Presiden Instruksikan SKB Tiga Menteri Dievaluasi


Penyelesaian Ahmadiyah seyogyanya pertama-tama harus mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila, bukan pada SKB 3 Menteri
_______________________

Minggu, 6 Februari 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstrulksikan evaluasi Surat Kesepakatan Bersama Mendagri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, dievaluasi menyusul bentrok warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten, Minggu.

“Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Santoso di Jakarta, Minggu malam.

Ditemui usai Rapat Koordinasi Polhukam, ia mengatakan, evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya.

“Evaluasi dilakukan mendasar karena menyangkut keyakinan, kepercayaan seseorang, sekelompok orang, agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada,” katanya.

Djoko menegaskan, “intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,”.

Evaluasi dilakukan menyeluruh, lanjut dia, karena juga akan melibatkan seluruh komunitas masyarakat termasuk Ahmadiyah. Tentang batas waktu evaluasi yang diinstruksikan Presiden, Djoko mengatakan, sesegera mungkin.

Pada kesempatan itu, Menko Polhukam meminta semua pihak baik masyarakat maupun Ahmadiyah untuk menahan diri tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis.(*)(ANT/R018)
(Antaranews.com)

Ini Pekan Kerukunan Antar-umat Beragama Sedunia


Minggu, 6 Februari 2011

Sejumlah tokoh agama, tokoh nasional, dan ratusan umat berbagai agama seluruh Indonesia merayakan Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama Sedunia (The World Interfaith Harmony Week) di Jakarta.

“Acara ini merupakan agenda resmi PBB yang bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya kesadaran kehidupan antaragama yang harmonis,” kata Ketua Presidium Inter-Religious Council (IRC) Indonesia Din Syamsuddin dalam sambutannya di Istora Senayan Jakarta, Minggu.

Din menambahkan, acara itu juga menjadi wahana mempertemukan tokoh lintas agama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan kebangsaan. Mulai 2011, PBB mengimbau seluruh umat beragama di dunia untuk setiap tahun rutin merayakan pekan pertama Februari sebagai Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama di Dunia.

Di Indonesia acara tersebut digelar di Istora Senayan Jakarta dan dihadiri tokoh agama, tokoh nasional, ratusan umat bergama, dan artis-artis nasional.

Hadir juga Ketua MPR RI, Taufik Kiemas, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, serta Sekjen Religions for Peace New York, William F. Vendley.

“Semoga acara ini bisa memberikan pesan kepada seluruh umat di Indonesia, mari sebagai bangsa yang majemuk, kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar,” kata Din Syamsudin.

Perayaan itu merupakan inisiatif Raja Jordan Abdullah II dan Pangeran Ghazi bin Muhammad yang diajukan pada September 2010 dalam The Annual Meeting of the UN General Assembly.

Sekjen Religions for Peace New York, William F. Vendley, berharap seluruh pihak di Indonesia bekerjasama dalam menciptakan perdamaian.

“Hari ini, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana hidup bersama dalam harmoni,” kata Vendley.

(Antaranews.com)

Butet: Bentrok Ahmadiyah Ancam Kerukunan


Seniman Butet Kartaredjasa dalam monolognya di acara Pekan Kerukunan Antarumat Beragama Sedunia mengatakan, bentrok antara warga dan Jemaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, mengancam kerukunan beragama di Indonesia.   

“Di saat perayaan Pekan Kerukunan Antarumat Beragama Sedunia, di Pandeglang, Banten, hari ini, ada belasan pemuda Ahmadiyah dibacok oleh massa dengan berkedok agama,” kata Butet Kartaredjasa di Jakarta, Minggu (6/2/2011).

Pada kesempatan itu, dengan semangat kerukunan beragama, ia mempertanyakan kepada aparat kepolisian mengapa membiarkan umat beragama di Indonesia tidak bisa teguh menjalankan ibadahnya.

Butet juga mengingatkan kepada pemerintah agar tidak berbohong, bahwa kerukunan beragama di Indonesia sedang dalam ancaman berbahaya. “Dengan semangat kerukunan beragama, saya ingatkan kepada pemerintah agar jangan bohong, bahwa kerukunan kita dalam ancaman bahaya,” katanya.   

Menurut dia, dalam situasi seperti itu ada dua hal yang cukup penting untuk ditegaskan, yakni kehidupan berbangsa dan kehidupan beragama.   

Ia menawarkan agar persoalan itu diselesaikan atas dasar toleransi beragama, bukan toleransi politik atau yang lain. “Toleransi beragama adalah toleransi yang bertujuan untuk membangun kemaslahatan semua umat beragama supaya tercipta kerukunan,” katanya.   

Untuk itu, Butet berpendapat, ketokohan agama dapat menjadi inspirasi untuk menyelesaikan masalah itu.   

Pada kesempatan yang sama, Ketua Presidium Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Din Syamsuddin, menolak berkomentar mengenai bentrok antara warga dan Jemaah Ahmadiyah di Banten, yang mengakibatkan beberapa orang terluka itu. “Saya belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal itu,” katanya.    

Sekitar seribuan warga Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyerang Jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan setempat, Minggu sekitar pukul 10.30 WIB.     Sekitar 20 petugas dari Polsek Cikeusik dan Polres Pandeglang sudah melakukan pengamanan di lokasi agar situasi tidak anarkis, namun karena kalah jumlah akhirnya sebagian Jemaah Ahmadiyah menjadi bulan-bulanan warga.     Situasi mulai bisa dikendalikan sekitar pukul 12.30 WIB, dan sejumlah korban dievakuasi petugas kepolisian. Warga juga merusak dua kendaraan milik Jemaah Ahmadiyah, serta rumah yang menjadi tempat kegiatan mereka. ​Editor: A. Wisnubrata ​
Sumber : ANT

(Kompas.com)