Bukan Cerminkan Kegagalan Negara


Sekretaris Kabinet Dipo Alam menegaskan, insiden penyerangan terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Al’ Ma’hadul yang beraliran syiah di Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur, pada awal pekan ini, tak mencerminkan negara gagal dalam melindungi warga negaranya.

Sebelum ini, ada pula insiden tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, yang memakan tiga korban, serta perusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah. “Kejadiannya kan cuma tiga gitu lho. Tapi kenapa dikatakan Indonesia gagal (melindungi warga negaranya)? Jumlahnya berapa? Jumlahnya kan tiga (insiden), dari 237 juta penduduk,” kata Dipo kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2011).

Dipo, yang merupakan bagian dari pemerintah, justru mengaku bertanya-tanya mengapa ada insiden tindak kekerasan antarumat beragama marak terjadi belakangan ini. “Kok dalam waktu dekat ada 3 kejadian, yaitu Ahmadiyah, (perusakan) gereja, insiden antara umat islam. Saya jadi bertanya-tanya. Ini keliatannya setelah tokoh lintas agama ini menggunakan, membawa-bawa agama. Saya berbalik tanya, kenapa kayak gini,” kata Dipo.

Dipo menegaskan, pemerintah pusat tak sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di daerah. “Yang harus paling tahu itu adalah tokoh agama di sana. Mari tokoh agama di sana juga tidak ikut memanas-manaskan. Kemudian juga komandan teritorial, kapolres, camat, bupati, DPRD. Kan tidak bisa semuanya apa-apa SBY harus tahu semua, dan yang demo di Istana,” kata Dipo.

Mantan aktivis pada tahun 1970-an ini pun meminta semua pihak tak membesar-besarkan insiden di Pasuruan ini. “Kita tak usah memperbesar hal ini. Kan perang Irak sama perang Iran 8 tahun antara Sunni-Syiah. Ini contoh betapa menderitanya. Iran negara pemilik deposit gas terbesar di dunia setelah Rusia. Ekonominya seperti itu karena perang 8 tahun. Apa kita mau kayak gitu,” kata Dipo. (Kompas.com)

Din Syamsuddin: Kerusuhan Diskenario untuk Diskriditkan Tokoh Agama


Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mendesak aparat kepolisian menangkap dan mengambil tindakan tegas terhadap dalang tindak kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah.

“Saya sangat prihatin dengan peristiwa-peristiwa kekerasan ini. Tindak kekerasan tidak dapat ditolerir,” katanya usai pengukuhan Pengurus Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kamis.

Diungkapkannya, ada beberapa efek yang ingin diperlihatkan oleh dalang kekerasan itu yakni Islam merupakan agama yang keras, tidak toleran dan tidak ramah. Ini adalah suatu upaya untuk mendeskreditkan Islam.

Gerakan itu, ia anggap juga untuk mendiskreditkan tokoh agama, seolah-olah semua yang terjadi atas nama agama, seakan ada pesan yang mau disampaikan, bahwa tokoh-tokoh agama tidak mengurus umatnya.

Ia meminta agar pihak keamanan segera mengusut tuntas dan menemukan aktor intelektual di belakang peristiwa tersebut, karena Agama Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan.

Dari beberapa kejadian, ia menilai ada semacam rekayasa dan tindak kekerasan terencana, sehingga harus ditemukan aktor intelektual di balik semua peristiwa tersebut.

Dituturkannya apa yang terjadi di beberapa daerah jelas mengganggu stabilitas Indonesia, dan sangat mungkin dilakukan orang-orang yang tidak suka Indonesia stabil, dinamis, maju dan berkembang.

Ia mengimbau, umat Islam agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan.

“Saya tidak berada pada posisi yang bisa menjelaskan siapa tokoh di balik tindak kekerasan tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak dari luar Indonesia yang tidak suka dengan kestabilan Indonesia, jika dihubungkan dengan efek ketiga,” ucapnya.

Oleh karena itu, sekali lagi ia meminta, agar seluruh Bangsa Indonesia, khususnya umat beragama terutama Islam, agar mampu menahan dan mengendalikan diri serta tak terjebak pada provakasi dan hasutan.

Selain itu juga, bagi dalang di dalam negeri yang memprovokasi masyarakat luas, agar menghentikan niat buruknya, karena bertentangan dengan nilai agama serta akan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ia menyatakan dengan kejadian di beberapa daerah itu, seluruh pihak agar tidak perlu saling menyalahkan dan saling menyudutkan satu sama lain, tapi yang paling penting Pemerintah jangan melakukan pembiaran atau pengabaian.

“Karena sekali Pemerintah melakukan itu dan tidak adil menyelesaikan masalah ini, maka kasus seperti itu akan terulang lagi di masa mendatang,” ujarnya.
(Republika.co.id)

SAYA ANTI DEMOKRASI (Emha Ainun Nadjib)


Kalau ada bentrok antara Ustadz dengan Pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil, harus menyalahkan Ustadz, sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas.  Mentang-mentang Ummat Islam mayoritas, asalkan yang mayoritas bukan yang selain  Islam – harus mengalah dan wajib kalah. Kalau mayoritas kalah, itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritasnya Islam dan minoritasnya Kristen.
Tapi kalau mayoritasnya Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah. Baru wajar namanya.

Kalau Khadhafi kurang ajar, yang salah adalah Islam. Kalau Palestinabanyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam. Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikatlah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam.

“Agama” yang paling benar adalah demokrasi. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaimana yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam.

Kaum Muslimin diwajibkan menjadi penganut demokrasi agar diakui oleh peradaban dunia. Dan untuk mempelajari demokrasi, mereka dilarang membaca kelakuan kecurangan informasi jaringan media massa Barat atas kesunyatan Islam.

Orang-orang non-Muslim, terutama kaum Kristiani dunia, mendapatkanprevilese dari Tuhan untuk mempelajari Islam tidak dengan membaca Al-Quran dan menghayati Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan dengan menilai dari sudut pandang mereka.

Maka kalau penghuni peradaban global dunia bersikap anti-Islam tanpa melalui apresiasi terhadap Qur’an, saya juga akan siap menyatakan diri sebagai anti-demokrasi karena saya jembek dan muak terhadap kelakuan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dan dari sudut itulah demokrasi saya nilai, sebagaimana dari sudut yang semacam juga menilai Islam.

Di Yogya teman-teman musik Kiai Kanjeng membuat nomer-nomer musik, yang karena bersentuhan dengan syair-syair saya, maka merekapun memasuki wilayah musikal Ummi Kaltsum, penyanyi legendaris Mesir. Musik Kiai Kanjeng mengandung unsur Arab, campur Jawa, jazz Negro dan entah apa lagi. Seorang teman menyapa: “Banyak nuansa Arabnya ya? Mbok lain kali bikin yang etnis ‘gitu…”Lho kok Arab bukan etnis? Bukan. Nada-nada arab bukan etnis, melainkan nada Islam. Nada Arab tak diakui sebagai warga etno-musik, karena ia indikatif Islam. Sama-sama kolak, sama-sama sambal, sama-sama lalap, tapi kalau ia Islam-menjadi bukan kolak, bukan sambal, dan bukan lalap.

Kalau Sam Bimbo menyanyikan lagu puji-puji atas Rasul dengan mengambil nada Espanyola, itu primordial namanya. Kalau Gipsy King mentransfer kasidah “Yarim Wadi-sakib…”, itu universal namanya. Bahasa jelasnya begini: apa saja, kalau menonjol Islamnya, pasti primordial, tidak universal, bodoh, ketinggalan jaman, tidak memenuhi kualitas estetik dan tidak bisa masuk jamaah peradaban dunia.

Itulah matahari baru yang kini masih semburat. Tetapi kegelapan yang ditimpakan oleh peradapan yang fasiq dan penuh dhonn kepada Islam, telah terakumulasi sedemikian parahnya. Perlakuan-perlakuan curang atas Islam telah mengendap menjadi gumpalan rasa perih di kalbu jutaan ummat Islam. Kecurangan atas Islam dan Kaum Muslimin itu bahkan diselenggarakan sendiri oleh kaum Muslimin yang mau tidak mau terjerat menjadi bagian dan pelaku dari mekanisme sistem peradaban yang dominan dan tak ada kompetitornya.

“Al-Islamu mahjubun bil-muslimin”. Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam sendiri. Endapan-endapan dalam kalbu kollektif ummat Islam itu, kalau pada suatu momentum menemukan titik bocor – maka akan meledak. Pemerintah Indonesia kayaknya harus segera merevisi metoda dan strategi penanganan antar ummat beragama. Kita perlumenyelenggarakan ‘sidang pleno’ yang transparan, berhati jernih dan berfikiran adil. Sebab kalau tidak, berarti kita sepakat untuk menabuh pisau dan mesiu untuk peperangan di masa depan.

Sumber : BukuEmha http://www.goodreads.com/book/show/1380373.Iblis_Nusantara_Dajjal_Dunia

Deprivatisasi


Kamis, 17 Februari 2011

Hamid Fahmy Zarkasyi

Ketika Ahmadiyah ditolak oleh umat Islam Indonesia dan ketika Saksi Jehovah ditolak oleh umat Katolik dan Protestan, negara ikut campur menjadi wasit. Ketika gelombang penistaan agama menyeruak di Amerika, pemerintah negara bagian Massachusetts di Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang menghukum dan mendenda penista agama.

Pada saat Taslima Nasrin di Bangladesh menulis di koran The Statesman (tahun 1994) Alquran harus direvisi secara menyeluruh. Negara memvonis hukuman mati. Empat tahun kemudian, Ghulam Akbar menghina Nabi Muhammad dan segera dihukum mati. Pada 2000, kelakuan Ghulam Akbar ditiru oleh Abdul Hasnain Muhammad Yusuf Ali. Pengadilan Pemerintah Provinsi Lahore pun memutuskan hukuman mati. Di Mesir, seorang yang mengaku Nabi langsung dihukum mati dan selesai. Di sini, kisah-kisah itu membuktikan peran negara dalam menyelesaikan konflik agama mutlak perlu dan terus berjalan.

Bagi penganut sekularisme dan liberalisme kaaffah , negara tidak boleh mengurusi agama dan sebaliknya. Ini harga mati. Sebab, agama dianggap sebagai domain pribadi. Privatisasi agama adalah sekularisasi. Sekularisasi telah menjadi tren sosial politik di Barat Eropa sejak abad Pencerahan (1720-1880). Setengah abad yang lalu, Smith (1970-1976) mendeklarasikan sekularisasi sebagai perubahan struktur dan ideologi yang sangat mendasar dalam proses pengembangan politik dan tren global modernisasi. Acuannya adalah figur-figur ilmuwan sosial abad 19, seperti Marx, Durkheim, dan Weber. Jadi, desakralisasi agama adalah satu paket dengan sekularisasi dan modernisasi masyarakat. Ketika itu memang agama telah kehilangan relevansi sosial dan politiknya. Sebab, politisi dari para pemuka agama semakin tidak cakap dan malah semakin tirani.

Kekuasaan tidak lagi ditangan agama, tapi ilmu. Dari situlah keluar jargon knowledge is power, ilmu adalah kekuasaan. Lebih-lebih, kalangan gereja menganggap pemisahan itu hampir seperti keniscayaan. Doktrin gereja itu sudah terdikotomi, berikan hak kaisar kepada kaisar dan hak tuhan kepada tuhan. (Luke 21-25). Ditambah lagi, suasana reformasi politik Eropa pada waktu itu begitu dominan sehingga ketegangan antara gereja dan negara adalah warna sejarah Eropa yang kelam.Tapi pada 1979, setelah terjadi revolusi Iran, orang baru sadar bahwa tafsir modernisasi ternyata tidak tunggal dan kaku. Sejak saat itu, agama dan politik yang sempat talak tiga di Eropa dan negara-negara jajahannya, rujuk kembali, tapi masih dalam status nikah siri. Orang mengakui, tapi tidak berani terbuka. Tapi, kenyataan sosial seperti mendorong ke arah sentralisasi agama ke ruang publik.

Orang, misalnya, bertanya-tanya mengapa Perdana Menteri Inggeris David Cameron mesti sowan ke Paus Benedict XVI. Di situ ia mengungkapkan penyesalannya atas berkembangnya kultur relativisme dan sekularisme di Barat. Ia juga menghargai sikap Paus yang menurutnya telah menggugah semua negara untuk bangkit dan berpikir melawan itu.

Di Amerika, pada tahun 60-an, JF Kennedy menyatakan bahwa agama dan keyakinan presiden adalah urusan pribadi dan tidak bisa diberlakukan kepada bangsa dan sebaliknya. 50 tahun kemudian, senator Pennsylvania Rick Santorum menyanggahnya. Dalam kuliahnya di University of St Thomas, ia menegaskan pemisahan gereja dan negara secara mutlak, bukan dan tidak pernah menjadi model Amerika. Itu hanya model yang dipakai oleh negara-negara seperti Perancis dan Turkey, tapi tidak laku di Amerika, kecuali setelah Hakim Hugo Black melempar hal ini ke dalam wacana publik

.Jeff Haynes, profesor di Department of Politics and Modern History University of London, mencoba menganalisis. Ormas keagamaan menjadi aktor politik karena agama merasa terancam oleh kebijakan-kebijakan sekuler. Fenomena ini tersebar luas dan perlu kajian secara kasus per kasus. Konsekuensi dari intervensi itu bisa bermacam-macam. Agama terkadang menjadi sangat berperan dalam rekayasa politik. Demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Timur pada tahun 80-an tidak lepas dari peran gereja Katolik.

Jika Jeff diminta komentar revolusi di Mesir baru-baru ini, ia pasti melihat peran agamawan Islam maupun Kristen Koptik sangat besar. Salat jamaah para pendemo dan doa para pemimpin Koptik di Lapangan Tahrir adalah no comment new, Kesuksesan menumbangkan Husni Mubarak dirayakan dengan sujud syukur, bukan dengan minumminum atau dansa. Di situ agama menjadi etos kerja pendemo.

Fenomena yang disebut Jeff terjadi di Inggris. Di sana agama mulai menolak menjadi urusan pribadi. Gereja-gereja Katolik muncul kembali membawa suara moral, social, dan bahkan politik. Pada 1996, misalnya, mereka menyebarkan pamflet berjudul The Common Good and the Catholic Churchs Social Teaching. Pamflet itu adalah intervensi gereja terhadap konflik antara Partai Buruh dan Partai Konservatif. Menurut klaim mereka, ini adalah kekuatan spiritual agama dan juga relevansi agama Katolik dengan demokrasi liberal, pluralisme, dan ekonomi pasar.

Memang dalam soal hubungan negara dan gereja, Kristen berbeda dari Islam. Dalam Islam, masjid bukan gereja dan tidak punya otoritas. Maka sebenarnya, menurut PJ Vatikiotis (Lihat Islam and the State), apa yang dituntut gereja sebagai komunitas moral, penjaga hukum Tuhan, institusi kependetaan, dan sekaligus komunitas politik, lebih cocok dituntut oleh orang Islam. Hidup dalam worldview Islam sebagai realitas fisik adalah ekspresi kehendak Tuhan.

H Dabashi (dalam T Robbins & R Robertson (ed), Church-State Relations) bahkan tegas menyatakan, Tidak ada dalilnya dalam Islam yang memisahkan kesalehan dan politik. Keduanya adalah perintah Tuhan.

Meskipun dalam Islam otoritas agama dan politik dapat dipisahkan menjadi dua institusi sosial yang berdiri sendiri-sendiri, keduanya selalu berhubungan. Jadi, yang masih membela privatisasi agama jelas set back setengah abad atau bahkan tiga abad. Kini agama telah berubah dari interest pribadi menjadi publik, dari urusan institusi menjadi konstitusi.

Itulah makna deprivatisasi agama yang akan terus dilawan oleh liberalisasi dan postmodernisasi. Wallahu a’lam.

http://koran.republika.co.id/koran/155/129336/Deriratisasi

Mendidik untuk Kuat Bersaing


Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Masyarakat Amerika, khususnya kaum pendidik dan para ibu, digegerkan buku Battle Hymn of the Tiger Mother yang baru terbit. Buku yang ditulis Amy Chua, seorang warga AS keturunan China dan menjadi profesor hukum di Universitas Yale, menuturkan pendapat penulis tentang bagaimana seorang ibu harus mendidik anaknya.

Pendidikan itu harus keras, kuat menanamkan disiplin, dan tanpa ampun dalam menumbuhkan kemampuan. Ia gambarkan bagaimana ia mengharuskan putri-putrinya belajar main piano berjam-jam lamanya. Juga keras dalam membentuk sikap dan kepribadian, seperti melarang pergi malam, lama menonton TV, dan banyak lagi hal yang biasa diizinkan oleh ibu Amerika.

Anaknya harus mendapat nilai-nilai tertinggi dalam pelajaran apa saja dan selalu mengusahakan mencapai peringkat terbaik di sekolah. Buku itu mengundang reaksi ramai yang menilai Amy Chua sebagai ibu tanpa cinta kasih kepada anaknya, bahkan menyebutnya monster. Akan tetapi, di pihak lain timbul rasa khawatir bahwa cara mendidik versi China (the Chinese way) ini, dan mestinya dilakukan secara luas di China, akan menjadikan China unggul atas AS.

Sudah terbukti bahwa kemampuan anak AS dalam berbagai pertandingan internasional tidak hanya kalah dari China, tetapi juga dari bangsa lain. Hasil tes terakhir dari Program for International Student Assessment menunjukkan bahwa murid AS di sekolah dasar dan menengah hanya mencapai ranking ke-17 untuk membaca, ke-23 untuk sains, ke-31 untuk matematika, dan secara keseluruhan ranking ke-17.

Sebaliknya, prestasi China kini menonjol, seperti tahun 2010 menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar dunia, jumlah periset meningkat 111 persen dibanding tahun 1999 (AS hanya 8 persen), peningkatan murid SMA dari 48 persen anak sekolah tahun 1994 ke 76 persen sekarang, dan lainnya. Orang AS berpikir, sekarang AS masih nomor satu di dunia, tetapi untuk berapa lama lagi?

Ketika diwawancara, Amy Chua menolak disebut monster yang tanpa kasih sayang kepada anak-anaknya. Ia cuma tidak mau menjadikan anak-anaknya orang-orang lemah yang berkembang menjadi pecundang dalam kehidupan yang penuh persaingan. Ia dulu malah mengalami pendidikan yang lebih keras dari ibu-bapaknya. Suami Amy Chua, Jed Rubenfeld, juga profesor hukum di Yale, semula mau mengurangi beban anak-anaknya. Akan tetapi, akhirnya ia harus menyetujui sikap istrinya.

Lingkungan keluarga

Buat kita di Indonesia ini, semua perlu menjadi petunjuk dalam mendidik bangsa kita menghadapi dunia internasional yang penuh persaingan, di mana hanya yang mampu dan kuat yang dapat bertahan.

Sejak lama kita katakan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga penting sekali untuk pembentukan karakter bangsa, termasuk daya tahan orang menghadapi berbagai perkembangan, adanya dorongan untuk selalu menghasilkan yang terbaik, bergiat dalam kelompok, dan hal-hal lain lagi. Hingga kini pendidikan karakter di Indonesia masih amat banyak kekurangannya. Itu yang mengakibatkan sifat manja-mental (mentally spoilt) di banyak kalangan masyarakat. Itu pula sebab utama mengapa kita sukar menemukan pemimpin yang bermutu, yang tidak hanya pandai berteori, tetapi juga mampu mengimplementasikan teori itu.

Dari sebelum China muncul sebagai kekuatan, penulis mengatakan bahwa kita harus sanggup bersaing dengan Jepang yang waktu itu menonjol daya saingnya. Sekarang tidak cukup kita mampu bersaing dengan Jepang, tetapi juga dengan China yang makin kuat. Bahkan dengan Korea yang sekalipun sebagai bangsa relatif kecil, tetapi kuat sekali daya saingnya.

Amat penting kepemimpinan nasional di Indonesia memotivasi pendidikan di lingkungan keluarga untuk membentuk karakter bangsa yang jauh lebih kuat. Kita bangsa dengan banyak bakat yang tinggi nilainya.

Akan tetapi, telah terbukti dalam kehidupan umat manusia bahwa nurture is much more important than culture atau mengasuh, mendidik, dan membina jauh lebih penting daripada bakat. Hendaknya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berbagai organisasi kewanitaan mengambil langkah konkret yang menggiatkan pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Meskipun pendidikan sekolah juga wajib memberikan pendidikan karakter, kegiatan itu perlu ditingkatkan volume dan mutunya melalui pendidikan dalam keluarga.

Semoga dengan jalan itu bangsa Indonesia berhenti bermental manja, berganti menjadi bangsa yang kuat lahir-batin, dan senantiasa berusaha melakukan dan mencapai yang terbaik dalam kehidupan.

Sayidiman Suryohadiprojo Mantan Gubernur Lemhannas dan Mantan Dubes RI di Jepang
(Kompas.com, 18 Feb 2011)