Me-“refresh” Agama, Akal, dan Semangat Toleransi


Perlu disayangkan jika kita beragama tidak menggunakan akal. Menurut Franz Magnis-Suseno (2006), beragama harus masuk akal. Sebab apabila tidak masuk akal akan cenderung sewenang-wenang, arogan, dan merasa paling benar. Konsekuensinya akan gampang menyalahkan agama orang lain yang berbeda dan akan sering terjadi pertikaian atau permusuhan antarumat beragama yang memiliki keyakinan tidak sama.

Sebentar lagi saudara-saudara kita umat Kristiani akan merayakan hari raya Natal. Tentunya kita sesama saudara antaragama satu negara wajib mengucapkan selamat kepada mereka. Meski secara tidak langsung ikut merayakan, paling tidak kita ikut berbahagia karena saudara-saudara kita umat Kristiani lagi berbahagia.

Sangat masuk akal jika kita mengucapkan ”selamat” terhadap saudara-saudara kita yang beda agama yang sedang merayakan hari raya. Dan sangat tidak pantas jika kita iri hati dan benci terhadap saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari raya. Sudah bukan zamannya untuk saling benci dan iri hati terhadap umat agama-agama lain. Sebab yang namanya keyakinan tidak dapat diganggu gugat dan merupakan hak asasi pribadi manusia.

Iri hati dan benci atau berperang atas nama agama merupakan suatu tindakan yang konyol dan kekanak-kanakan—kalau meminjam bahasanya Sigmund Freud. Jika demikian, sangat tepat apabila para ateisme mengatakan, agama hanya mendatangkan perang dan ketidakdamaian serta tidak masuk akal. Kalau mau damai, maju, dan sejahtera maka tinggalkan agama.

Dengan kritik ateisme itu, agama mau tidak mau harus masuk akal, tidak bertentangan dengan akal sehat, dapat dikomunikasikan dengan baik pada orang lain, dan menjadi hak setiap individu, serta mencerahkan umat manusia. Jika demikian, kritik ateisme dengan sendirinya akan runtuh.

Agama yang tidak bertentangan dengan akal sehat tidak akan menyuruh umatnya selalu berperang dan benci pada orang lain, bahkan sebaliknya, hormat dan menghargai yang lain. Karena, dalam teori, agama yang masuk akal mengandung beberapa hal penting, yaitu, pertama, dialog. Agama yang rasional akan terbuka dengan adanya agama yang lain sehingga terjadi dialog antaragama yang akan menghasilkan saling pengertian dan saling memahami. Dialog antaragama (dialogue interfaith) memang sudah sering dilakukan namun belum menyeluruh. Kebanyakan dilakukan hanya oleh kalangan elite agamawan. Sedangkan dalam tingkatan masyarakat bawah masih jarang. Nah, di sini penting untuk menggalakkan dialog antaragama sampai tingkatan paling bawah.

Kedua, agama yang masuk akal akan menjadi pertanggungjawaban terhadap yang tidak memahami, tidak tahu, dan yang mengatakan bahwa agama kita sesat dan menyesatkan. Dalam konteks ini, tuduhan sesat-menyesatkan kadang kala diakibatkan karena kita tidak mampu merasionalkan agama kita pada orang lain. Ketika kita mampu merasionalkan dan memahamkan orang lain bahwa agama kita tidak sesat-menyesatkan dan tidak bertentangan dengan akal budi kebanyakan orang, maka kita akan kerasan hidup di tengah-tengah umat yang punya keyakinan lain.

Ketiga, agama yang masuk akal akan membuat kita beragama tidak dengan sewenang-wenang, arogan, dan merasa paling benar. Karena, ketika merasionalkan agama kita, secara tidak langsung kita juga akan mengerti terhadap keberagamaan orang lain yang berbeda dengan kita. Bahwa agama merupakan pengalaman pribadi yang unik dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan orang lain juga bisa mempertanggungjawabkannya secara rasional juga.

Dari ketiga hal itulah, dapat disimpulkan, agama yang masuk akal dapat mengantarkan umat beragama pada kerukunan, saling menghargai, saling memahami, dan bersatu untuk mencapai kemajuan bersama.

Sementara itu, mereka yang tidak mau merasionalkan agamanya akan terus menjadi bumerang bagi umat lain yang mau hidup berdampingan, damai, dan tolong-menolong. Dalam teori mereka disebut fideisme (Louis Leahy, 1994). Fideisme menyatakan bahwa agama tidak perlu dirasionalkan karena agama berada di luar akal budi manusia. Bagi fideisme, akal dianggap tidak mampu untuk mencerap pengetahuan keagamaan. Keimanan yang mereka anut berdasarkan sepenuhnya pada iman itu sendiri dan berpegang secara harfiah pada kitab suci.

Pemahaman seperti itu, menurut Franz Magnis-Suseno, tidak boleh dipertahankan sebab akan membahayakan bagi yang lain. Bagi Romo Magnis, justru dalam situasi seolah-olah menolak rasionalisasi agama, kita tertantang mampu mempertanggungjawabkan dan merasionalkan agama kita. Keberagamaan bukan sebuah keyakinan main-main, bukan hobi religius, dan bukan ikut-ikutan orang lain. Seluruh potensi dalam diri kita, termasuk akal kita, harus ikut berperan dalam keyakinan terhadap agama karena hal itu akan bermanfaat, baik bagi diri sendiri dan orang lain.Nabi Muhammad pernah bersabda, ”Agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak berakal.” Orang beragama sehat secara rohani dan jasmani. Apa yang diperintahkan dalam agama tidak akan bertentangan dengan akal sehatnya dan tidak akan merugikan orang lain. Dengan demikian, agama yang berisi keyakinan pada Tuhan memang perlu dirasionalkan. Agama dan akal tidak akan bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan serta tidak perlu takut untuk dikomunikasikan dengan orang lain.

Dalam pandangan Ibnu Arabi, kita punya kemungkinan bisa memahami dan merasioalkan agama dalam level relasi agama dengan pengikut-pengikutnya. Sedangkan pada level relasi manusia dengan Tuhan tidak dapat diketahui (Al-Fayyadl, 2009). Relasi agama dan pengikut-pengikutnya dapat dipahami dan dikomunikasikan dalam bentuk pengalaman spiritual masing-masing. Nah, pada momen inilah agama dikomunikasikan dengan akal yang sehat.

Dengan demikian, agama yang tidak bertentangan dengan akal merupakan suatu yang penting. Dan perlu diingat, kita tidak sekadar beragama secara masuk akal, namun juga mampu mendialogkannya dengan keberagamaan orang lain yang tidak sama, dalam suasana hati terbuka, saling menghargai, dan dalam derajat yang sama, menuju kesempurnaan bersama.

Selamat merayakan hari Natal.

GUS MASYKUR Alumnus Jurusan Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Kompas.com) ​

Jawa Barat-Banten Paling Tak Toleran


Kawasan Provinsi Jawa Barat dan Banten dinilai sebagai kawasan dengan tingkat toleransi antarumat beragama paling rendah untuk tahun 2010. The Wahid Institute mencatat bahwa dua kawasan ini masih menduduki peringkat terendah dan sama seperti pada tahun 2009.

Dari 133 kasus yang dicatat The Wahid Institute di 13 wilayah di Indonesia, 43 kasus intoleransi dan diskriminasi terjadi di Jawa Barat dan Banten. Sementara itu, Jawa Timur menempati posisi kedua dan Jakarta di posisi ketiga.

Sikap intoleran dan diskriminasi ini paling banyak diwujudkan dalam tindakan pemaksaan dan pembatasan keyakinan.
“Persoalan keyakinan yang berbeda sering dianggap sebagai penyimpangan atau penodaan agama oleh sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan kepada tertuduh untuk meninggalkan atau mengganti keyakinannya. Modusnya bisa dengan mengadili, mengintimidasi, hingga mengkriminalkan, termasuk diikuti penyerangan fisik dan penyebaran kebencian,” ungkap Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid, Selasa (21/12/2010).

Sikap intoleran dan diskriminatif juga terwujud dalam pembatasan rumah ibadah, baik gereja, wihara, maupun masjid. Terdapat pula ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap penganut agama lain. Pelaku tindakan intoleran dan diskriminatif ini didominasi oleh masyarakat sipil.

Menurut Yenny, masyarakat sipil yang dimaksud adalah ormas-ormas berbasis agama atau yang beratribut agama tertentu. ​

(Kompas.com)

Kekerasan Berbasis Agama Tidak Bisa Ditutup-tutupi


Pemerintah tidak boleh menutup- nutupi kasus-kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi selama ini. Sebaliknya, pemerintah harus lebih tegas mengambil langkah-langkah yang netral dan adil, termasuk mencari solusi melalui dialog yang melibatkan semua komunitas keagamaan.

Hal itu dinyatakan Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia di Jakarta, Senin (20/12). Musdah Mulia terpilih kembali sebagai Ketua Umum ICRP periode 2011-2014 dalam Konferensi ICRP yang berlangsung sejak Sabtu pekan lalu. Dalam sebulan ke depan, Ketua Umum akan membentuk formatur ICRP.

Jika ditutup-tutupi, lanjut Musdah, kasus-kasus kekerasan berbasis agama akan terus menjadi masalah yang serius, ibarat luka atau borok yang tidak diobati. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan berbasis agama kembali terulang.

Oleh karena itu, lanjut Musdah, ICRP mengimbau pemerintah agar tegas merespons kasus-kasus kekerasan yang berbasis agama. ”Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tegas, netral, dan adil terhadap mereka yang anarki di lapangan,” kata Musdah.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah dan DPR perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerukunan Beragama yang masuk ke Program Legislasi Nasional 2011.

”Pemerintah tidak dapat menyusun RUU itu secara gegabah atau sepihak,” ujar Musdah.

Secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar- agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Benny Susetyo Pr mengatakan, negara memang harus lebih tegas bertindak dalam kekerasan berbasis agama.

”Jadi, jangan seakan-akan negara tidak hadir atau tidak ada,” tutur Romo Benny. Ia menambahkan, ajaran semua agama selalu menyebarkan nilai-nilai perdamaian, kebaikan, kejujuran, dan kemanusiaan.

Atas dasar nilai-nilai itu, menurut Romo Benny, penganut agama-agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dan kegembiraan, bukan ketakutan. (Kompas.com)