Kebebasan Beragama di Indonesia Dinilai Suram

Kehidupan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2010 justru menunjukkan potret suram. Kekerasan dan anarkisme yang mengatasnamakan agama masih banyak terjadi. Negara, dalam hal ini pemerintah, malah tidak tegas menghentikan kekerasan itu sehingga ironisnya, rakyat yang menjadi korban.

Demikian rangkuman wawancara dengan Ketua Umum Internasional Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia, Ketua Dewan Pendiri ICRP Djohan Effendi, dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Keyakinan pada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo. Mereka ditemui di sela-sela Musyawarah Besar dan Konferensi Nasional ICRP bertajuk ”Mengembalikan Spirit Kemanusiaan dalam Beragama” di Jakarta, Sabtu (18/12).

”Kondisi kehidupan beragama kita dalam setahun terakhir semakin suram. Laporan berbagai NGO (lembaga nonpemerintah) pemerhati kebebasan beragama menunjukkan, kekerasan berbasis agama semakin menjadi-jadi,” kata Musdah.

Benny pun melihat adanya gejala intoleran di masyarakat yang meningkat. Relasi masyarakat di bawah saat ini mulai memperlihatkan tidak adanya komitmen akan kebinekaan. ”Ada krisis ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis ini semakin nyata ketika empat pilar, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, tidak pernah dijadikan acuan kebijakan publik,” katanya.

Djohan malah menilai, kebebasan beragama dalam kurun waktu satu-dua terakhir merupakan yang terburuk sepanjang kemerdekaan. Indikatornya, banyak terjadi anarkisme atas nama agama dan pembatasan orang untuk berkeyakinan.

Kondisi yang memprihatinkan itu, menurut Musdah, disebabkan dua faktor. Pertama, masyarakat tidak berani bersuara ketika melihat kekerasan itu dan malah membiarkannya karena seolah-olah bukan masalah yang menimpa mereka. Kedua, sikap tidak netral dan malah pembiaran oleh pemerintah.

”Sikap tidak kondusif dari masyarakat dan pemerintah ini menyebabkan kekerasan berba- sis agama menjadi hal yang biasa. Ini sangat mengerikan bagi masa depan Indonesia,” kata Musdah.

Menurut Djohan, memburuknya kehidupan kebebasan beragama akhir-akhir ini disebabkan ketidaktegasan negara dalam menjamin hak-hak sipil warga negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi. ”Instrumen hukumnya saya kira sudah lebih dari cukup. Sayangnya, komitmen dan keberanian pemerintah, terutama pimpinan negara untuk menjaga konstitusi, tidak sepenuhnya berjalan. Ini faktor kepemimpinan negara yang tidak tegas,” katanya.

Di sisi lain, Benny menilai, kebijakan publik Indonesia akhir-akhir ini lebih dikendalikan kekuatan kapital. ”Radikalisme itu muncul karena mereka kehilangan pegangan, ketidakmampuan mengakses sumber ekonomi, dan kesenjangan yang meluas,” katanya.

Disorientasi kebijakan negara turut dipengaruhi kepentingan pragmatis partai politik. ”Jika dulu politik itu ada idealismenya dan ikatan dengan rakyat, saat ini idealisme dan ikatan itu digantikan transaksi politik dan politik uang,” katanya.

Perbaikan kondisi kehidupan kebebasan beragama ke depan, ujar Djohan, tergantung kemauan pemerintah untuk bertindak lebih tegas dalam menjamin hak-hak warga, sebagaimana diatur dalam konstitusi. (Kompas.com) ​

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: