Tokoh Agama: Hentikan Kebohongan

Pemerintah Diminta untuk Jujur

Para tokoh agama resah karena pemerintah dinilai tak jujur dalam penanganan berbagai masalah bangsa. Pemerintah juga dipandang belum membuktikan komitmen dalam beragam persoalan mendasar, seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tenaga kerja, penghormatan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pandangan itu tertuang dalam pertemuan para tokoh agama yang digagas Maarif Institute di di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1). Hadir pada pertemuan ini antara lain Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Andreas A Yewangoe, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap, tokoh agama Buddha Sri Pannyavaro, tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Udayana Sangging, dan rohaniwan Romo Franz Magnis-Suseno.

Syafii Maarif mengatakan, pertemuan para pemimpin agama itu dilakukan dalam konteks kecintaan terhadap Indonesia. Namun, perubahan harus konstitusional dan menghindari pertumpahan darah.

Franz Magnis-Suseno menyatakan, Indonesia memang tidak tumbuh seperti China dan India karena Indonesia mengandalkan ekstraksi kekayaan alam daripada produksi. Oleh karena itu, ia mengkritik pengkritik pemerintah yang gandrung dengan wacana neoliberalisme yang sering dipakai untuk alat pemukul. ”Tidak sesederhana itu,” katanya.

Sri Pannavaro menekankan, yang menjadi masalah besar adalah kalau pemimpin itu bohong, tetapi ia tidak merasa kebohongan itu sebagai kesalahan. ”Itu namanya merasa benar di jalan sesat,” kata Sri Pannavaro.

Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap menyatakan, walaupun berbagai pihak sepakat dengan esensi kritik yang hendak disampaikan kepada pemerintah serta partai-partai politik, perumusan pesan harus tetap disampaikan seefektif mungkin sehingga tidak kontraproduktif dan menghabiskan energi.

Pengamat hukum JE Sahetapy yang juga hadir di acara itu meminta agar segera dilakukan tindakan nyata daripada wacana-wacana. (Kompas)

2 Tanggapan

  1. saya teramat sangat kecewa sekali dgn hukum yg amburadul ini T_T

  2. setuju bgt tu, transparansi kan merupakan salah satu prinsip demokrasi, jujurlah, jgn ada yg ditutup2i lagi!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: