KWI Dukung Sepenuhnya Perjuangan Tokoh Lintas Agama


Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendukung sepenuhnya upaya tokoh lintas agama yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia.

“KWI mendukung sepenuhnya. Kalau kita tidak bersuara, maka itu bukan KWI,” kata Anggota Presidium KWI, Mgr. P.C. Mandagi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa malam.

Pastor Mandagi menyatakan hal itu ketika diminta tanggapan tentang pernyataan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Menurut Dipo, pernyataan tokoh agama, khususnya Romo Benny Susetyo dan Mgr Martinus D Situmorang cenderung menyerang pemerintah. Dipo menegaskan, pernyataan dan tindakan kedua tokoh agama itu telah memasuki ranah politik praktis, sehingga dia berniat menanyakan hal itu kepada Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Suharyo.

Pastor Mandagi menyayangkan pernyataan Dipo. Menurut dia, sebagai orang terpelajar, seharusnya Dipo mengedepankan komunikasi atau melakukan kajian terlebih dahulu sebelum bersuara keras.

Perjuangan tokoh-tokoh lintas agama, kata Pastor Mandagi, adalah perjuangan moral. Perjuangan itu merupakan upaya para tokoh agama untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada sesuatu yang salah.

Dia menegaskan, tokoh lintas agama hendak mengingatkan bahwa seharusnya pemerintah bekerja keras dalam menyejahterakan dan menyatukan rakyat.

“Seharusnya pemerintah bersyukur ada tokoh agama yang mau mengingatkan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo A. Benny Susetyo juga menanggapi pernyataan Dipo Alam.

Romo Benny menyatakan, perjuangannya dan beberapa pemuka agama adalah perjuangan yang berdasarkan hati nurani.

Menurut dia, kegiatan yang berdasarkan hati nurani berbeda dengan kegiatan politik kekuasaan.

Hati nurani, katanya, selalu membimbing seseorang untuk memperjuangkan yang tertindas dan tidak menempatkan kekuasaan sebagai hal utama. Sedangkan politik selalu berorientasi pada kekuasaan.

“Saya tidak ingin jadi menteri atau jadi apa-apa, saya ini pastor,” katanya.

Menurut dia, gereja katolik memberi batasan tegas bahwa seorang pastor tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik yang berorientasi kekuasaan.

Dia menjelaskan, Imam atau Pastor memiliki tiga tugas utama, yaitu tugas menguduskan dunia, tugas kenabian melalui pewartaan keadilan, dan tugas gembala dengan melindungi sesama terutama yang lemah.

Terkait keinginan Dipo untuk mempertanyakan hal itu kepada Uskup Agung Jakarta, Romo Benny menegaskan hal itu sebagai bentuk intervensi.

Menurut dia, gereja katolik tidak bisa diintervensi oleh kekuatan yang berasal dari kekuatan politik dan kekuasaan duniawi. Tanggung jawab gereja katolik yang diemban oleh seorang pastor adalah menjalankan tiga tugas, yaitu pengudusan, kenabian, dan penggembalaan.(*)(F008/Z002
(Antaranews.com, 8 feb 2011)

Dipo Alam: Amien Rais Setuju Mereka Gagak Hitam


Sabtu, 12 Februari 2011

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membenarkan bahwa pihaknya memang menilai tokoh lintas agama ekslusif, seperti Din Syamsuddin, Syafii Maarif dan Romo Benny Susetyo, sebagai gagak hitam pemakan bangkai yang nampak seperti merpati berbulu putih.

“Amien Rais saja setuju mereka gagak hitam. Pak Amien bilang kepada saya, `Dipo kamu benar. Mereka itu memang gagak hitam`,” katanya di Jakarta, Sabtu, mengomentari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, yang menyesalkan sikap Dipo Alam yang menyerang martabat para tokoh yang mengkritisi pemerintahan Presiden SBY. Saat menyampaikan orasi politik pada deklarasi rumah pengaduan pembohongan publik di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Solo, Jumat (11/2/2011), Syafii menyebut Dipo berpikir destruktif dan telah kehilangan hati nurani.

“Justru saya terpanggil hati nuraninya melihat ulah tokoh lintas agama yang melakukan kegiatan politik praktis dengan label gerakan moral,” katanya membantah telah kehilangan hati nuraninya.

Dipo Alam menjelaskan bahwa dirinya selama ini diam. Aktivis mahasiswa tahun 1970-an itu mengaku baru “turun gunung” setelah melihat ada yang tidak beres dalam gerakan antikebohongan yang dimotori sejumlah tokoh lintas agama. Seperti partai politik, kata Dipo, Syafii Ma`arif dkk mendirikan rumah pengaduan pembohongan publik seperti yang baru diresmikan di Solo.

“Itu `kan seperti PDIP yang membangun posko dan satgas dimana-mana. Kami hormati PDIP yang mendirikan posko di ujung jalan dan gang. Silahkan, namanya juga partai politik,” katanya. Dipo mempersilahkan kalau ada yang mau bikin rumah kebohongan dimana-mana. Tapi, katanya, jadikan dulu sebagai Ormas semacam Nasional Demokrat atau partai politik seperti PDIP.

“Sekalian mereka mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wapres pada 2014,” ujarnya.Dipo Alam menyindir Syafii Maarif dengan mengatakan bahwa mestinya tidak cukup puas dengan menjadi bintang iklan politik. Pada Pemilihan Presiden 2004, Syafie Maarif menjadi bintang iklan politik untuk Capres Jusuf Kalla. “Silahkan maju sebagai capres atau wapres pada Pemilu 2011, kalau mau,” katanya.

Pada saat bertemu dengan mantan Ketua MPR dan pimpinan Muhammadiyah Amien Rais di acara perkawinan anak Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto, Dipo mengatakan, Amien sependapat dengan penilaiannya bahwa apa yang dilakukan oleh tokoh lintas agama ekslusif sudah keluar dari rel gerakan moral.

Membenarkan

Menjawab pertanyaan lain apakah Dipo Alam orang yang punya pemikiran destruktif seperti dikatakan Syafii Maarif, dengan tegas ia membenarkan.

“Saya memang destruktif kalau melihat kebohongan. Masa` gagak hitam pemakan bangkai menampilkan diri sebagai merpati putih. Ibarat pertandingan tinju, saya akan lawan terus sampai mereka terpojok di ring,” katanya bersemangat.

Dipo menghargai pernyataan Syafii Maarif bahwa gerakan antipembohongan tidak pernah mengarah pada terjadinya pemakzulan kekuasaan. “Tapi berhentilah menggunakan label tokoh agama untuk berpolitik. Kalau mau mendirikan rumah kebohongan di setiap pojok jalan, jadilah partai seperti PDIP,” katanya lagi.(*)(T.A017/S023)
(Antaranews.com)

Bubarkan Ormas Pelanggar Pancasila!


Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim menyatakan, organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila layak untuk dibubarkan.

Selain Pancasila, tambah Ibrahim, organisasi-organisasi masyarakat harusnya juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

“Ini memang sebenarnya ormas itu memang ada aturannya sendiri, tapi ketika ormas itu melanggar Undang-undang, melanggar Pancasila, ormas itu layak untuk dibubarkan,” tegas Subhim Ibrahim, saat keterangan pers di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Menurutnya, negara juga harus mempunyai ketegasan untuk mengusut ormas-ormas yang melakukan tindak kekerasan. Ibrahim menilai, pemerintah justru melakukan pembiaran terhadap ormas dengan label agama yang punya potensi tindak kekerasan.

“Negara harus punya ketegasan untuk melihat track record dari ormas-ormas itu. Kita lihat selama ini ada pembiaran terhadap organsiasi yang punya potensi untuk melakukan kekerasan itu,” ungkapnya.

Sementara, menurut Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, perbedaan pandangan agama sudah terjadi sejak zaman dulu dan bukan menjadi hal baru. Namun, jika pandangan itu ditunjukkan dengan kekerasan, negara harus melakukan intervensi dan ketegasan untuk mengusutnya.

“Jika ada orang yang hidup berpandangan ekstrimisme dalam agama silakan, asal tidak melakukan kekerasan pada orang lain. Jika tidak, negara yang harusnya intervensi untuk mencegah kekerasan,” katanya.

Anies menambahkan, “Ketidaktegasan ini juga menular. Di level yang paling bawah, aparat tidak bisa tangani kekerasan seperti ini, malah justru ada pembiaran. Kejadian kekerasan pun menular, dari Banten, lalu Temanggung. Ini karena tersangkanya tidak ditangkap.” ​Penulis: Maria Natalia ​Editor: yuli
(Kompas.com)