hitam menuduh pemerintah berbohong,” katanya bersemangat.

Dipo mulanya mencoba memainkan peran sebagai gelandang (libero) yang membagi bola kepada menteri-menteri untuk menyerang. Ia telah menulis surat kepada menteri kabinet agar aktif bicara ketika presiden diserang. Kalau ada apa-apa, Dipo juga langsung telpon menteri untuk bergerak dan bertindak. Tapi hanya satu dua menteri yang berani menendang bola ke gawang lawan. Sementara pertandingan di lapangan politik makin keras.

“Saya terpaksa turun tangan. Saya memutuskan untuk maju menjadi striker. Saya harus menyerang untuk membobol gawang lawan. Saya siap meladeni setiap serangan kepada presiden,” katanya.

Maka jadilah Dipo sebagai penyerang yang lincah dan mematikan. Ia keras membantah pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyatakan aksi masa di Tunisia dan Mesir bisa terjadi di Indonesia. Dipo menganggap Yudhoyono tak menumpuk harta dan tidak ingin berkuasa selamanya seperti pemimpin dua negara itu.

Dipo juga yang menyindir tokoh lintas agama eksklusif Mgr Martinus Situmorang dan Romo Benny Susetio agar tidak bermimpi menjadi Kardinal Sin yang menggerakkan people power di Filipina. Sebab, “SBY bukan Marcos dan Ibu Ani Yudhoyono bukan Imelda Marcos,” katanya.

Tak Ada Instruksi Presiden

Menjawab pertanyaan apakah Dipo diperintah SBY atau paling tidak mendapat restu dari presiden untuk maju sebagai striker, mantan aktivis mahasiswa 1975 itu mengatakan bahwa tindakannya itu adalah ide orisinal dari dirinya sendiri. Tidak ada instruksi dari presiden.

“Saya laporkan kepada pak SBY dan presiden tidak melarang atau menyuruh. Artinya saya tidak offside,” katanya.

Ia juga menolak tudingan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif bahwa dirinya telah kehilangan hati nurani. Justru hati nuraninya terpanggil melihat tokoh lintas agama yang berpolitik praktis dengan menuding pemerintah melanggar konstitusi, melakukan kebohongan publik, mendirikan rumah-rumah kebohongan dimana-mana, mendukung gerakan koin untuk presiden, mengecoh Forum Rektor untuk terlibat serta menggalang para mahasiswa.

“Kalau mau berpolitik praktis, buatlah partai seperti PDIP atau Ormas seperti Nasional Demokrat. Janganlah gagak hitam pura-pura menjadi merpati putih,” katanya seraya mengingatkan bahwa Syafii Ma’arif pernah menjadi bintang iklan politik salah satu Capres pada Pemilu 2004 lalu.

Ketika disampaikan apa yang menyebabkan dirinya berubah dari aktivis anti pemerintah yang sampai dipenjarakan menjadi pembela utama dari pemerintah SBY-Boediono sekarang ini, Dipo mengatakan, dulu sebagai Ketua Dewan Mahasiswa dan tokoh HMI pihaknya melawan otoritarian. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto cenderung represif dan kebebasan dibatasi.

“Saya sekarang membela presiden karena SBY bukan seperti Soeharto. Tak mungkin SBY menjadi presiden seumur hidup. Reformasi membatasi wewenang dan kekuasan presiden. Ada kebebasan pers, ada desentralisasi, korupsi diberantas,” katanya.

Tak Ada Ambisi Apapun

Menjawab pertanyaan apakah dia punya ambisi tertentu di balik pembelaannya yang sangat terbuka kepada SBY, Dipo menggelengkan kepala.”Orang mungkin menilai saya menjilat. Tidak, saya tidak punya ambisi apapun,” katanya.

Dipo mengatakan, usianya mulai lanjut. Ia sudah menjalani perjalanan kariernya yang panjang. Tidak ujug-ujug aktivis tiba-tiba jadi Sekretaris Kabinet. Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Dipo menjadi anggota MPR yang merumuskan TAP MPR anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, Dipo diangkat menjadi staf ahli presiden. Intinya, Dipo pernah menjadi birokrat dan pejabat eselon 1 di bawah lima presiden dari Soeharto sampai SBY. Pernah juga menjadi Deputi dari enam Menko Perekonomian dari zaman Ginandjar Kartasasmita sampai Aburizal Bakrie. Sebelum dilantik menjadi Sekretaris Kabinet pada pemerintahan masa jabatan kedua Presiden Yudhoyono.

“Jadi ambisi apalagi? tanyanya.

(Antaranews.com)

Dipo Alam: Korban Terakhir “Impeachment” Cukup Gus Dur


Sabtu, 19 Februari 2011

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam.

Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai kegenitan yang terpaksa.

“Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah,” kata Dipo dalam wawancara khusus dengan ANTARA di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu.

Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.

Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.

Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Seokarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara.

Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensiil sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer.

“Saya melihat Gus Dur di-impeach itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa impeachment kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali,” tuturnya.

Berikut petikan wawancara dengan Dipo Alam:

Selama ini saya diam, saya tahu tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red) saya sebagai Seskab, saya mengurus keppres, inpres, perpres, orang pensiun, masalah persidangan, masalah-masalah hukum, dan saya memfasilitasi untuk manajemen kabinet dari Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu saya dapat tambahan juga untuk mengkoordinasikan staf khusus presiden. Ketika saya dilantik sebagai seskab ada satu hal yang saya ingat dari pidato, ucapan presiden bahwa tugas saya dalam manajemen kabinet tidak di dalam hasilnya saja berupa legislasi tetapi juga prosesnya. Itu memang saya terjemahkan sendiri dalam manajemen kabinet ini. Jadi ini tidak terbatas “scope”nya hanya terbatas pada kertas-kertas keppres, inpres, masalah-masalah legislasi itu kemudian juga persidangan, kemudian arahan-arahan presiden dalam persidangan itu saya bawakan juga untuk kabinet kepada menteri-menteri. Tadinya saya menjalankan itu satu tahun, saya tidak pernah bicara, hampir jarang sekali karena saya tahu posisi saya sebagai seskab. Tapi ketika kelompok lintas agama itu sudah menjadi wacana publik di luar dan diberikan kesempatan oleh presiden untuk berdialog di Istana, tetapi sayangnya yang ditampilkan oleh terutama Pak Din Syamsuddin sebagai pimpinannya yang meminta adanya dialog itu, saya jadi terkejut. Saya lihat dari ungkapan-ungkapannya dia bukan kritik yang “genuine” sebagai gerakan moral tapi dia sudah memperlihatkan suatu kebencian dalam ungkapan-ungkapannya dalam arti kalau bisa memperkecil SBY sebagai seorang presiden. Jadi saya pikir ini sudah waktunya karena kalau saya minta kepada staf khusus presiden dan saya juga minta kepada menteri-menteri, mereka sibuk dengan bidangnya masing-masing. Saya pikir saya ambil inisiatif.

Masyarakat sekarang ingin tahu ada apa di balik Pak Dipo yang tiba-tiba muncul dan bergerak?

Biar publik mengetahui bahwa apa yang disebut gerakan moral mereka itu tidak murni. Mungkin awalnya murni, kemudian mereka sudah mulai memperbesar, dimanfaatkan oleh mereka yang jagoannya dalam Pilpres tertentu kalah. SBY dalam satu putaran menang 61 persen, mereka berharap kalau jagoannya menang kan terangkut juga. Itu wajar saja. Oleh karena itu saya ingin pisahkan antara gerakan moral yang murni dengan gerakan politik. Timbullah ide itu supaya secara singkat, memakai bahasa terang, bahasa rakyat, bahasa politik, orang itu tahu. Saya tahu dari organisasi-organisasi agama lainnya tidak setuju dengan gerakan-gerakan mereka. Itu saya ingin memisahkan juga, ini perlu diketahui oleh rakyat, kenapa saya perlu turun tangan karena orang perlu tahu.

Masyarakat kan lihat Pak Dipo turun gunung, apakah selama ini memang sistem di istana menteri-menteri kurang membela Presiden?

Mestinya kan ada sistemnya, ada juru bicara? Saya turun bukan karena keluhan presiden. Jadi sebenarnya kritik saya juga ke dalam. Nomor satu, ini kan kabinet koalisi, nomor dua ditambah lagi dengan para profesional. Ketika keluar masalah kritik-kritik itu, mereka belum sigap menanggapi. Belakangan ini saya melihat ketika Ibu Armida (Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas-red), Kepala BPS, dan beberapa menteri itu berbicara. Memang sebelumnya mungkin mereka menggunakan bahasa-bahasa birokrat dengan angka tapi mungkin penjelasannya tidak bisa dipahami oleh masyarakat sementara kelompok lintas agama ini menggunakan bahasa yang merakyat supaya cepat diserap dan memang karena saya melihat itulah tadi. Saya sebenarnya secara tidak langsung juga mengajak para menteri untuk memberikan respon pada kritik-kritik semacam itu, jadi bukan untuk mengkultuskan individu SBY, bukan. Ini memang merupakan jobnya mereka. Oleh karena itu saya juga minta humas-humas mereka, eselon satu mereka menerjemahkan dengan bahasa terang. Selama ini saya lihat mungkin karena adanya staf khusus presiden dan juru bicara presiden sehingga semua kritik, semua masalah, itu seolah-olah harus presiden yang menjawab.
Lalu member of the cabinet di mana tugasnya untuk menjelaskan kepada masyarakat?

Bagaimana tanggapan presiden terhadap gerakan Pak Dipo?

Beliau tidak mengatakan boleh atau tidak. Memang saya tidak meminta ijin karena kalau saya meminta ijin berarti kan saya mendapat perintah dari Presiden. Tentunya yang saya inginkan tadi saya ingin lepas dari rambu-rambu yang bisa membatasi saya dalam manuver saya. Jadi saya tidak minta ijin tapi saya melaporkan setelah saya lakukan. Beliau tidak memberikan tanggapan apa-apa, tidak ada larangan, juga tidak mengatakan harus begini-begini. Beliau hanya “appreciate” bahwa responnya beliau tahu, paham, hanya appreciate.

Jadi menunjukkan bahwa dalam orisinalitasnya ini adalah inisiatif saya tanpa minta ijin Presiden. Saya melaporkan, beliau juga memahami bahwa saya sebagai anggota kabinetnya mengcounter wacana-wacana politk. Itu memang hak saya juga.

Apa pekerjaan staf-staf khusus kalau begitu?

Ada. Staf-staf khusus itu ada juru bicara yang menjelaskan ke masyarakat apa yang presiden lakukan. Juga ada staf-staf lain yang memberi penjelasan dan mereka menggunakan bahasa-bahasa bidang mereka, kapasitas mereka, baik yang politis maupun informasi publik. Memang kita bagi tugas dan kalau saya menggunakan bahasa terang karena mereka juga tahu siapa saya. Saya kan bukan tiba-tiba jadi seskab begitu saja.

Pak dipo berubah waktu jaman aktivis kritis terhadap kekuasaan sekarang Pak Dipo terlihat pembela kekuasaan, pembela SBY?

Dulu saya kan melawan otoritarian. Sejak saya masuk SMP sampai SMA sebelum pecah Gestapo saya selalu ikut pidato Bung karno. Tetapi ketika Bung Karno tidak mau membubarkan PKI dan adanya korban pahlawan revolusi, saya mengatakan tidak, saya melawan. Saya ikut demonstrasi pada show of force 12 Maret. Tokohnya waktu itu yang hebat kan Sarwo Edhie. Saya demo di Pejambon, di Thamrin, dan sebagainya. Soeharto adalah kita yang naikkan bersama-sama ketika show of force 12 maret itu. Kabinet pembangunan I, II, ok, III sudah mulai kelihatan otoritariannya dia. Ketika pemilu 1977 saya masih ingat bersama almarhum Nurcholish Madjid dan juga penyanyi Trio Bimbo kampanye untuk PPP (Partai Persatuan Pembangunan-red). Tujuannya bukan untuk PPPnya tapi untuk menggemboskan Golkar. Saya calonkan Ali Sadikin sebagai presiden, itulah kenapa saya akhirnya ditahan karena saat itu mencalonkan presiden saja bisa ditangkap. Tapi kan mulainya awal-awal tonggak demokrasi saya mulai ikut. Saya mulai kritik Pak Harto ketika dia masih sehat, bukan ketika dia hampir mati.

Ketika jaman Habibie saya juga anggota MPR, kita mengawal, kita membuat TAP MPR anti korupsi, anti KKN, saya ikut bahkan butir di TAP MPR ada yang diambil dari ide saya. Tidak hanya Pak Harto yang dikritik tapi juga kroni-kroninya, itu sumbangan saya yang saya ingat di komisi C ketika reformasi itu. Terus termasuk sampai ke Gus Dur saya diangkat sebagai, tidak pakai keppres , “Udah Dipo sekarang kamu bantu saya sebagai staf ahli presiden.” Saat itu siapa yang tidak senang kepada Gus Dur. Maksud saya, bukan sebagai presidennya, dia menang dengan adanya pemilihan terbuka tapi sayangnya karena memang dia fisiknya terbatas dan kedua karena memang dia mengabaikan, ini yang saya belajar, dia mengabaikan wacana-wacana ataupun persepsi politik yang dikembangkan oleh pihak oposisinya dia. Tapi walau bagaimana dia adalah seorang presiden. Jadi pengalaman saya sebagai eselon satu ini sudah lima presiden dengan saya mulai diangkat oleh Pak Harto sebelum dia jatuh kemudian sampai akhinya ke Pak Yudhoyono sebagai Deputi Menko perekonomian. Jadi sudah lima presiden dan enam menko, dari Pak Ginandjar (Ginandjar Kartasasmita-red) sampai Pak Ical (Aburizal Bakrie-red) terakhir. Sekarang kalau disebut saya di dalam, kan berbeda jauh, SBY itu tidak sama dengan Soeharto, dia tidak mungkin jadi presiden seumur hidup. Kemudian kekuasaan-kekuasaan presiden itu wewenang-wewenangnya sudah dicopot oleh reformasi sehingga dengan demikian wewenang “power” itu ada di media karena kebebasan pers, ada di gubernur, bupati, karena desentralisasi yang telah kita lakukan.

Bapak banyak menyerang lintas agama, jangan-jangan ini masalah personal?

Tidak. Saya kan juga bisa disebut simpatisan Muhammadiyah. Masjid saya muhammadiyah di Jakarta Timur. Kalau saya sedekah, kurban, saya juga ikut perbaiki di sana, itu kan warga Muhammdiyah punya.

Apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak dengan turun gunung ini?

Saya pasti suatu saat harus stop. Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah. Tetapi saya harus stop suatu saat. Tapi kalau memang gerakan-gerakan ini terus arahnya saya lihat tidak stop, saya akan melayani terus. Stop itu bukan mereka berhenti mengkritik. Tapi sekarang saya mendengar ini bukan untuk pemakzulan, bukan untuk impeachment, kritik-kritik seperti itu oke. Tapi kalau sudah mulai gerakan massa dan membawa-bawa agama ini yang bahaya, bisa terjadi konflik agama horizontal. Jadi sebaiknya mereka itu tertulis dan minta baik-baiklah, tapi kalau kita ketemu tokoh-tokoh agama yang lainnya kan tidak apa-apa. Mengapa harus eksklusif begitu, mengapa pengutaraannya harus dengan ucapan ungkapan yang nampak seperti kebencian? Itu yang saya secara moral atau hati nurani tidak terima. Tapi kalau mereka sudah berubah, mereka tidak katakan lagi bahwa pemerintah atau SBY khususnya `deviate constitution” atau ingkar pada konstitusi dan melakukan kebohongan publik, ya sejauh mereka kritik silahkan saja. Justru kita senang saja untuk saya itu masukan kepada menteri saya. Karena bisa saja pengertian mereka salah karena tidak mengerti atau memang sengaja mau dibaurkan. Contoh, kebohongan publik dalam masalah angka kemiskinan digunakan metodologi dicampur dengan raskin, ini kan sudah dijelaskan oleh Ibu Armida bahwa ini lain.

Artinya menteri-menteri tidak berhasil menjalankan fungsi public relation karena gerakan kritik itu luas ditanggapi oleh masyarakat padahal Presiden berulangkali meminta menteri-menteri sigap menanggapi isu-isu terkini?

Mungkin sebagian itu ada benarnya. Oleh karena itu kalau umpanya saya sebut stop kepada gagak hitam, kepada kelompok ini, tapi kalau memang ada beberapa menteri masih juga belum melakukan itu, itu kewajiban saya sebagai manajemen kabinet, saya mengingatkan. Kalau mereka tidak juga, itu berarti kritik dari dalam saya keluarkan.Jangan hanya mau diam-diam saja menjadi menteri, menjadi menterinya mau, tapi ketika presiden diserang yang menyangkut dengan kebijakan dan otoritas mereka, itu mereka diam saja tidak mau memperbaiki.
Jadi bisa dinilai ada pembiaran dari anggota kabinet untuk tanggapi isu-isu penting?

Mungkin tanpa disengaja atau tanpa sadar. Saya tidak akan menggunakan kata pembiaran, tapi sensitivitas mereka tatkala isu itu dipolitisasi tidak cepat tanggap. Kalau itu ditanggapi oleh staf khusus presiden dan itu biasanya oleh beberapa televisi senang menjadi konsumsi bisnisnya mereka supaya di prime time itu iklan mereka tambah banyak. Kan itu jadinya presiden, padahal kebiasaan ini harusnya tidak begitu, menterinya harus langsung.

Sebagai contoh ketika buku SBY, kan saya juga cepat turun dan akhirnya mendiknas relatif cepat turun untuk menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dan tidak ada keinginan atau peran dari SBY.

Ada pesan khusus kepada tokoh lintas agama terkait sekarang ini kekerasan antar umat beragama?
Ada baiknya mereka diimbau, “uruslah umatmu jangan hanya politik praktis?”

Sebenarnya tidak apa-apa mereka kritis, tapi sekarang sadarkah mereka bahwa mereka sebagai tokoh agama juga dimanfaatkan untuk gerakan-gerakan politis, itulah yang saya katakan istilah tunggang menunggangi. Kalau sekarang tokoh agama “concern” dengan politik ya mereka juga manusia politik. Ya wajar saja. Cuma yang saya harapkan mereka harus sadar bahwa bisa saja mereka ditunggangi oleh kepentingan lain menjadi gerakan massa, gerakan politik, yang bisa menjadi konflik horizontal yang bisa rugikan rakyat kita.

Ibaratnya tim kesebelasan kabinet sepakbola, bapak ini kan posisinya di bek, sekarang bapak kan jadi striker, apa bapak tidak takut dituduh offside?

Tidak apa-apa. Kan kalau jadi bek maju ke depan `ngegolin` kan tidak salah juga. Kecuali kalau andaikata saya `ngegolin` bawa masuk pakai tangan ke jaring itu salah. Sejauh di dalam rambu-rambu kenapa tidak? Tapi kan tergantung kenapa saya sebagai bek dan kenapa saya harus menjadi striker. Kan striker kita seharusnya staf khusus presiden. Memang ada satu hal persepsi yang menurut hemat saya kalau staf khusus yang ngomong, itu, “ah ini suara presiden.” Padahal harus dibedakan antara jubir dan staf khusus. Jubir itu membawa apa yang diucapkan oleh presiden, baik yang terucap, tersirat, dia kemukakan. Dia bisa melihat apa yang tersirat dan itu dia ucapkan. Sedangkan staf khusus presiden sebagai aparat membantu presiden dan dia adalah eselon satu dia membantu presiden dengan segala kekhususannya. Dia bisa manuver. Andaikata ada orang kesal dengan Andi Arief dulu ketika kasus Misbakhun. Apa urusannya dengan bencana alam? Tapi karena dia punya datanya dan dia bisa manuver sehingga akhirnya kan bisa terlihat Misbakhun yang hebat dalam Bank Century ternyata dia yang membobol Bank Century sehingga masuk pengadilan. Kalau saya sebagai koordinator, saya bilang, “Andi go ahead with my blessing, jalan.” Jadi memang orang akan melihat dari staf khusus, ini presiden, ini presiden, akhirnya serangan ke istana terus.
(Antaranews.com)

Harusnya Merespon, Bukan Serang Balik


Pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latif menyatakan, munculnya julukan gagak hitam yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada para tokoh lintas agama merupakan bentuk serangan balik pemerintah atas tuduhan bohong yang sempat disampaikan para tokoh agama itu. Pemerintah, lanjut Yudi, seharusnya menjawab dan merespon tuntutan tokoh agama itu, bukan melakukan serangan balik dengan membuat julukan gagak hitam tersebut.

Hal itu dinilai justru menunjukkan sikap sarkatik pada tokoh agama. Menurutnya, respon Dipo Alam mencerminkan Pemerintah tak mampu lagi menjawab tuntutan para tokoh agama.

“Saya kira itu memberi label sarkatik terhadap tokoh agama. Pemerintah melarikan diri dari tuntutan tokoh agama, keluar dari substansi menuju ke soal-soal semantik. Bohong atau tidak bohong atau melakukan serangan balik, seperti gagak hitam atau lainnya. Pemerintah belum respon secara cepat apa yang menjadi tuntutan tokoh agama,” ungkap Yudi saat menjadi pembicara dalam diskusi Institute Gerakan di Gedung LIPI, Sabtu (19/02/2011).

Tindakan serangan balik ini, tutur Yudi, justru tidak menjawab kritik yang disampaikan tokoh agama. Pemerintah harusnya bisa mengklarifikasi kritik-kritik itu dengan mengeluarkan data-data perbandingan yang bisa dibuktikan bahwa Pemerintah tidak berbohong.

“Selama ini pemerintah tidak pernah melakukan klarifikasi kemudian memberikan data-data bandingan yang dilontarkan tokoh lintas agama. Justru melompat dengan cara melarikan diri keluar dari substansi,” tambahnya.

Menurutnya, serangan balik Pemerintah sebagai bentuk pengalihan isu dengan menciptakan peperangan karakter. Termasuk di antaranya dengan menuduh individu tokoh agama berambisi politik, karena ingin jadi presiden.

“Jadi dilarikan masalah substansinya dan mengalihkan isu itu dengan menciptakan pepeperangan karakter,” ujar Yudi.

Seperti diketahui, Dipo Alam menyatakan para tokoh agama adalah gagak hitam pemakan bangkai yang tampak seperti merpati berbulu putih. Ia mengatakan demikian karena merasa ada tujuan politis para pemuka agama itu dalam penyampaian pernyataan kebohongan Presiden SBY.
(Kompas.com)

Indonesianis: “Kesantaian” Beragama Mulai Pudar


Sabtu, 19 Februari 2011

Indonesianis asal Jerman, Berthold Damshauser, mengemukakan, “kesantaian” masyarakat terutama Jawa dalam hidup beragama mulai pudar sehingga sering muncul keinginan sebagian orang untuk memaksakan suatu kebenaran kepada orang lain.

“Masa sekarang ada kerisauan dan keprihatinan karena kesantaian itu mulai pudar, padahal budaya Jawa memiliki sikap menyimpan nilai positif,” katanya saat diskusi dan pembacaan puisi bersama “Syahwat Keabadian: Kumpulan Puisi Friedrich Nietzsche” di Borobudur, Sabtu.

Pada kegiatan yang berlangsung di Rumah Baca Dunia Tera kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah itu, ia mengatakan, sekitar 30 tahun lalu dijumpai beragam pemeluk agama yang hidup dengan semangat kekeluargaan.

Mereka, katanya, secara santai membina hubungan antarkerabat. Berthold yang sejak 1986 mengajar di Universitas Bonn, Jerman itu, mengemukakan, perlunya suasana “kesantaian” dalam kehidupan beragama di masyarakat itu tetap dilestarikan.

“Lestarikan sikap `kesantaian` dalam beragama, cari kebenaran secara santai sehingga tidak mudah menyebut kafir terkait dengan suatu perbedaan,” katanya.

Pada kesempatan itu ia menyebutkan salah satu pemikiran Nietzsche tentang suatu kebenaran.

“Tidak ada kepastian dan tidak ada kebenaran mutlak. Nietzsche mengajak manusia bertindak dan harapan meraih prestasi tertinggi khususnya di bidang budaya dan estetika. Manusia yang berkarya seni,”katanya.

Berthold yang menerjemahkan karya puisi Nietzsche dari bahasa Jerman ke Indonesia berjudul “Syahwat Keabadian: Kumpulan Puisi Friedrich Nietzsche” itu, mengemukakan, orang yang merasa memiliki kebenaran mutlak sering kali kurang toleran terhadap orang lain.

Ia menyebutkan persoalan terkait dengan dampak sikap orang yang merasa memiliki kebenaran mutlak seperti kasus Ahmadiyah dan perusakan tempat ibadah di Temanggung belum lama ini.

“Manusia yang terlalu amat yakin bahwa dia sendiri memiliki kebenaran, bisa menimbulkan banyak malapetaka,” katanya.

Peristiwa serupa, katanya, terjadi pada masa lalu terkait dengan Perang Salib. Ia menyatakan pentingnya gagasan Nietzsche yang patut direnungkan bukan saja oleh orang Indoensia saat ini melainkan manusia di manapun yakni menyangkut tentang kesangsiannya terhadap kebenaran mutlak.

“Barangkali ini berharga dalam suatu zaman yang semakin diwarnai oleh kedangkalan ide tentang dikotomi-dikotomi dan pertentangan antarbudaya dan antaragama yang mengarah kepada kekerasan,” katanya.

Pada kesempatan itu Bertold bersama penyair Magelang, Dorothe Rosa Herliany, dan penyair Solo, Sosiawan Leak membacakan sejumlah puisi karya Nietsche. (M029/S019/K004)
(Antaranews.com)

Jangan Pasif Hadapi Ancaman Penggulingan


Sabtu, 19 Februari 2011

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara mengingatkan aparat keamanan untuk tidak pasif menghadapi pihak yang mengeluarkan ancaman menggulingkan Presiden RI. “NKRI adalah negara hukum dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Demokrasi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor hukum,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Palar merujuk pernyataannya kepada fitnah orang-orang dekat Presiden RI oleh aktivis Bendera atau ancaman menggulingkan Presiden RI oleh FPI. “Sekedar memfitnah saja sudah masuk ranah hukum, buktinya para aktivis Bendera itu sedang diadili, apa lagi dengan yang terang-terangan mengancam menggulingkan presiden,” katanya. Dia menilai ancaman terhadap presiden adalah urusan keamanan negara yang sangat sensitif.  “Jadi mestinya tidak harus menunggu, apalagi pasif,” katanya. Dua melanjutkan, “Apalagi permintaan Presiden (di forum Hari Pers Nasional) bahwa seharusnya aparat hukum yang ada di negara ini sudah harus melakukan tindakan bagi siapapun yang berupaya apalagi terang-terangan menyatakan akan menggulingkan Presiden.”

Dia mengatakan, dalam hal sangat sensitif seperti ini, semestinya tak bisa ada kompromi lagi dan tak bisa didiamkan. “Harus diusut maksud dan tujuannya. Ini adalah tugas aparat keamanan, karena bersepakat saja sudah masuk kategori makar. Makanya harus ditindak, jangan dirangkul. Nanti jadi preseden bagi lainnya,” kata Palar. M036/S023
(Antaranews.com)

Jangan Pasif Hadapi Ancaman Penggulingan


Sabtu, 19 Februari 2011

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara mengingatkan aparat keamanan untuk tidak pasif menghadapi pihak yang mengeluarkan ancaman menggulingkan Presiden RI. “NKRI adalah negara hukum dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Demokrasi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor hukum,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Palar merujuk pernyataannya kepada fitnah orang-orang dekat Presiden RI oleh aktivis Bendera atau ancaman menggulingkan Presiden RI oleh FPI. “Sekedar memfitnah saja sudah masuk ranah hukum, buktinya para aktivis Bendera itu sedang diadili, apa lagi dengan yang terang-terangan mengancam menggulingkan presiden,” katanya. Dia menilai ancaman terhadap presiden adalah urusan keamanan negara yang sangat sensitif.  “Jadi mestinya tidak harus menunggu, apalagi pasif,” katanya. Dua melanjutkan, “Apalagi permintaan Presiden (di forum Hari Pers Nasional) bahwa seharusnya aparat hukum yang ada di negara ini sudah harus melakukan tindakan bagi siapapun yang berupaya apalagi terang-terangan menyatakan akan menggulingkan Presiden.”

Dia mengatakan, dalam hal sangat sensitif seperti ini, semestinya tak bisa ada kompromi lagi dan tak bisa didiamkan. “Harus diusut maksud dan tujuannya. Ini adalah tugas aparat keamanan, karena bersepakat saja sudah masuk kategori makar. Makanya harus ditindak, jangan dirangkul. Nanti jadi preseden bagi lainnya,” kata Palar. M036/S023
(Antaranews.com)

Rizieq: Jika Dibubarkan, Akan Muncul FPI Baru


Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq mengaku tak ambil pusing jika organisasi yang dipimpinnya dibubarkan oleh pemerintah.Ia juga minta warga FPI tak khawatir. “Jika  presiden keluarkan Keppres pembubaran FPI pada jam 08.00,  maka jam 08.05, saya dirikan organisasi baru bernama Front Pejuang Islam,” tegas Habib Riziq di Masjid Al-Markaz Al-Islam, Jumat, 18 Januari 2001, malam.

Jika Front Pejuang Islam juga dibubarkan, kata dia, maka dengan segera ia akan mendirikan Front Persaudaraan Islam. Kalau tetap dibubarkan, maka nama-nama baru segera dimunculkan, seperti Front Persatuan Islam, Front Pecinta Islam. “Jadi nggak usah pusing. Singkatannya sama dan pengurusnya itu-itu juga,” kata Rizieq.”

Organisasi itu kendaraan untuk mengantarkan kita ke tujuan. Jika mobil rusak atau terbalik, maka ganti mobil. Mengapa kita pusing saudara. Saya nggak pusing,” kata Rizieq.Sebaliknya, Rizieq minta pemerintah berhati-hati dengan wacana pembubaran ormas.  Jika dibubarkan, ia akan minta seluruh anggota FPI menjadi anggota masyarakat biasa. Jika ada kemungkaran, Rizieq mengizinkan anggotanya itu untuk turun sebagai dan atas nama masyarakat.

Dengan kondisi itu, Rizieq menjamin polisi  akan lebih sulit lagi mencari siapa penanggung jawabnya. Beda jika ada payung organisasi, polisi bisa langsung menangkap ketuanya. “Makanya polisi enak kalau ada organisasi.

“Rizieq mengambil contoh peristiwa Tanjung Priok, rusuh di muka makam Mbah Priok. Saat itu, kata dia, masyarakat bentrok dengan Polisi dan Satpol PP. Ada 82 kendaraan polisi dibakar, 3 Satpol PP meninggal, polisi lari tunggang langgang menyelamatkan diri.”Tapi nggak ada satupun yang ditangkap karena atas nama masyarakat. Jadi sekali lagi, tidak usah takut dengan pembubaran itu,” kata dia.

Dipublikasikan : Sabtu, 19 Februari 2011, 00:01 WIB©VIVAnews.com