DPR Setujui Remunerasi 6 Lembaga


DPR Setujui Kenaikan Gaji Pegawai 6 Lembaga

VIVAnews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui remunerasi atau tunjangan kerja dan reformasi birokrasi di enam instansi pemerintah, yakni TNI, Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan.

Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menteri Keuangan dalam surat yang dikirimkan 14 Desember 2010 meminta persetujuan DPR untuk menggunakan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk remunerasi dan reformasi birokrasi. Renumerasi adalah tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai atau karyawan atas perbaikan kinerja. Buntutnya, penghasilan atau gaji yang akan diterima oleh pegawai akan meningkat. “Yakni di antaranya untuk TNI Rp3,3 triliun dan Polisi Rp1,9 triliun sebagai remunerasi dan penghargaan prajurit di lapangan yang penerapannya enam bulan, dimulai sejak Juli 2010,” kata dia di Gedung DPR Jakarta, Rabu 15 Desember 2010.

Selain itu, Priyo menambahkan, untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rp6,9 miliar, Kementerian Kesejahteraan Rakyat Rp5,8 miliar, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Rp6,7 miliar, dan Kementerian Pertahanan Rp36 miliar. “Ini diberikan untuk para pegawai di golongan bawah agar tergerak meningkatkan prestasinya,” ujar Priyo. Kenapa hanya enam lembaga itu? Priyo mengakui, idealnya semuanya instansi pemerintah dapat tapi pemerintah hanya mengusulkan enam dan itu yang disetujui. “Kalau dananya diambil dari Pos 99 atau dana candangan untuk berbagai keperluan,” tuturnya.

Sedangkan Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menuturkan, di dalam gedung DPR sudah disepakati reformasi biroksai yang menjadi program utama dan juga telah disetujui pemberian remunerasi di enam instasi. “Ini sudah berlaku sejak 1 Juli, tetapi belum dibayarkan, sehingga pembayaraannya dirapel,” kata dia. (Vivanews.com)

Kekerasan Multikultural 2010 Meningkat


JAKARTA, KOMPAS.com — Maarif Institute meluncurkan Jurnal Maarif edisi akhir tahun 2010 di kantor Muhammadiyah, Rabu (15/12/2010). Dalam jurnal yang menjadi refleksi akhir tahun sejumlah tokoh, di antaranya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, peneliti LIPI Asvi Warman Adam, budayawan Radhar Panca Dahana, dan Ketua KontraS Usman Hamid, ini mengusung tema “Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara”.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Rizal Ulhaq mengatakan, jurnal tersebut sengaja diterbitkan sebagai refleksi akhir tahun karena ada kecemasan bahwa proses demokratisasi di Indonesia tengah terancam oleh berbagai macam kekerasan yang kerap terjadi di ruang publik.

Fajar mengatakan, jumlah kekerasan berlatar belakang kultural pada 2010 meningkat signifikan daripada tahun lalu. Dia mengaku menerima laporan dari sebuah aliansi/LSM di Jawa Barat yang menyebutkan bahwa ada 117 kekerasan berlatar belakang agama sampai September 2010. Data ini masih di luar kasus HKBP di Ciketing Bekasi, pembakaran masjid Ahmadiyah di Bogor, serta sweeping jemaah Ahmadiyah di Rancaekek Bandung.

“Ini baru di Jabar saja. Ini data yang tak bisa terbantahkan. Kekerasan makin menggila di ruang publik. Ini ancaman untuk proses demokratisasi di negara,” ungkapnya dalam acara peluncuran.

Karena itu, lanjutnya, kecenderungan konflik antaragama ini harus diantisipasi sejak saat ini. Selain tiga tokoh di atas, sejumlah tokoh lain juga menulis di jurnal ini, seperti pengamat komunikasi Ade Armando, budayawan dan rohaniwan Frans Magnis-Suseno, dan pengamat masalah perempuan Saparinah Sadli. ​

Penulis: KOMPAS.com Caroline Damanik ​Editor: Hertanto Soebijoto