Pembubaran Ahmadiyah Bukan Solusi


Pembubaran Ahmadiyah seperti yang pernah kencang diwacanakan Menteri Agama Suryadharma Alie dinilai cendikiawan Muslim Azyumardi Azra tak menuntaskan kasus tindak kekerasan. Sebaliknya, pembubaran Ahmadiyah bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, berserikat, dan berkumpul.

Azyumardi berpendapat, penegakan hukum yang tegas serta edukasi di tingkat akar rumput merupakan solusi yang terbaik. “Kuncinya penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu. Dengan demikian, mereka kapok, jera melakukan tindak kekerasan. Karena (tindak kekerasan terhadap umat beragama) melanggar UUD 1945, merusak tatanan hukum dan harmoni di masyarakat,” kata Azyumardi, yang juga Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2011).

Azyumardi juga menekankan pentingnya bagi ulama, tokoh masyarakat, dan di tingkat akar rumput untuk memberikan edukasi dan deradikalisasi kepada masyarakat. Masyarakat diminta tak alergi terhadap keberadaan jamaah Ahmadiyah.

“Jangan cepat marah. Perkuat saja keimanan kita sendiri. Kementerian Agama perlu memberikan pendidika yang lebih intensif lagi kepada umat Islam di tingkat bawah supaya tidak goyah keimanannya,” katanya.

“Kementerian Agama jangan hanya sibuk dengan urusan haji saja. Urusan haji kan urusan orang Islam saja. Nah, Indonesia ini kan lebih dari sekedar orang Islam. Di sini banyak orang beragama lain. Ini juga harus dibina,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Azyumardi juga mengingatkan peran Kementerian Agama, yaitu membangun harmoni dan memperkuat toleransi kerukunan umat beragama. Cendikiawan Muslim ini percaya, Ahmadiyah tak merusak agama Islam.

“Keimanan saya tetap saja meskipun ada orang-orang Ahmadiyah. Ahmadiyah tak mengurangi keimanan saya kepada Nabi Muhammad,” katanya.

Imbau Ahmadiyah

Di sisi lain, Azyumardi juga meminta jamaah Ahmadiyah untuk tidak melakukan kegiatan dakwahnya secara terbuka.

“Kita juga mengimbau Ahmadiyah, tinggalkanlah misi dakwahnya yang agresif itu,” kata Azyumardi, yang juga Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

“Dakwah itu kalau mau dilakukan, jangan mencolok. Apalagi di SKB (surat keputusan tiga menteri) dikatakan tidak boleh menyiarkan secara terbuka. Jadi, Ahmadiyah juga cobalah menahan diri. Jangan mengirim rombongan Ahmadiyah ke suatu daerah yang bisa eksplosif, seperti yang terjadi di Cikeusik,” kata Azyumardi.

Azyumardi berpendapat, apa yang terjadi di Cikeusik bisa jadi mencerminkan bahwa dakwah jamaah Ahmadiyah dilakukan secara kasat mata.

“Mereka mengirim pendakwahnya, sekaligus juga mempertahankan aset-aset Ahmadiyah yang berada di situ. Kalau mereka tenang-tenang saja, saya kira itu tidak memancing kemarahan orang-orang Islam yang memang sudah berkeinginan menghancurkan Ahmadiyah tanpa memikirkan bahwa tindakan mereka itu tidak bisa ditolerir,” katanya.

Menantang

Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dalam penjelasannya terkait insiden Cikeusik, Rabu (9/2/2011) malam, juga mengungkapkan bahwa ada sikap menantang yang ditunjukkan jemaah Ahmadiyah yang datang ke rumah Pimpinan Ahmadiyah Cikeusik, Suparman.

Pada hari Minggu (6/2/2011) pagi, urai Kapolri, sebanyak 15 orang jemaah Ahmadiyah datang dan menolak saat diminta meninggalkan rumah pimpinannya.

“Pihak Polres Pandeglang telah mempersiapkan anggota yang dipimpin Kapolsek dan Kasat Samapta untuk mengamankan lokasi tersebut dan berupaya untuk mengevakuasi lokasi tersebut dan berupaya untuk mengevakuasi warga Jamaah Ahmadiyah. Namun, mereka menolak dan menentang serta beralasan rumah tersebut bukan milik saudara Ismail Suparman, tapi merupakan inventaris milik Jamaah Ahmadiyah, dan harus dipertahankan,” kata Kapolri.

Sementara itu, Pimpinan Ahmadiyah Cikeusik, Suparman, beberapa waktu lalu, mengatakan, hubungan warga Ahmadiyah dan warga sekitar selama ini baik-baik saja. Parman, demikian dia biasa dipanggil, menceritakan, keberadaan jamaah Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, sudah ada sejak ia pindah ke desa tersebut pada 1992. Warga sekitar dan perangkat desa mengetahui kegiatan mereka dalam beribadah dan tidak pernah ada gangguan sama sekali.

Meski isu penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah kerap muncul, Parman yang sehari-hari menjadi guru mengaji di kampungnya tidak merasa khawatir karena hubungan mereka dan warga sekitar baik-baik saja. ​Penulis: Hindra Liu ​Editor: Heru Margianto. (Kompas.com)

Ini Isi Tiga Selebaran dan Buku Bawengan


Temanggung – Antonius Richmond Bawengan, terdakwa penistaan agama disidangkan di Pengadilan Negeri Temanggung karena menyebarkan sejumlah selebaran dan buku yang dianggap melecehkan keyakinan agama tertentu. Akibat perbuatannya itu, Pengadilan Negeri Temanggung pun kemarin telah memvonis pria asal Manado ini lima tahun penjara.

Menurut Kepala Hubungan Masyarakat PN Temanggung Agus Setiawan, Bawengan saat itu menyebarkan tiga selebaran dan dua buku.

Tiga selebaran itu berukuran kertas folio dan dibagi tiga kolom. Masing-masing berjudul “Bencana Malapetaka Kecelakaan (Selamatkan Diri Dari Dajjal), “Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga Hasil” dan “Putusan Hakim Bebas”.

Isi ketiga selebaran itu pada dasarnya merupakan kritik pada kondisi masyarakat saat ini. Tak hanya mengkritik ajaran Islam, dalam ketiga selebaran itu juga mengkritik agama Nasrani.

Dalam halaman muka selebaran berjudul “Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga Hasil” misalnya, terdapat tiga gambar tiga agama. Gambar bintang segi enam yang dikenal sebagai simbol agama Yahudi, gambar Yesus sebagai simbol Nasrani dan gambar bulan sabit dengan bintang di tengahnya sebagai simbol Islam.

Selebaran yang lain, berjudul “Bencana Malapetaka Kecelakaan (Selamatkan Diri Dari Dajjal), di halaman depannya tertulis malapetakan saat ini diantaranya adalah bencana tsunami, gempa, banjir dan lain sebagaianya. “Tiga selebaran itu satu set,” kata Agus Setiawan, Rabu (9/2) sore.

Adapun dua buku yang disebarkan terdakwa, masing-masing berjudul “Ya Tuhanku, Tertipu Aku!” yang terdiri dari 60 halaman dan “Saudaraku Perlukah Sponsor” yang terdiri dari 35 halaman. Keduanya merupakan buku saku dengan isi yang tak jauh berbeda dengan tiga selebaran sebelumnya.

Baik pada selebaran dan buku, banyak dikutip ayat-ayat al-Quran dan Injil, untuk menguatkan kritik terhadap agama-agama tertentu.

Terdakwa Antonius, merupakan warga Jakarta Timur asal Manado yang mampir ke rumah seorang rekannya di Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Temanggung. Buku dan selebaran itu disebarkan terdakwa pada Oktober lalu di Temanggung. Ulahnya itu lantas memicu warga menangkap dan menyerahkannya ke kepolisian.

Selasa (8/2) kemarin, sebelum terjadi amuk massa di Temanggung, kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Temanggung. Dengan agenda sidang pembacaan tuntutan, pada hari itu juga terdakwa langsung divonis 5 tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Vonis itu merupakan vonis maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Ketua PN Temanggung Dwi Dayanto mengatakan proses putusan itu telah sesuai dengan prosedur persidangan. Vonis dijatuhkan bersamaan dalam sidang pembacaan tuntutan. “Jadi tidak buru-buru, memang seperti itu,” kata dia.

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/09/brk,20110209-312312,id.html

 

 

KWI: Indonesia Butuh UU Kebebasan Beragama


Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia Benny Soesatyo mengatakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah Undang-Undang Kebebasan Beragama. “Di mana negara beri jaminan kepada warganya untuk bebas ekspresikan keyakinannya dan tidak kesulitan beribadah,”ujarnya ketika dihubungi, Kamis (10/2).

Menurut dia, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi warga negara yang juga menyebutkan mengenai hak beragama masih harus diturunkan dalam bentuk UU. Namun, kata Romo Benny, bentuknya bukanlah UU Kerukunan Umat Beragama.

“Nanti justru malah diatur sedemikian rupa soal pernikahan, kelahiran, tempat disemayamkan. Umat malah dikotak-kotakkan,” ucapnya.

Dengan UU Kebebasan Beragama, kata dia, pemerintah juga diharapkan tidak lagi absen. Sebab, selama ini ia menilai negara seperti tunduk kepada pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

“Kekerasan seolah-olah mendapat perlakuan istimewa dan orang-orangnya kebal hukum. Dengan UU ada jaminan pasti aparatur negara untuk hadir menjaga,” tutur Benny.

Ia menambahkan segala bentuk kekerasan tidak bisa diterima apa pun alasannya. “Apa pun keyakinannya, hak warga negara untuk beribadah itu dijamin dan kekerasan tidak dibenarkan,” kata Romo Benny.

Ririn Agustia

(Sumber: tempointeraktif.com 10 Feb 2011)

Baasyir: Nabi Muhammad seperti Saya


Jakarta – Abu Bakar Baasyir terlihat tenang saat menunggu sidang. Dia berjubah putih dan berkacamata. Saat disapa wartawan, dia menjawab dengan ramah.

“Kabar saya baik-baik saja,” kata Baasyir di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

“Tanggapan Anda atas sidang ini?” tanya wartawan.

“Biasa-biasa saja. Nabi Muhamad juga seperti saya,” jawab ABB singkat sebelum meninggalkan ruang tunggu tahanan menuju ruang sidang.

Hari ini Pemimpin Jamaah Anshoru Tauhid, Abubakar Baasyir, menghadapi dakwaan atas tuduhan tindak pidana terorisme terkait pelatihan militer bersenjata di pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar. Ba’asyir diduga telah merencanakan dan menggerakan orang lain untuk melakukan terorisme maupun dengan sengaja menyediakan dana dengan tujuan untuk digunakan tindak pidana terorisme.

Selain itu, ia juga didakwa telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang pelaku.

Oleh JPU, Ba’asyir dijerat 7 pasal berlapis, yakni pasal 14 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 11 dan atau pasal 15 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Ari/gah)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/10/091820/1568250/10/baasyir-nabi-muhammad-seperti-saya