RI dan Spanyol Tingkatkan Kerja Sama Antarkepercayaan


Indonesia dan Spanyol pada acara Dialog Bilateral Lintas Agama I antarkedua negara yang digelar di Madrid, Spanyol, sepakat untuk meningkatkan kerja sama antarkepercayaan.

Sekretaris III Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Madrid, Krisnawati Desi Purnawestri, dalam keterangannya kepada ANTARA News London, Sabtu, mengatakan bahwa delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut diketuai Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Andri Hadi, yang juga menangani urusan kerja sama antaragama di tingkat internasional.

Andri Hadi mengatakan, dialog ini merupakan yang pertama kalinya diadakan antara Indonesia dan Spanyol, dan diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan kerja sama yang memberikan dampak positif, tidak saja pada perkembangan kehidupan beragama masing-masing negara, tetapi juga antarkawasan, mengingat arti penting masing-masing negara di kawasan.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia telah menjadi contoh nyata keberhasilan pelaksanaan demokrasi dan toleransi antaragama, mengingat ke-6 agama yang diakui oleh pemerintah RI dapat hidup rukun dan menjalankan ibadah agamanya dengan baik. Semangat ini juga akan dibawa pada masa kepemimpinan Indonesia di ASEAN, tahun 2011. Sementara itu, Spanyol berhasil membuat catatan dalam upaya menjembatani dialog antaragama dan budaya melalui inisiatif Alliance of Civilization yang dibuat bersama Turki pada tahun 2005. Spanyol sebagai negara di Eropa yang pengaruh Katolik Roma-nya sangat kuat, ternyata juga memiliki akar kebudayaan Arab, di mana peninggalan sejarah Arab masih dapat ditemukan dalam budaya masyarakat Spanyol sampai saat ini.

Dalam dialog itu masing-masing delegasi berkesempatan untuk saling bertemu dengan sekondannya untuk saling bertukar informasi dan membuka jalan terbinanya suatu kerja sama nyata di kemudian hari. Delegasi Indonesia selain Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Andri Hadi, juga diwakili berbagai unsur dari pemerintah, yaitu Kemlu dan Kementerian Agama, sementara kalangan akademisi diwakili Komaruddin Hidayat dan Fatima Hussein.

Dari tokoh agama antara lain hadir Abdul Mu`ti dari PP Muhammadiyah, Rm Andang Binawan, wakil dari Katolik/Driyarkara, Pdt Richard Daulay mewakili umat Kristen dan Prof Dr Philip Widjaja dari Walubi, serta media massa diwakili Endy M Bayuni dari The Jakarta Post.(AntaraNews.com)

FUUI: Awasi Alih Fungsi Tempat Peribadatan, Waspadai Pemurtadan (Republika)


REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG–Pengalihfungsian bangunan menjadi tempat peribadatan atau gereja perlu diwaspadai. Pasalnya, strategi semacam itu sangat potensial untuk mengotak-atik agama umat Islam atau bahkan memurtadkan.

Menurut Sekretaris FUUI, Hedi Muhammad, pengalihfungsian ini dilakukan untuk memudahkan misi umat Kristiani dalam melakukan pemurtadan. “Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah menjalankan misinya untuk memindah keyakinan umat Islam,” kata Hedi kepada Republika, Kamis (17/12).Menurut Hedi, beberapa cara yang sudah terungkap sebagai strategi mereka melakukan pemurtadan misalnya pemberian sembako, pemberian beasiswa, melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti membuka koperasi beras, membangun peternakan domba, pelatihan keterampilan untuk kaum ibu hingga diajak jalan-jalan untuk kemudian dibaptis agar masuk ke agama mereka. Namun, dari sekian banyak cara itu yang banyak dilakukan adalah pengalihan fungsi bangunan.

“Kalau di suatu wilayah sudah ada tempat ibadahnya, mereka tinggal berpikir bagaimana mencari jamaahnya,” jelas dia.

Padahal dalam pembangunan gereja sesuai dengan aturan SPB Dua Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006, harus terdapat sekurang-kurangnya 60 penganut agama mereka di kawasan itu. Sementara, jika prosesnya semacam itu, menandakan bahwa aturan menteri tersebut dilanggar.

Sementara itu, Ketua FUUI, KH Athian Ali, menjelaskan bahwa meskipun sudah ada pembangunan atau pengalihfungsian menjadi gereja, umat Islam sebenarnya tidak mudah dimurtadkan, apalagi yang sudah memiliki keyakinan kuat. “Pernah ada yang dimurtadkan, tapi kami tidak sulit mengembalikannya,” ujar Athian.

Kalaupun ada yang berhasil dimurtadkan, lanjut dia, kebanyakan karena tidak mengerti apa-apa tentang Islam dan iman mereka terlalu lemah. Mereka juga disentuh tidak melalui ajarannya, tapi kebutuhan ekonominya. Seperti diberi beasiswa, diberi bantuan dengan alasan kemanusiaan.

Dijelaskan, praktik pemurtadan ini, terutama di Jawa Barat pasti akan selalu ada, karena mereka memang punya target agar setiap desa di Jawa Barat dan Banten dapat didirikan gereja. “Jabar dan Banten kan barometer untuk kemudian dapat melangkah ke daerah-daerah lain,” ungkapnya.

Red: Krisman Purwoko
Rep: c26