SBY Perintahkan Ormas yang Meresahkan Dibubarkan


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan agar organisasi massa yang menciptakan keresahan ditindak tegas, jika perlu dibubarkan. Pembubaran ormas harus melalui penyelidikan yang komprehensif.

Instruksi Presiden terkuak saat berpidato dalam rangka Hari Pers Nasional di Kupang, NTT, Rabu (9/2/2011). SBY menyatakan, kelompok-kelompok yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, kepada para penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah dan legal untuk “jika perlu melakukan pembubaran.”

Juru Bicara Presiden SBY Bidang Dalam Negeri, Julian Pasha, menyatakan, untuk pembubaran ormas itu ada proses-proses yang dilalui. “Tetapi, perlu diingat Presiden tidak merujuk pada ormas tertentu,” katanya  saat dihubungi detikcom, Rabu (9/2/2011).

Julian mengatakan, Presiden telah memerintahkan polisi untuk  mendalami dan memeriksa berbagai kerusuhan yang terjadi baik di Pandeglang atau pun di Temanggung.

“Dan bila terbukti ada oknum atau organisasi yang melakukan tindakan seperti itu ya harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Termasuk dibubarkan? “Iya termasuk dibubarkan tetapi harus melalui penyelidikan yang komprehensif. Mereka harus ditindak tegas sesuai dengan apa yang mereka lakukan,” jawab Julian.

Ia mengingatkan sekali lagi bahwa Presiden sama sekali tidak menyebut satu golongan mana pun. “Mereka yang terbukti dianggap menciptakan keresahan tentu harus ditindak,” kata Julian.

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/09/123454/1567650/10/sby-perintahkan-ormas-yang-meresahkan-dibubarkan


Marak Kekerasan Berbau SARA, SBY Didesak Ganti Menteri Agama


Jakarta – Kekerasan yang mengatasnamakan agama lagi-lagi pecah di Indonesia. Dua insiden terakhir yaitu penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah Cikeusik dan gereja di Temanggung diduga saling terkait dan teroganisir.

Insiden ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden SBY sebagai kepala negera. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Presiden diminta mengganti Menteri Agama Suryadharma Ali yang dianggap gagal menciptakan keharmonisan antar umat beragama.

“Maraknya kekerasan berbasis agama adalah indikator kegagalan menciptakan dan menjaga iklim toleransi yang menjadi tugas pemerintah,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Erna Ratnaningsih dalam rilisnya yang diterima detikcom, Rabu (9/2/2011).

Bagi YLBHI, tindakan main hakim sendiri ini jelas mengebiri hak asasi manusia (HAM). Hukum dianggap telah mati dan tidak berfungsi terhadap para pelaku kekerasan yang berdalih agama.

“Kejadian seperti ini sudah sejak tahun 2001, aksi kekerasa massa seakan memiliki impunitas terhadap hukum ini telah mengebiri HAM, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berdiam diri di suatu tempat dengan aman,” ujarnya.

Insiden ini jelas merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Berkaca dari peristiwa itu, tidak hanya Menag yang harus dicopot dari jabatannya, aparat penegak hukum juga tidak bisa lagi menganggap ini persoalan sepele.

“Kami mendesak kepada Polri untuk melakukan pengamanan secara maksimal  terhadap daerah rawan kekerasan berbasis agama seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Kekerasan seperti ini harus segera diusut tuntas. Polri diharapkan tidak tebang pilih menindak pelaku tanpa memandang asalnya.

“Polri juga harus mengusut tuntas peristiwa ini. Tangkap dan proses secara hukum para pelakunya secara dengan transparan dan adil tanpa pandang bulu dan kelompok,” tandasnya.

(lia/van)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/09/061251/1564314/10/marak-kekerasan-berbau-sara-sby-didesak-ganti-menteri-agama