MUI: Simbol-Simbol Natal supaya tidak Melukai Perasaan Umat Islam


PHRI Soal Imbauan Natal MUI: Kami Justru Menghormati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Peringatan Majelis Ulama Indonesia soal simbol-simbol natal yang dinilai berlebihan di pusat perbelanjaan maupun di hotel terus mendapat reaksi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia mengatakan, mereka sama sekali tidak bermaksud membedakan tamu hotel dari suku, asal-usul, apalagi agama.

“PHRI tidak membedakan tamu-tamunya dari bangsa, suku, asal-usul, dan agama,” kata Ketua PHRI, Yanti Soekamdani, pada Republika, Rabu (22/12). Menurut dia, pernak-pernik dan simbol natal di hotel dan restoran tidak untuk menyinggung umat agama lain. Melainkan untuk menghormati umat agama yang merayakannya.

“Jadi kalau kita merayakan event-event, termasuk keagamaan, itu karena kita menghormati mereka yang merayakan,” katanya lagi. Seperti diketahui, MUI mengingatkan pusat perbelanjaan dan hotel-hotel agar tidak berlebihan memajang simbol-simbol natal. ”Berdasarkan laporan dari masyarakat dan pengamatan langsung di lapangan bahwa dalam rangka perayanan Hari Raya Natal bagi kaum Nasrani  di beberapa mal, hotel, tempat rekreasi, dan tempat-tempat bisnis lainnya, telah menampilkan simbol-simbol Natal secara berlebihan,” kata Ketua MUI, KH Muhyiddin Junaidi, Selasa (21/12).’

‘Demi menjaga perasaan umat Islam dan umat lainnya, serta kerukunan antarumat beragama, maka MUI mengingatkan kepada para pengelola mal, hotel, tempat rekreasi, dan tempat-tempat bisnis lainnya agar arif dan peka menjaga perasaan umat beragama,” tambahnya.

MUI juga mengingatkan kepada pengelola mal, hotel, tempat rekreasi, dan tempat-tempat bisnis lainnya agar tidak memaksa karyawannya yang beragama Islam untuk memakai simbol-simbol dan ritual Natal.
(Republika.com)

Tak Toleran akibat Ekonomi Kurang Merata


Intoleransi masyarakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi radikal yang suka memakai kekerasan, tetapi karena masyarakat mengalami frustrasi sosial dan alienasi.

“Masyarakat itu tidak puas terhadap pemerataan pembangunan dan ekonomi,” ujar Ismail Hasani, peneliti SETARA Institute, Rabu (22/12/2010) di Jakarta.

Dalam studi yang dilakukan SETARA Institute, keberadaan organisasi radikal dinilai tak terlalu berpengaruh banyak bagi ketidaktoleransian masyarakat. Sebab, mayoritas warga menolak kekerasan sehingga otomatis dukungan terhadap organisasi radikal tidaklah signifikan.

Menurut Ismail, di tengah kesulitan ekonomi, organisasi radikal yang mengatasnamakan agama hadir untuk membuat masyarakat menjadi intoleran. Untuk itulah, pemerintah dan swasta perlu terlibat dalam pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat.

“Sebagai contoh di Tasikmalaya, pemerintah setempat memberikan kanal ekonomi, berupa penyuluhan ternak lele. Masyarakat kemudian jadi sibuk bekerja dan merasa puas secara ekonomi,” kata Ismail.

Studi SETARA Institute ini berfokus pada organisasi radikal yang bersifat lokal. “Kami mengacu pada fakta bahwa organisasi tersebut sering melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam kebebasan beragama/berkeyakinan,” kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos.

Menurut Bonar, sampai saat ini belum ada kajian khusus dan komprehensif tentang organisasi radikal lokal serta implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam konteks jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, kelompok radikal menunjuk pada aksi-aksi kekerasan terhadap kaum minoritas agama/keyakinan, penyerangan rumah ibadah, dan penegakan syariat.
(Kompas.com)

49 Persen Warga Tolak Rumah Ibadah Lain


Banyak warga masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang masih keberatan terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.

Meski demikian, banyak pula yang menerima.”49,5 persen responden tidak dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain. Ini adalah angka yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia yang pluralis.

Sementara 45 persen lainnya menerima dan 5,5 persen tidak tahu/tidak menjawab,” kata peneliti dari Setara Institute, Ismail Hasani, saat membacakan hasil survei Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Rabu (22/12/2010) di Jakarta.

Berdasarkan domisili responden, penolakan terhadap rumah ibadah agama lain terjadi di Jakarta Pusat, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi (62-74 persen). Sementara empat kotamadya lainnya di Provinsi DKI Jakarta cenderung menerimanya (51-60,5 persen).

Soal pendirian rumah ibadah, sebagian besar warga Jabodetabek menilai agar jangan diatur oleh pemerintah atau kalangan pemuka agama saja. “Sebanyak 53,4 persen responden menyatakan, pendirian rumah ibadah perlu diatur sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah dan para pemuka agama,” kata Ismail.

Ia pun menduga hasil survei ini sejalan dengan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam FKUB, unsur pemerintah dan unsur masyarakat bergabung memutuskan hal-hal terkait pendirian rumah ibadah.

“Pola ini sangat diharapkan para warga untuk mencapai toleransi dalam hal pendirian rumah ibadah walau Peraturan Bersama Menteri (PBM)-nya tetap diskriminatif,” terang Ismail.

Survei yang oleh diadakan Setara Institute pada September-Oktober 2010 ini mengambil 1200 responden yang didominasi oleh kelompok usia 40 tahun ke bawah (70,8 persen). Responden tersebar di Jakarta Pusat (8,3 persen), Jakarta Timur (12,5 persen), Jakarta Utara (12,5 persen), Jakarta Selatan (16,7 persen), dan Jakarta Barat (16,7 persen). Ditambah masing-masing 8,3 persen yang tinggal di Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok.

Dari seluruh responden, 89,2 persennya beragama Islam, diikuti Protestan (5,2 persen), Katolik (3,7 persen), Hindu (0,2 persen), dan Buddha (1,2 persen) serta Konghucu (0,1 persen).
(Kompas.com)

Tiada Ruang untuk Kekerasan Atas Nama Agama


Meski cenderung bersikap tidak toleran dalam kehidupan beragama, masyarakat Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi umumnya tidak mendukung kekerasan yang mengatasnamakan agama (48,1 persen). 

“Di wilayah Jabodetabek, segala bentuk kekerasan yang membawa agama agak kurang mendapat tempat. Bahkan, mereka susah terprovokasi untuk kasus-kasus pertikaian bernuansa agama,” kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos saat berbicara dalam siaran pers riset tentang Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam penelitian yang melibatkan 1.200 responden dari wilayah Jabodetabek ini, Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai organisasi keagamaan yang paling sering bertindak kekerasan (61,9 persen). Selanjutnya ada Hizbut Tahrir Indonesia (3,5 persen), Nahdlatul Ulama (2,6 persen), dan Muhammadiyah (2,2 persen). 

“Keterlibatan HTI, NU, dan Muhammadiyah dalam aksi kekerasan mungkin dikonstruksi para responden dari adanya ketiga organisasi itu dalam organ yang disebut Forum Umat Islam (FUI) yang gabungan ormas-ormas Islam,” ucap Bonar.

Peneliti SETARA Institute, Ismail Hasani, menambahkan, secara implisit, pandangan masyarakat itu bermakna bahwa agama tidak bisa melegitimasi atau melakukan pembenaran terhadap aksi kekerasan. Ismail mengangkat memori pada survei terdahulu terkait pola sosialisasi ajaran agama yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga yang cenderung membentuk sikap beragama yang moderat. Ia menduga, kekerasan atas nama agama berasal dari luar diri para pelaku atau di luar metode keluarga.

“Di mata warga Jabodetabek, lingkungan di luar keluarga berpotensi melahirkan radikalisme di kalangan kaum muda. Dengan kata lain, kaum muda jadi sasaran radikalisasi oleh kelompok-kelompok organisasi radikal tertentu,” ucapnya. (Kompas.com)

Empati dan Identitas Sosial


Filosofi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna semangat toleransi dalam keberagaman, pernah dipuji oleh Presiden AS Barrack Obama sebagai salah satu contoh baik yang bisa diberikan bangsa Indonesia untuk dunia.

Dalam Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity), pluralisme diterima sebagai bekal kehidupan berbangsa dan bernegara yang meskipun beragam dalam identitas suku, agama, atau ras, kita semua tetap satu sebagai bangsa. Keberagaman ini yang dianggap sebagai kekayaan yang menyusun budaya bangsa.

Namun, walau semboyan itu terus didengungkan dan dijadikan landasan filosofis bangsa untuk menghargai dan menerima perbedaan dalam keberagaman, faktanya, masalah perbedaan ini masih mengancam persatuan Indonesia.

Konflik atas dasar kesukuan maupun agama kerap terjadi, kekerasan atas alasan perbedaan sering dilakukan. Dalam lingkungan heterogen, toleransi jadi bekal utama dalam menjalin kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Faktanya, toleransi dalam perbedaan dan keragaman, terutama agama, masih sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kasus penjemputan pengungsi Merapi yang ditampung di sebuah gereja di Jawa Tengah, penurunan patung Buddha di Sumatera Utara, dan penyerangan kelompok agama tertentu oleh kelompok agama lain.

Toleransi saja tak cukup jadi solusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Identitas kelompok dalam suku dan agama masih jadi dinding tebal bagi lahirnya toleransi dan sikap saling menghormati.

Tak cukup toleransiJeremy Rifkin dalam The Emphatic Civilization mengajukan ide menarik tentang menanamkan rasa empati, tak hanya toleransi, dalam kehidupan sosial masyarakat heterogen. Pada dasarnya, manusia Homo Emphaticus, makhluk berempati, dapat merasakan yang dirasakan orang lain. Dengan merasakan yang dirasakan orang lain kita akan dapat mengukur setiap tindakan yang boleh dan tak boleh kita lakukan pada orang lain karena kita ikut merasakan konsekuensi yang akan kita timbulkan.

Dari rasa inilah toleransi menemukan akarnya. Rifkin mengajukan argumen, manusia punya satu bagian dalam otak yang disebut Mirror Neurons, yang membuatnya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mirror Neurons ini menyebabkan tangan kita ikut merasa sakit ketika melihat tangan orang lain dipukul, atau ikut merasa takut ketika melihat orang lain melompat dari ketinggian.

Namun, kapasitas kepekaan manusia untuk merasakan empati terhadap manusia lain masih bergantung pada identitas sosial yang dimiliki. Kian luas pemahaman identitas sosial yang disadari seseorang, kian luas pula kapasitas kepekaan empati. Pada zaman primitif, empati yang melahirkan toleransi diukur berdasarkan identitas ikatan darah.

Meluasnya hubungan kekerabatan antarsesama anggota kelompok masyarakat menjadikan manusia berada pada kesadaran tribal yang mulai menumbuhkan identitas sosial berdasarkan persamaan suku. Seiring kemajuan alat transportasi dan munculnya peradaban baca-tulis, ayat-ayat kitab suci mulai menyatukan manusia dalam ikatan agama sebagai identitas sosial baru, detribalisasi. Inovasi teknologi, media dan transportasi, serta kepentingan ekonomi, mengantarkan manusia pada penyatuan empati dalam identitas kebangsaan. Kapasitas empati dan sensibilitas nyatanya dapat terus meluas jika cakupan kesadaran identitas sosial juga diperluas.

Dalam konteks empati dan identitas sosial ini, pemahaman kita sebagai bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika perlu dipertanyakan kembali. Apakah identitas sosial kita masih berbatas suku dan agama semata, atau sudah mencapai kesadaran beridentitas kebangsaan?

Meluaskan empati

Kesadaran identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih menambah kesadaran diri (self-aware autonomy) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan yang salah. Kesadaran diri berarti lebih mawas terhadap kekurangan diri sendiri dan batasan-batasan yang dimiliki. Hal ini bukan berarti kita melepaskan kebebasan individual yang kita miliki, tetapi lebih pada bahwa kita sadar setiap orang punya keunikan dan kelebihan, yang dapat memenuhi kekurangan yang kita miliki.

Psikolog perkembangan, Robert Kegan, menyatakan, dalam usaha membuat masyarakat saling hidup berdampingan dalam lingkungan dan gaya hidup yang beraneka ragam, kita perlu keterbukaan dan pemahaman akan reaksi yang kita rasakan terhadap perbedaan daripada mengurung diri dari perbedaan. Dengan kata lain, mampu berdamai dengan diri dan orang lain.

Kesadaran diri juga ditunjukkan dengan menerima adanya hak asasi yang dimiliki masing- masing manusia, yang selama abad ke-20 gerakan ini mampu mengurangi kekerasan person to person terhadap perbedaan ras, jender, dan seksualitas. Dengan mengurangi tendensi membuat penilaian dikotomis, benar-salah, hitam-putih, juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas empati yang kita miliki.

Meskipun klise, pendidikan juga jadi sarana membangun kesadaran akan sensibilitas sosial, membangun empati. Menurut Sir Ken Robinson dalam Changing Education Paradigms, pendidikan (umum) secara normatif dibuat atas adanya dua alasan: pertama, alasan ekonomi, perihal bagaimana mendidik anak-anak kita agar dapat bersaing di masa depan, dan kedua, alasan budaya, perihal bagaimana mendidik anak-anak agar dapat mengenal latar belakang budaya dari mana mereka berasal sebagai pembentukan identitas dalam pembauran globalisasi.

Sayangnya, sistem pendidikan yang terbentuk saat ini masih bermodel industrialisasi; sekolah disusun menyerupai pabrik, dengan adanya bunyi bel tanda masuk dan berakhir pelajaran, pembedaan fasilitas umum, kurikulum yang terspesialisasi dan terdiri atas bermacam-macam pelajaran, serta pendidikan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Tujuan utama pendidikan hanya terfokus pada alasan ekonomi, di mana dalam proses pendidikan anak-anak diajarkan berpikir secara konvergen, linier, untuk mengejar target nilai berdasarkan standardisasi tes tertentu.

Pendidikan yang mengajarkan identitas budaya, mengajarkan juga pengalaman-pengalaman estetis terhadap seni dan budaya, di mana rasa (sense) digunakan dan tujuan dari pendidikan yang bukan konvergen, tetapi divergen. Artinya, sasaran pendidikan adalah untuk melatih dan membangun sensibilitas sosial. Belajar memahami bahwa dalam satu pertanyaan tak hanya terdapat satu jawaban yang benar. Dalam pemikiran konvergen, kita terbiasa untuk mencari satu jawaban yang benar di antara pilihan. Sebaliknya, di dalam pemikiran divergen, tidak ada jawaban yang paling dianggap benar.Dengan terbiasa akan adanya perbedaan dan tak mengabsolutkan satu kebenaran, rasa empati kita akan meluas dan tak hanya terbatas pada identitas kelompok pengenalan dan pendidikan empati dapat dijadikan agenda penting membangun kehidupan berbangsa yang berfondasikan keragaman, menuju kehidupan yang lebih harmonis dan damai di masa depan.

Maya Dania Mahasiswi Pascasarjana Filsafat UGM dan Pengajar di CILACS UII ​
(Kompas.com)